gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Masa Depan Sosialisme Indonesia Agustus 2, 2010

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 4:21 am

Indonesia adalah negara yang rumit dan kompleks. Tidak bisa disederhanakan, apalagi hendak disama-samakan dengan Rusia, Tiongkok, ataupun Amerika Latin. Demikian pula dengan konteks situasi, kita tidak bisa begitu saja mencopy tanpa kritis terhadap pengalaman sosialisme abad 19 ataupun abad 20, tetapi kesemuanya itu harus dilihat dari konteks historisnya.

Ada dua kesimpulan mendasar untuk menjadi pelajaran atas masalah ini; 1) tidak ada jalan tunggal atau model baku soal bagaimana mengkongkretkan dan merealisasikan sosialisme di setiap negara; di sini, mungkin, akan muncul model atau bentuk aplikasi sosialisme yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. 2) Perjuangan sosialisme dalam periode panjang sejarah harus diletakkan pada konteks historisnya, berdasarkan situasi real yang dihadapi. Ini akan sangat tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat suatu bangsa.

“Ini sudah sangat jelas”, kata Lenin, “bahwa di sini tidak ada formulasi yang universal. Setiap bentuk perjuangan maupun bentuk organisasinya, tentu saja, harus disandarkan kondisi politik, sosial, dan historis yang spesifik”.

Pada tahun 1965, melalui sebuah surat kepada kawannya di Kuba, Che Guevara telah mengutuk segala bentuk “ekorisme terhadap model Soviet”, dan menolak keras keberadaan manual-manual revolusi yang diproduksi oleh Soviet, untuk seolah-olah menciptakan “jalan universal” bolshevisme di seluruh dunia.

Che Guevara, seperti juga pendahulunya José Carlos Mariátegui, menolak segala bentuk penyalinan dan imitasi terhadap model revolusi di tempat lain, seraya menyerukan penciptaan yang heroik mengenai model sosialisme yang sesuai dengan realitas nasional.

Dengan memahami ini, kita tidak bisa secara sepihak membagi gerakan kiri di Indonesia, antara lain, antara revolusioner dan reformis, ataupun antara non-kooptasi dan terkooptasi. Ini adalah pembagian yang kacau balau, sebuah labelisme yang berdasarkan tendensi emosional, dan bukan realitas atau kenyataan di lapangan teoritis dan praktis.

Ini terjadi karena tiga hal. Pertama, kecenderungan untuk sekedar mengimpor teori-teori dan pengalaman praktis dari luar negeri, tanpa memperhatikan konteks dan ruang lingkup aplikasi teori tersebut. Sudah menjadi lumrah dan hal yang biasa, bahwa untuk memenangkan perdebatan dan pertarungan epistemologis, maka jalan terbaiknya adalah mengutip tokoh revolusioner dunia, seperti Lenin, Trotsky, Mao Tze Tung, Ho Chin Minh, dsb. Mereka kemudian melepaskan konteks darimana kutipan itu muncul.

Kedua, absennya atau ketiadaan analisis teoritis mengenai realitas nasional, situasi konkret di dalam negeri, dan berbagai karakteristiknya. Terlalu banyak upaya untuk menyama-nyamakan antara realitas nasional Indonesia dengan negeri lain, dan tidak terlihat sebuah usaha serius untuk mengungkap kekhususan dan karakteristiknya.

Ketiga, ketidakmampuan kaum pergerakan mengadaptasi situasi dan perkembangan baru ke dalam bentuk organisasi, metode propaganda, dan program yang tepat. Mereka selalu mengacu pada praktik masa lalu untuk menjawab atau menyelesaikan tuntutan praktis di masa sekarang. Dari situ, mereka telah melepaskan praktik dari konteksnya, dan melacurkannya untuk pembenaran teoritis semata.

Basis Untuk Membicarakan Sosialisme

Saya tidak punya pretensi untuk menjelaskan secara lengkap dan sempurna mengenai basis sosialisme di Indonesia. Akan tetapi, meskipun sangat minimal, saya ingin mengajak berdiskusi secara konstruktif mengenai masa depan sosialisme di Indonesia.

Karena alasan historis, misalnya, beberapa kalangan kiri telah menghapus istilah “sosialisme” ataupun “komunisme”, dan menggantikan dengan istilah baru “dunia alternatif”. Namun, dari sudut pandang teoritis, penggunaan kedua istilah tersebut masih sangat perlu, terutama sekali untuk menekankan pembedaan mana yang “transisi” dan mana yang “tujuan akhir”.

Untuk mendiskusikan hal ini, ada baiknya untuk membicarakan dua istilah penting; sosialisme dan komunisme. Menurut kamus oxford etimologi Inggris, istilah sosialis pertama-kali dipergunakan pada tahun 1827 oleh seorang sosialis utopis, Robert Owen, dan istilah sosialisme (dalam bahasa Perancis) pada tahun 1932. Istilah komunis dan komunisme pertama kali digunakan oleh komunis utopis, Etienne Cabet, pada tahun 1839. Istilah sosialisme, saat itu, dikaitkan dengan gerakan untuk transformasi secara bertahap alat-alat produksi menjadi milik koperasi atau kepemilikan artisan. Sedangkan istilah komunisme mengacu pada gerakan untuk mentransformasi alat-alat produksi atau kepemilikan pribadi menjadi milik masyarakat.

Menurut Engels, dalam pengantar manifesto edisi berbahasa Inggris, pembedaan istilah tersebut dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan apa yang disebut gerakan sosialis, terutama pengikut utopis; Owenites di Inggris dan Fourierists di Prancis. Saat itu, lanjut Engels, sosialisme mengacu kepada gerakan kelas menengah, sedangkan komunisme mengacu kepada gerakan kelas pekera.

Lenin sendiri, ketika merujuk pada kritik Marx pada program Gotha, menyatakan, “ Dalam kerja keras untuk sosialisme, bagaimanapun, kami harus menyakinkan bahwa ini akan mengarah pada komunisme. Di sini, kita melihat adanya pembedaan berdasarkan pentahapan antara sosialisme dan komunisme.

Lenin kemudian melanjutkan, “Dan sehingga dalam tahap pertama masyarakat komunis (biasanya disebut sosialisme), hukum borjuis tidak dihapuskan secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian, sebanding dengan pencapaian revolusi ekonomi, yaitu, menyangkut alat produksi”. Proletariat akan menggunakan supremasi politiknya untuk merebut, dalam derajat tertentu, semua modal dari borjuasi, untuk memusatkan semua alat produksi di tangan Negara, yaitu proletariat yang terorganisir sebagai kelas yang berkuasa, dan untuk meningkatkan jumlah kekuatan produktif secepat mungkin.

Akan tetapi, saya bersepakat dengan Tetsuzo Fuwa, bahwa Marx tidak pernah memberikan blue-print mengenai transisi sosialis menuju komunisme, dan memang dia selalu menghindari untuk menyentuh wilayah tersebut.

Dari penjelasan itu, maka transisi sosialis (atau sosialisme) adalah secara definisi mengandung beberapa hal;1) perjuangan menuju sosialisme atau transisi sosialis bukan proses tahapanisasi yang terputus, seperti yang seringkali diyakini oleh stalinisme, melainkan proses yang yang mengalir, sebagai tahap trans-perkembangan. 2) sebuah formasi sosial yang mengombinasikan kapitalisme dan anti-kapitalisme.

Dalam pandangan marxisme klasik, sosialisme hanya akan berhasil di negeri kapitalis maju yang sudah mencapai tahap tinggi dalam kemajuan teknik (teknologi), pengetahuan, dan kerja produktif. Akan tetapi, sosialisme tidak menutup kemungkinan bagi pembicaran sosialisme di negeri-negeri yang masih terbelakang, dan hal ini dibuktikan oleh pengalaman Rusia, China, dan Kuba.

Untuk mengetahui, apakah kita berada dalam sebuah proses perkembangan menuju gerbang sosialisme adalah keberadaan sebuah gerakan structural, sebuah kompas yang mengarahkan perjuangan menuju (cetak tebal, penulis) sosialisme.

Defenisi ini menjelaskan, bahwa perjuangan menuju sosialisme mengandung dua hal; a) perjuangan berat di bawah kapitalisme, untuk menyediakan syarat atau keuntungan sosialisme. b) pembangunan atau transisi sosialisme. Ini tidak bisa dicampur-adukkan, karena keduanya mengandung kualitas yang sama sekali berbeda.

Untuk mengidentifikasi apakah perjuangan untuk sosialisme dapat mengarah pada pembangunan atau transisi sosialis, adalah mengetahui siapa yang memegang kekuasaan politik; pemerintahan kapitalis atau pemerintahan sosialis. Seberapa jauh pemerintahan revolusioner dapat bertindak, itu sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan dan basis material yang tersedia.

Sehingga, dalam perjuangan untuk sosialisme, sebuah pemerintahan revolusioner dapat melakukan langkah mundur, antara lain, mengadopsi kebijakan pro-kapitalis karena ketiadaan korelasi kekuatan untuk mempercepat pembangunan sosialisme.

Pada tahun 1921, saat Lenin telah memperkenalkan kebijakan ekonomi baru (NEP), dimana hubungan produksi kapitalis mulai nampak di kota dan kontrol individu alat produksi oleh kaum tani di desa, namun Soviet tetap dianggap sosialis karena kekuasaan negara masih di tangan kelas pekerja dan sektor koperasi masih mendominasi sektor industri dan aktivitas perdagangan.

Konteks Indonesia

Untuk konteks Indonesia, saya beranggapan bahwa sosialisme masih merupakan perjuangan jangka panjang, bisa dalam puluhan tahun ataupun ratusan tahun kedepan. Ini mungkin dipandang sebagai sikap pesimis ataupun frustrasi oleh kelompok kiri radikal dan kaum idealis, tetapi secara teoritis ini sangat jujur. Sosialisme tumbuh dari perjuangan real, bukan turun dari wahyu ataupun dekrit.

Pertama, pelaku utama dalam perekonomian adalah pekerja informal, sedangkan jumlah pekerja formal terus merosot, khususnya pekerja di sektor industri modern. Saat ini, jumlah pekerja informal mencapai 70-80% dari keseluruhan orang yang bekerja. Sedangkan pekerja di sektor manufaktur tidak melebihi 15 juta orang, dimana sekitar 55,21 juta orang atau 52,65 persen dari total angkatan kerja hanya mengantongi ijazah SD.

Kategori sektor informal adalah pedagang kaki lima, perdagangan kecil, perajin kecil, dan pertanian dalam skala kecil. Ini meliputi keseluruhan sektor perdagangan mikro (asongan, PKL, calo, dll), Industri pengolahan mikro (industri rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain), dan pertanian mikro (petani menengah, miskin, dan gurem).

Pekerja informal dicirikan oleh kepemilikan kecil, terfragmentasi, dan kurang politis. Ini akan menjadi hambatan untuk membangun sosialisme, sebuah fase yang menuntut; kepemilikan sosial alat produksi, produksi yang dikontrol dan dijalankan oleh pekerja, dan tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Kita tak dapat berbicara sosialisme, kalau persoalan kemiskinan belum bisa diatasi. Dan, itu hanya mungkin melalui penyerapan pekerja informal ke dalam lapangan kerja produktif, yang bisa memberikan mereka jaminan upah yang lebih baik dan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sebagai manusia (pekerja). Dalam tahap awal, akan sangat sulit membuka lapangan kerja produktif tanpa peran swasta, bahkan Lenin sendiri menyadari arti penting keberadaan sektor swasta untuk memulai perjuangan menuju sosialisme, asalkan mereka bersedia berkolaborasi dalam proyek revolusioner untuk membangun bangsa.

Kedua, karena gejolak de-industrialisasi, sebagai besar usaha ekonomi bergerak pada sektor informal dan UMKM. Kalau mengikuti klasifikasi BPS mengenai usaha kecil dan besar, maka sebagian besar industri Indonesia adalah kecil/mikro. Diperkirakan, ada sekitar 50 juta unit UMKM di Indonesia atau sekitar 99% lebih dari total unit usaha yang ada. Ini lebih mirip dengan ekonomi keluarga, ketimbang ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada industri modern. Dan, kita akan sulit membangun sosialisme di atas ekonomi keluarga, industri yang terfragmentasi, dan terbelakang secara teknologi.

Industri kecil/mikro tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi harus diberi ruang untuk dikembangkan, tentu saja dengan uluran tangan negara. Ini bagian dari proyek industrialisasi, sebuah pencapaian penting untuk keuntungan sosialisme di masa depan, karena sosialisme tidak dibangun pancangnya di tengah orang yang miskin, lapar, tidak punya rumah tinggal, tidak sehat, dan kurang pendidikan.

Ketiga, neoliberalisme menandai disintegrasi structural yang sangat luar biasa di masyarakat kita. Saya bersepakat dengan Alvaro Garcia Linera, wakil presiden Bolivia, bahwa neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Melalui aparatusnya, neolib berhasil mengatomisasi masyarakat menjadi individu ekonomis di bawah pasar, dalam pandangan Sosiologis Kuba Antonio Juan Blanco, menghasilkan manusia sampah yang sulit didaur ulang secara social dan keseluruhan bangsa-bangsa yang kehilangan orientasi (frustasi).

Salah satu prakondisi penting untuk sosialisme, yang sedikit terlupakan oleh praktek sosialisme abad ke-20, adalah penciptaan kondisi untuk pembangunan kekuatan manusia – yaitu, kondisi yang menggantikan fragmentasi kapitalisme, menciptakan basis bagi setiap orang untuk mengembangkan kapasitasnya.

Di Indonesia, saat ini, berkembang fikiran-fikiran mekanistik, tidak “menjamah” persoalan ke akar-akarnya. Misalnya, fikiran yang menganggap bahwa krisis neoliberalisme akan melahirkan perlawanan, dan secara simultan akan mengarah pada alternatif baru. Pada kenyataannya, krisis dan ketidakpercayaan terhadap neoliberalisme—ataupun kapitalisme, tidak serta merta mengarah pada alternatif, melainkan terkurung atau dipenjara dalam ruang skeptisisme, apatisme, dan sikap apolitis. Pengalaman praktis kami, Papernas, dalam pemilu 2009 sudah menjadi laboratorium paling berharga untuk memahami masalah ini; neoliberalisme bukan saja menghancurkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menghilangkan kapasitas rasional mereka untuk memilih alternatif di luar neoliberal.

Dekolonialisme dan Kedaulatan Nasional

Dengan kondisi di atas, maka tugas utama kami adalah bagaimana menciptakan prasyarat yang lebih baik untuk keuntungan sosialisme di masa depan. Setelah mengetahui, bahwa ada pembedaan antara mana yang “transisi” dan mana “tujuan akhir”, sekarang pun kita perlu mendiskusikan prasyarat untuk menciptakan “proses transisi”. Tema-tema seperti kedaulatan nasional, industrialisasi, demokratisasi politik, reformasi tanah dan kebijakan-kebijakan kesejahteraan adalah tak terhindarkan dalam tugas mendesak ini.

Kita butuh sebuah negara yang mandiri dan berdaulat, berani meninggalkan “ketergantungan terhadap penjajahnya”, serta mengkoordinasikan kemajuan tiga-segi ekonomi nasional: ekonomi berbasis keluarga, ekonomi mikro, dan industri modern.

Neoliberalisme, seperti yang saya yakini, hanya memperdalam karakter neokolonial untuk menjadikan Indonesia sebagai penjual bahan baku, penyuplai tenaga kerja murah, penyedia pasar, dan control terhadap ekonomi produktif. Untuk itu, kita perlu menuntaskan tugas de-kolonialisme terlebih dahulu, yaitu menegakkan kembali kedaulatan nasional kita.

Ada tiga pilar dalam kedaulatan nasional ini; kedaulatan territorial (politik), kedaulatan atas sumber daya (ekonomi), dan kedaulatan rakyat (demokrasi partisipatif). Tiga pilar ini merupakan antitesa terhadap negara neo-kolonial lama, sekaligus merupakan prinsip mendasar dari negara Indonesia baru, sebuah prinsip yang sebetulnya menjadi cita-cita para founding father seperti Seokarno, Amir Syarifuddin, dan Syahrir.

Aspek penjabaran dari tiga pilar itu adalah sebagai berikut. Pertama, kedaulatan territorial (politik) menghendaki sebuah pemerintahan yang kuat, berani menegaskan garis politik dalam negeri dan garis politik internasionalisme dalam kancah global. Ini merupakan antitesa terhadap pemerintahan-pemerintahan neoliberal sebelumnya, dimana mereka sangat tidak independen dan sangat bergantung kepada negeri-negeri imperialis seperti AS, Eropa, dan sebagainya.

Isu kedaulatan territorial, walaupun sentimen awalnya adalah perasaan nasionalisme, namun ini akan memberikan pijakan bagi persatuan budaya, yang didasarkan pada nilai-nilai bersama dan cita-cita luhur. Budaya baru akan memuliakan massa, membangunkan mereka dari tidur sangat panjang, dan menjadi inisiatif penting untuk mengakhiri fragmentasi sosial.

Kedua, Kedaulatan terhadap sumber daya alam dan sumber daya lainnya (manusia dan modal) bermaksud mengembalikan pengelolaan ekonomi untuk kepentingan nasional, seperti diatur dalam pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen). Selama berpuluh-puluh tahun, rejim neoliberal telah menyerahkan hak kepemilikan terhadap SDA, khususnya tambang, pertanian, kehutanan, kepada perusahaan multinasional, dan hanya menyisakan kemiskinan dan limbah kepada rakyat dan anak cucu kita. Selama berpuluh-puluh tahun, surplus atau keuntungan dari eksploitasi SDA mengalir ke negeri-negeri imperialis, dan segelintir tangan birokrat dan pengusaha di dalam negeri, namun tidak pernah dirasakan oleh mayoritas (95%) dari rakyat kita.

Menjadi tugas historis kita, bahwa kekayaan alam tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, rakyat Indonesia. Tentu saja tidak kepada rakyat secara perorangan atau secara langsung, melainkan melalui pemerintahan yang bekerjasama dengan gerakan rakyat dan kapitalis nasional. Untuk pertama kalinya, sumber daya alam akan dipergunakan untuk memperkuat industri nasional (ekonomi keluarga, ekonomi mikro/menengah, dan industri nasional), dan keuntungan yang didapatkan dari pembangunan akan ditransfer kepada komite-komite komunitas (organisasi rakyat) melalui program sosial.

Ketiga, administrasi negara baru ini adalah perpanjangan tangan (administraturnya) kekuasaan rakyat. Dalam artian, negara baru ini akan dipimpin dan dikelola oleh gerakan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami akan mencoba merekonstruksi model kepemimpinan nasional konsultatif, antara pemerintahan nasional dan gerakan rakyat. Jadi, bukan saja pemerintahannya yang berasal dari gerakan rakyat, tetapi negaranya pun merupakan gerakan rakyat. Kami akan berusaha memenangkan dukungan luas berbagai sektor rakyat melalui konsultasi langsung pendapat rakyat, seperti referendum atau plebisit. Dan, itu akan perjuangankan untuk disahkan dalam konstitusi (Undang-undang Dasar).

Meskipun, seperti kukatakan sebelumnya, bahwa negara baru ini mendasarkan dirinya kepada gerakan rakyat, namun otonomi gerakan rakyat tetap harus dihormati dan diakui. Gerakan rakyat tetap harus diberi wilayah “otonom” untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan strategis dari seluruh sektor sosial, sedangkan negara hanya memfasilitasi dan membantu dalam batas-batas kesanggupannya. Ini, menurut saya, bisa merujuk pengalaman Lenin saat menerapkan kebijakan ekonomi baru (NEP), yang mana dia menganjurkan agar serikat buruh tetap mewakili kepentingan kelas pekerja melawan pengusaha (negara dan manajernya). Ini penting, dikatakan oleh Lenin, untuk melawan potensi penyimpangan birokratisme.

Merebut Kekuasaan Negara

Kemudian, ini yang terpenting, bahwa variabel kunci untuk memahami dan menjalankan tugas jangka panjang ini adalah mengetahui siapa yang memegang kekuasaan politik, yaitu soal bagaimana menempatkan kekuasaan negara pada sebuah pemerintahan revolusioner atau di tangan gerakan rakyat.

Untuk memulai transformasi sosial, sebut saja anti-kapitalisme, maka kekuasaan negara harus direbut. Karena, dengan memegang struktur negara, kita mempunyai ruang untuk mempengaruhi struktur masyarakat, mengontrol kehidupan ekonomi, dan mengatur penguasan alat produksi.

Namun, persoalan penaklukan kekuasaan negara adalah persoalan kompleks, sangat bergantung kepada situasi, ruang, karakter khusus dari setiap negara dan masyarakatnya. Akan tetapi, apa yang paling penting di sini, bahwa persoalan penaklukan kekuasaan negara memerlukan pembangunan korelasi kekuatan tertentu; sebuah koalisi politik permanen, blok politik tertentu, atau apapun namanya.

Tidak ada formulasi baku mengenai bagaimana merebut kekuasaan. Tapi, pada intinya, kita harus mempercayai bahwa; a) tidak ada satu kelas sosial dapat mencapai kekuasaan negara dengan mengandalkan kekuatan sendiri (tunggal) dan solidaritas tunggal, tetapi harus melalui aliansi dan penggalangan dukungan dari seluruh sektor rakyat lainnya. b) tidak ada kelas sosial ataupun aliansi/blok sosial dapat memenangkan pertarungan menuju kekuasaan hanya bersandarkan pada satu medote atau satu cara untuk merebut kekuasaan (perjuangan bersenjata, aksi massa, parlementarisme). Kemenangan itu selalu hasil dari berbagai praktek berbeda atau kombinasi berbagai bentuk dan cara berjuang.

Situasi Revolusioner dan Damai

Kondisi khusus setiap negeri, menurut saya, akan sangat berperan dalam memberikan katalis atau terobosan dalam bentuk perjuangan yang tepat dalam pertempuran melawan kelas-kelas musuh. Katalis ini, seperti dikatakan Lenin, merupakan produk yang terkandung dalam situasi kongkret, dan tidak dapat dicangkokkan atau dicopy begitu saja dari situasi lain.

Secara teoritis, baik Kautsky maupun Lenin, mengakui adanya situasi revolusioner, yang sengaja dibedakan dengan dinamika politik dalam situasi damai. Dalam “road to power”, Kautsky menjelaskan empat point situasi revolusioner; sebuah rejim yang bermusuhan dengan rakyat, sebuah “partai penentang yang tak lagi dapat dibujuk” dengan massa terorganisasi, dukungan massa yang besar dan diberikan ke partai, dan, terakhir, krisis ketidakpercayaan yang akut di dalam rejim anti-rakyat. Terakhir, Lenin mengelaborasi empat point Kautsky dalam artikel “Marxisme dan Pemberontakan”.

Karena situasi revolusioner sangat berbeda dengan situasi damai, ini membutuhkan perbedaan taktik secara mendasar. Proposisi ini mendasari perbedaan dalam polemik terkenal antara Kautsky dan Rosa Luxemburg (1910); strategi pengikisan versus strategi penggulingan. Strategi pertama, yang menjadi standar kerja SPD Jerman (pencerahan, propaganda, dan parlemen) sangat sesuai dengan situasi normal, situasi non-revolusioner. Sedangkan strategi kedua (pemogokan umum dan tekanan politik non-parlementer) sangat bersesuaian dengan situasi yang revolusioer.

Saya tidak akan membahas hal itu lebih jauh, tetapi sekedar panduan untuk menyimpulkan, apakah ada situasi revolusione di Indonesia atau tidak? Sehingga, dari kesimpulan itu, kita bisa menerapkan taktik yang tepat (pengikisan atau penggulingan).

Bila mencermati situasi di Indonesia, situasi revolusioner belumlah muncul, meskipun perlawanan rakyat hampir terjadi setiap hari. Pada kenyataannya, berbagai bentuk komprontasi dalam bentuk-bentuk tertentu kapitalisme, seperti perjuangan untuk perbaikan upah, reformasi tanah, mempertahankan BUMN/layanan publik, dan menentang monopoli kapitalisme, tidak berarti (secara simultan) perlawanan terhadap kapitalisme secara umum.

Membangun Korelasi Kekuatan

Dan, salah satu factor penting yang tak bisa dilupakan adalah menghitung korelasi kekuatan di antara kelas atau kekuatan sosial yang berlawanan. Lenin mengatakan, selama perimbangan kekuatan menguntungkan kelas penguasa dan kekuatan sosial yang beraliansi dengannya, perjuangan revolusioner harus bersifat persiapan, dan dengan demikian berkepanjangan dan asimetris, namun ketika perimbangan kekuatan menguntungkan kelas-kelas yang beroposisi dan kekuatan yang beraliansi dengannya, sehingga pembalikan strategis yang cepat dan mendasar jadi dimungkinkan, maka perjuangan beralih dari persiapan menjadi fase kritis (Lenin 1910).

Dan, aku bersepakat dengan ahli taktik perang Sun-tzu, bahwa seseorang hanya boleh memulai perang terbuka apabila syarat-syarat kemenangan sudah berhasil dipenuhi.

Ada beberapa hal penting sebelum menghitung korelasi kekuatan ini; (1) mengenali problem pokok rakyat Indonesia untuk saat ini. (2) setelah mengenai problem pokok, maka saatnya untuk mendefenisikan mana musuh pokok, mana sektor-sektor yang bisa dirangkul, dan menetralisir sektor yang peragu/bimbang.

Di bagian atas, sudah terjelaskan secara singkat, bahwa neoliberalisme merupakan persoalan pokok bagi rakyat Indonesia. Bagaimana wujudnya? Supaya itu nampak material di hadapan para korbannya, tidak terselubungi. Wujudnya, secara sepintas, tergambarkan dalam kekuasaan segelintir elit kapitalis/finasial yang bertempat di negeri kapitalis maju dan terutama di AS, dan dunia ketiga, yang diwakili oleh borjuis pro-barat dan teknokrat sayap kanan (pro-neoliberal). Dalam menjalankan operasinya, neoliberalisme telah melucuti negara nasional sebagai penjamin kepentingan nasional dan publik. Tambah lagi, neoliberalisme ini mempromosikan penghancuran ekologi jauh lebih sistematis dan intensif.

Maka, tugas demokratik kita, entah disebut demokratis- borjuis atau demokratik-nasional, merupakan perjuangan membela kepemilikan kecil dalam melawan kepemilikan besar, membela publik (yang beda dengan sosial atau kolektif) melawan swasta, membela nasional dalam melawan imperialisme, dan perjuangan untuk menyelamatkan masa depan generasi dari kerusakan ekologis yang parah.

Selama sepuluh tahun terakhir, neoliberalisme bukan hanya berhasil membangun sebuah administratur kekuasaan yang kuat, tapi juga berhasil membangun ide-ide dominan untuk menghegemoni massa rakyat luas. Pendek kata, mereka benar-benar hampir menipu kita semuanya, bahwa “there is not alternative (TINA)”.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gugatan itu telah menguat di mana-mana, tidak sebatas pada aksi-aksi massa memprotes brutalisme (ekses) kebijakan neoliberal, namun sudah menantang dogma-dogma ideology neoliberal itu sendiri. Ada perubahan dalam korelasi kekuatan dalam tahun-tahun terakhir, namun masih sangat tipis dan pasif. Ada perlawanan aktif sejumlah ekonom progressif, semisal Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), namun sebagian besar massa rakyat masih tertidur lelap.

Untuk mempercepat adanya pembalikan atau fase kritis, maka perlu sebuah akumulasi kekuatan secara signifikan dan berkelanjutan. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1) menyatukan seluruh korban atau mereka yang menderita akibat neoliberalisme, termasuk produsen kecil dan kapitalis nasional, ke dalam sebuah blok sosial-politik lebar atau front politik. 2) menaikan sebuah proposal politik atau proyek nasional alternatif, yang sanggup menarik atau memobilisasi sektor-sektor sosial korban neoliberal ke dalam proposal kita. 3) menciptakan ruang untuk mempertemukan antara proposal anti-neoliberal dan sektor luas massa rakyat, dan ini dapat dilakukan melalui ruang-ruang seperti konsultasi kerakyatan, referendum, ataupun plebisit. 4) terus menerus mengakumulasi kekuatan dengan cara; memperkuat pengorganisasian rakyat/komunitas, berpartisipasi dalam ruang-ruang politik (pemilihan RT/RW, dusun, pilkada), dan berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Ini, seperti dikatakan Erik Onlin Wright, dianggap sebagai membangun perspektif sosialisme dalam celah-celah sempit kapitalisme.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s