gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Jejak Peristiwa Malari – Malapetaka 15 Januari 1974 ( Dalam Gambar ) Agustus 13, 2010

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:51 pm

Jejak Peristiwa Malari – Malapetaka 15 Januari 1974 ( Dalam Gambar )








https://gogoleak.wordpress.com

Iklan
 

Pribumisasi ( PP 10 Tahun 1959 )

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:49 pm

Pribumisasi ( PP 10 Tahun 1959 )

Perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membangun bangsanya sangatlah panjang, semua bangsa di dunia tahu, bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan hak – haknya penuh dengan darah dan airmata, tidak semuanya berjalan dengan mulus banyak kerikil dan batu yang harus diratakan agar jalan menuju arah kemerdekaan dapat dilalui dengan mulus dan nyaman.

Kerikil-kerikil tersebut memang merupakan bumbu dalam kehidupan bangsa Indonesia menuju bangsa yang besar dan berdaulat penuh, namun bumbu tersebut terkadang tidak enak, seperti peristiwa yang satu ini, yaitu pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia

Peraturan ini menjadi kontroversial karena pada penerapannya memakan korban jiwa (dikenal sebagai kerusuhan rasial Cibadak), dan mengakibatkan eksodus besar-besaran orang Cina (belum warganegara Indonesia) dan keturunan Tionghoa kembali ke Cina.

Setelah kemerdekaan di tahun 1945, rakyat Indonesia mengalami euforia kemerdekaan dan merebut banyak perusahaan-perusahaan milik asing dan dinamakan “sentimen anti Belanda”. Di antara perusahaan-perusahaan yang direbut termasuk Koninklejke Paketvaart Maatscchappij (KPM), sebuah perusahaan pelayaran milik Belanda yang melayani jalur transportasi dagang dari Belanda menuju Indonesia oleh kelompok buruh Marhaen, dan perebutan-perebutan lapangan-lapangan minyak oleh kelompok pekerja lapangan dan pengilangan minyak jaman kolonial yang bersenjata dan menamakan diri “Laskar Minyak”

Namun setelah beberapa waktu pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang Indonesia yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit. Kaum pribumi pun tidak memiliki modal kuat dan nyaris tidak mungkin bersaing dengan perusahaan asing dan Tionghoa. Perusahaan-perusahaan ini mengalami kemunduran setelah diambil alih. Sebagai jalan keluar ditanda tangani persetujuan di Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda yang isinya Pemerintah akan mengembalikan semua perusahaan asing yang telah diambil alih kepada pemiliknya. Sebagai gantinya untuk memperkuat ekonomi pribumi berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar maka pemerintah Indonesia diberikan hak untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi kepentingan nasional dan “golongan ekonomi lemah”.

Pada awal 1950 dikeluarkanlah program “benteng” importir oleh Menteri Kesejahteraan Djuanda, yang mengumumkan bahwa hanya pengusaha pribumi saja yang diberi izin mengimpor barang tertentu yang dikenal sebagai sebutan barang benteng. Dalam penerapannya hal ini menelurkan istilah “Ali Baba” yang berarti kongsi antara kaum pribumi yang memiliki akses birokrasi dengan pengusaha Cina.

Pada tanggal 19 Maret 1956 pada Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya, Asaat Datuk Mudo, Mantan Pejabat Presiden Republik Indonesia berorasi bahwa orang-orang Cina telah bersikap monopolistis dalam perdagangannya dengan tidak membuka jalan bagi penduduk pribumi untuk ikut berdagang.

Orang-orang Cina sebagai satu golongan yang eksklusif menolak masuknya orang-orang lain, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka begitu ekslusif sehingga dalam prakteknya bersikap monopolistis…

Sebagai penutup Asaat berkata bahwa ia percaya bahwa pada masa itu diperlukan perlindungan khusus di bidang ekonomi kepada warga negara Indonesia asli.

Pidato ini menjadi awal “gerakan Asaat” atau “pribumisasi” yang dinilai berpengaruh besar pada gerakan anti Cina selanjutnya. Pada bulan November 1959 dikeluarkan PP Nomor 10 tahun 1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bahwa dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960. PP No.10 ini dimaksudkan untuk menyehatkan perekonomian nasional, namun menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali PP No. 10 dan permintaan itu ditolak. Selanjutnya di depan sidang parlemen, Menteri Subandrio menegaskan, sama sekali tidak diperdapat anasir-anasir anti Cina dalam hubungan pelaksanaan PP No. 10.

Pelaksanaan PP No. 10 tersebut, selain merupakan dimulainya nasioanalisasi dan sosialisasi di bidang ekonomi, juga merupakan bagian pelaksanaan dalam revolusi Indonesia, katanya. Dalam nasionalisasi tersebut, PP No.10 memerintahkan agar usaha-usaha pedagang eceran bangsa asing di luar ibukota kabupaten harus ditutup dan pedagang itu hanya boleh berdomisili di tempat tinggalnya. Sedangkan tempatnya berjualan selama ini tidak dibenarkan digunakan untuk usaha dan semua barang-barangnya yang berada di dalam tempatnya berjualan harus diserahkan kepada koperasi.

Pemerintah Cina pun berang, pada tanggal 10 Desember 1959, radio Peking mengumumkan ajakan warga Cina perantauan untuk kembali ke “kehangatan Ibu Pertiwi”. Kedubes RRC di Jakarta segera mendaftar Cina perantau yang tertarik oleh ajakan itu. Menanggapi himbauan Pemerintah Peking, sekitar 199 ribu yang mendaftar, namun hanya 102 ribu yang terangkut ke Cina menggunakan kapal yang dikirim oleh pemerintah RRC. Ketegangan berkurang setelah Perdana Mentri RRC Zhou Enlai menemui Presiden Soekarno.

Pada prakteknya “orang asing” pada pasal ini terbatas hanya pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90 persennya adalah orang Tionghoa. Saat peraturan ini diterapkan, sekitar 500 ribu pengusaha keturunan Tionghoa terimbas (Majalah Tempo)sedangkan Harian Waspada memiliki perhitungan lain, yaitu terdapat sekitar 25.000 warung/kios milik pedagang asing yang umumnya orang Cina yang terkena PP No. 10 (harian Waspada 1960). Tercatatat bahwa di beberapa tempat penerapannya juga dipaksakan dengan kekuatan militer; tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut. Di Curut, Cibadak, dan Cimahi hal ini memakan korban. Di Cimahi, Jawa Barat, terjadi pengusiran orang Tionghoa dan tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa (Majalah Tempo). Namun harian Waspada yang terbit pada tahun 1960 menilai lain, secara umum pelaksanaan PP 10 berjalan lancar, namun di beberapa daerah wilayah Indonesia, seperti Bandung dan Medan, ada pedagang-pedangan asing (Cina) yang menyulitkan pelaksanaan PP 10 sehingga sempat menimbulkan gejolak. Banyak pedagang yang mencoba melakukan praktek spekulasi dengan menutupi/ mengosongkan tokonya dan menimbun barang dagangannya di gudang serta menaikkan harga bahan pokok. Apalagi setelah keluarnya peraturan pemerintah mengenai penyesuaian harga barang-barang. Sesuai instruksi khusus Kejaksaan Agung, di beberapa daerah termasuk di Sumut dibentuk Tim Pengawasan Ekonomi yang bertugas untuk mengadakan pengawasan di bidang ekonomi, menstabilkan harga, mengadakan tindakan drastis kepada siapapun juga yang menghalangi program sandang pangan yang dilakukan pemerintah. Tim Operasi Pengawasan Ekonomi yang dibentuk di Sumut berhasil menemukan 200 gudang di Medan yang menimbun bahan-bahan sandang pangan. Dan kepada pedagang bersangkutan dikenakan hukuman badan.

Peristiwa tersebut diatas merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang harus dihapuskan selama-lamanya, karena sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus bisa menerima berbagai macam perbedaan, asalkan perbedaan itu untuk kemajuan bangsa Indonesia sendiri.

sumber dari wikipedia indonesia

 

Madiun Affairs, 1948

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:48 pm

Madiun Affairs, 1948

Euforia kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 benar-benar melanda rakyat negeri ini, dimana-mana rakyat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara, berbagai macam organisasi kemasyarakatan dibentuk untuk membina berbagai kader, baik yang berhaluan kiri, kanan atau sosialis.

Pada kenyataannya, organisasi-organisasi tersebut yang tadinya hanya bersifat kemasyarakatan namun akhirnya malah berkiblat langsung menuju partai politik. Selain tergabung dalam Pesindo ( Pemuda Sosialis Indonesia ), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N Aidit, Syam Kamaruzzaman dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Supardjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Selanjutnya tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, a.l. Mr.Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ke 3 orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan.

Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya.

Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI, termasuk Wakil Presiden Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohammad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai ” Perundingan Sarangan “, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI.

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II ( Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka, Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

Sebenarnya pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda telah berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut, namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi Pemerintah RI, yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS.

Kemerdekaan yang telah dengan susah payahnya direbut dari belenggu penjajahan Jepang, harus tercabik-cabik hanya karena konflik kepentingan segelintir pimpinan negeri ini, semoga hal tersebut tidak akan pernah terjadi lagi di b umi pertiwi tercinta ini.

sumber dari wikipedia indonesia dan swaramuslim.com

 

Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 – 1959

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:47 pm

Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 – 1959

Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negaranya. UUDS tersebut dumulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno.

Pemberlakuan Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan menganut sistem kabinet parlementer.
Pada tahun 1950 itu juga dibentuk sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun Undang Undang Dasar baru seperti yang diamanatkan UUDS 1950, namun sampai akhir tahun 1959, badan konstituante tersebut belum berhasil merumuskan Undang Undang Dasar yang baru, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan badan konstituante tersebut, sekaligus menegaskan pada tahun itu juga bahwa Indonesia kembali ke Undang Undang Dasar 1945, serta membentuk MPRS dan DPRS.
Pada masa Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut diberlakukan, gejolak politik yang panas menimbulkan berbagai gerakan yang politik yang tidak stabil, sehingga kabinet pemerintahanpun ikut kena imbasnya, tercatat pada periode 1950 hingga 1959 ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu :
  1. 1950 – 1951 : Kabinet Natsir
  2. 1951 – 1952 : Kabinet Sukiman Suwirjo
  3. 1952 – 1953 : Kabinet Wilopo
  4. 1953 – 1955 : Kabinet Ali Sastroamidjojo I
  5. 1955 – 1956 : Kabinet Burhanuddin Harahap
  6. 1956 – 1957 : Kabinet Ali Satroamidjojo II
  7. 1957 – 1959 : Kabinet Djuanda
Hingga puncaknya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya seperti yang telah ditulis diatas, dan pada masa berakhirnya UUDS 1950 dan kembali ke Undang Undang Dasar 45, sistem kabinet parlementer ikut juga berakhir menjadi sistem Demokrasi Terpimpin dimana seluruh keputusan dan pemikiran hanya terpusat pada Presiden.
Namun demikian, ternyata sistem Demokrasi Terpimpin tersebut tidak membuat Indonesia menjadi stabil dalam bidang politik apalagi ekonomi, karena Partai Komunis Indonesia yang pada masa itu sebagai partai besar merasa berada diatas angin, mereka kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk membuat sebuah konsep yang dinamakan konsep Nasionalisme, Agama dan Komunisme atau lebih dikenal sebagai NASAKOM.
Era Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu ternyata gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, malahan yang terjadi adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan militer merajalela, sehingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang dikenal dengan pemberontakan G 30 S/ PKI.

https://gogoleak.wordpress.com

 

Perjanjian Roem – Royen, 7 Mei 1949

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:45 pm

Perjanjian Roem – Royen, 7 Mei 1949

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk pelaksanaan membantu perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pelaksanaan tugas tersebut akhirnya berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan, delagasi Indonesia diketuai Mr Moh Roem sedangkan Belanda oleh Br Van Royen.

Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta yang diketuai oleh Merle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya Indonesia diperkuat Drs Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapat persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statements.

Isi persetujuan adalah sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan Pemerintah RI untuk:
1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sunguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Belanda pada pokoknya berisi:
1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Membebaskan semua tahanan politik dan menjamin penghentian gerakan militer.
3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah Republik dan dikuasainya dan tidak akan meluaskan daerah dengan merugikan Republik.
4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Hasil perundingan Roem-Royen ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI dan PDRI, ialah sebagai berikut:
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Amanat Panglima Besar Sudirman itu kemudian disusul dengan maklumat-maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.

Perkiraan TNI terhadap kemungkinan serangan dari pihak Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta dan akibatnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang memimpin TNI di Surakarta memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap obyek-obyek vital di Solo. Di tempat lain pun perlawalan gerilya tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh perundingan apa pun hasilnya.

Penghentian tembak-menembak
Bersamaan dengan berlangsunya Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1949 di Jakarta diadakan perundingan resmi antara Wakil-wakil RI BFO dan Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan Persetujuan Penghentian Permusuhan. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui Radio Republik Indonesia di Yogya pada tanggal 3 Agustus 1949 mengumumkan perintah menghentikan tembak-menembak, hal serupa dilakukan pula oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama, AHJ Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata, yang berarti kedua belah pihak menghentikan permusuhan secara resmi yang pelaksanaannya diawasi oleh KTN dari PBB.

Juga dibicarakan bahwa nanti TNI akan menjadi inti dari pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang anggota-anggotanya terdiri bekas KNIL, dan anggota KL (Koninklyeke Leger) akan kembali ke negerinya (Nederland).

Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas. Memang terbukti bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia di dalam usahanya untuk mengisi kemerdekaan.

Ya, bom-bom waktu itu berupa pemberontakan-pemberotakan serdadu-serdadu KNIL antaranya; di Bandung APRA-nya Westerling, Pemberontakan Andi Azin di Makassar dan Pemberontakan RMS (Rakyat Maluku Selatan) tapi syukurlah semuanya dapat dilumpuhkan oleh TNI/APRIS.

ditulis oleh Dahlan Zailani di Harian Umum Pelita

 

Pemberontakan di Indonesia

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:43 pm

Pemberontakan di Indonesia

Dalam perjalanannya sebagai negara merdeka, Indonesia tidak lepas dari berbagai macam pemberontakan-pemberontakan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan ataupun perbedaan dalam menentukan dasar – dasar negara.

Perbedaan – perbedaan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan apabila kepentingan-kepentingan pribadi tidak menjadi hal yang utama, ataupun perbedaan-perbedaan tersebut sebetulnya banyak ditunggangi oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda masih berperan banyak dengan tujuan Indonesia bisa kembali dikuasai oleh mereka.
Pemberontakan-pemberontakan tersebut diantaranya :
  1. Pendirian Negara Islam Indonesia ( NII ) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. NII atau juga dikenal sebagai Darul Islam yang artinya Rumah Islam diproklamasikan di Cisampah, Ciawiligar Tasikmalaya dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengah Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya dikatakan bahwa ” Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia  adalah Hukum Islam “. Lebih jelas lagi dalam Undang – Undangnya dinyatakan bahwa Negara Berdasarkan Islam dan Hukum yang tertinggi adalah Al Qur’an dan Hadits. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi Undang-undang yang berlandasan syari’at Islam dan penolakan keras terhadap ideologi selain Al Qur’an dan Hadits Shahih yang mereka sebut ” Hukum Kafir ” sesuai dalam Qur’an Surah 5 Al-Maidah, ayat 145. NII atau DI dalam perkembangannya menyebar kebeberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah SM Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi oleh TNI pada tahun 1962, gerakan ini terpecah namun tetap eksis secara diam-diam dan dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.
  2. Pemberontakan PRRI/Permesta, pada tahun 1958. Penyebabnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Tidak meratanya pembangunan serta semakin melebarnya gerakan komunisme menjadi dasar bagi pemerintah daerah di Sumatera dan Sulawesi Utara untuk mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta atau lebih dikenal sebagai PRRI/Permesta. Di Sumatera, para pemimpin PRRI seperti Dr. Syafruddin Prawiranegara, Dahlan Djambek, Soemitro Djojohadikoesoemo dll, melakukan pemberontakan sebagai koreksi atas kebijakan pemerintah pusat. Sementara di Sulawesi Utara, Permesta melakukan pemberontakan dengan ditunggangi kepentingan negara asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, terbukti dengan ditembak jatuh pesawat AS yang dipiloti oleh penerbang Amerika bernama Pope.
  3. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung pada tahun 1950 atau tepatnya 23 Januari 1950.
  4. Pemberontakan Andi Azis di Makassar, 5 April 1950. Pemberontakan ini bermula saat Dr. Soumoukil bersikeras untuk mendirikan atau mempertahanlan Negara Indonesia Timur. Pemerintah kemudian mengirimkan Batalyon Worang untuk menumpas gerakan tersebut, rupanya kedatangan batayon Worang tersebut membuat Dr. Soumoukil khawatir dan menghasut Kapten Andi Azis untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut meletus pada 5 April 1950 di Sulawesi Selatan dengan dipimpin oleh Kapten Andi Azis, yang merupakan mantan tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger ( KNIL ). Kapten Andi Azis bersama pasukannya menyerang pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia serikat ( APRIS ) dan menawan Pejabat Panglima Tentara Territorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Mokoginta beserta staffnya, sehingga kota Makassar bisa mereka kuasai. Untuk menguasai keadaan ini, pemerintah pusat pada tanggal 7 April 1950 mengirimkan pasukan TNI dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan mengultimatum Andi Azis agar segera menyerah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi Andi Azis menolak sehingga terjadi beberapa kali pertempuran. Pada tanggal 8 Agustus 1950 alhirnya ditandatangani persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak, sehingga kota Makassar bisa dikuasai kembali dan pada 8 April 1953, Andi Azis dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun potong masa tahanan.
  5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ( RMS ) di Maluku, pada 25 April 1950 di Ambon dengan tokoh pemberontak adalah Mr. Dr. Soumoukil. Pada tanggal tersebut di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Maluku Selatan/ RMS dan menyatakan diri lepas dari Republik Indonesia Serikat oleh Dr. Soumoukil, bekas Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi pemberontakam tersebut, Kolonel Kawilarang menyerang hingga ke Kepulauan Buru yang dikuasai pemberontak hingga ke Pulau Seram bagian Utara. Serangan terhadap Pulau Ambon sendiri dilaksanakan pada 28 September 1950, dan dalam pertempuran tersebut benteng Victoria dapat direbut pasukan TNI pada 6 November 1950, sehingga pemberontakan RMS bisa digagalkan.
  6. Pemberontakan G 30 S/ PKI. Inilah pemberontakan yang sangat kejam dimana 7 orang Jenderal tewas dibunuh anggota PKI, mayat mereka dibuang ke sebuah sumur kecil di daerah Lubang Buaya. Peristiwa pemberontakan ini sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, rasa-rasanya tidak perlu lagi saya ulas.
Demikianlah memang untuk menjadi sebuah negara besar berbagai macam halangan dan rintangan selalu ada, sebagai sebuah negara besar Indonesia memang patut untuk tidak melupakan sejarah, bukan untuk kembali mundur tapi untuk introspeksi agar peristiwa – peristiwa pemberontakan tidak kembali muncul.

https://gogoleak.wordpress.com

 

Aksara – aksara di Indonesia ( Nusantara )

Filed under: Loker Info Sejarah — gogo @ 1:41 pm

Aksara – aksara di Indonesia ( Nusantara )

Aksara-aksara yang beredar di Indonesia atau Nusantara pada jaman dulu merupakan aksara yang digunakan sebelum kedatangan aksara Arab atau Latin. Penggunaan aksara-aksara itu mungkin sudah digunakan awal abad 4 sesuai dengan prasasti-prasasti kerajaan jaman dulu.

Aksara-aksara di Nusantara merupakan turunan dari aksara Palawa yang berkembang di India bagian selatan, dan merupakan turunan dari aksara Brahmi yang merupakan cikal bakal semua aksara di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Brunai, Thailand dll.
Bukti tertua mengenai keberadaan aksara Nusantara adalah berupa prasasti berupa tujuh buah yupa ( tiang batu untuk mengikatkan tali ) yang berisi tulisan prasasti mengenai upacara Waprakeswara yang diadakan oleh Mullawarman, raja kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Tulisan pada yupa tersebut memakai aksara Palawa dan Bahasa Sangsekerta, dan berdasarkan bentuk hurup Palawa pada yupa tersebut, para ahli sejarah berkesimpulan bahwa yupa tersebut dibuat pada abad 4.
Aksara tersebut merupakan warisan budaya Nusantara yang sekarang ini nyaris punah karena memang tidak digunakan lagi.
Dari urutannya, Aksara Nusantara terbagi dalam beberapa bagian :
Zaman Klasik :
  • Aksara Palawa
  • Aksara Siddamatrka
  • Aksara Kawi ( Aksara Jawi Kuna )
Zaman Pertengahan :
  • Aksara Buda
  • Aksara Sunda Kuna
  • Proto – Sumatera
Zaman Kolonial :
  • Aksara Batak ( Surat Batak )
  • Aksara Rencong ( Aksara Kerinci )
  • Aksara Lampung ( Had Lampung )
  • Aksara Jawa ( Aksara Jawa Baru / Hanacaraka )
  • Aksara Bali
  • Aksara Lontara ( Aksara Bugis – Makassar )
  • Aksara Baybayin
  • Aksara Buhid
  • Aksara Hanuno’o
  • Aksara Tagbanwa
Zaman Modern :
  • Aksara Sunda Baku
Dalam perjalanannya, Aksara Nusantara mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan budaya, zaman dan juga masyarakat penggunanya. Beberapa contoh variasi perubahan Aksara Nusantara sebagai berikut :
– Variasi Aksara Kawi ( Aksara Jawa Kuna ) :

  • Aksara Kayuwangi : Aksara ini merupakan Aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk bundar miring. Disebut Aksara Kayuwangi, karena aksara ini banyak ditemukan di prasasti-prasasti dari sebelum hingga sesudah masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, Raja Mataram ( 855 – 885 ), oleh para ahli epigrafi Indonesia, aksara Kayuwangi dinilai sebagai jenis Aksara Kawi yang paling indah.
  • Aksara Kuadrat : merupakan Aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujursangkar. Variasi ini banyak dijumpai jaman Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari.
  • Aksara Majapahit : merupakan aksara Kawi yang tiap hurupnya ditulis dengan banyak hiasan yang kadang membuat para ahli kesulitan membacanya. Seperti namanya. Aksara ini banyak dijumpau pada jaman Kerajaan Majapahit.

– Variasi Aksara Batak :

  • Aksara Batak : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Toba
  • Aksara Karo :  Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Karo
  • Aksara Dairi : Akasara Batak untuk menuliskan Bahasa Dairi
  • Aksara Simalungun : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Simalungun
  • Aksara Mandailing : Aksara Batak untuk menuliskan Bahasa Mandailing.
– Variasi Aksara Jawa :
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa Baru
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa Kuna
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa dengan dialek Banten
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Jawa dengan dialek Cirebon
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Sunda / Aksara Sunda Cacarakan
– Variasi Aksara Bali :
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Bali Baru
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Bali Kuna
  • Aksara untuk menuliskan Bahasa Sasak
– Variasi Bahasa Lontara : terdiri dari Aksara Bugis yang digunakan unatuk menuliskan Bahasa Bugis dan Aksara Makassar yang digunakan untuk menuliskan Bahasa Makassar.
Dan kekayaan budaya Nusantara khususnya Aksara Nusantara diyakini tidak hanya itu, masih ratusan atau ribuan lagi Aksara dan Bahasa Nusantara yang saat ini masih digunakan oleh penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Bahan tulisan ini sebagian diambil dari wikipedia indonesia.