gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Marta Harnecker: Eksperimen Kuasa Kerakyatan di Venezuela Agustus 2, 2010

Filed under: Loker Kumpulan Tulisan — gogo @ 4:44 am

Marta Harnecker, kelahiran Chile, adalah penulis buku “Memahami Revolusi Venezuela” (Monthly Review Press, 2005), dan buku-buku lain mengenai revolusi dan Amerika Latin. Ia adalah peserta aktif dalam revolusi Bolivarian di Venezuela dan seorang penasehat presiden sosialis negeri itu, Hugo Chavez.

Harnecker terlibat dalam pembentukan dan pengembangan badan-badan Dewan Komunal di Venezuela, yang dimaksudkan sebagai kendaraan bagi kuasa kerakyatan (popular power) dan partisipasi publik untuk menciptakan sosialisme di abad ke-21. Untuk mengetahui apa dan bagaimana kuasa kerakyatan itu dibentuk dan bekerja, Coral Wynter & Jim McIlroy dari Green Left Weekly, bertempat di Caracas, Venezuela, mewawancarai Marta Harnecker pada akhir Oktober. Berikut petikan wawancaranya:

Green Left Weekly (GLW): : Bagaimana Dewan-dewan Komunal itu dibentuk dan bagaimana perkembangannya?

Marta Harnecker (MH): Apa yang saya lakukan selama setahun terakhir adalah mencari pengalaman yang menarik, dan mencari orang yang dapat bertukar pengalaman. Di Cumana, (Venezuela timur laut), saya menemukan organisasi yang sudah ada bertahun-tahun, sebelum Dewan-dewan Komunal dibentuk. Organisasi itu dibentuk dalam lingkup yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah barrio (rukun tetangga), dengan sekitar 200-400 keluarga. Di beberapa daerah pedesaan, bahkan lebih sedikit lagi, sekitar 100 keluarga. Organisasi itu dibentuk di mana orang saling mengenal dan anda tidak memerlukan transportasi untuk menghadiri pertemuan. Sungguh mudah untuk bertemu. Ini adalah ruang yang memungkinkan semua orang terlibat.

Tentu saja orang yang berpikir tentangnya, menemukan bahwa ruang kecil semacam itu memungkinkan orang yang biasanya tidak punya kemampuan untuk mengungkap diri, sekarang justru menyampaikan pandangan mereka dan membuat keputusan. Seperti dikatakan Freddy Bernal (walikota Libertador di Caracas tengah), Dewan Komunal itu adalah sel dasar dari masyarakat masa depan.

Kalau kita berhasil membangun komunitas yang berorientasi pada solidaritas, maka orang akan peduli pada rakyat miskin yang hidup di wilayah mereka. Dalam (kerangka) solidaritas inilah, mereka akan mencari jalan keluar bagi sektor tersebut.

Chavez mencari berbagai rumusan berbeda untuk organisasi kerakyatan. Lingkaran Bolivarian itu lebih dalam kerangka politik yang luas. Lingkaran itu terarah pada kekuasaan politik. Dewan Komunal sementara itu, mencakup mereka yang bersama Chavez dan mereka yang tidak. Mereka adalah komunitas: Dewan-dewan Komunal harus mencerminkan semua warna dari pelangi; mereka harus mencakup semua orang yang ingin bekerja untuk komunitas, tanpa afiliasi politik, tanpa hubungan dengan pemerintah.

Melalui proyek ini, ketika seseorang mulai bekerja untuk komunitas, maka orang mulai mengedepankan solidaritas, dan dengan begitu orang tersebut akan mengalami transformasi. Saya kira, ini akan menggantikan Chavismo. Kadang orang berpikir, terlibat dalam politik berarti membawa plakat, spanduk dan (topi serta kaos) merah. Orang dalam periode sekarang di dunia yang kita huni ini, berpikir bahwa politik itu terbatas pada praktek politik formal.

Jika anda mengorganisir di barrio, organisasinya akan jauh lebih kecil skalanya. Anda akan memerlukan orang yang fleksibel, tidak sektarian dan punya kapasitas bekerja dengan siapa saja, melaksanakan proyek-proyek, dan coba memecahkan masalah yang dihadapi rakyat.

Dalam sebuah artikel yang saya tulis mengenai 4 juta pemilih dalam referendum untuk menyingkirkan Chavez, saya mengatakan, 3 juta di antaranya tidak benar-benar memilih menentang proyek Chavez. Mereka hanya memilih menentang proyek Chavez, seperti yang disampaikan oleh oposisi. Hanya sekitar 1 juta orang yang memilih menentang Chavez, benar-benar yakin dan tahu apa yang mereka lakukan. 3 juta orang lainnya dipengaruhi oleh media oposisi, yang mengatakan bahwa proyek Chavez adalah proyek komunisme, otoriterianisme, kediktatoran.

Ketika orang terlibat dalam kerja praktis, mereka mulai bisa melihat bahwa Chavez adalah orang yang terbuka dan langsung, dan bahwa proyek presiden bukanlah seperti yang mereka kira semula. Dalam kaitannya dengan pemilihan, masalahnya adalah bahwa banyak orang yang dapat informasi penuh. Ada banyak orang yang anti-Chavista tapi, sebenarnya mendapat informasi yang salah dari media oposisi di negeri ini. Media tidak menghargai hak-hak dasar dari rakyat untuk mendapat informasi secara benar.

Orang dari kelas menengah adalah yang paling rentan terhadap kerja media ini. Media memanipulasi keadaan dengan mulai menyampaikan kebenaran-kebenaran kecil, dan berbagai kegagalan kecil, yang kemudian mereka lebih-lebihkan.

GLW: : Apa peran yang dimainkan gerakan buruh dalam kaitannya dengan pengorganisasian komunitas?

MH: Logisnya, kita menerima secara umum bahwa pengalaman kuasa kerakyatan, yang berdasar pada lingkup teritorial, berarti bahwa buruh tidak muncul (langsung) sebagai anggota yang aktif. Saya ingat sebuah diskusi yang sangat menarik di Kuba, ketika mereka sedang merencanakan kuasa kerakyatan melalui pendaftaran pemilih. Dengan sendirinya, seorang warga yang mengusulkan nama calon di daerahnya, akan memilih orang yang dapat memecahkan masalah-masalah paling praktis dalam komunitas. Ini artinya sulit, sampai sekarang, bagi buruh untuk terlibat secara langsung.

Karena hal ini, di Kuba, diusulkan agar ada dua forum untuk memilih calon, satu berdasar wilayah atau teritorial, dan satunya berdasar tempat kerja, dua cara untuk mengambil keputusan. Di Venezuela, sampai saat ini, belum ada persatuan buruh dalam revolusi. Gerakan serikat buruh belum cukup kuat pada tahap ini.

Saya pernah berkata pada serikat-serikat buruh, “kenapa kalian tidak memperkuat saja dewan komunal dan menyatu dengan mereka? Kalian, sebagai buruh, harus terlibat dalam komunitas.” Tapi sampai saat ini, mereka belum melakukannya.

Kita sebaiknya berpikir tentang dewan-dewan komunal ini sebagai komunitas buruh dari buruh (dan juga warga). Bagi saya, adalah sangat penting untuk mempertimbangkan masalah ekonomi mikro dan perlunya menyertakan organisasi-organisasi ekonomi sehingga dapat didemokratisasi ke arah solidaritas bukan korporatisme. Harus ada hubungan erat antara organisasi kerja dan komunitas.

GLW: : Anda bisa gambarkan cara kerjanya Dewan Komunal ini?

MH: Saat ini ada 16.000 Dewan Komunal, yang dibentuk dalam waktu enam bulan (sejak program tersebut dimulai tahun ini). Ini adalah inisiatif yang sangat serius, menurut saya. Proses pembentukan Dewan Komunal memerlukan waktu beberapa bulan, agar orang menjadi matang dan memilih pemimpinnya yang sejati. Kita mulai dengan proses melibatkan motivator. Komite motivator ini yang kemudian mendatangi dari rumah ke rumah untuk membuat sensus. Ini adalah tugas yang paling dasar, sensus sosioekonomi. Untuk melakukan ini, komite harus mengunjungi semua rumah tangga di wilayah tersebut.

Nampaknya di sini diperlukan pemimpin yang serius dan rajin, yang dapat berkunjung dari rumah ke rumah. Karena itu, kami berpikir, tidak mungkin memilih jurubicara untuk Dewan Komunal tanpa melalui proses ini. Mereka harus membentuk majelis terlebih dulu, baru melakukan pemilihan.

Perlu ada sebuah tim, semacam komisi promosi, yang harus melakukan penulisan sejarah sosial dan geografis, atau kisah dari komunitas yang bersangkutan. (Untuk menghasilkan ini), diperlukan sekurangnya delapan bulan. Saat majelis bertemu, mereka akan memilih jurubicara mereka di masa mendatang. Lalu proses tersebut disahkan (secara hukum). Sebagian Dewan Komunal berjalan baik, sebagian lain tidak.

Hal yang sangat penting lainnya adalah, Dewan Komunitas berkesempatan memilih pemimpin yang baru. Pemimpin ini harus dipilih dalam majelis umum di mana siapapun dapat diusulkan. Para jurubicara bukanlah majelis, mereka bukanlah organisasi. Majelis harus terlebih dulu mensahkan usulan-usulan, baik dari komite untuk perumahan atau komite kesehatan. Jika seseorang yang menjadi jurubicara tidak disetujui oleh majelis, maka Dewan Komunal tidak akan jalan.

Ini adalah cara demokratik untuk merenovasi kepemimpinan, dan memungkinkan majelis memilih pemimpin baru. Saya kira hukum menghargai kehendak dari majelis. Saya turut serta dalam kelompok yang mengawasi pembentukan Dewan Komunal. Dalam aturan hukumnya sangat jelas: Di mana kekuasaan itu? Kekuasaan tidak terletak di tangan para jurubicara tapi di tangan majelis umum. Kenapa mereka disebut “voceros?” Karena mereka adalah suara dari komunitas. Jika mereka kehilangan posisi sebagai jurubicara, maka mereka kehilangan kuasa.

Saya kira ini cara eksperimiental untuk menghimpun kuasa kerakyatan. Tapi, bagi saya, arah di masa mendatanglah yang harus kita ambil. Ini ada gagasan dasarnya: tidak dari atas.

Ini juga bergantung pada jenis masalahnya. Ada masalah-masalah yang memerlukan keterlibatan berbagai Dewan Komunal, karena merupakan masalah dari seluruh barrio. Misalnya, pipa-pipa air yang melalui seluruh barrio. Hal ini harus dipecahkan di tingkat Dewan Barrio. Masalah tangga, penerangan, dan sampah dapat dipecahkan di tingkat Dewan Komunal. Jadi Dewan Komunal ini adalah basis, sangat demokratis; sebuah skema partisipasi.

Mereka mencari jalan untuk memprioritaskan hal-hal yang dapat diselesaikan oleh komunitas: tapi bukan untuk menciptakan pemukiman pengemis yang melihat masalah, lalu minta negara untuk memecahkannya.

Ini adalah metode-metode yang memungkinkan komunitas untuk menyelesaikan masalah. Kita melakukan penilaian lalu membuat prioritas masalah: apa yang dapat dipecahkan komunitas dan apa yang tidak. Suara-suara dari komunitas yang berbeda harus membahas masalah-masalah ini di tingkat lebih tinggi.

Inilah cara bagaimana solidaritas dimulai, karena kita mulai dengan melihat bahwa masalah kita lebih luas dari kenyataan sempit yang kita hadapi, dan bahwa kita harus membantu sesama. Karena itu, Dewan Komunal lebih merupakan sekolah bagi formasi politik. Saya kira kuasa kerakyatan, jika sungguh demokratik, adalah sekolah terbaik karena memproduksi proses itu. Dan ini karena anda berjuang untuk rumah dan tanah anda. Lalu, anda mulai menyadari bahwa rumah anda ada dalam sebuah barrio dan bahwa barrio itu ada dalam kota.

GLW: : Apa perbedaan-perbedaan antara pangalaman Kuba, dan revolusi Bolivarian Venezula, dari segi misi dan seterusnya?

MH: Saya kira bahwa revolusi ini dlancarkan dengan jalan damai, tapi presiden tidak dilucuti. Dalam kasus Chile (pemerintahan sayap kiri Allende pada awal 1970-an), yang diambil juga jalan damai tapi, tidak bersenjata. Mereka tidak mendapat dukungan militer. Venezuela menjadi sangat kuat karena bersenjata, dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata Nasional. Bagaimanapun, ini adalah proses dimana korelasi kekuatan berarti bahwa presiden tidak dapat mendesakkan sebuah proyek di negeri ini begitu saja. Proses Venezuela mengharuskan pemerintah mencapai harmoni.

Proyek ini mendapat sokongan dari sebagian besar sektor masyarakat. Akibatnya, hal ini memaksa transformasi berjalan lebih lamban. Aparatus negara berarti bahwa anda punya 80 persen atau lebih orang yang mendapat pekerjaan dalam pemerintah melalui clientelisme, yang tidak berminat pada pekerjaan mereka. Ini adalah layanan publik, tapi layanan yang tidak berfungsi. Kebanyakan pelayan publik ini bukanlah pelayan publik, mereka bekerja melawan publik.

(Venezuela) adalah negeri ‘rentier’ yang tidak punya tingkat perkembangan industri yang tinggi. Kebanyakan buruh ada di sektor informal. Di Kuba, revolusi melaksanakan proyek-proyek sosialis hampir langsung setelah menang. Sedangkan di sini, rangkaian pertempurannya masih terutama bersifat ideologis.

Karena itu, arah dari kuasa kerakyatan ini menjadi penting, karena proyek itu memerlukan waktu untuk menjadi matang. Di jalur damai, jalannya akan lebih pelan dari transformasi negara yang tajam sifatnya.

GLW: : Apa anda bisa memberi komentar mengenai proyek sosialisme di abad ke-21 dari Chavez?

MH: Sejujurnya, ada banyak orang yang mengritik kami. Eduardo Galeano, penulis Uruguay itu, mengatakan, ketika sosialisme gagal di Uni Soviet, Barat mengatakan bahwa sosialisme sudah mati dan begitu pula Marxisme. Galeano mengatakan, sosialisme yang mati itu bukan sosialisme kita, karena proyek sosialis yang kami bela ini pada dasarnya humanis, demokratik, dan berdasar pada solidaritas. Sosialisme yang mati itu adalah sosialisme birokratik, yang tidak dibela oleh rakyat, karena tidak ada keterlibatan nyata rakyat di dalamnya.

Saya kira, Chavez menyadari hal ini. Chavez tahu bahwa kita hanya dapat menciptakan masyarakat sosialis masa depan, jika rakya yang paling sederhana, yang paling miskin, yang paling tertindas, bisa terlibat dalam proses tersebut. Hal yang hebat dari Chavez bahwa ia adalah pemimpin yang mempromosikan organisasi kerakyatan, orang yang yakin bahwa kekuatan dalam proses ini adalah organisasi. Chavez selalu menyerukan, pembentukan lebih banyak organisasi dan penciptaan organisasi baru. Kadang, terlalu banyak. Ini adalah kreativitas yang memberi kesempatan semua orang untuk mengorganisasi diri.

 

Resolusi Pengangguran!

Filed under: Loker Kumpulan Tulisan — gogo @ 4:39 am

Krisis sampai sekarang masih terus melanda kapitalisme global. Krisis yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang mengejar keuntungan semata. Berbagai perusahaan kapitalis demi keuntungan melakukan produksi. Berkat kemajuan teknologi, dan pengerahan tenaga kerja, di masa booming (masih berjaya), kapitalis bisa meraih keuntungan milyaran rupiah dalam satu tahun. Perusahaan-perusahaan didirikan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Dimulai semenjak rejim Orde Baru berkuasa, ditandai dengan pemberlakuan UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. Perusahaan kapitalis yang satu dengan yang lainnya, berlomba menciptakan produk yang dilempar ke pasar. Hutan, perut bumi, laut diekplorasi. Perusahaan-perusahan tekstil, garmen, kayu, dan lain-lain berloma-lomba didirikan. Tidak dibutuhkan seorang nabi untuk menyatakan semua ini akan menyebabkan krisis pasti terjadi.

Di negeri kita, krisis ini seakan menjadi sebuah fenomena yang baru; namun kalau kita belajar dari sejarah dan pengalaman negeri yang maju industrinya, krisis ini telah kerap kali terjadi seperti pergantian musim kemarau dan hujan saja, seperti yang telah terjadi pada tahun 1830,1847, 1869 Eropa dan 1930 di Amerika Serikat. Mayoritas rakyat yang tidak memiliki apa-apa selain menjual tenaganya bekerja kepada kapitalis tidak mampu membeli komoditas yang membanjiri pasar. Barang komoditas berlebih namun tidak ada daya beli, inilah sesugguhnya krisis, penyakit yang berulang-kali diidap oleh sistem kapitalisme, yang makin lama makin parah. Di masa kapitalis masih berkembang, perjuangan buruh masih diberikan konsesi berupa kenaikan upah yang kecil, atau tunjangan lainnya. Namun, begitu krisis terjadi, para buruh dilemparkan ke jalan-jalan begitu saja keluar dari pabrik. Undang-undang/peraturan yang sangat mengancam kesejahteraan buruh dan jaminan akan terus berkerja diberlakukan. Bahkan harapan pesangon sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat aturan pemerintah/negara sendiri tidak diberikan. Tidak ada sanksi dan hukuman kepada pengusaha yang meninggalkan dan mengusir buruh begitu saja tanpa jaminan sosial. Ini menjelaskan watak negara ini sebenarnya: negara sekarang bukan milik mayoritas rakyat, namun pelindung kepentingan para kapitalis besar! Buruh menahan perut lapar dengan rasa marah.

Banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari krisis ini, diantaranya ketidakmasukakalan (absurditas) penempatan sistem produksi sosial dibawah kekuasaan segelintir orang/kapitalis yang tamak mengejar keuntungan. Bahkan para kapitalis juga menarik pelajaran, misalnya membuat pengawasan yang lebih ketat, khususnya terhadap perbankan. Tapi tidak ada pengawasan yang bisa mencegah bank akan menyalurkan dana atau mendirikan perusahaan, khususnya pada masa ketika masih bisa berkembang (booming), yang kemudian pasti tidak bisa menghindarkan diri kebangkrutan. Kehancuran industri menyebabkan kebangkrutan bank-bank.

Namun apakah yang dimaksud dengan “Kehancuran Industri” ini di dalam masyarakat kapitalis? Ini berarti kapitalis yang lebih kecil, “lapisan kedua’, dihilangkan oleh kapitalis yang lebih besar. Tempat-tempat para jutawan seperti Marimutu Sinivasan (Texmaco), dan-lain digantikan oleh kapitalis yang lebih besar, yang berasal dari negeri imperialis. Perusahaan-perusahan yang sebelumnya atas nama negara dilepas ke kapitalis yang lebih besar. (Lampiran Tabel 2). Terdesaknya kapitalis yang lebih kecil oleh kapitalis yang lebih besar, menyebabkan kapital besar makin berkuasa, sebaliknya kehancuran para pengusaha kecil-kecil (mereka kehilangan uang didalam bank-bank yang bangkrut), pemiskinan buruh yang sangat menakutkan itu,—semua ini adalah akibat krisis. Krisis di Indonesia bahkan lebih parah dibanding negeri lainnya di kawasan Asia. Kemandegan industri bersamaan dengan kelaparan dan kemarau yang kerap menimpa pertanian (yang hampir tidak tersentuh oleh perkembangan industri). Kemanakah buruh yang di PHK ini akan pergi (dan angkatan kerja baru yang setiap tahun tumbuh? Di pedesaan, penderitaan bahkan sering melebihi penderitaan para rakyat di perkotaan—kelaparan, kekeringan dan hasil-hasil pertanian yang murah, yang kalah dengan serbuan produk pertanian luar. Di perkotaan, para penganggur (yang bertahan hidup dengan masuk ke sektor informal seperti pedagang kaki lima, pengamen, dll) menghadapi penggusuran dengan cara-cara represi. Kriminalitas makin banyak adalah penyakit sosial akibat kegagalan sistem kapitalisme. Dan pemerintah mengatasinya hanya dengan cara represi pula, bukan menghilangkan akar-akar penyebabnya. Rakyat di pedesaan dan perkotaan kini tidak hanya disatukan oleh penderitaan yang dialaminya, namun juga oleh penindasan/represi yang dilakukan oleh alat-alat negara, seperti polisi, satpol PP, bahkan tentara.

Jalan keluar yang dapat diambil untuk mengatasi pengangguran ini adalah:
1.Penghapusan Hutang Luar Negeri yang telah membebani anggaran negara dunia ketiga.
2.Penyitaan aset kekayaan koruptor
3.Pemberlakukan pajak yang lebih besar terhadap orang-orang kaya/perusahaan besar
untuk anggaran pembangunan industri.
4.Mendirikan industri-industri baru di dalam negeri
5.Jaminan atas pekerjaan yang lebih layak terhadap buruh di sektor informal
(penolakan represi yang dilakukan oleh pemerintah).
6.Penolakan terhadap penggusuran sektor informal dan pemukiman kaum miskin perkotaan
jika tidak disertai dengan alternatif untuk fasilitas hidup yang lebih baik dan
mencukupi

Karena perlindungan yang mendasar sekalipun tidak bisa diberikan oleh negara terhadap rakyat (kesehatan, pendidikan, penghukuman terhadap pengusahan yang menelantarkan buruh yang di PHK, koruptor pengusaha besar yang sering dibebaskan, dll), maka hanya dengan persatuan rakyat secara keseluruhan hal ini mampu diwujudkan dengan menciptakan pemerintahan persatuan rakyat yang bersih, demokratis, merdeka dan kerakyatan.

 

Seorang Ilmuwan Revolusioner

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 4:37 am

Marx pernah mengatakan; “Para ahli filsafat hanya telah menafsirkan dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah mengubahnya”. Pernyataan Marx ini sangat berpengaruh dalam keyakinan seorang ilmuwan kiri revolusioner, John Desmond Bernal, namanya. Dia merupakan salah satu ilmuwan paling cemerlang, inspiratif, dan berwawasan luas di abad 20 ini.

Ia dilahirkan pada 10 Mei 1901, dari sebuah keluarga katolik Irlandia. Ibunya adalah seorang keturunan Amerika. Ketika masih kecil, dia sudah melakukan banyak hal, diantaranya menuliskan biografi ketika masih berusia 9 tahun. Disamping itu, ketika masih kecil, tangannya sudah lincah untuk melakukan banyak percobaan.

Ia pernah hampir kehilangan nyawa karena tersetrum listrik, ketia dia dan temannya mencoba membuat sebuah tabung sinar-X. Meskipun masih belia, dia sudah punya dedikasi besar terhadap pengetahuan, kemajuan, dan masa depan.

Andrew Brown, seorang penulis biografinya baru-baru ini, begitu gamblang menjelaskan bakat anak ini; mulai dari membangun laboratorium sendiri, ketertarikannya terhadap politik radikal, dan selalu berdebat dengan keluarganya ketika membicarakan pemihakan terhadap gerakan Sinn Fein dalam pembebasan Irlandia. Dia adalah pendukung setia gerakan pembebasan irlandia, ketika itu.

Pada usia 10 tahun, dia diharuskan meninggalkan Irlandia untuk melakukan studinya di Inggris. Di tempat baru ini, dia sangat bersemangat menghadiri pertemuan-pertemuan dengan banyak orang. Dia tidak hanya berdiskusi dengan intelektual dan pelajar, tetapi juga dengan pekerja, tentara, dan kaum miskin.

Dalam sebuah pertemuan, tepatnya 7 November 1919, dia sempat mendengar kabar dari kawannya mengenai kemenangan revolusi oktober di Rusia dan percoban-percobaan sosialisme di sana. Sejak itu, rasa keingintahuannya pun bertambah besar.

Beberapa serpihan informasi soal Sovyet diterimanya, terutama soal proyek sosialisme di sana. Dia semakin tertarik dengan Sovyet, yang menurutnya mewakili sebuah masyarakat baru, masyarakat adil dan ilmiah. Karena itu pula, dia menyadari bahwa pengetahuannya soal Irlandia sangatlah sempit, dan ternyata dunia itu benar-benar lebar.

Dia segera mempelajari sumber pengetahuan masyarakat Sovyet ketika itu, Marxisme-Leninisme. Dia semakin tertarik dengan marxisme, dan memutuskan untuk meninggalkan agamnya, katolik, untuk menjadi seorang atheis. Karena hal itu, orang tuanya sempat mengirimkan seorang imam untuk menyakinkannya dan mengajaknya kembali ke ajaran agama. Sebaliknya, bukannya berhasil menyadarkan si Bernal, Imam ini pun ikut meninggalkan ajaran gereja.

Pernah juga, menurut Bernal dalam autobiografinya, beberapa mahasiswa kanan mau memberi pelajaran terhadap kaum komunis muda ini, Bernal dan kawan-kawannya. Si penyerang pun mendatangi kamar Bernal, dan berusaha memukulnya. Malah sebaliknya, Bernal yang berhasil memukul lawan-lawannya ini.

Pada tahun 1923, Bernal bersama istrinya bergabung dalam Partai Komunis, dan mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan kaum pekerja. Dia turut mengarahkan pekerja dalam pemogokan umum, 1926. Dalam demo anti-fasis 1920-an, ia dan kawan terdekatnya, JBS Haldane, sempat merasakan pukulan mentah polisi.

Di Cambridge, Bernal tidak sendirian, dia bersama beberapa kawannya, diantaranya Joseph Nidam, JBS Haldane, dan lain-lain.

Pada awal karirnya, Bernal memutuskan bahwa x-ray kristalografi akan berubah menjadi alat yang paling mungkin untuk mengungkapkan rincian dari struktur materi. Bernal terpesona dengan karya WL Bragg dan ayahnya WH Bragg, (Peraih Nobel pada 1915 Nobel di bidang Fisika), yang merintis pengembangan x-ray kristalografi. WL Bragg Bernal pernah mengikuti penelitian yang sangat penting soal susunan atom dalam kristal, dan memusatkan perhatian pada analisis x-ray terhadap zat-zat organik.

Sumbangannya, pada saat itu, adalah soal perumusan tabel yang membantu para kristalografi pada awalnya untuk menemukan struktur kristal (ketika tidak ada komputer), dan karya mempelopori penelitian soal hormon seks, protein, virus dan perbedaan struktur pada air yang membeku (es, salju, dan seterusnya). Dia juga dianggap pelopor di bidang fisika komposit.

Di kalangan para penerima nobel di bidang Biologi, mereka mengaku sangat dipengaruhi oleh karya dan temuan-temuan dari Bernal. Dorothy Hodgkin, misalnya, mengatakan bahwa ia seharusnya berbagi penghargaan nobel dengan Bernal.

Ketika perang dunia berkecamuk dan fasisme menguat, dia dan kawan-kawannya membangun sebuah group anti fasis, bernama Cambridge Scientist Anti War Group, untuk menyatakan penentangan terhadap perang. Pada saat itu, dia mulai menggeser penelitiannya soal depresi ekonomi, perang saudara di Spanyo, Invasi Jepang ke China, hingga gerakan pembebasan nasional koloni Inggris. Ketika Bukharim memimpin tim ilmuwan Sovyet berkunjung ke Inggris, tahun 1931, Bernal segera menyambutnya.

Dalam diskusi dengan ilmuwan Sovyet, dia menjadi semakin sadar bahwa ilmu dan pengetahuan harus didedikasikan kepada kemanusiaan, perdamaian, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Menurut Bukharin, ilmu pengetahuan harus disumbangkan untuk kemajuan produksi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. ini sangat bertentangan dengan pola pikir konvesional, bahwa ilmu pengetahuan harus netral.

Dalam karnya yang menggemparkan, The Social Function of Science, pada tahun 1939, dia menguraikan bagaimana watak eksploitatif kapitalisme dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam bukunya itu, dia juga menekankan bahwa perjuangan untuk perubahan tidak semata-mata terletak di tangan kaum intelektual terdidik, tetapi juga berada di agitator-agitator politik yang berjuang untuk kebebasan dan kemandirian.

Menurut Bernal, ilmu pengetahuan di bawah kapitalisme dipergunakan untuk memuaskan keserakahan kapital, dan cenderung merusak ketentraman umat manusia.

Sementara di bawah Fasisme, menurut Bernal, ilmu pengetahun dipergunakan untuk meneliti beberapa persoalan sosial, untuk memunculkan ide soal kemurnian ras dan kebangsaan. Dia juga melihat bagaimana fasisme memperdalam penelitian soal ilmu kimia untuk menemukan senjata pemusnah, sekaligus untuk mendukung industri perangnya.

Beberapa ide Bernal dipergunakan dalam perang, misalnya soal bagaimana melakukan photo dari udara untuk mempelajari bentuk ombak di pantai. Beberapa pengetahuannya ini, kemudian, dipergunakan sekutu dalam pendaratan di pantai Normandia.

Ketika mendengar pemboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki, Bernal pun meletakkan kesedihan sangat mendalam; bagaimana pengetahuan dipergunakan untuk saling menghancurkan, saling merusakkan. Dia pun mengorganisir para intelektual untuk menyampaikan keprihatinan ini, dan meletakkan dasar soal tanggung jawab kaum intelektual.

Sepanjang hidupnya, dia menjadi pendukung setia partai komunis Inggris dan juga selalu mendukun Uni-sovyet. Dia mengunjungi Rusia, dan bertemu secara langsung dengan pemimpin Sovyet ketika itu, Nikita Khruschev. Setelah perang dunia kedua, Bernal tampil sebagai duta besar internasional soviet dalam komperensi-komperensi ilmu pengetahuan.

Meskipun berasal dari latar belakang keluar yang kaya, Bernal dalam sepanjang hidupnya, sudah membuktikan kesetiaannya kepada sosialisme, kepada perjuangan kelas, dan kemajuan umat manusia.

Sangat jarang orang seperti Bernal sekarang ini. Seperti kita ketahui, banyak ilmuwan yang berteriak soal independensi terhadap ilmu pengetahuan, tetapi, pada kenyataannya, mereka adalah pendukung setia dari sistem yang sementara berkuasa saat ini.

Di Indonesia, akhir-akhir ini, sejumlah intelektual yang pernah bersuara keras soal kebebasan pada jaman orde baru, kini menjadi penyusun utama dalam kekuasaan rejim neoliberal. Mereka kini menjadi pembohong paling besar, sebab menjual pengetahuan dan harga dirinya demi sebuah liberalisme.

Akhirnya, menutup diskusi ini, saya mau mengutip pernyataan Czesław Miłosz, dalam bukunya “The Captive Mind”. Dalam buku ini, ia mengamati bahwa para intelektual yang menjadi pembangkang tidak harus mereka yang memiliki pikiran yang paling kuat, tetapi mereka yang memiliki perut yang paling lemah. Pikiran dapat merasionalisasi apapun, katanya, namun perut mengenal batas.

 

Gramsci dan Hegemoni

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 4:27 am

Antonio Gramsci ialah tokoh penting dalam sejarah teori Marxis. Sementara Karl Marx dan Friedrich Engels memberikan analisis menyeluruh tentang kapital di tingkat sosial dan ekonomi – khususnya menunjukkan bagaimana kapital mengantagoniskan kelas pekerja dan menyebabkan krisis – Gramsci melengkapi ini dengan suatu teori canggih tentang ranah politik dan bagaimana itu secara organik/dialektik berhubungan dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Ia memberikan kita teori tentang bagaimana proletariat harus mengorganisir secara politik bila hendak secara efektif merespon krisis dan kegagalan kapital, dan menghadirkan perubahan revolusioner.

Secara kebetulan, inovasi ini terbukti bukan saja menarik perhatian kaum Marxis, tapi juga mereka yang berada di luar bentuk-bentuk politik progresif, dari gerakan hak-hak sipil (civil rights movement), politik jender, hingga perjuangan ekologis kontemporer. Pendekatannya ini terbukti begitu populer dan secara umum dapat diadaptasikan karena Gramsci sendiri ialah seorang aktivis dan kepedulian fundamentalnya adalah terhadap strategi progresif. Maka meskipun dalam artikel ini saya berencana memberikan gambaran umum tentang teori hegemoni Gramsci dan sebab-sebab di balik formulasinya, yang penting adalah agar kita meneruskan ini dengan memikirkan bagaimana kita dapat menggunakan konsep-konsep ini secara strategis dalam perjuangan kita.

Apa itu hegemoni?

Tampaknya tidaklah pantas memulai diskusi ini dengan bertanya “Apa itu hegemoni?” Ini rupanya susah untuk dijawab ketika kita membicarakan Gramsci, karena, setidaknya dalam The Prison Notebooks, ia tidak pernah memberikan definisi yang pas terhadap istilah itu. Ini mungkin alasan utama kenapa terdapat begitu banyak ketidak-konsistenan dalam literatur hegemoni – orang cenderung membentuk definisinya sendiri, berdasarkan pembacaan mereka sendiri terhadap Gramsci dan sumber-sumber lainnya. Yang menjadi masalah di sini adalah bila seseorang membaca Gramsci secara setengah-setengah maka definisi mereka pun seperti itu.

Contohnya, Martin Clark (1977, p.2) mendefinisikan hegemoni sebagai “cara kelas penguasa mengontrol media dan pendidikan”. Meskipun definisi ini mungkin lebih sempit dari biasanya, ia mencerminkan kesalahan-pembacaan yang biasa terjadi terhadap konsep tersebut, yakni bahwa hegemoni adalah cara kelas penguasa mengontrol institusi-institusi yang mengontrol atau mempengaruhi pemikiran kita. Walau demikian, kebanyakan literatur hegemoni di kalangan akademik dan aktivis mengambil sudut pandang yang sedikit lebih lebar dari ini, dengan menyertakan lebih banyak institusi dalam pelakasanaan hegemoni – setidaknya menyertakan juga militer dan sistem politik. Problemnya adalah bahkan ketika institusi-institusi ini diperhitungkan, fokusnya cenderung eksklusif kepada kelas penguasa, dan metode-metode kontrolnya. Hegemoni sering kali digunakan untuk menggambarkan cara kelas-kelas kapitalis menginfiltrasi pikiran rakyat dan menerapkan dominasinya. Yang luput dari definisi ini adalah Gramsci tidak hanya menggunakan istilah “hegemoni” untuk menggambarkan aktivitas kelas penguasa, ia juga menggunakannya untuk mendeskripsikan pengaruh yang diberikan oleh kekuatan-kekuatan progresif. Dengan mencamkan hal ini, kita dapat melihat bahwa hegemoni seharusnya didefinisikan sebagai hal yang dilakukan bukan saja oleh kelas penguasa, faktanya ia adalah proses di mana kelompok-kelompok sosial – apakah mereka progresif, regresif, reformis, dsb. – meraih kekuasaan untuk memimpin, bagaimana mereka memperluas kekuasaan mereka dan mempertahankannya.

Untuk memahami apa yang coba dicapai oleh Gramsci ketika mengembangkan teori hegemoninya, kita butuh melihat konteks historis yang ia hadapi maupun perdebatan dalam pergerakan di masa itu. Istilah “hegemoni” sudah umum digunakan oleh lingkaran sosialis sejak awal abad 20. Penggunaannya menunjukkan bahwa bila suatu kelompok digambarkan sebagai “hegemonik” maka ia menempati posisi kepemimpinan dalam suatu ranah politik tertentu (Boothman, 2008).

Penggunaan istilah gegemoniya (istilah Rusia untuk hegemoni, sering diterjemahkan sebagai “vanguard”) oleh Lenin tampak menyiratkan suatu proses yang lebih mirip dengan apa yang digambarkan oleh Gramsci. Dalam upayanya mengkatalisis Revolusi Rusia, Lenin (1902/1963) melakukan pengamatan bahwa ketika dibiarkan mengurus sendiri, kaum pekerja cenderung hanya mencapai kesadaran serikat buruh, memperjuangkan keadaan yang lebih baik dalam sistem yang ada. Untuk menghadirkan perubahan revolusioner, ia berargumen bahwa kaum Bolshevik perlu menempati posisi hegemonik dalam perjuangan menentang rejim tsaris. Ini artinya bukan saja memberdayakan berbagai serikat pekerja dengan menyatukan mereka, tapi juga melibatkan semua “strata oposisi” dalam masyarakat ke dalam gerakan, menarik hubungan-hubungan di antara semua bentuk “penindasan politik dan kesewenang-wenangan otokratik” (Lenin, 1963, pp 86-87).

Namun, dalam periode paska-revolusioner implikasinya berubah. Lenin berargumen bahwa hal-hal krusial untuk mendirikan “hegemoni proletariat” adalah (a) kaum proletariat perkotaan mempertahankan aliansinya dengan kaum tani pedesaan (yang merupakan mayoritas penduduk Rusia) untuk mempertahankan kepemimpinan nasional dan (b) keahlian kaum kapitalis lama digunakan, dengan memaksa mereka untuk secara efektif mengelola industri-industri negara. Kedua proses kepemimpinan ini yang dilakukan via konsensus dan penggunaan paksaan dalam pengembangan hegemoni akan memainkan peran yang krusial dalam teori Gramsci. Dari tahun 1922-23 Gramsci berada di Rusia ketika perdebatan-perdebatan ini sedang menggelora dan setelah masa-masa inilah kita melihat hegemoni mulai menempati peran sentral dalam tulisan-tulisannya.

Italia

Di samping pengaruh yang diakibatkan oleh jalannya peristiwa di Rusia, Gramsci juga dipengaruhi oleh pengalaman politiknya sendirinya. Gramsci sangat terlibat dalam perjuangan melawan kapitalisme dan fasisme di Italia dan untuk beberapa waktu ia merupakan pemimpin Partai Komunis Italia. Dalam periode setelah Perang Dunia I, terdapat optimisme yang besar di Eropa, dan khususnya di Italia, karena saat itu rakyat melihat kebiadaban yang dilakukan oleh kelas-kelas penguasa, sementara di Rusia suatu alternatif sedang berkembang, sehingga semacam revolusi kaum pekerja di Eropa pun mulai tampak di permukaan.

Gramsci tentunya meyakini optimisme ini. Peristiwa yang berlangsung di awal 1920an tampak mengonfirmasikan ini. Ketegangan dalam semua strata masyarakat adalah tinggi, terdapat agitasi massa dan rakyat membentuk dewan-dewan pabrik dan koperasi pekerja. Tapi terlepas dari mobilisasi yang intens ini, itu semua padam dengan segera. Serikat-serikat buruh terkooptasi, koperasi pekerja menjadi tersingkir dan tak kompetitif. Rakyat biasa diintimidasi oleh elit atau terpesona oleh daya tarik retorika fasis.

Gramsci dan beberapa lainnya membentuk Partai Komunis Italia untuk mencoba membangkitkan kembali pergerakan, tapi nyatalah bahwa rakyat telah pupus harapan akibat kegagalan di tahun-tahun sebelumnya untuk bisa terlibat kembali. Suara untuk Partai Komunis begitu sedikit dan mengecewakan. Ketika Gramsci ditahan pada 1926 sebagai bagian dari tindakan darurat Mussolini, ia mendapatkan banyak waktu di penjara untuk merefleksikan apa yang terjadi dan apa yang salah. Bagaimana kelas penguasa dapat begitu efektif mencekik potensi gerakan, dan apa yang dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan progresif untuk memobilisasi massa sehingga mereka mampu membawa perubahan fundamental dalam masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya menjadi sentral dalam teori hegemoni Gramsci.

Tahapan

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam The Prison Notebooks Gramsci mengacu pada hegemoni untuk menggambarkan aktivitas kelompok yang sedang dominan maupun kekuatan-kekuatan progresif. Bagi Gramsci, apa pun kelompok sosialnya, kita dapat melihat bahwa terdapat tahapan perkembangan bersama tertentu yang harus mereka lalui sebelum mereka dapat menjadi hegemonik. Mengambil dari Marx, persyaratan pertama adalah ekonomi: bahwa kekuatan material telah cukup dikembangkan sehingga orang-orang di dalamnya mampu memecahkan problem-problem sosial yang paling mendesak. Gramsci kemudian berlanjut menyatakan bahwa terdapat tiga tingkat perkembangan politik yang harus dilalui suatu kelompok sosial agar dapat mengembangkan gerakan yang dapat memulai perubahan.

Tahap pertama dari ini disebut “korporat-ekonomis”. Seorang korporatis mungkin adalah apa yang kita pahami sebagai individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Seseorang berafiliasi dengan tahap korporat-ekonomis sebagai fungsi dari kepentingan pribadinya, menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan orang lain untuk memperoleh keamanan mereka sendiri. Serikat-buruhisme mungkin merupakan contoh terjelas untuk ini, setidaknya dalam kasus di mana orang bergabung dengan serikat buruh karena takut gajinya dipotong, penyusutan dsb. Dalam istilah ini, kita juga dapat memasukkan kerjasama jangka-pendek antara kapitalis-kapitalis yang sesungguhnya saling berkompetisi satu sama lainnya. Hal yang ditekankan adalah: pada tahap perkembangan historik ini, kelompok yang bersangkutan belum memiliki rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya.

Dalam tahap kedua, anggota-anggota kelompok mulai menyadari bahwa terdapat wilayah kepentingan yang lebih luas dan bahwa terdapat orang lain yang berbagi kepentingan dengan mereka dan akan terus membagi kepentingan-kepentingan ini dalam masa depan yang terjangkau. Dalam tahap inilah rasa solidaritas berkembang, tapi solidaritas ini masihlah hanya berbasiskan kepentingan ekonomi bersama. Tidak terdapat pandangan dunia bersama atau apa pun semacam itu. Solidaritas seperti ini dapat mengarah pada upaya-upaya untuk menggalakkan reformasi-reformasi di bidang hukum untuk memperbaiki posisi kelompok tersebut dalam sistem yang ada, tapi belum ada kesadaran tentang bagaimana mereka, dan yang lainnya, dapat diuntungkan oleh pembentukan sistem yang baru.

Hanya dengan melewati tahap ketiga maka hegemoni dapat benar-benar menjadi mungkin. Dalam tahap ini, anggota-anggota kelompok sosial mulai menyadari kepentingan dan kebutuhan untuk menjangkau melampaui apa yang dapat mereka lakukan dalam konteks kelas-kelas mereka tersendiri. Yang dibutuhkan adalah agar kepentingan mereka turut diusung oleh kelompok-kelompok lainnya yang tersubordinasi seperti halnya mereka. Inilah yang dipikirkan oleh Lenin dan kaum Bolshevik dalam membentuk aliansi dengan kaum tani – bahwa hanya dengan membuat revolusi Bolshevik juga menjadi revolusi kaum tani, di mana kaum tani juga melihat itu sebagi revolusi mereka, maka kaum proletariat perkotaan dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya.

Gramsci memahami bahwa dalam konteks historis yang sedang dikerjakannya, berjalannya suatu kelompok sosial dari reformisme atas kepentingan pribadi menuju hegemoni nasional dapat terjadi secara efektif via partai politik. Dalam formulasi yang kompleks ini, beragam ideologi kelompok-kelompok yang beraliansi akan berkumpul. Tak dielakkan lagi akan terjadi konflik antara ideologi-ideologi ini, dan melalui proses perdebatan dan pertarungan, satu ideologi, atau kombinasi penyatuan darinya, akan muncul mewakili kelas-kelas yang beraliansi. Ideologi ini dapat dibilang hegemonik, kelompok yang mewakilinya telah meraih posisi hegemonik atas kelompok-kelompok yang tersubordinasi. Dalam tahap ini, partai mencapai kedewasaan dengan meraih kesatuan antara tujuan ekonomi dan politik maupun kesatuan moral dan intelektual – dapat dikatakan sebagai saling berbagi suatu pandangan dunia.

Dengan persatuan ini di belakangnya, partai mentransformasi masyarakat untuk meletakkan persyaratan bagi ekspansi kelompok hegemonik. Negara menjadi mekanisme untuk melakukan ini: kebijakan dihasilkan dan ditegakkan untuk memungkinkan kelompok hegemonik mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan menciptakan simetri antara tujuannya dan tujuan kelompok-kelompok lainnya. Meskipun tujuan-tujuan ini diformulasikan dengan pemikiran untuk memajukan kepentingan satu kelompok, walau demikian tujuan-tujuan tersebut harus dialami oleh penduduk sebagai kepentingan semua orang. Agar ini berjalan efektif, kelompok hegemonik harus memiliki suatu bentuk tertentu dalam menangani kepentingan kelas-kelas yang tersubordinasi. Kepentingan yang dominan tidak dapat dengan begitu saja diterapkan kepada mereka.

Hegemoni Progresif

Meskipun Gramsci menganggap langkah-langkah pragmatis tersebut dibutuhkan oleh tiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan, ia juga memiliki kepedulian etis yang sangat mendalam terhadap cara berjalannya proses tersebut. Dalam pengertian ini, kita dapat menemukan dalam karya Gramsci perbedaan kualitatif antara pelaksanaan hegemoni oleh kelompok regresif dan otoriter di satu pihak, dan kelompok-kelompok sosial di pihak lainnya. Dalam tingkat etika, Gramsci di atas segalanya ialah seorang anti-dogmatis yang meyakini bahwa kebenaran tak dapat diterapkan begitu saja dari atas-ke-bawah, tapi hanya melalui dialog yang konkrit dan simpatik dengan rakyat. Kalau hegemoni regresif melibatkan penerapan serangkaian nilai-nilai yang tak ternegosiasikan kepada rakyat, terutama melalui paksaan (koersi) dan penipuan, hegemoni progresif akan berkembang dengan persetujuan (konsen) masyarakat yang diraih secara demokratis. Untuk memperjelas perbedaan-perbedaan ini, sisa dari artikel ini akan mengelaborasikan berbagai cara Gramsci membicarakan tentang hegemoni kelas-kelas penguasa saat ini maupun yang lalu dan bagaimana ini bertolak belakang dengan hegemoni progresif yang diharapkan untuk disaksikannya di masa depan.

Jelaslah bila kita menelusuri sejarah, kelas kapitalis memegang hegemoninya terutama melalui berbagai bentuk paksaan (koersi), yang berkisar dari penempatan militer secara langsung hingga bentuk-bentuk yang lebih halus, contohnya, menggunakan kekuatan ekonomi untuk menyingkirkan lawan politik. Namun, adalah suatu kesalahan besar untuk berpikir bahwa kapitalisme tidak pula bergantung pada pembangunan persetujuan atau konsensus. Bahkan dapat diargumentasikan bahwa pembangunan-konsensus kapitalisme lah yang dari sudut pandang strategis perlu kita beri perhatian lebih mendalam, karena di tingkat inilah kita berkompetisi dengan mereka. Sifat dan kekuatan konsensus ini beragam. Ada cara-cara di mana kapitalisme sukses secara aktif menjual visinya kepada kelas-kelas yang tersubordinasi. Ini bukan berarti sekedar menjual visi terdistorsi tentang suatu masyarakat yang bebas, merdeka, inovatif, dsb, tapi juga menggunakan ide-ide ekonomi borjuis untuk meyakinkan kelas pekerja untuk meyakini bahwa, contohnya, meskipun kebijakan kapitalis adalah kepentingan utama kelas kapitalis, mereka pun akan meraih keuntungan via dampak tetesan-ke-bawah (trickle down effects). Kapitalisme juga dapat memenangkan persetujuan atau konsensus di antara mereka yang mungkin tidak mempercayai bahwa sistem yang ada adalah untuk kepentingan mereka, namun meyakini bahwa tidak ada alternatif atau bahwa alternatif akan lebih buruk – dengan kata lain, dengan menggalakan keyakinan bahwa sistem yang ada merupakan suatu keharusan yang dibutuhkan (necessary evil).

Abad ke-20 menyaksikan kapitalisme memperluas secara massif bentuk konsensus ini, terutama melalui kontrol korporasi dalam media dan periklanan. Di Amerika Serikat khususnya, penggalakkan “American dream”, dan semua komoditas tak bermanfaat yang dibutuhkan untuk meraihnya, tidak hanya berguna untuk menggenjot konsumsi dan sekaligus menguntungkan kepentingan ekonomi kaum kapitalis; ia juga menjual suatu gaya hidup yang hanya dapat diberikan oleh kapitalisme. Ini tentunya dibantu selama Perang Dingin dengan berbagai upaya simultan untuk mencap tiap alternatif terhadap kapitalisme sebagai perbudakan. Kelas kapitalis menentang tiap kebijakan yang berupaya menyaingi media milik korporasi dengan menggunakan kekuatan politik hegemoniknya untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan konsensus lebih jauh, yang kemudian akan memperluas kepentingan mereka. Kelompok hegemonik akan terus berjuang dengan cara-cara ini untuk mencapai tingkat konsensus yang lebih besar – dalam kasus ini dengan mengunci rakyat ke dalam cara berpikir yang kaku dan menggilas tiap optimisme.

`Sindikalisme’

Beberapa bentuk serikat-buruhisme tertentu dapat juga menjadi contoh hegemoni kapitalis. Apa yang Gramsci sebut sebagai “sindikalisme” – pandangan bahwa kondisi kelas pekerja dapat diangkat secara maksimal dengan meningkatkan kekuatan serikat buruh – mencerminkan suatu kelompok sosial (para pekerja) yang terperosok dalam tahap perkembangan korporat-ekonomis akibat pengaruh hegemonik kapitalis, terutama para pembela perdagangan bebas (free trade), dalam ranah ideologi. Para pembela perdagangan bebas berargumen bahwa negara dan masyarakat sipil harus tetap terpisah, bahwa negara harus keluar dari ranah ekonomi, yang berfungsi secara otonom – serahkan itu kepada “tangan pasar yang tak kasat mata” dan seterusnya.

Kaum sindikalis mengadopsi asumsi tentang pemisahan antara ranah sosial dan ekonomi di satu sisi dan ranah politik di sisi lainnya, dan mengasumsikan bahwa mereka dapat membawa perubahan radikal tanpa perwakilan politik. Hasil konkrit dari ini adalah mereka hanya dapat bernegosiasi untuk perbaikan-perbaikan yang berpengertian sempit dalam ranah ekonomi, tanpa perubahan kebijakan yang memungkinkan kemenangan-kemenangan ini meraih basis yang lebih permanen. Sementara para pembela perdagangan bebas justru secara aktif terlibat dalam penentuan kebijakan (meskipun klaim mereka mengatakan lain) yang menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan kelas kapitalis!

Namun, ketika kepentingan kelas kapitalis secara langsung terancam, kekuatan hegemonik tak pelak lagi beralih ke paksaan. Tidak ada lagi ruang untuk menegosiasikan ini, dalam tatanan hegemonik yang ada. Dalam tingkat sederhana, ini dapat berarti membuat legislasi yang memungkinkan polisi menyerang pekerja yang melaksanakan aksi-aksi industrial, yang mengancam profit secara langsung. Tapi ancaman terbesar terhadap kapitalis adalah perkembangan alternatif hegemonik dalam masyarakat sipil. Ancamannya adalah rakyat akan beralih dari fase korporat-ekonomis, dan menyadari bahwa kepentingan mereka bersinggungan dengan semua pihak yang dipinggirkan oleh kapitalisme dan melawan balik, bahwa mereka akan menyadari kekuatan mereka dan menuntut perubahan radikal.

Karena ini merupakan ancaman terbesar terhadap kapital, cara paling efektif baginya untuk menggunakan paksaan adalah dengan memecah belah aliansi-aliansi progresif antara kelompok-kelompok yang tersubordinasi. Ketika dihadapkan pada kekerasan dan ancaman-ancaman ekonomi, orang lebih tidak mampu menghubungkan dirinya dengan kelompok. Kekuatiran untuk bertahan hidup berarti bahwa tiap orang harus mempertahankan kepentingan mereka secara individual. Hegemoni progresif dari pergerakan menjadi terhambat, karena tiap orang dipaksa untuk bertindak secara korporatis. Kelas penguasa juga dapat berupaya memecah belah gerakan secara kasar dengan memanas-manasi perbedaan ideologi, contohnya dengan berseru tentang agama.

Demokrasi dan konsensus

Gramsci memandang bahwa perkembangan hegemoni progresif melibatkan lebih banyak keterbukaan, demokrasi dan konsensus, dibandingkan paksaan. Kalau pun terdapat paksaan, itu seharusnya ada untuk melawan kekuatan-kekuatan reaksioner yang hendak menjegal perkembangan masyarakat. Ini akan memberikan ruang kepada massa untuk meraih potensi mereka. Bagian yang besar dari The Prison Notebooks diberikan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan hegemoni semacam ini, dan banyak pemikir Gramscian sejak itu mendedikasikan diri mereka untuk menjawab teka-teki ini.

Sebagai awalan, kita dapat mengatakan bahwa hegemoni yang ada mencoba menjaga agar kelompok-kelompok yang dikecewakan dan tersubordinasi tetap tercerai berai, hegemoni progresif yang hendak bangkit harusnya mempersatukan mereka. Gramsci tentunya melihat tantangan yang ada di sini. Dalam situasi historisnya sendiri (dan tak diragukan lagi masih demikian pada masa kita kini) terdapat rintangan-rintangan yang cukup besar antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam hal pengalaman, bahasa dan pandangan-dunia. Namun, yang sama-sama dimiliki oleh semua kelompok ini adalah tidak ada dari mereka yang memiliki perwakilan politik yang memadai dalam sistem yang ada. Gramsci menyebut kelompok-kelompok yang tak memiliki perwakilan politik ini “subalternus”. Tantangan kelompok hegenomik adalah memberikan kritik terhadap sistem yang ada dengan sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok subalternus tersebut menyadari kesamaan nasib mereka dan kemudian “bangkit” ke dalam kehidupan politik partai. Untuk memfasilitasi penggabungan oleh pihak-pihak lainnya ini, Gramsci menekankan perlunya kelompok hegemonik untuk bergerak melampaui pemahaman kepentingannya sendiri yang korporatis-ekonomis, mengorbankan beberapa tujuan ekonomi yang mendesak demi kesatuan moral dan intelektual yang lebih mendalam. Ia harus meninggalkan prasangka-prasangka dan dogma-dogma tradisionalnya dan mengambil pandangan yang lebih luas bila hendak memimpin sambil mendapat kepercayaan dan konsensus (keduanya dibutuhkan untuk mengalahkan kekuasaan yang ada).

Bila kekuatan yang segaris ini hendak memiliki pengaruh historis yang penting, mereka harus langgeng dan secara organik/menyatu berhubungan dengan kondisi-kondisi di lapangan, bukan sekedar konvergensi sesaat. Untuk mengembangkan momentum massa, mereka harus mendemonstrasikan, baik dalam imajinasi rakyat maupun dalam aksi, bahwa mereka mampu meraih kekuasaan dan melaksanakan tugas-tugas yang mereka tetapkan sendiri. Tugas-tugas ini harus secara efektif menjadi tugas setiap orang – mereka harus mewakili tiap aspirasi, dan menjadi pemenuhan dari tugas gerakan-gerakan yang tidak berhasil dalam generasi sebelumnya.

Demonstrasi kekuasaan dan pengaruh historis seperti itu tidak dapat dicapai melalui aksi pasif. Contoh yang Gramsci gunakan di sini adalah pemogokan umum. Bila gerakan tersebut sekedar mewakili penolakan terhadap sistem yang ada atau non-partisipasi terhadapnya, maka itu akan segera berfragmentasi menjadi ide-ide unik tiap individu tentang apa yang harus menggantikan sistem yang ada justru pada saat ketika persatuan adalah yang paling dibutuhkan. Ia harus merupakan perwujudan aktif kehendak kolektif, yang terkristalisasi dalam suatu agenda perubahan yang konstruktif dan konkrit. [garis miring tebal oleh penerjemah] Jelaslah ini bukan tugas mudah, dan Gramsci tentunya tidak berpandangan bahwa kita dapat menerapkan strategi-strategi ini seperti halnya mengikuti manual. Yang dibutuhkan adalah kerja sungguh-sungguh di lapangan untuk meletakkan medan-medan moral dan intelektual di mana perkembangan historis ini dapat muncul. Kita harus mengembangkan kesatuan, kesadaran dan kedewasaan gerakan, membuatnya menjadi kekuatan yang kuat dan kohesif, dan kemudian dengan sabar, dengan perhatian seksama terhadap kondisi kontekstual, menanti momen yang menguntungkan untuk menggunakan kekuatan ini.

Momen krisis

Momen ini adalah momen krisis dalam hegemoni dominan yang ada: momen di mana penduduk semakin melihat jelas bahwa kelas penguasa tidak lagi mampu menyelesaikan isu-isu paling mendesak bagi kemanusiaan. Asalkan kekuatan progresif dapat secara memadai memberikan alternatif pada saat ini dan kelas penguasa tidak mampu dengan segera membangun kembali konsensus, menjadi jelaslah bahwa kondisi di mana kelompok penguasa menjadi hegemonik mulai berlalu dan masyarakat dapat secara kolektif berkata “Kami tak membutuhkanmu lagi.” Gramsci menyebut proses pembersihan sejarah ini “katarsis” di mana “struktur berhenti menjadi kekuatan eksternal yang menekan manusia, mengasimilasi manusia dan membuatnya pasif; dan ia ditransformasikan menjadi alat kebebasan, suatu instrumen untuk menciptakan bentuk etika-politik baru dan sumber inisiatif baru.” (Ggramsci, 1971, p.367.)

Bagi Gramsci, kebutuhan akan transisi ini dari dunia sebagaimana apa adanya menuju kebebasan menciptakan dunia baru harus menjadi awalan dari semua strategi Marxis.

Jadi, apa yang ditawarkan Gramsci kepada kita? Penekanannya bahwa bentuk politik sosialis haruslah berupa keterbukaan, demokrasi dan pembangunan konsensus. Ini tentunya memberikan kita visi dan fokus yang lebih luas dan kita benar-benar perlu menginformasikan aktivitas semua kelompok politik. Bila bukan karena alasan etis, setidaknya karena dalam lingkungan saat ini, tanpa kesediaan untuk bekerja secara tulus membangun konsensus dengan lainnya, peluang keberhasilan kita akan sangat sempit. (Kita bukan kelas penguasa – kita tidak memiliki alat paksaan). Namun lebih dari ini, Gramsci memberikan kita cara berpikir; ia memberikan kita alat konseptual untuk membedah situasi politik yang kita hadapi, untuk memandangnya dalam konteks historis dan untuk memahami di mana-mana saja kita dapat menemukan persyaratan-persyaratan untuk mengembangkan kekuatan kita lebih jauh lagi.

 

Masa Depan Sosialisme Indonesia

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 4:21 am

Indonesia adalah negara yang rumit dan kompleks. Tidak bisa disederhanakan, apalagi hendak disama-samakan dengan Rusia, Tiongkok, ataupun Amerika Latin. Demikian pula dengan konteks situasi, kita tidak bisa begitu saja mencopy tanpa kritis terhadap pengalaman sosialisme abad 19 ataupun abad 20, tetapi kesemuanya itu harus dilihat dari konteks historisnya.

Ada dua kesimpulan mendasar untuk menjadi pelajaran atas masalah ini; 1) tidak ada jalan tunggal atau model baku soal bagaimana mengkongkretkan dan merealisasikan sosialisme di setiap negara; di sini, mungkin, akan muncul model atau bentuk aplikasi sosialisme yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. 2) Perjuangan sosialisme dalam periode panjang sejarah harus diletakkan pada konteks historisnya, berdasarkan situasi real yang dihadapi. Ini akan sangat tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat suatu bangsa.

“Ini sudah sangat jelas”, kata Lenin, “bahwa di sini tidak ada formulasi yang universal. Setiap bentuk perjuangan maupun bentuk organisasinya, tentu saja, harus disandarkan kondisi politik, sosial, dan historis yang spesifik”.

Pada tahun 1965, melalui sebuah surat kepada kawannya di Kuba, Che Guevara telah mengutuk segala bentuk “ekorisme terhadap model Soviet”, dan menolak keras keberadaan manual-manual revolusi yang diproduksi oleh Soviet, untuk seolah-olah menciptakan “jalan universal” bolshevisme di seluruh dunia.

Che Guevara, seperti juga pendahulunya José Carlos Mariátegui, menolak segala bentuk penyalinan dan imitasi terhadap model revolusi di tempat lain, seraya menyerukan penciptaan yang heroik mengenai model sosialisme yang sesuai dengan realitas nasional.

Dengan memahami ini, kita tidak bisa secara sepihak membagi gerakan kiri di Indonesia, antara lain, antara revolusioner dan reformis, ataupun antara non-kooptasi dan terkooptasi. Ini adalah pembagian yang kacau balau, sebuah labelisme yang berdasarkan tendensi emosional, dan bukan realitas atau kenyataan di lapangan teoritis dan praktis.

Ini terjadi karena tiga hal. Pertama, kecenderungan untuk sekedar mengimpor teori-teori dan pengalaman praktis dari luar negeri, tanpa memperhatikan konteks dan ruang lingkup aplikasi teori tersebut. Sudah menjadi lumrah dan hal yang biasa, bahwa untuk memenangkan perdebatan dan pertarungan epistemologis, maka jalan terbaiknya adalah mengutip tokoh revolusioner dunia, seperti Lenin, Trotsky, Mao Tze Tung, Ho Chin Minh, dsb. Mereka kemudian melepaskan konteks darimana kutipan itu muncul.

Kedua, absennya atau ketiadaan analisis teoritis mengenai realitas nasional, situasi konkret di dalam negeri, dan berbagai karakteristiknya. Terlalu banyak upaya untuk menyama-nyamakan antara realitas nasional Indonesia dengan negeri lain, dan tidak terlihat sebuah usaha serius untuk mengungkap kekhususan dan karakteristiknya.

Ketiga, ketidakmampuan kaum pergerakan mengadaptasi situasi dan perkembangan baru ke dalam bentuk organisasi, metode propaganda, dan program yang tepat. Mereka selalu mengacu pada praktik masa lalu untuk menjawab atau menyelesaikan tuntutan praktis di masa sekarang. Dari situ, mereka telah melepaskan praktik dari konteksnya, dan melacurkannya untuk pembenaran teoritis semata.

Basis Untuk Membicarakan Sosialisme

Saya tidak punya pretensi untuk menjelaskan secara lengkap dan sempurna mengenai basis sosialisme di Indonesia. Akan tetapi, meskipun sangat minimal, saya ingin mengajak berdiskusi secara konstruktif mengenai masa depan sosialisme di Indonesia.

Karena alasan historis, misalnya, beberapa kalangan kiri telah menghapus istilah “sosialisme” ataupun “komunisme”, dan menggantikan dengan istilah baru “dunia alternatif”. Namun, dari sudut pandang teoritis, penggunaan kedua istilah tersebut masih sangat perlu, terutama sekali untuk menekankan pembedaan mana yang “transisi” dan mana yang “tujuan akhir”.

Untuk mendiskusikan hal ini, ada baiknya untuk membicarakan dua istilah penting; sosialisme dan komunisme. Menurut kamus oxford etimologi Inggris, istilah sosialis pertama-kali dipergunakan pada tahun 1827 oleh seorang sosialis utopis, Robert Owen, dan istilah sosialisme (dalam bahasa Perancis) pada tahun 1932. Istilah komunis dan komunisme pertama kali digunakan oleh komunis utopis, Etienne Cabet, pada tahun 1839. Istilah sosialisme, saat itu, dikaitkan dengan gerakan untuk transformasi secara bertahap alat-alat produksi menjadi milik koperasi atau kepemilikan artisan. Sedangkan istilah komunisme mengacu pada gerakan untuk mentransformasi alat-alat produksi atau kepemilikan pribadi menjadi milik masyarakat.

Menurut Engels, dalam pengantar manifesto edisi berbahasa Inggris, pembedaan istilah tersebut dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan apa yang disebut gerakan sosialis, terutama pengikut utopis; Owenites di Inggris dan Fourierists di Prancis. Saat itu, lanjut Engels, sosialisme mengacu kepada gerakan kelas menengah, sedangkan komunisme mengacu kepada gerakan kelas pekera.

Lenin sendiri, ketika merujuk pada kritik Marx pada program Gotha, menyatakan, “ Dalam kerja keras untuk sosialisme, bagaimanapun, kami harus menyakinkan bahwa ini akan mengarah pada komunisme. Di sini, kita melihat adanya pembedaan berdasarkan pentahapan antara sosialisme dan komunisme.

Lenin kemudian melanjutkan, “Dan sehingga dalam tahap pertama masyarakat komunis (biasanya disebut sosialisme), hukum borjuis tidak dihapuskan secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian, sebanding dengan pencapaian revolusi ekonomi, yaitu, menyangkut alat produksi”. Proletariat akan menggunakan supremasi politiknya untuk merebut, dalam derajat tertentu, semua modal dari borjuasi, untuk memusatkan semua alat produksi di tangan Negara, yaitu proletariat yang terorganisir sebagai kelas yang berkuasa, dan untuk meningkatkan jumlah kekuatan produktif secepat mungkin.

Akan tetapi, saya bersepakat dengan Tetsuzo Fuwa, bahwa Marx tidak pernah memberikan blue-print mengenai transisi sosialis menuju komunisme, dan memang dia selalu menghindari untuk menyentuh wilayah tersebut.

Dari penjelasan itu, maka transisi sosialis (atau sosialisme) adalah secara definisi mengandung beberapa hal;1) perjuangan menuju sosialisme atau transisi sosialis bukan proses tahapanisasi yang terputus, seperti yang seringkali diyakini oleh stalinisme, melainkan proses yang yang mengalir, sebagai tahap trans-perkembangan. 2) sebuah formasi sosial yang mengombinasikan kapitalisme dan anti-kapitalisme.

Dalam pandangan marxisme klasik, sosialisme hanya akan berhasil di negeri kapitalis maju yang sudah mencapai tahap tinggi dalam kemajuan teknik (teknologi), pengetahuan, dan kerja produktif. Akan tetapi, sosialisme tidak menutup kemungkinan bagi pembicaran sosialisme di negeri-negeri yang masih terbelakang, dan hal ini dibuktikan oleh pengalaman Rusia, China, dan Kuba.

Untuk mengetahui, apakah kita berada dalam sebuah proses perkembangan menuju gerbang sosialisme adalah keberadaan sebuah gerakan structural, sebuah kompas yang mengarahkan perjuangan menuju (cetak tebal, penulis) sosialisme.

Defenisi ini menjelaskan, bahwa perjuangan menuju sosialisme mengandung dua hal; a) perjuangan berat di bawah kapitalisme, untuk menyediakan syarat atau keuntungan sosialisme. b) pembangunan atau transisi sosialisme. Ini tidak bisa dicampur-adukkan, karena keduanya mengandung kualitas yang sama sekali berbeda.

Untuk mengidentifikasi apakah perjuangan untuk sosialisme dapat mengarah pada pembangunan atau transisi sosialis, adalah mengetahui siapa yang memegang kekuasaan politik; pemerintahan kapitalis atau pemerintahan sosialis. Seberapa jauh pemerintahan revolusioner dapat bertindak, itu sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan dan basis material yang tersedia.

Sehingga, dalam perjuangan untuk sosialisme, sebuah pemerintahan revolusioner dapat melakukan langkah mundur, antara lain, mengadopsi kebijakan pro-kapitalis karena ketiadaan korelasi kekuatan untuk mempercepat pembangunan sosialisme.

Pada tahun 1921, saat Lenin telah memperkenalkan kebijakan ekonomi baru (NEP), dimana hubungan produksi kapitalis mulai nampak di kota dan kontrol individu alat produksi oleh kaum tani di desa, namun Soviet tetap dianggap sosialis karena kekuasaan negara masih di tangan kelas pekerja dan sektor koperasi masih mendominasi sektor industri dan aktivitas perdagangan.

Konteks Indonesia

Untuk konteks Indonesia, saya beranggapan bahwa sosialisme masih merupakan perjuangan jangka panjang, bisa dalam puluhan tahun ataupun ratusan tahun kedepan. Ini mungkin dipandang sebagai sikap pesimis ataupun frustrasi oleh kelompok kiri radikal dan kaum idealis, tetapi secara teoritis ini sangat jujur. Sosialisme tumbuh dari perjuangan real, bukan turun dari wahyu ataupun dekrit.

Pertama, pelaku utama dalam perekonomian adalah pekerja informal, sedangkan jumlah pekerja formal terus merosot, khususnya pekerja di sektor industri modern. Saat ini, jumlah pekerja informal mencapai 70-80% dari keseluruhan orang yang bekerja. Sedangkan pekerja di sektor manufaktur tidak melebihi 15 juta orang, dimana sekitar 55,21 juta orang atau 52,65 persen dari total angkatan kerja hanya mengantongi ijazah SD.

Kategori sektor informal adalah pedagang kaki lima, perdagangan kecil, perajin kecil, dan pertanian dalam skala kecil. Ini meliputi keseluruhan sektor perdagangan mikro (asongan, PKL, calo, dll), Industri pengolahan mikro (industri rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain), dan pertanian mikro (petani menengah, miskin, dan gurem).

Pekerja informal dicirikan oleh kepemilikan kecil, terfragmentasi, dan kurang politis. Ini akan menjadi hambatan untuk membangun sosialisme, sebuah fase yang menuntut; kepemilikan sosial alat produksi, produksi yang dikontrol dan dijalankan oleh pekerja, dan tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Kita tak dapat berbicara sosialisme, kalau persoalan kemiskinan belum bisa diatasi. Dan, itu hanya mungkin melalui penyerapan pekerja informal ke dalam lapangan kerja produktif, yang bisa memberikan mereka jaminan upah yang lebih baik dan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sebagai manusia (pekerja). Dalam tahap awal, akan sangat sulit membuka lapangan kerja produktif tanpa peran swasta, bahkan Lenin sendiri menyadari arti penting keberadaan sektor swasta untuk memulai perjuangan menuju sosialisme, asalkan mereka bersedia berkolaborasi dalam proyek revolusioner untuk membangun bangsa.

Kedua, karena gejolak de-industrialisasi, sebagai besar usaha ekonomi bergerak pada sektor informal dan UMKM. Kalau mengikuti klasifikasi BPS mengenai usaha kecil dan besar, maka sebagian besar industri Indonesia adalah kecil/mikro. Diperkirakan, ada sekitar 50 juta unit UMKM di Indonesia atau sekitar 99% lebih dari total unit usaha yang ada. Ini lebih mirip dengan ekonomi keluarga, ketimbang ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada industri modern. Dan, kita akan sulit membangun sosialisme di atas ekonomi keluarga, industri yang terfragmentasi, dan terbelakang secara teknologi.

Industri kecil/mikro tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi harus diberi ruang untuk dikembangkan, tentu saja dengan uluran tangan negara. Ini bagian dari proyek industrialisasi, sebuah pencapaian penting untuk keuntungan sosialisme di masa depan, karena sosialisme tidak dibangun pancangnya di tengah orang yang miskin, lapar, tidak punya rumah tinggal, tidak sehat, dan kurang pendidikan.

Ketiga, neoliberalisme menandai disintegrasi structural yang sangat luar biasa di masyarakat kita. Saya bersepakat dengan Alvaro Garcia Linera, wakil presiden Bolivia, bahwa neo-liberalisme menandakan proses fragmentasi – disintegrasi struktural – terhadap jaringan dukungan, solidaritas, dan mobilisasi kerakyatan. Melalui aparatusnya, neolib berhasil mengatomisasi masyarakat menjadi individu ekonomis di bawah pasar, dalam pandangan Sosiologis Kuba Antonio Juan Blanco, menghasilkan manusia sampah yang sulit didaur ulang secara social dan keseluruhan bangsa-bangsa yang kehilangan orientasi (frustasi).

Salah satu prakondisi penting untuk sosialisme, yang sedikit terlupakan oleh praktek sosialisme abad ke-20, adalah penciptaan kondisi untuk pembangunan kekuatan manusia – yaitu, kondisi yang menggantikan fragmentasi kapitalisme, menciptakan basis bagi setiap orang untuk mengembangkan kapasitasnya.

Di Indonesia, saat ini, berkembang fikiran-fikiran mekanistik, tidak “menjamah” persoalan ke akar-akarnya. Misalnya, fikiran yang menganggap bahwa krisis neoliberalisme akan melahirkan perlawanan, dan secara simultan akan mengarah pada alternatif baru. Pada kenyataannya, krisis dan ketidakpercayaan terhadap neoliberalisme—ataupun kapitalisme, tidak serta merta mengarah pada alternatif, melainkan terkurung atau dipenjara dalam ruang skeptisisme, apatisme, dan sikap apolitis. Pengalaman praktis kami, Papernas, dalam pemilu 2009 sudah menjadi laboratorium paling berharga untuk memahami masalah ini; neoliberalisme bukan saja menghancurkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menghilangkan kapasitas rasional mereka untuk memilih alternatif di luar neoliberal.

Dekolonialisme dan Kedaulatan Nasional

Dengan kondisi di atas, maka tugas utama kami adalah bagaimana menciptakan prasyarat yang lebih baik untuk keuntungan sosialisme di masa depan. Setelah mengetahui, bahwa ada pembedaan antara mana yang “transisi” dan mana “tujuan akhir”, sekarang pun kita perlu mendiskusikan prasyarat untuk menciptakan “proses transisi”. Tema-tema seperti kedaulatan nasional, industrialisasi, demokratisasi politik, reformasi tanah dan kebijakan-kebijakan kesejahteraan adalah tak terhindarkan dalam tugas mendesak ini.

Kita butuh sebuah negara yang mandiri dan berdaulat, berani meninggalkan “ketergantungan terhadap penjajahnya”, serta mengkoordinasikan kemajuan tiga-segi ekonomi nasional: ekonomi berbasis keluarga, ekonomi mikro, dan industri modern.

Neoliberalisme, seperti yang saya yakini, hanya memperdalam karakter neokolonial untuk menjadikan Indonesia sebagai penjual bahan baku, penyuplai tenaga kerja murah, penyedia pasar, dan control terhadap ekonomi produktif. Untuk itu, kita perlu menuntaskan tugas de-kolonialisme terlebih dahulu, yaitu menegakkan kembali kedaulatan nasional kita.

Ada tiga pilar dalam kedaulatan nasional ini; kedaulatan territorial (politik), kedaulatan atas sumber daya (ekonomi), dan kedaulatan rakyat (demokrasi partisipatif). Tiga pilar ini merupakan antitesa terhadap negara neo-kolonial lama, sekaligus merupakan prinsip mendasar dari negara Indonesia baru, sebuah prinsip yang sebetulnya menjadi cita-cita para founding father seperti Seokarno, Amir Syarifuddin, dan Syahrir.

Aspek penjabaran dari tiga pilar itu adalah sebagai berikut. Pertama, kedaulatan territorial (politik) menghendaki sebuah pemerintahan yang kuat, berani menegaskan garis politik dalam negeri dan garis politik internasionalisme dalam kancah global. Ini merupakan antitesa terhadap pemerintahan-pemerintahan neoliberal sebelumnya, dimana mereka sangat tidak independen dan sangat bergantung kepada negeri-negeri imperialis seperti AS, Eropa, dan sebagainya.

Isu kedaulatan territorial, walaupun sentimen awalnya adalah perasaan nasionalisme, namun ini akan memberikan pijakan bagi persatuan budaya, yang didasarkan pada nilai-nilai bersama dan cita-cita luhur. Budaya baru akan memuliakan massa, membangunkan mereka dari tidur sangat panjang, dan menjadi inisiatif penting untuk mengakhiri fragmentasi sosial.

Kedua, Kedaulatan terhadap sumber daya alam dan sumber daya lainnya (manusia dan modal) bermaksud mengembalikan pengelolaan ekonomi untuk kepentingan nasional, seperti diatur dalam pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen). Selama berpuluh-puluh tahun, rejim neoliberal telah menyerahkan hak kepemilikan terhadap SDA, khususnya tambang, pertanian, kehutanan, kepada perusahaan multinasional, dan hanya menyisakan kemiskinan dan limbah kepada rakyat dan anak cucu kita. Selama berpuluh-puluh tahun, surplus atau keuntungan dari eksploitasi SDA mengalir ke negeri-negeri imperialis, dan segelintir tangan birokrat dan pengusaha di dalam negeri, namun tidak pernah dirasakan oleh mayoritas (95%) dari rakyat kita.

Menjadi tugas historis kita, bahwa kekayaan alam tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, rakyat Indonesia. Tentu saja tidak kepada rakyat secara perorangan atau secara langsung, melainkan melalui pemerintahan yang bekerjasama dengan gerakan rakyat dan kapitalis nasional. Untuk pertama kalinya, sumber daya alam akan dipergunakan untuk memperkuat industri nasional (ekonomi keluarga, ekonomi mikro/menengah, dan industri nasional), dan keuntungan yang didapatkan dari pembangunan akan ditransfer kepada komite-komite komunitas (organisasi rakyat) melalui program sosial.

Ketiga, administrasi negara baru ini adalah perpanjangan tangan (administraturnya) kekuasaan rakyat. Dalam artian, negara baru ini akan dipimpin dan dikelola oleh gerakan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami akan mencoba merekonstruksi model kepemimpinan nasional konsultatif, antara pemerintahan nasional dan gerakan rakyat. Jadi, bukan saja pemerintahannya yang berasal dari gerakan rakyat, tetapi negaranya pun merupakan gerakan rakyat. Kami akan berusaha memenangkan dukungan luas berbagai sektor rakyat melalui konsultasi langsung pendapat rakyat, seperti referendum atau plebisit. Dan, itu akan perjuangankan untuk disahkan dalam konstitusi (Undang-undang Dasar).

Meskipun, seperti kukatakan sebelumnya, bahwa negara baru ini mendasarkan dirinya kepada gerakan rakyat, namun otonomi gerakan rakyat tetap harus dihormati dan diakui. Gerakan rakyat tetap harus diberi wilayah “otonom” untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan strategis dari seluruh sektor sosial, sedangkan negara hanya memfasilitasi dan membantu dalam batas-batas kesanggupannya. Ini, menurut saya, bisa merujuk pengalaman Lenin saat menerapkan kebijakan ekonomi baru (NEP), yang mana dia menganjurkan agar serikat buruh tetap mewakili kepentingan kelas pekerja melawan pengusaha (negara dan manajernya). Ini penting, dikatakan oleh Lenin, untuk melawan potensi penyimpangan birokratisme.

Merebut Kekuasaan Negara

Kemudian, ini yang terpenting, bahwa variabel kunci untuk memahami dan menjalankan tugas jangka panjang ini adalah mengetahui siapa yang memegang kekuasaan politik, yaitu soal bagaimana menempatkan kekuasaan negara pada sebuah pemerintahan revolusioner atau di tangan gerakan rakyat.

Untuk memulai transformasi sosial, sebut saja anti-kapitalisme, maka kekuasaan negara harus direbut. Karena, dengan memegang struktur negara, kita mempunyai ruang untuk mempengaruhi struktur masyarakat, mengontrol kehidupan ekonomi, dan mengatur penguasan alat produksi.

Namun, persoalan penaklukan kekuasaan negara adalah persoalan kompleks, sangat bergantung kepada situasi, ruang, karakter khusus dari setiap negara dan masyarakatnya. Akan tetapi, apa yang paling penting di sini, bahwa persoalan penaklukan kekuasaan negara memerlukan pembangunan korelasi kekuatan tertentu; sebuah koalisi politik permanen, blok politik tertentu, atau apapun namanya.

Tidak ada formulasi baku mengenai bagaimana merebut kekuasaan. Tapi, pada intinya, kita harus mempercayai bahwa; a) tidak ada satu kelas sosial dapat mencapai kekuasaan negara dengan mengandalkan kekuatan sendiri (tunggal) dan solidaritas tunggal, tetapi harus melalui aliansi dan penggalangan dukungan dari seluruh sektor rakyat lainnya. b) tidak ada kelas sosial ataupun aliansi/blok sosial dapat memenangkan pertarungan menuju kekuasaan hanya bersandarkan pada satu medote atau satu cara untuk merebut kekuasaan (perjuangan bersenjata, aksi massa, parlementarisme). Kemenangan itu selalu hasil dari berbagai praktek berbeda atau kombinasi berbagai bentuk dan cara berjuang.

Situasi Revolusioner dan Damai

Kondisi khusus setiap negeri, menurut saya, akan sangat berperan dalam memberikan katalis atau terobosan dalam bentuk perjuangan yang tepat dalam pertempuran melawan kelas-kelas musuh. Katalis ini, seperti dikatakan Lenin, merupakan produk yang terkandung dalam situasi kongkret, dan tidak dapat dicangkokkan atau dicopy begitu saja dari situasi lain.

Secara teoritis, baik Kautsky maupun Lenin, mengakui adanya situasi revolusioner, yang sengaja dibedakan dengan dinamika politik dalam situasi damai. Dalam “road to power”, Kautsky menjelaskan empat point situasi revolusioner; sebuah rejim yang bermusuhan dengan rakyat, sebuah “partai penentang yang tak lagi dapat dibujuk” dengan massa terorganisasi, dukungan massa yang besar dan diberikan ke partai, dan, terakhir, krisis ketidakpercayaan yang akut di dalam rejim anti-rakyat. Terakhir, Lenin mengelaborasi empat point Kautsky dalam artikel “Marxisme dan Pemberontakan”.

Karena situasi revolusioner sangat berbeda dengan situasi damai, ini membutuhkan perbedaan taktik secara mendasar. Proposisi ini mendasari perbedaan dalam polemik terkenal antara Kautsky dan Rosa Luxemburg (1910); strategi pengikisan versus strategi penggulingan. Strategi pertama, yang menjadi standar kerja SPD Jerman (pencerahan, propaganda, dan parlemen) sangat sesuai dengan situasi normal, situasi non-revolusioner. Sedangkan strategi kedua (pemogokan umum dan tekanan politik non-parlementer) sangat bersesuaian dengan situasi yang revolusioer.

Saya tidak akan membahas hal itu lebih jauh, tetapi sekedar panduan untuk menyimpulkan, apakah ada situasi revolusione di Indonesia atau tidak? Sehingga, dari kesimpulan itu, kita bisa menerapkan taktik yang tepat (pengikisan atau penggulingan).

Bila mencermati situasi di Indonesia, situasi revolusioner belumlah muncul, meskipun perlawanan rakyat hampir terjadi setiap hari. Pada kenyataannya, berbagai bentuk komprontasi dalam bentuk-bentuk tertentu kapitalisme, seperti perjuangan untuk perbaikan upah, reformasi tanah, mempertahankan BUMN/layanan publik, dan menentang monopoli kapitalisme, tidak berarti (secara simultan) perlawanan terhadap kapitalisme secara umum.

Membangun Korelasi Kekuatan

Dan, salah satu factor penting yang tak bisa dilupakan adalah menghitung korelasi kekuatan di antara kelas atau kekuatan sosial yang berlawanan. Lenin mengatakan, selama perimbangan kekuatan menguntungkan kelas penguasa dan kekuatan sosial yang beraliansi dengannya, perjuangan revolusioner harus bersifat persiapan, dan dengan demikian berkepanjangan dan asimetris, namun ketika perimbangan kekuatan menguntungkan kelas-kelas yang beroposisi dan kekuatan yang beraliansi dengannya, sehingga pembalikan strategis yang cepat dan mendasar jadi dimungkinkan, maka perjuangan beralih dari persiapan menjadi fase kritis (Lenin 1910).

Dan, aku bersepakat dengan ahli taktik perang Sun-tzu, bahwa seseorang hanya boleh memulai perang terbuka apabila syarat-syarat kemenangan sudah berhasil dipenuhi.

Ada beberapa hal penting sebelum menghitung korelasi kekuatan ini; (1) mengenali problem pokok rakyat Indonesia untuk saat ini. (2) setelah mengenai problem pokok, maka saatnya untuk mendefenisikan mana musuh pokok, mana sektor-sektor yang bisa dirangkul, dan menetralisir sektor yang peragu/bimbang.

Di bagian atas, sudah terjelaskan secara singkat, bahwa neoliberalisme merupakan persoalan pokok bagi rakyat Indonesia. Bagaimana wujudnya? Supaya itu nampak material di hadapan para korbannya, tidak terselubungi. Wujudnya, secara sepintas, tergambarkan dalam kekuasaan segelintir elit kapitalis/finasial yang bertempat di negeri kapitalis maju dan terutama di AS, dan dunia ketiga, yang diwakili oleh borjuis pro-barat dan teknokrat sayap kanan (pro-neoliberal). Dalam menjalankan operasinya, neoliberalisme telah melucuti negara nasional sebagai penjamin kepentingan nasional dan publik. Tambah lagi, neoliberalisme ini mempromosikan penghancuran ekologi jauh lebih sistematis dan intensif.

Maka, tugas demokratik kita, entah disebut demokratis- borjuis atau demokratik-nasional, merupakan perjuangan membela kepemilikan kecil dalam melawan kepemilikan besar, membela publik (yang beda dengan sosial atau kolektif) melawan swasta, membela nasional dalam melawan imperialisme, dan perjuangan untuk menyelamatkan masa depan generasi dari kerusakan ekologis yang parah.

Selama sepuluh tahun terakhir, neoliberalisme bukan hanya berhasil membangun sebuah administratur kekuasaan yang kuat, tapi juga berhasil membangun ide-ide dominan untuk menghegemoni massa rakyat luas. Pendek kata, mereka benar-benar hampir menipu kita semuanya, bahwa “there is not alternative (TINA)”.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gugatan itu telah menguat di mana-mana, tidak sebatas pada aksi-aksi massa memprotes brutalisme (ekses) kebijakan neoliberal, namun sudah menantang dogma-dogma ideology neoliberal itu sendiri. Ada perubahan dalam korelasi kekuatan dalam tahun-tahun terakhir, namun masih sangat tipis dan pasif. Ada perlawanan aktif sejumlah ekonom progressif, semisal Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), namun sebagian besar massa rakyat masih tertidur lelap.

Untuk mempercepat adanya pembalikan atau fase kritis, maka perlu sebuah akumulasi kekuatan secara signifikan dan berkelanjutan. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1) menyatukan seluruh korban atau mereka yang menderita akibat neoliberalisme, termasuk produsen kecil dan kapitalis nasional, ke dalam sebuah blok sosial-politik lebar atau front politik. 2) menaikan sebuah proposal politik atau proyek nasional alternatif, yang sanggup menarik atau memobilisasi sektor-sektor sosial korban neoliberal ke dalam proposal kita. 3) menciptakan ruang untuk mempertemukan antara proposal anti-neoliberal dan sektor luas massa rakyat, dan ini dapat dilakukan melalui ruang-ruang seperti konsultasi kerakyatan, referendum, ataupun plebisit. 4) terus menerus mengakumulasi kekuatan dengan cara; memperkuat pengorganisasian rakyat/komunitas, berpartisipasi dalam ruang-ruang politik (pemilihan RT/RW, dusun, pilkada), dan berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Ini, seperti dikatakan Erik Onlin Wright, dianggap sebagai membangun perspektif sosialisme dalam celah-celah sempit kapitalisme.

 

Belajar Dari Perlawanan Tiga Daerah Di Sulawesi

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 4:10 am

Kita tidak sedang berbicara soal peristiwa tiga daerah semasa revolusi sosial, yaitu di Pemalang, Tegal, dan Brebes, semuanya di wilayah karasidenan Pekalongan. Dalam tulisan ini, kita akan berdiskusi soal perlawanan rakyat di tiga daerah di pulau Sulawesi, yaitu Buton, Buol, dan Banggai, atau saya sering menyebutnya perlawan-3B.

Memang, dari perlawanan rakyat di ketiga daerah tersebut, gerakan rakyat belum berhasil menjatuhkan kekuasaan lokal yang korup dan menindas, tapi gerakan perlawanan sedang memperlihatkan sebuah kesimpulan, bahwa keresahan sosial dan ketidakpuasan sedang meluas di daerah-daerah. Ini sangat penting untuk dipelajari lebih jauh dan mendalam, tapi tidak dalam tulisan ini.

Rejim-rejim Lokal Di Tiga Daerah

Satu hal yang perlu disimpulkan, bahwa perjuangan menjatuhkan rejim Soeharto tidak mengakhiri karakter birokrasi korup, kolutif, dan nepotism di daerah-daerah. Pemain-pemain utama dalam perpolitikan lokal masih dipegang oleh oligarkhi politik lama, terutama Golkar dan tentara, dan sedikit tambahan dari kekuatan politik baru seperti PKS, Demokrat, dsb.

Di Buol, kekuasaan lokal diperintah oleh seorang kader Partai Golar, Amran Batalipu. Sejak memulai kekuasaannya hingga sekarang, Sang Bupati telah menggunakan kekuasaannya secara efektif untuk mengkonsentrasikan semua sumber-sumber ekonomi ke tangan keluarganya. Selain terlibat berbagai praktik korupsi dan penggelapan uang pajak, Amran dan keluarganya juga memonopoli bisnis di tingkat lokal, mulai dari pengadaan baju dinas pegawai hingga bisnis tomat.

Di kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, kekuasaan lokal telah menjadi sekutu dan sekaligus tameng paling penting bagi perusahaan tambang untuk menindas rakyat. Pada saat warga dari Telaga Raya mempertanyakan ganti rugi lahan dan pohon milik mereka, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan pembayaran. Untuk dugaan sementara, birokrasi daerah (bupati hingga kades) telah menggelapkan uang ganti-rugi tersebut.

Ironisnya lagi, saat warga menggelar aksi massa untuk mempertanyakan ganti-rugi dimaksud, Bupati malah menyodorkan solusi tidak masuk akal; ganti-rugi lahan dan pohon diganti dengan raskin dan pembebasan pajak selama setahun.

Di Toili, Banggai, Sulawesi Tengah, perlawanan petani melawan perusahaan bernama PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) justru menubruk tembok bernama Korem, struktur militer yang selama 32 tahun dipergunakan oleh rejim Soeharto untuk menindas gerakan rakyat. Anehnya, TNI menggunakan alasan latihan militer, tapi kenyataannya mereka menjadi alat utama untuk melakukan penggusuran paksa terhadap petani.

Dari tiga derah diatas, semuanya berkaitan dengan struktur politik lama; golkar, penguasa lokal, dan tentara. Triumvirat ini merupakan sekutu penting bagi pemodal, baik pemodal pribumi maupun asing, dan sanggup menciptakan situasi kondusif bagi keberlangsungan mereka.

Kelahiran Perlawanan

Desentralisasi, dalam salah satu aspeknya, seolah menjadi “durian runtuh” bagi pemain politik di tingkat lokal, terutama yang memiliki kemapanan politik secara tradisional dan mengusai sumber daya ekonomi. Tidak terhindarkan pula, bahwa sebagian pertarungan politik di nasional telah berpindah ke pertarungan politik lokal, bahkan tak jarang pertarungan politik lokal disorot secara nasional.

Namun, harus diakui, bahwa pemain-pemain politik paling siap dalam pertarungan politik adalah kekuatan politik lama dan kelompok elit baru. Elit lama mengacu pada warisan politik jaman Soeharto, sedangkan elit baru meliputi kelompok pengusaha baru, pedagang, pemuka agama, hingga kelompok professional.

Karena konturnya begitu, maka pertarungan politik lokal pun didominasi oleh elit yang sekedar haus kekuasaan, tanpa keberpihakan kepada rakyat. Mereka begitu mudah disuap oleh klik kepentingan, terutama kepentingan bisnis. Inilah, menurut hemat saya, yang menyebabkan lahirnya perlawanan atau amuk di beberapa daerah, termasuk di Buol, Buton, dan Banggai.

Secara garis besar, kita dapat menjelaskan beberapa hal yang memungkinkan perlawanan itu hadir; Pertama, kelahiran pemerintahan lokal yang tidak peka dengan persoalan rakyat, sibuk mengejar pemuasan pribadi dan golongannya, dan begitu mudah disuap oleh kekuatan uang (pemodal). Ini sangat kontras dengan kehidupan rakyat secara luas, yang mengalami kesulitan ekonomi, terdiskriminasi, dan lain sebagainya.

Kedua, absennya kontrol publik atau mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan politik di lokal. Paska pemberangusan organisasi massa di bawah rejim Soeharto, saluran kontrol publik seperti dihapuskan. Memang ada LSM/ornop yang berusaha mengisi ruang-ruang itu, namun terkadang menghindar dari mobilisasi politik ataupun menjembatani massa dalam medan politik. Karena kekosongan itulah, maka perlawanan spontan atau amuk merupakan ekspresi paling mungkin bagi massa untuk mengoreksi kesalahan pemerintah.

Ketiga, medan electoral seperti pilkades dan pilkada, sebagai mekanisme demokratis bagi massa untuk menyeleksi pemimpin, masih diwarnai kesan-kesan tidak demokratis. Ini sangat nampak dalam hal berkembangnya politik uang, politik patron-klien, dsb.

Apa Yang Bisa Dipetik?

Perlawanan rakyat di tiga daerah tersebut laksana letusan gunung merapi yang sudah lama menyimpan magma, tiba-tiba mengeluarkan letusan yang begitu dahsyatnya. Hanya saja, harus diakui, letusan itu masih sebatas gemuruh yang hebat, namun belum memperlihatkan getaran dan kehancuran terhadap segala sesuatu di sekitarnya.

Ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai pelajaran penting dari perjuangan di tiga daerah ini: pertama, perlawanan di sana, khususnya Buol, melibatkan sektor yang begitu luas, meliputi mahasiswa, LSM, petani, warga biasa, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di Buton, dukungan sektor luas memang masih sangat kecil, masih sekitar masyarakat di Kecamatan Telaga Raya dan segelintir gerakan mahasiswa. Demikian juga di Banggai, keterlibatan sektor luas masyarakat memang belum signifikan, tetapi tekanan dari solidaritas bisa berkembang hingga ke Palu dan Jakarta.

Kedua, Dari segi pilihan metode perjuangan, maka perjuangan rakyat di Buton mungkin menunjukkan segi maju dibanding yang lain, misalnya penggunaan metode pemboikotan. Dalam menjalankan perlawanan, aliansi Komite Perjuangan Rakyat (KOMPAK-Talaga Raya) tidak hanya melakukan pemboikotan terhadap rejim lokal, tapi juga pemboikotan terhadap aktivitas perusahaan PT. Argo Morini Indah (AMI).

Ketiga, meluasnya ketidakpercayaan terhadap rejim lokal yang korup dan pro-pengusaha seperti di Buton dan Buol. Di Buton, dalam suatu pertemuan dengan Bupati Butong pada tanggal 19 April, warga meninggalkan ruang pertemuan dan mengusir paksa sang bupati dan koleganya keluar dari desa. Demikian pula dengan Buol, massa juga mengabaikan sang Bupati yang sedang memberikan penjelasan “kosong” di hadapan sebuah aksi massa.

Keempat, dari segi konsistensi perjuangan, ini terkadang sangat penting, perlawanan rakyat di tiga daerah ini patut diacungi jempol. Di Buton dan Buol, misalnya, ketika para aktivis mendapat represi dan dipenjara, mereka melanjutkan perjuangan berupa aksi mogok makan di dalam penjara. Tidak sedikit perjuangan mogok makan ini berakhir dengan bertumbangannya para peserta dan dilarikan ke rumah sakit. Di luar penjara, perjuangan dan solidaritas juga berlangsung berbarengan, tanpa sedikitpun meninggalkan atau menggeser tuntutan pokok.

Kejadian di tiga daerah ini, tentu bagi sebagian pembaca, dianggap bukan hal baru dari dinamika perjuangan di tingkat lokal. Itu memang benar adanya, tapi harus dipertimbangkan pula, bahwa sangat sedikit catatan yang merekam dinamika perjuangan lokal semacam ini. Saya sangat berharap, bahwa sirkulasi catatan seperti ini akan memperkaya pengetahuan dan strategi-taktik perjuangan pelaku gerakan di mana saja. Amien.

 

Jakarta Dan Wacana Pemindahan Ibu Kota

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 4:08 am

JAKARTA, dulu di jaman kolonial bernama Batavia, pada tanggal 22 Juni 1964, ditetapkan oleh presiden Soekarno sebagai ibukota Republik Indonesia. Meski mendapatkan polemik, Soekarno memperkuat penetapan ini melalui UU No 10 tahun 1964. Saat itu, Bung Karno mengajukan sejumlah alasan kenapa Jakarta menjadi pilihan, yaitu, karena Jakarta tempat proklamasi, pusat revolusi kemerdekaan, pusat penemuan pancasila, dan segi teknis seperti kesiapan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Dulunya, Jakarta merupakan kawasan pelabuhan yang bernama Sunda Kalapa, yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada tahun 1526, Sunda Kelapa diserbu oleh pasukan yang dipimpin Fatahillah, seorang panglima perang dari Demak, dan kemudian merubah namanya menjadi Jayakarta. Selanjutnya, pelabuhan Jayakarta dikuasai dan dimasukkan dalam kekuasaan Kerajaan Banten.

Ketika VOC mulai menguasai wilayah nusantara, mereka menjadikan daerah ini sebagai pusat administrasi dan perdagangan, yang namanya disebut Batavia. Di tangan Jan Pieterszoon Coen, seorang Gubernur Jenderal Belanda, Batavia mulai diubah menjadi kota. Selain orang belanda, keturunan Portugis, Spanyol, dan golongan Eropa lainnya, terdapat pula golongan orang-orang Indonesia seperti Betawi, Bugis, Bali, Madura, Ambon, Melayu, dan Makasar, yang jumlahnya tidak melebihi 20.000 orang.

Setelah Merdeka, di era Soekarno, Jakarta diubah menjadi simbol anti-kolonialisme dan kebanggan nasional. Jakarta menjadi kota anti-Belanda, anti-tradisi. Sebuah kota baru, pemaknaan baru yang dibutuhkan oleh bekas koloni asing yang rendah diri dan terbelakang. Berdirilah Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, Tugu Selamat Datang, Hotel Indonesia, Masjid Istiqlal, dan sebagainya.

Soekarno telah mengatakan, proyek-proyek seperti monumen nasional, stadion, dan masjid megah adalah contoh dari nation dan character building seluruh bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitas nasionalnya.

Sekarang ini, setelah 64 tahun ditetapkan sebagai ibukota, Jakarta telah menjadi salah satu kota paling sibuk di dunia, berpenduduk kira-kira 12 juta pada siang hari dan 9 juta pada malam hari. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), Jakarta dianggap kota terjorok ketiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Disamping itu, Jakarta juga telah menjadi gudang kemacetan, polusi udara, pusat kriminalitas, ditambah lagi banjir setiap tahunnya.

Ini terjadi, karena Jakarta tidak saja berfungsi sebagai ibukota Republik Indonesia, namun juga menjadi ibu-kota capital, pusat konsentrasi ekonomi dan kehidupan bisnis. Ini akibat pola pembangunan yang tidak merata, terutama sejak jaman orde baru.

Ancaman terbesar Jakarta saat ini adalah over-populasi. Kelebihan penduduk diikuti pula dengan kelebihan kendaraan, yang menurut perkiraaan, bahwa pada tahun 2014 Jakarta akan mengalami macet total. Tidak berhenti, penumpukan aktivitas ekonomi dan manusia di kota ini, telah menyebabkan penurunan permukaan tanah dan berkurangnya persediaan air tanah.

Sebetulnya, kalau soal gagasan ibukota negara, pernah muncul perdebatan panjang mengenai sejumlah kota yang punya syarat. Di jaman Hindia-Belanda, tepatnya saat diperintah Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum, ada usulan untuk menjadikan Kota Bandung sebagai ibukota Hindia-Belanda. Usul itu datang dari ahli kesehatan dan kebersihan Hindia Belanda, Hendrik Freek Tillema, setelah melakukan studi panjang mengenai standar kesehatan di kota-kota pulau Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, melalui sebuah Panitya Agung Ibukota Negara pada tahun 1947, sejumlah kota diusulkan sebagai ibukota, diantaranya, Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, dan Malang. Semua ini kandas di tengah jalan.

Namun, pada tahun 1957, Bung Karno pernah punya mimpi besar untuk memindahkan ibukota ke Palangka Raya. Sebagai tahap persiapan, Soekarno pun telah meletakkan batu pertamanya di Kampung Dayak, di jantung Kalimantan, 17 Juli 1957. Palangkaraya yang berarti tempat suci, mulia, dan agung, yang didesain sebagai ibu kota Indonesia Raya.

Namun, usaha Soekarno pun kandas, selain karena faktor pengadaan bahan dan medan yang sangat sulit, saat itu juga sedang dipersiapkan penyelenggaraan Asian Games (1962) dan ajang olahraga tandingan Olimpiade Games of the New Emerging Forces (Ganefo).

Palangkaraya, kota yang sempat diidamkan Bung Karno, memiliki luas mencapai 2.678,51 km persegi, sedangka Jakarta hanya 661,52 km2. Ini berarti Palangka sangat punya potensi untuk kita kembangkan sebagai ibu kota baru; arsitekturnya, jalan-jalan lebar, infrastruktur, taman-taman hijau, dan sebagainya.

Soekarno pernah berkata; “…….Jadikanlah Kota Palangka Raya sebagai Modal dan Model. Jangan Membangun Bangunan Di sepanjang Tepi Sungai Kahayan. Dan Lahan di Sepanjang Tepi Sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut.

Sekarang ini, bertepatan dengan hari penetapan Jakarta sebagai Ibukota, wacana pemindahan Ibukota tentu masih sangat relevan. Negara lain sudah memindahkan Ibukotanya dan berhasil, misalnya Brazil, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Jerman. Terakhir, Malaysia sudah bersiap-siap untuk melakukannya. Pada tahun 2004, pemerintah Korsel sudah merancang pemindahan ibukotanya ke Gongju-Yongi, yang direncanakan tuntas pada tahun 2020.

Jakarta cukup dijadikan pusat bisnis jasa dan wisata, sedangkan ibukota di pindahkan ke tempat lain, mungkin Palangkaraya. Industri dan kegiatan bisnis pun seharusnya mulai dilempar ke luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Kalau tidak begitu, Jakarta akan menyimpan “bom waktu” di masa depan.