gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Korupsi, Kelalaian Kepala Daerah Juli 7, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 11:21 am

Kepala BPKP Bengkulu Edy Karim melalui Kepala Bidang Investigasi BPKP Walben Damanik, Sk, MM mengatakan, kelalaian kepala daerah yang menyebabkan terjadinya korupsi dari segi pengawasan atas penggunaan anggaran. Sehingga meski korupsi tidak secara langsung dilakukan kepala daerah, namun oknum-oknum yang ada di bawahnya mempunyai kesempatan korupsi.

“Selain memang ada niat sengaja untuk melakukan korupsi, pengawasan yang lemah menjadi faktor utama yang memuluskan niat seseorang korupsi. Harusnya pimpinan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) atau BUMN atau BUMD aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran. Sehingga sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bisa lebih kuat. Jadi walau ada niat seseorang untuk melakukan korupsi, ini sulit karena pengawasan penggunaan anggaran yang ketat,” ungkap Walben.

Pengerjaan fisik menjadi temuan korupsi terbanyak di provinsi Bengkulu, pasalnya banyak proyek yang dikerjakan fiktif namun anggaran dilaporkan telah digunakan. Pengerjaan fiktif ini mencapai 36 item pengerjaan, dengan kerugian negara yang ditimbulkan Rp 21 miliar. Kasusnya pun nyaris tersebar merata di seluruh kabupaten se provinsi.

Proyek yang ditemukan fiktif ini diantaranya pengadaan kapal nelayan di Seluma, dengan nilai kontrak Rp 92,5 juta. Sedangkan anggaran yang dilaporkan penggunaannya Rp 524 juta. Ketika dilakukan pengecekkan ternyata pengerjaan fisik nihil. Di Kepahyang proyek prasarana air bersih pada pengadaan aksesoris. Anggaran untuk aksesoris sudah masuk dalam anggaran pemasangan dan pengadaan pipa. Tapi oleh oknum anggaran aksesoris malah dibuatkan dalam item khusus sebesar Rp 150 juta.

Kemudian di Bengkulu Selatan pengadaan bibit karet Rp 35 juta. Proyek dianggarkan tahun 2008 tapi realisasinya fiktif atau tidak ada, uangnya menguap ke kantong oknum. Kemudian pemeliharaan jalan dan jembatan dengan swakelola Rp 85 juta juga dinyatakan fiktif. Begitu juga di Lebong kegiatan promosi pariwisata Rp 160 juta, juga tidak ada pelaksanaannya.

“Lingkungan pengendalian belum mendukung terhadap pelaksanaan pengelolaan kepemerintahan yang baik (good public govermance). Hasilnya korupsi semakin merajalela, setiap tahun mengalami peningkatan. Jadi wajar jika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberikan Provinsi Bengkulu peringkat 3 daerah terkorup di Indonesia,” kata Walben.

Untuk diketahui dari hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP, terungkap sebanyak 68 kasus korupsi dari 2008-April 2010 dengan penyelesaian kasus pada tahap putusan sebanyak 22 kasus, penyidikan 15 kasus, penuntutan 30 kasus dan SP3 (Penghentian Penyidikan) sebanyak 1 kasus. (Rakyat Bengkulu..Sabtu, 03 Juli 2010 01:08:35)

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s