gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

DPRD Prov Bakal PTUN-kan KPU Juli 7, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 11:39 am

Langkah DPRD mem-PTUN-kan KPU Provinsi berdasarkan masukan dari Mahkamah Agung (MA) saat DPRD Provinsi Bengkulu kunker ke Jakarta pada 28 Mei 2010 lalu. Adapun anggota dewan yang mendatangi MA yakni Koordinator Wakil Ketua II H. Ahmad Zarkasi, SP, Ketua Komisi I Edhi Ismawan, R, SP, MM, Anggota Komisi I Junaidi Albab Setiawan, SH, MCL. Ketika itu, anggota dewan bertemu dengan Ketua Muda bidang Tata Usaha Negara Prof. Paulus Efendy, SH, LLM

Dikatakan Junaidi Albab Setiawan, masalah jadwal Pemilukada bukan hanya sekedar perdebatan saja. Keputusan KPU Provinsi menetapkan jadwal harus diluruskan. Atas dasar itulah, hasil dari pertemuan DPRD Provinsi dengan MA menyimpulkan SK KPU No 2 tahun 2009 tentang jadwal Pilkada bisa di PTUNkan.

Upaya mem-PTUN-kan KPU Provinsi ini tidak main-main. Sebab, Komisi I sudah mendapat restu dari Ketua DPRD Provinsi, Kurnia Utama, M.Si. “Perdebatan terkait jadwal Pemilukada oleh KPUD tidak akan ada hentinya. Sekarang ini ingin membuktikan mana yang benar dan sesuai aturan. Karena DPRD Provinsi ini memiliki kewajiban pengawasan dalam Pemilukada. Jadi untuk meluruskan jadwal Pemilukada agar tidak berpotensi menjadi permasalahan dikemudian hari, jalur hukumlah yang tepat untuk menyelesaikannya, karena ini menyangkut pelanggaran perundang-undangan,” ujar Junaidi albab usai melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi H. Kurnia Utama, S.Sos, M.Si kemarin (31/5).

Kapan gugatan diajukan ke PUTN? Saat ini kata Junaidi pihaknya tengah melakukan penyusunan dan persiapan, termasuk menginventarisi UU dan aturan yang dilanggar oleh KPU Provinsi dalam membuat SK No 2 tahun 2009 tentang jadwal Pemilukada. Paling lambat gugatan akan diajukan pada 11 Juni 2010.

“Kami (DPRD Provinsi-red) secara internal akan menyusun dulu persiapan untuk ke PTUN. Baik UU dan aturan yang dilanggar, karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita buktikan saja nanti pas sidang praperadilan di PTUN nanti. Karena ini untuk menyelematkan Pemilukada. Soal ada perbedaan pendapat antara KPUD dengan dewan itu hal yang biasa,” ujar politisi PKPI ini.

Adapun materi gugatan yang akan diajukan ke PTUN oleh DPRD Provinsi. Diantaranya Jadwal Pemilukada oleh KPUD Provinsi dinilai prematur. Karena keputusan KPU No 62 tahun 2008 pasal 1, 2, 3 menegaskan bahwa peraturan KPU adalah keputusan KPU Pusat, sedangkan peraturan KPU Pusat mengikuti perundang-undangan dan PP No 6 tahun 2005 pasal 2 dan 3 tentang tata cara pemilihan, pengesahan pengangkatan kepala daerah termasuk perundang-undangan.

Selain itu, SK KPU No 2 tahun 2009, tentang jadwal Pemilukada dinilai menabrak peraturannya sendiri yang lebih tinggi yakni Peraturan KPU No 62 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang pedoman pembuatan jadwal Pilkada. Serta menabrak UU no 22 tahun 2007 pasal 235 tentang penyelenggara pemilihan umum.

“Tentu saja kita puunya kewajiban untuk mengingatkan karena peraturan tersebut itu mengikat dan wajib ditatati. Karena peraturan yang bersifat mengatur (regeling) dan tertulis yg dibentuk oleh lembaga / pejabat yang berwenang yakni KPU dan mengikat publik, tidaklah boleh bertentangan dangan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya. Kita tidak perlu berdebat berkepanjangan soal ini, yudicial review yakni PTUN akan menyelesaikannya,” demikian Junaidi.

Kampanye Ikut Terganjal

Perbedaan pendapat terkait jadwal Pemilukada antara DPRD Provinsi dengan KPUD Provinsi, ini akan berdampak pada tahap awal kampanye 16 Juni pasangan calon Pilgub. Pasalnya untuk pembukaan kampanye, penyampaian visi dan misi pasangan calon secara perdana harus dilakukan melalui paripurna DPRD Provinsi. Jika DPRD masih memboikot tahapan Pilkada, bagaimana mungkin DPRD menggelar rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian visi dan misi kelima pasangan calon.

Terkait hal ini Junaidi Albab mengatakan kalau jadwal tidak sesuai dengan aturan, artinya dengan jadwal yang ditetapkan KPUD tidak sesuai aturan, maka tidak akan diikuti oleh DPRD Provinsi.

“Dewan bukan memboikot, tapi hanya menegakkan aturan. Kalau KPUD tetap keras dengan jadwal yang mereka pegang silahkan saja, tapi bagaimana mau kampanye nanti, apakah akan tanpa dewan. Karena pembukaan kampanye penyampaian visi dan misi lebih dulu harus melalui Paripurna. Apa mungkin tanpa DPRD Provinsi, ya, kalau KPUD tetap ngotot silahkan saja lakukan jadwal sesuai dengan SK mereka,” tegas Junaidi.

KPU Prov Tak Gentar

Apa tanggapan KPU? Ketika dikonfirmasi, Divisi Sosilisasi KPU Provinsi Okti Fitriani menyatakan pihaknya tidak takut dengan ancaman DPRD yang akan mem- PTUN-kan Keputusan KPU Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tahapan Pemulikada. Pasalnya berdasarkan peraturan yang berlaku setelah 3 hari KPU Provinsi menetapkan jadwal Pemilukada maka sebenarnya tidak dapat di PTUN kan.

“Namun silakan saja kalau mau mem-PTUN-kan, karena itu merupakan hak dari warga negara. Namun DPRD harus ingat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU yang berhak menyelenggarakan Pemilukada. Apabila alasan mereka karena hanya PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilukada maka sesungguhya itu tidak belaku karena UU Nomor 22 Tahun 2007 lebih tinggi,” terang Okti.

Selain itu Okti juga mengungkapkan bahwa ancaman dan tekanan yang selama ini merupakan ancaman dan tekanan dari individu yang berada dalam intitusi DPRD. Okti berpendapat ancaman mem PTUN kan juga merupakan langkah yang ditempuh oleh individu dan bukan merupakan keputusan dari kelembagaan DPRD Provinsi.

“ Komisi II DPR RI saja merestui langkah dan jadwal Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Termasuk Panwaslu juga tidak pernah mempersalahkannya,” sentil Okti.

Ketua Panwaslu Provinsi Bengkulu, Drs, Sakroni, M.Pd ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa DPRD tidak bisa mem PTUN kan penyelengagraan Pilkada. Karena tidak ada ketentuan untuk mem PTUN kan penyelenggaraan Pemilukada termasuk juga penetapan jadwal Pemilukada.

“Oleh sebab itu, sebaiknya jalan yang ditempuh oleh DPRD Provinsi yakni mengundang KPU Provinsi serta mengajak menyelesaikan permasalahan ini. Karena sesungguhnya pelomik yang terjadi selama ini karena selama ini terjadi miskomunikasi antara dua lembaga tersebut,” tegas Sakroni. (Rakyat Bengkulu…Rabu, 02 Juni 2010 23:13:10)

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s