gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Desentralisasi Juli 20, 2010

Filed under: Loker Sosiologi — gogo @ 1:20 am

PEMBAHARUAN KEMBALI PEMERINTAHAN LOKAL

DAN INISIATIF  ” E – GOVERNMENT ”

Pengantar

Saat ini  paradigma dalam Birokrasi telah bergeser dari ‘ tradisional ‘ yang menekankan pada standarisasi, departemenisasi dan efisiensi biaya menuju paradigma baru ‘ E – Government “ yang menekankan pada pembangunan jaringan koordinasi, Kolaborasi Eksternal dan orientasi pelayanan pelanggan.  Prinsip  paradigma ini adalah orientasi terhadap pelanggan  melalui  “ One Stop Shopping “  ( pelayanan satu atap   ).  Untu itu pemanfaatan tehnologi Internet melalui pembuatan Web Site sangat ditekankan.

Ketika Departemen Pertahanan menemukan Internet tahun 1960 an sebagai jaringan komunikasi untuk tujuan penelitian pertahanan, tak seorangpun meramalkan bagaimana hal itu dapat merubah masyarakat dalam tiga dekade kemudian. Sekarang Internet telah menjadi bagian hidup sehari-hari orang Amerika. Antara tahun 1990- 1998 jumlah pengguna komputer dalam berinternet tumubuh sangat menakjubka, dari kurang 1 juta menjadi kira-kira 30 juta. Antara 1989- 1997, penggunaan pelayanan jaringan Internet di rumah dan tempat kerja secara individu meningkat dari 6 persen menjadi 23 persen. Sampai tahun 2000  pengguna Internet diperkirakan lebih dari 110 juta orang.

Pertumbuhan yang menakjubkan dalam pemanfaatan Internet dan cepatnya perkembangan perdagangan via Internet dalam sektor privat telah mendorong pada sektor publik dalam pelayanan pada warga negara secara elektronik, yang mana ini sering dikenal dengan ”  e – government  ”.  Inisiatif ini diarahkan pada pemberian pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat melalui tehnologi informasi, khususnya melalui internet. Pada awal tahun 1990 an, Pemerintahan Kota mulai menggunakan surat secara elektronik (  e – mail ), dan Web Site untuk mengirimkan informasi dan memberikan pelayanan. Hingga akhir tahun 1990 an pelayan yang didasarkan pada penggunaan Web Site telah menjadi hal yang integral dan penting dari bagian pemerintahan baru ”  e –  Government ” .

Bagaimanapun, Internet tidak sekedar terobosan tehknologi dalam pemberian pelayanan, tetapi telah mendorong perubahan filsafat dan organisasi pemerintahan.

Sebuah Perubahan Paradigma

dalam Pemberian Pelayanan di Era Internet

Tantangan Model Birokrasi Tradisional

Orang biasanya berfikir tentang pemerintahan sebagai hierarkhi birokrasi. Model ini umumnya dikenal sebagai model organisasi Weberian. Pusat perhatian model ini adalah dalam  manajemen internal dimana tekanannya pada departemenisasi, spesialisasi, standarisasi dan rutinitas dari proses produksi. Pegawai melakukan fungsi yang sama dalam  kelompok dan organisasi pada unit  administrasi yang sama dari suatu departemen. Tiap unit bertanggungjawab untuk kepuasan kliennya, menilai permintaan pelayanannya, memberikan pelayanan dan menentukan sasaran-sasaran administrasi  untuk tujuan perencanaan dan  evaluasi. Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan-perencanaan  departemen   satu sama lain dengan keuangan yang layak sebagai pusat kontrol dan koordinasi.

Salah satu kelebihan Birokrasi Weberian adalah bahwa transaksi biaya dari komunikasi dan kordinasi pegawai dapat dikurangi melalui departemenisasi dan rutinitas. Pendekatan ini menganjurkan spesialisasi -profesioanl dan memaksimalkan efisiensi dan skala potensi ekonomi. Lebih jauh melalui aturan, ketertiban, dan hierarkhi pengawasan, model birokrasi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, penipuan, kebohongan dan perilaku yang oportunis dari pegawainya.  Dan menjamin keadilan palayanan pada klien.

Bagaimanapun, model Birokrasi Weberian ini sering dikritik terlalu kaku, prosedural, inefisiensi, dan ketidak mampuan dalam melayani ” klien yang humanistik ”  yang penuh dengan kepekaan dan perasaan.

Gerakan ”  Reinventing government ”    yang dimulai pada akhir tahun 1980 an adalah suatu usaha meorientasikan kembali fokus operasi pemerintahan dari pendekatan melihat kedalam menjadi melihat keluar, yang mana penekannya pada kebutuhan dan tujuan pengguna. Meminjam istilah Osborne dan Gabler, warga negara disebut sebagai  ” pelanggan ” yang menjadi pusat perhatian dalam rancangan pemberian pelayanan dari pemerintah. Model ini juga menekankan pada ” catalyctic government ”  ( pemerintah – perantara ) dan ” community – ownership ”  ( pemerintah – milik rakyat ). Petugas-petugas publik ditantang berfikir  bagaimana memberdayakan warga negara akan kesadaran masalah-masalah yang mereka hadapi. Pendekatan ini mendorong petugas menjadi parner dengan kelompok-kelompok warga dan organisasi- organisasi  non profit untuk mengidentifikasi solusi-solusi dan pemberian pelayanan publik yang efektif.

Bagaimanapun,  masalah  utama ” Reenventing government ” adalah menentukan beban biaya transaksi pada petugas dan warga negara. Pegawai pemerintah harus mengadakan perjanjian dengan warga tentang waktu dan biaya yang diperlukan. Pemberian tekanan waktu pada mereka didalam kegiatan sehari-hari pemerintah, jaringan kerja dengan warga negara dan proaktif meminta masukan publik  kelihatannya hal ini merupakan beban yang tak diinginkan. Warga negara juga mungkin enggan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dari pemerintah. Kehadiran dalam pertemuan, penulisan umpan balik secara formal dan menjadi responden dalam survey tentang pelayanan publik mungkin membutuhkan waktu  dan banyak warga negara tidak menghendaki pengaturan tentang hal tersebut. Menurut Schacher ( 1995 ) yang lebih penting, banyak individu tidak mengerti mengapa jika  mereka ingin mengetahui masalah itu harus  mencari informasi  keluar  misalnya tentang kinerja pemerintah,  jika kita mengimpikan warga negara sebagai ” pemilik ”  masalahnya adalah adanya kesenjangan psikologis dan sumber informasi.

Peran  Internet dalam Reinventing Government

Adalah tantangan bahwa tehnologi informasi akan memainkan peran yang semakin meningkat didalam administrasi publik. Sebelum internet muncul pada akhir tahun 1980 an, pemerintah telah aktif mencari tehnologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasi   dan      komunikasi   internal. Bagaimanapun fokus    ”  e  – government  ”  saat ini yang  utama adalah  internal dan manajemen.

Datangnya internet dan Web  Site Dunia di pasaran adalah titik awal  dalam pemanfaatan tehnologi informasi  yang telah menggeser fokus pemerintahan ke hubungan-hubungan eksternal dengan warga negara. Tehnologi memang memainkan peran penting dalam membantu perkembangan sebuah perubahan. Dari kelompok berita dan  surat komersial.  Tehnologi ini dimulai pada pertengahan tahun 1980 an, ke pembangunan  Web dunia dan pengguna  tehnologi web pada  awal tahun1990 an. Internet secara bertahap telah tumbuh menjadi  sebuah  efektifitas biaya dan  pengguna  terbiasa dengan platform tersebut, bagi aparatur untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga negara dan menyebarkan secara besara-besaran informasi kepada publik.

Munculnya  ” e –  commerce ” dalam sektor privat kemudian mendorong kembali pergeseran fokus  ”  e – goverment ” , dimana tidak hanya menyediakan bagi  perusahaan-perusahaan tetapi juga individu-individu warga negara dalam pertukaran informasi dan membantu efisiensi biaya suatu transaksi bisnis. Fleksibilitas internet merupakan jalan dalam  menyediakan  barang-barang, pelayanan dan munculnya informasi dari warga negara, harapan-harapan pelayanan dari pelanggan  didalam sebuah jarak hubungan,  termasuk interaksi dengan pemerintah. Sekarang,  banyak keinginan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk mengetahui tentang pemerintah melalui Web site setiap saat, tujuh hari dalam seminggu.

Sebagai hasil dari kemajuan tehnologi dan perubahan ekonomi, lebih lanjut pembuat kebijakan telah memberikan dorongan  untuk menggeser fokus kemanfaatan tehnologi informasi untuk kebutuhan menejemen internal ke hubungan eksternal dengan publik. The National Performance Review Report ( Gore  1993 ) menyarankan bahwa ”  e – government ”  harus memungkinkan  warga negara secara luas dan sepanjang waktu untuk mengakses informasi dan pelayanan secara lebih efisien, lebih bertanggung jawab pada pelanggan, dengan cara demikian  adalah fundamental  membuat revisi  didalam hubungan antara pemerinrah federal dengan setiap orang yang dilayani. Hal ini merupakan tanda yang jelas mereflesikan cara baru dalam pemikiran tentang pemberian pelayanan publik.

Pemunculan Kembali  ”  One – Stop  Service Centers  ”

Secara garis besar perubahan filosofi diatas merupakan peremajaan kembali ide ”  pusat pelayanan satu atap ” .  Sebenarnya  ide organisasi  ”  dasar  – klien  ”  bukanlah hal baru.  Pada tahun 1970 an dan 1980 an, petugas-petugas dilibatkan dalam pelayanan sosial telah melakukan eksperimen dengan model organisasi alternatif ini sebagai cara untuk mengintegrasikan pelayanan-pelayanan dan kegiatan- kegiatan pemerintah. Bagaimanapun usaha  seperti ini  sering dihadapkan pada penolakan birokrasi dan hambatan kekurangan sumberdaya. Sebagai hasilnya sistem birokrasi  tetap didasarkan pada  fungsi-fungsi operasi dalam banyak pelayanan-pelayanannya.

Di era Internet, ide  ”  One – stop  shopping ”   telah disertai  dengan alternatif-alternatif pada fungsi-fungsi departemennya. Reschenthaler dan Thompson  ( 1996 ) menyarankan komputer untuk mengurangi  skala ekonomi  didalam hierarkhi organisasi dan menawarkan kebenaran baru untuk pendirian  ” pusat tanggung jawab – pengaturan  ”   yang sama pada pusat pelayanan satu atap.  Dalam sektor privat pelanggan mengharapkan  ” belanja satu atap ”  diartikan sebagai  kemampuan untuk menghasilkan bermacam-macam pelayanan dalam satu waktu, tepat dan keramahan dalam cara melayani pengguna  dari satu sumber  dan faktor lainnya. Hal yang sama pada pelayanan satu atap tas dasar permintaan warganegara untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah.

Pusat pelayanan satu atap adalah payung organisasi yang mengoperasikan keberadaan atas keberadaan fungsi-fungsi departemen dengan maksud memaksimalkan ketepatan dan kepuasan pengguna melalui pengintegrasian pelayanan. Sebagai pintu gerbang khususnya bagi kelompok klien  seperti pengusaha, penduduk, atau wisatawan, pusat kumpulan informasi dimaksudkan  untuk menjawab  permintaan dan pertanyaan pengguna dan membantu melayani mereka Hal itu kemudian dikordinasikan dengan fungsi-fungsi departemen seperti polisi daerah, perencanaan kota dan transportasi dalam memberikan pelayanan publik dan pembuatan perencanaan secara menyeluruh. ( see figure 1 ).

Tidak seperti pada awalnya, reformasi yang didasarkan pada klien dalam pelayanan sosial selama tahun 1980 an, munculnya pusat pelayanan satu atap hari ini, tidak mempersyaratkan perombakan organisasi secara total  dalam konsolidasi dan personil. Dengan bantuan tehnologi informasi, sepeti area jaringan kerja lokal dan proyek manajemen software, manajer-manajer publik dalam pusat pelayanan dengan mudah dapat mengkordinasikan dengan fungsi-fungsi departemen untuk memimpin pusat perencanaan dan menyediakan pelayanan-pelayanan yang terpadu.  Menghindari perombakan organisasi secara total, dapat mengurangi penolakan birokrasi dalam pelaksanaannya.

Munculnya Web Dunia kemudian diikuti  tumbuhnya fasilitas lain, tumbuhnya model  ” one-  stop  service  centers ”   karena Web site pemerintah dapat dengan sendirinya  melayani secara tepat dan platform efektifitas biaya dalam penyediaan pusat pelayanan. Pengusaha, penduduk, wisatawan dan hubungan antar pemerintah dan informasi publik  dengan mudah dapat diakses dan menghubungkan pelayanan dengan kebutuhan spesifik mereka melalui hubungan web yang berbeda didalam web site kota. Mereka juga dapat menghubungi pejabat-pejabat pemerintah secara langsung melalui email  atau  bentuk permintaan langsung  untuk memberikan umpan balik tentang isu-isu yang spesifik.

Sebagai hasilnya, tehnologi informasi dan Internet merubah administrasi publik didalam era digital  ( lihat  tabel  1 ).

Tabel. 1.  Pergeseran Paradigma dalam Pemberian Pelayanan Publik
Paradigma Birokratik Paradigma ” e – Government ”
Orientasi Efisiensi – biaya  dalam produksi Kepuasan pengguna, pengawasan , fleksibilitas
Proses organisasi Rasionalitas – fungsi, departemenisasi, hierarkhi vertikal dalam pengawasan Hierarkhi harizontal, jaringan kerja organisasi, pembagian informasi
Prinsip manajemen Manajemen didasarkan pada aturan dan mandat Fleksibilitas manajemen, tim kerja antar departemen dengan kordinasi  pengawasan
Gaya kepemimpinan Komanda dan pengawasan Fasilitator dan kordinasi, inovasi kewirausahaan
Komunikasi internal Top – down , hierarhis Jaringan kerja multi demensi,  dengan kordinasi pengawasan, komuniasi langsung
Komunikasi eksternal Sentarlisasi, formal dan sarana yang terbatas Formal dan informal, langsung, kecepatan umpan balik, banyak sarana
Model pemberian pelayanan Model dokumentasi, interaksi interpersonal Elektronik – pertukaran, interaksi tidak bersifat tatap muka
Prinsip dalam pemberian pelayanan Standarisasi, tidak memihak, keadilan Pengguna yang terbiasa,  sangat pribadi

Didalam paradigma birokratik manajer-manajer publik mengfukuskan pada efisiensi produktivitas internal, rasionalitas fungsi, departemenisasi, hierarkhi pengawasan  dan nanajemen yang didasarkan pada aturan. Hal ini sangat berbeda dengan  paradigma  ” e – government ”  seperti paradigma tehnologi informasi,  organisasi didasarkan pada dunia bisnis. Manajer publik menggeser dari  penekanan pada aspek produksi, seperti efisiensi biaya ke fokus kepuasaan pengguna  dan fleksibilitas pengawasan didalam pemberian  melayani  serta manajemen jaringan kerja dengan intenal dan eksternal partai. Paradigma baru menekankan inovasi, pembelajaran organisasi dan kewirausahaan sehingga pemerintah dapat melanjutkan pembaharuan sendiri.  Tambahan, pelayanan publik dalam paradigma baru tidak membatasi standar.  Dengan bantuan tehnologi informasi, ” e – government ” dapat terbiasa melayani atas dasar kepentingan dan kebutuhan individu.

Paradigma baru merubah prinsip-prinsip organisasi didalam pemerintahan. Sementara model birokratik menekankan manajemen  top – down dan hierarkhi komunikasi, dalam model baru menekanan tim kerja, jaringan kerja multi  demensi, kounikasi langsung antara partai dan kecepatan umpan balik. Warganegara kebutuhannya tidak dibatasi untuk mengetahui dimana tanggungjawab departemen didalam menghasilkan pelayanan. Struktur fungsi departemen dan proses produksi dalam pelayanan publik dibelakang pelaksanaan ” one – stop service centre ” menjadi tidak diketahui  pengguna. Hal ini bukanlah berarti pusat kepemimpinan  tidak penting dalam ” e – government ”.  Bagaimanapun kepemimpinan dalam paradigma baru mendorong fasilitasi dan kordinasi diantara partai-partai daripada hierarkhi komando dan pengawasan.

Pergeseran Paradigma dicerminkan dalam Web Site Kota

Orientasi pembuatan web site  kota menjadi bukti bahwa pergeseran paradigma sedang terjadi didalam pemerintahan kota. Jika kota mengadopsi paradigma Birokrasi tradisional ,  organisasi web sitenya  cenderung administratif  oriented.  Informasi diorganisasikan terutama menurut struktur administrasi dari pemerintah dan tidak mencerminkan pemikiran yang subtansial dalam proses Birokrasi dan organisasi dalam pemberian pelayanan publik. Pemerintah kota umumnya mengadopsi pendekatan ini ketika mereka mulai membuat internet pertama kali muncul tahun 1990 an.

Kota yang  telah menggeser paradigma dari Birokratik ke ” E- government ”  mendesain Web site nya secara berbeda. Mereka cenderung menggunakan  dua pendekatan, yaitu  pertama, ” Portal Design ”  yang lebih didasarkan pada  ” Information – oriented  ” design,   dan kedua ” User – oriented ” design. Kedua pendekatan tersebut kemudian dijabarkan dalam pemikiran departemen dan perubahan pengorganisasian informasi menurut persepsektif pengguna dan kepentingan.

Pendekatan yang berorientasi pada informasi diterapkan dalam konsep ” one – stop shopping service ”  yang menawarkan  kehebatan sejumlah isi dalam home page, seperti anggaran kota, demografi, kalender aktivitas daerah atraksi wisata, kontak pejabat, press release dan kesempatan kerja. Pendekatan ini menekankan secara langsung dan luas dalam kehadiran informasi dan memberikan pengguna kesempatan  lebih luas dalam mencari  informasi tanpa pemotongan isi oleh pemerintah atau pengguna lain.

Desain portal yang berorientasi pengguna merupakan satu tahap lebih maju, pengkategorian informasi dan pelayanan dalam web menurut perbedaan kebutuhan dari kelompok pengguna. Sebagai comtoh  Web page untuk pengguna ( penduduk ) biasanya isinya tentang kegiatan-kegiatan masyarakat, pembangunan, kesempatan kerja, pajak daerah, ketersediaan pelayanan publik dan kontak dengan pemrintahan kota. Sedangkan Web page bisnis biasanya informasinya tentang struktur ekonomi lokal pekerjaan –pekerjaan yang penting, fasilitas-fasilitas, pajak perdagangan dorongan-dorongan pembangunan dan lisensi. Sementara web page wisatawan mungkin menyediakan informsi tentang sejarah kota, lokasi hiburan wisata, festival-festival daerah serta even-even budaya. Informasi-informasi tersebut biasanya diintegrasikan dalam web lokasi yang sama. Design  ” oreintasi pengguna ” menyajikan ketepatan pengguna dan efisiensi dalam akses kebutuhan informasi dan pelayanan. Bahkan pemikiran informasi dalam web site datang dari departemen yang berbeda atau sumber eksternal  sepeti organisasi masyarakat atau kelompok bisnis. Pengguna kadang tidak menyadari keterbatasan organisasi dalam menyediakan hal itu dalam dunia cyber.

Dari analisis web sitei 55 kota,  yang dilaksanakan pada pertengahan             tahun 2000, menunjukkan  banyak pemerintahn kota telah merubah pemikiran mereka dari paradigma tradisional Birokkratik ke paradigma  ” E – government ”. Dlam waktu yang sama, hanya sedikit kota seperti New Orleans, Columbus dan Miami masih mengadopsi orientasi administrasi dalam web site nya. Beberapa kota seperti Fort Worth, Minnepolis dan St. Louis, mengadopsi orientasi informasi. Bagaimanapun ada perbedaan tingkat pengguna dalam menerapkan fokus. Philedelpia, Setle dan Washinton Dc, lebih condong  menggunakan orientasi pengguna dalam web sitenya, tetapi Chicago, New York, Denver  membuat keseimbangan antara orientasi pengguna dan informasi.

Sebagai tambahan perubahan orientasi dalam rancangan  web, pergeserannya kearah  paradigma ” E – government ”  juga tercermin dalam saluran komunikasi antara pejabat-pejabat dengan warganegara yang ada dalam web sitenya. Hanya sedikit kota yang masih mempersyaratkan pengguna untuk memandu individu ke web page departemen untuk mendapatkan kontak informsi tentang  pelayanan publik yang spesifik. Banyak kota yang telah meninggalkan batasan –batasan departemental secara total dan mengadopsi   pendekatan ” One – stop shopping ”  dalam pemusatan komunikasi.  Bebarapa kota seperti Las vegas, telah mendorong warganya berkomunikasi melaui Web Master. Kota lain seperti, NEW York, Indiana Polis, Oklahoma, menggunakan manajemen terpusat dalam sistem permintaan pelaayan secara langsung.  Dalam Web site menawarkan bayak pilihan untuk pelayanan angsung termasuk untuk mendapatkan formulir permohonan kerja, berhubungan  dengan pemilihan  pejabat . lembaga  pembuat kebijakan dan keluhan-keluhan masyarakat, masalah-masalah lingkungan, perkembangan kejahatan, pengaturan lalu lintas.

Pergeseran Paradigma Tercermin dalam Survay Pendapat dalam Web Master

Pergeseran dari paradigma Birokrasi tradional tercermin pada survay Web Master kota dalam pertengahan tahun 2000 an, antara bulan April sampai bulan Juni 2000 an. Survay meneliti tentang tanggung jawab pejabat pada 55 kota  di Amerika Serikat. Survay menanyakan pada pejabat-pejabat tentang karakteristik dalam proses pengembangan web dan mengapa kotanya tertarik menggunakan pelayanan berdasar web.

Hasilnya menunjukkan banyak pejabat- pejabat kota meninggalkan mental departemental didalam manajemen web nya. Diantara 46 kota yang merespon survay, 31 ( 67 persen ) telah membentuk komite interdepartemental yang terdiri dari aparat dari tehnologi informasi dan Departemen pengguna  untuk menyediakan dana bagi pengembangan web. Kolaborasi antar departemen khususnya dimaknai oleh pejabat manajemen web   didalam kota dengan orientasi web site nya   bersifat     administratif  ( lihat tabel  2 ).  Hasil ini mungkin mengejutkan tetapi dapat dimengerti, karena pejabat-pejabat kota telah membangun web site mengikuti struktur departemen tradisional, mereka memiliki ketergantungan yang tinggi atas input departemen didalam mensuplai keperluan informasi dan titik perhatian departemen. Tanpa kolaborasi antar departemen pekerjaan itu akan sangat sulit.

Tabel. 2. Karakteristik manajemen web kota , Orientasi desain web site
pendekatan   Administratif

( n = 13)

Pendekatan          non         Administratif
Pendekatan informasi

( n = 20 )

Pendekatan pengguna

(  n  = 18 )

Kerjasama antar departemen adalah penting dalam desaian web dan manajmen 4.64

( 0.50 )

4.55

( 0.94 )

4.33

( 1.14 )

Manajemen tehnologi informasi adalah pekerjaan teknik 3.50

( 0.85 )

3.15

( 1.31 )

2.94

( 1.14 )

Pandangan administrator kota terhadap web site sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan pada warganegara 3.92

( 0.76 )

4.20

( 1.06 )

4.22

( 1.17 )

Umpan balik warga adalah pentuing guna membuat desain web site kota 3.64

( 1.15 )

4.10

( 0.72 )

4.11

( 0.68 )

Kolaborasi dengan warga, pengusaha atau organisasi masyarakat adalah sangat essensial untuk mendesain dan memelihara web site kota 3.21

( 0.97 )

3.40

( 1.14 )

3.78

( 1.11 )

Tabel 2 menunjukkan bahwa banyak kota terbuka atas masukan dari luar dan kolaborasi dan sangat sedikti menekankan pada teknokrasi dalam pembangunan web nya. Kecenderungan ini sebagai bukti di kota telah diadopsi desain non administratif. Walaupun ada perbedaan-perbedaan tapi secara statitik tidak bermakna. Kota-kota tersebut sedikit banyak membuka kerjasama dan jaringan kerja dengan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menekankan pentingnya masukan dari warga negaradan kolaborasi dengan organisasi non pemerintah. Pejabat-pejabat didalam kota-kota tersebut lebih berorientasi pengguna dan sangat percaya bahwa web adalah alat untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan  ( warga negara ). Ditambahkan, mereka cenderung menyimpang dari pemikiran-pemikiran tehnokrat tradisional. Mereka juga tidak setuju bahwa manajemen tehnologi informasi adalah sebuah pekerjaan tehnik semata.

Mengapa Kota-Kota Menyetujui Perubahan Paradigma  ?

Pertanyaan yang tak dapat dielakkan adalah, mengapa beberapa kota yang lebih maju menyetujui perubahan paradigma ?. Secara teori perubahan organisasi dan inovasi menyarankan beberapa hipotesa, beberapa studi menemukan bahwa kota-kota yang lebih besar cenderung lebih inovatif, karena mungkin mereka menghadapi keaneka ragaman lingkungan yang selalu menuntut solusi yang inovatif, atau karena mereka mungkin mempunyai organisasi yang lebih bebas untuk mencoba ide-ide baru. Waktu dan pengalaman juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kota-kota tersebut telah mempunyai  garis belajar didalam pembangunan webnya kebutuhan waktu untuk berubah secara bertahap  dari paradigma Birokrasi tradisonal ke paradigma ” E – government ” . Dukungan pejabat-pejabat senior melalui kritikkan-kritikannya dan sebagai pelopor perubahan teknologi didalam organisasi. Dukungannya bagi pelayanan yang didasarkan web mungkin tidak hanya akan mempertinggi kesadaran organisasional dalam memberikan pelayanan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk memfasilitasi perubahan organisasi.

Dalam literatur dunia Digital  diketemukan bahwa latar belakang sosial  ekonomi mempengaruhi jangkauan warga negara  didalam menggunakan internet dan komputer. Keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih menyukai menggunakan kompter dan interne, sementara itu keluarga  miskin tidak begitu menyukai dunia digital . Berdasarkan penemuan ini, maka hipotesa bahwa kota-kota dengan  penduduk yang berpendapatan rendah cenderung kurang menyukai untuk mengadopsi kemajuan  desain web  karena hal itu tidak bermakna bagi permintaan warga negara atas pelayanan dengan dasar web.

Tabel.3.   Karakteristik latar belakang warga kota dan Orientasi Web sitenya
Pendekatan administratif

( n = 14 )

Pendekatan non Administratif
Pendekatan informasi

( n = 24 )

Pendekatan pengguna

( n = 18 )

Tingkat kepadatan    penduduk 583,587

( 246,824 )

1.054,250

( 1,570,774 )

642,304

( 530,399 )

Prosentase penduduk yang berkulit putih 74,9

( 10,9)

82,1

( 12,8 0)

81,0

( 7,8 )

Prosentase penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun 11,3

( 2,3 )

10,9

( 1,8 )

11,7

( 1,9 )

Pendapatan perkapita $ 23,629

( 3,757 )

$ 21,855

( 3,444 )

$ 23,105

( 2,556 )

Rata-rata lamanya tinggal di kota yang ada web site nya ( tahun ) 4,5

( 1,7 )

5,4

( 1,1 )

5,9

( 2,7 )

Tabel 3 menunjukkan bahwa tiga kelompok kota yang tidak  berbeda jauh secara siginifikan dalam hal jumlah penduduk, tingkat pendapatan dan kelompok umur penduduk. Bgai kota-kota dengan orientasi administratif dalam web sitenya cenderung lebih tinggi  dari penduduk minoritasnya. Hasilnya mereka lebih konsisten dengan dunia digital. Sedang perbedaan ras akan mempengaruhi  dalam pemanfaatan secara individu pada komputer dan internet. Mereka juga memperhatikan  kemajuan pemerintahan kota  dalam pembangunan web.

Hasil ini juga mendukung hipotesa model pembelajaran, kota dengan perhatian pada administratif pada desain web nya, rata-rata hanya diperhatikan  pejabat    Web site tersebut untuk 4,5 tahun, dibanding untuk 5,4 tahun bagi kota-kota yang menggunakan pendekatan informasional dan hampir 6 tahun bagi kota yang menggunakan pendekatan pengguna.  Bagi  kota yang mempunyai pengalaman lebih dalam pembangunan webnya, akan lebih mengadopsi desain yang lengkap yang mencerminkan paradigma baru ” e – government ”.

Tabel 4. Karakteristik Organisasi Internal dari Kota dan Orientasi desain Web Site
Pendekatan Administratif

( n = 13 )

Pendekatan Non Administratif
Pedndekatan Informasi

( n=20 )

Pendekatan

( n=18 )

Pejabat yang terpilih mendukung penggunaan web dalam pemberian informai dan pelayanan 3.46

( 1.20 )

4.00

( 1,38 0

3,94

( 1.21 )

Staf Departemen non IT telah mendukung penggunaan Web untuk memberikan dan pelayanan publik 3.38

( 0,96 )

4.10

( 0.91 )

3.89

( 0.90)

Kecukupan staff dalam pembangunan web kota 1.62

( 0,87 0

2.65

( 1,27 )

2.06

( 1,11 )

Pembangunan web dan pemeliharaannya mempunyai prioritas dana yang tinggi 2.08

( 0,86 )

3.00

( 1,20  )

2.72

( 1,49)

Untuk 5 th yg akan datang  kota ini akan selalu mendukung pengembangan tehnologi informasi 3.46

( 0,88 )

3.60

( 1,31 )

3.06

( 1,43 )

Kota dibawah  tekanan untuk menggunakan web dlm pemberian informasi dan pelayanan karena munculnya ” e – commerce ” dlm sektor privat 3.54

( 1,27 )

3.95

(1,00 )

4.06

( 1.11 )

Table 4 membandingkan beberapa faktor internal organisasi dari kota. Walaupun kota-kota yang mengadopsi pendekatan non administratif cenderung lebih menerima dukungan untuk pembangunan web dari pejabat-pejabat yang  terpilih daripada kota yang mengunakan pendekatan administratif, perbedaan itu secara statitistik tidak berarti. Dengan  demikian dukungan departemen adalah berhubungan dengan kemajuan pembangunan web. Kota yang mengadopsi dengan fokus admnistratif merasa kurang dukungan dari staf departemen. Ketidak cukupan kolaborasi departemen mungkin menjadi faktor motivasi yangmenjelaskan mengapa kota-kota mengikuti perubahan dari model Birokratik  tradisional ke paradigma ” e – government ”, yang menekankan pada dorongan pelanggan,  kolaborasi dan kordinasi antar  organisasi.

Keterbatasan sumberdaya adalah faktor lain yang mungkin menghambat beberapa kota membuat perubahan yang berarti didalam desain webnya. Hasil survay tersebut menunjukkan bahwa kota-kota yang mengadopsi pendekatan administratif merasakan hambatan-hambatan yang lebih serius dalam staff dan prioritas dana untuk pembangunan web dan pemeliharaannya, dibandingkan dengan kota- kota yang fokusnya pada non administratif dalam web sitenya. Perbedan ini lebih bermakna ketika membandingkan kota-kota yang mengadopsi pendekatan informasi. Ketidak cukupan dana dan staff ini sangatlah berarti khususnya dalam hubungannya dengan pembangunan web dan pemeliharaannya, karena semua kota-kota dalam tiga kelompok tersebut menunjukkan dukungan yang moderatuntuk pembangunan teknologi informasi pada umumnya dalam lima tahun yang lalu.

Survay itu juga diperluas dengan menanyakan tentang munculnya ” e  –  commerce ” didalam sektor privat yang mendorong kota untuk mengembangkan pelayanan yang didasrkan pada web.  Hasilnya menunjukkan bahwa kota-kota dengan desain non administratif lebih mendapatkan tekanan daripada kota dengan pendekatan administratif. Hal ini adalah benar, khususnya bagi kota yang menggunakan pendekatan ” pengguna ”.

Kesimpulan

Paradigma baru ” e – government ” , yang menekankan pembangunan jaringan koordinasi,  kolaborasi eksternal  dan ”   Pelayanan pelanggan satu atap, sangat berlawanan dengan paradigma Birokrasi tradisional yang menekankan standarisasi, departemenisasi, dan pembagian kerja. Berdasarkan analisa isi dari web – site  kota dan survay  dari  pembangunan web pejabat, dalam artikel ini menunjukkan bahwa banyak kota telah memulai bergerak kearah paradigma baru di dalam pelayanan atas dasar Web  dan manajemen tehnologi informasi.

Bagaimanapun, sosial ekonomi dan organisasi tetap menjadi hambatan dalam tarnaformasi. Ketidak cukupan staff, kekurangan dana dan masalah-masalah dalam digital perbedaan keompok  ras adalah faktor-faktor penghambat utama. Pada masa datang usaha-usaha untuk pembaharuan pemerintahan melalui pemanfaatan internet akhirnya bukan merupakan kebutuhan dalam tehnologi semata  tetapi juga dalam  bentuk manajemen   tehnologi informasi. Agaknya manajemen tehnologi informasi memerlukan visi baru dan keputusan dari pemimpin pemerintahan untuk memprioritaskan sumberdaya dalam perubahan tehnologi, pendekatan baru kearah operasi organisasi departemen yang dapat mencapai efektifitas biaya lebih tinggi, dan per perhatian yang lebih besar pada  sosial  ekonomi  dan perbedaan ras dalam masyarakat digital.

Akhirnya beberapa mimpi bahwa tehnologi internet akan mempertinggi demokrasi lokal dengan memperbolehkan warganegara secara langsung memberikan masukan dalam pembuatan keputusan, perluasan cakupan dari pengurangan kebebasan dan pengurangan hambatan-hambatan dalam penyebaran informasi.  Tehnologi baru akan memberikan akses baru warganegara untuk mengungkap kekuasan dalam pemerintahan. Seperti warga negara dapat menjangkau informasi yang lebih,  potensi yang lebih besar untuk mempengaruhi dan penghargaan dalam  pembuatan pilihan- pilihan informasi adalah bagaimana pemerintah menyentuh kehidupan mereka.  Potensi ini memberikan arti baru  bahwa  pemerintah dari  rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Disayangkan, analisa Web site dalam artikel itu menunjukkan banyak pemerintah-pemerintah kota belum mengaktualisasikan potensi  tersebut.  Namun demikian , inisiatif internet   telah mengfokuskan utama pada pelayanan pelanggan. Walaupun banyak aktivitas kota meminta input warga  tentang bagaimana mereka akan mendesain web site kota.  Hanya sedikit kota yang mengikutsertakan warganya dalam dialog  secara langsung  atau berparner dengan organisasi masyarakatuntuk memperkuat partisipasi warga dalam setiap tingkat lingkungan. Beberapa gambaran utama  dari akuntabilitas publik dan pemberdayaan warga, sperti pengukuran kinerja dari pelayanan publik, kelompok diskusi langsung atau aktivitas dari organisasi akar rumput adalah  jarang diketemukan. Banyak web site hanya menekankan bagaimana memindahkan  fokus  pada pelayanan publik. Hal ini merupakan usaha untuk memperbaharui pemerintahan melalui tehnologi informasi. Pejabat-pejabat harus menyadari bahaya dari mengfokuskan terlalu besar pada kepentingan-kepentingan elit ekonomi dan adat. Bahakan persekutuan keluar  dengan kepentingan sosial yang berbeda dan organisasi masyarakat adalah diperlukan pada orientasi inisiatif internet guna pemberdayaan masyarakat.

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s