gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Panwaslu Semprit Andi Mallarangeng Juli 7, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 11:28 am

Anggota Panwaslu Provinsi, Ir Wismalindarita, MP mengatakan ada beberapa dugaan peraturan yang dilanggar oleh Andi Mallarangeng. Pertama, Andi Malarangeng belum terdaftar sebagai Jurkam pasangan Agusrin-Junaidi. Kedua, status Andi sebagai Menpora. Aturan kampanye dengan tegas melarang pejabat Negara mengikuti kampanye pasangan calon.

“Yang kami pertanyakan adalah pak Andi datang ke Bengkulu sebagai Pejabat Negara ataukah sebagai kader partai. Kalau beliau merupakan pejabat negara jelas itu tidak bisa. Karena tentu akan melekat fasilitas negara kepadanya. Namun apabila dirinya sebagai kader partai maka seharusnya mendapatkan izin dari kepala negara,” papar Rita.

Menurut Rita, hingga saat ini Panwaslu Provinsi belum mendapatkan surat tembusan bahwa Andi telah mendaftar sebagai Jurkam. Selain itu juga belum mendapatkan surat mengenai izin dari kepala negara.

“Untuk sementara ini kami menilai ini telah melanggar. Namun kami akan melakukan koordinasi kembali dengan Panwaslu Bengkulu Utara karena tempat kampanye di Bengkulu Utara kan,” ucap Rita.

Sementara itu Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Okti Firiani, S.Pd membenarkan hingga penyelenggaraan kampanye Agusrin-Junaidi di BU Sabtu lalu, tim kampanye pasangan Agusrin-Junaidi belum mendaftarkan Andi sebagai Jurkam. Termasuk juga belum menerima tembusan surat izin dari presiden.

“Saya telah mendapatkan laporan, memang kalau melihat paraturan yang berlaku harus mendafarkan diri kepada KPU. Oleh sebab itu kami menilai bahwa kampanye tersebut terindikasi melanggar peraturan,” ucap Okti.

Atas dugaan pelanggaran tersebut rencananya KPU Provinsi akan segera berkoordinasi kepada Panwalu Provinsi. Selain itu mengakaji bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan apabila benar terbukti. “Saya tadi sudah melakukan komunikasi dengan Panwaslu, Panwaslu pun juga belum mengetahui bahwa Andi telah terdaftar sebagai Jurkam. Untuk itu kami akan segera melakukan koordinasi,” jelas Okti.

Tim Rosihan Surati KPU

Di bagian lain, kemarin Tim Pasangan Calon Rosihan Arsyad-Rudi Irawan telah mengirimkan secara resmi surat kepada KPU Pusat yang isinya meminta agar KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi untuk melakukan evaluasi Pemilukada dan tidak memaksakan untuk menyelengarakannya.

Menurut Sekretaris Pemenangan Rosihan-Rudi, H M Wagiman Suryanto, surat tersebut telah dikirimkan Senin (21/6) lalu. Surat terebut merupakan hasil kajian hukum tim dan ahli hukum terhadap Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubenur. Yang menilai bahwa Pemilukada tidak seuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya kami perlu mendapatkan jaminan hukum terlebih dahulu. Untuk itu kami meminta KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu,” papar Wagiman.

Surat tersebut menyebutkan, adapun yang menjadi dasar permintaan tim pemenangan Rosihan-Rudi yakni Surat KPU Nomor: 178/KPU/IV/2010 bertanggal 1 April 2010. Pada point 3 menyatakan pelaksanaan Pemilukada untuk kabupaten dapat dilakukan serentak mengingat kurun waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dalam lingkup. Sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu selama 90, namun untuk Pemilukada Gubernur tidak dapat dilakukan serentak dengan keenam kabupaten.

Selain itu surat KPU Nomor 276/KPU/V2010 bertanggal 5 Mei 2010 pada pasal 2 huruf d UU Nomor 22 tahun 2007 adalah pedoman bagi pelaksana Pemilukada yang mengatur kepastian hukum. Tentunya tidak dapat dikesampingkan hanya dengan pertimbangan efesiensi dan efektvitas anggaran. Itu dengan tegas dinyatakan dalam seluruh perundang-undangan, peraturan dan peraturan KPU yang mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan kedua surat tersebut jelas bahwa Pemilukada Cagub dan Cawagub dengan Pemilukada cawagub tidak dapat dilakukan serentak.

Selanjutnya berdasarkan Pasal ayat 3 huruf c UU Nomor 22 tahun 200 KPU Provinsi tidak diperkenankan membuat Pedoman Teknis yang bertentangan dengan UU. selain itu KPU provini tidak mempunyai wewenang untuk memulai tahapan Pemilukada sebelum diterbitkannya surat dari DPRD Provinsi sehubungan dengan masa jabatan kepada daerah.

Lalu apa tanggapan Tim Agusrin – Junaidi? Tim Pemenangan Provinsi pasangan Agusrin – Junaidi, Hendra Kusman ketika dikonfirmasi mengatakan kedatangan Andi Mallarangeng dalam kampanye Agusrin – Junaidi di Bengkulu bukan sebagai Jurkam, melainkan untuk memberikan support moril sebagai sesame keluarga Partai Demokrat.

“Kalau menurut kami, Panwaslu cuma mencari kesalahan kami saja. Apa salah kalau keluarga sesama Demokrat saling mensupport,” ujarnya.

Terkait izin Presiden mengenai status Andi sebagai Menpora, Hendra mengatakan sudah pasti sudah ada izin dari Presiden. “Mana mungkin kalau tidak ada izin dari Presiden,” ujar Hendra. (Rakyat Bengkulu..Rabu, 23 Juni 2010 17:14:52)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s