gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Apa Maksud Kaum Kiri Itu?? Juli 28, 2010

Filed under: Loker Filsafat — gogo @ 5:16 am

Apa Maksud Kaum Kiri Itu??

Kiri, adalah jika orang berdiri menghadap ke Timur maka di sebelah kirinya adalah utara. Suka atau tidak suka. Dan di sebelah kanannya adalah selatan, juga suka atau tidak suka. Di Amerika, yang disebut kiri atau left berarti “The individuals and group who advocate the adoption of sometimes extreme messure in order to achieve the equality, freedom, and well-being of the citizens of a state”. (Perorangan atau kelompok yang membenarkan dipakainya sewaktu-waktu tindakan ekstrim untuk mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan warga negara dari suatu negara). Dan berarti juga “The opinion of those advocating such messures as opposed to conservative opinion”. Jadi ringkasnya “kiri” itu kebalikan dari “konservatif”.

Dahulu ketika kita dijajah, kaum kolonial Belanda mengonotasikan bahwa seseorang yang berpeci itu adalah “kiri” alias penentang pemerintah kolonial Belanda. Barangkali juga ada benarnya, sebab Alimin tokoh PKI yang memberontak tahun 1926 memakai peci, Soekarno yang dirikan PNI di tahun 1927 dan bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, juga memakai peci.

Terjadilah suatu peristiwa di Sekolah Menengah Umum yang ketika itu masih disebut AMS (Algemeene Midelbare School) di Jogja. Seorang murid sekolah itu memasuki kelas memakai peci di kepalanya. Begitu dia duduk, gurunya yang Belanda itu menghardik: “Der af of deruit”. Artinya: “tanggalkan atau keluar”. Sudah tentu yang dimaksud adalah peci di kepala si murid. Dengan tenang si murid berdiri dan melenggang ke luar kelas. Murid itu bernama Moh. Yamin.

Sekitar 80 tahun yang lalu, Sarekat Islam dengan pimpinan Haji Oemar Said Tjokroaminoto, dalam suatu kongresnya melahirkan keputusan: “Berjuang melawan kapitalisme yang zalim”, dan Haji Oemar Said Tjokroaminoto… memakai peci alias kopiah. Maka di mata Belanda kolonial, berpeci berarti kiri.

Dari kenyataan tersebut di atas, terbukti yang disebut kiri itu adalah pihak yang tidak betah pada keadaan yang berlangsung dan menghendaki perubahan untuk menjadi lebih baik. “Kehendak untuk menjadi lebih baik”, setiap orang bernalar sehat tidak akan mempersalahkannya.

Dan manakala si kiri itu naik ke pentas kekuasaan, manakala dia tidak melanjutkan kekiriannya, untuk senantiasa dengan sungguh mengupayakan perbaikan-perbaikan untuk lebih baik dari yang sudah dicapai, maka ia akan terperosok menjadi “kanan” dan kekananannya itu akan melahirkan “kiri” baru yang lebih baik, lebih arif, dan lebih santun dari yang sebelumnya.

Jika ada yang berpikir, bahwa “kiri” dan “kanan” itu bisa dipersatukan, atau disejajarkan, sungguh mengherankan. “Kiri” dalam arti yang menghendaki perubahan untuk menjadi lebih baik, adalah progresif. Sedangkan “kanan” yang menolak perubahan itu dan menghendaki tetap pada keadaan yang berlaku dan berlangsung, dengan segala perangkat legalnya sekalipun, akan menjadi “konservatif”, dan lambat laun ditinggalkan oleh kesadaran yang dari hari ke hari senantiasa bertambah maju.

Akan halnya orang yang merasa bisa mempersatukan “kiri” dan “kanan” apalagi dengan gagah-gagahan, sungguh patut dikasihani (“kasiaaan deh lu…,” kata ABG zaman sekarang). Sebab yang akan terjadi, kiri dan kanan melangkah bersama, begitu juga tangan kiri dan tangan kanan dua-duanya melonjor ke depan. Jalannya melompat-lompat. Itulah “pocong” namanya. Yang terjadi sejak ribuan tahun ialah “kanan” digantikan oleh “kiri” dan pada waktu si “kiri” yang menggantikan itu terpeleset menjadi “kanan”, lahirlah “kiri” yang baru.

Kedua-duanya punya eksistensi, perbedaannya ialah yang dominan dan yang belum dominan. Itulah proses kelangsungan. Tanpa itu, Monarki absolut tidak akan digantikan oleh Demokrasi. Tanpa itu, piringan hitam tak akan digantikan pita kaset, dan pita kaset oleh kepingan VCD, lalu maju lagi ke MP3 dan DVD. Kapal layar tak akan digantikan oleh kapal bermesin. Dari yang menuju kematian, lahirlah kehidupan. Itulah adat dunia, siapapun tak kuasa menyanggahnya.

Nyatanya, keberadaan “kiri” bermanfaat untuk kehidupan kita, sebab “kiri” menghendaki yang lebih baik daripada yang sedang berlangsung.

 

Lahirnya Sebuah Proses Perlawanan Juli 27, 2010

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 3:34 pm

Lahirnya Sebuah Proses Perlawanan

Desentralisasi, dalam salah satu aspeknya, seolah menjadi “durian runtuh” bagi pemain politik di tingkat lokal, terutama yang memiliki kemapanan politik secara tradisional dan mengusai sumber daya ekonomi. Tidak terhindarkan pula, bahwa sebagian pertarungan politik di nasional telah berpindah ke pertarungan politik lokal, bahkan tak jarang pertarungan politik lokal disorot secara nasional.

Namun, harus diakui, bahwa pemain-pemain politik paling siap dalam pertarungan politik adalah kekuatan politik lama dan kelompok elit baru. Elit lama mengacu pada warisan politik jaman Soeharto, sedangkan elit baru meliputi kelompok pengusaha baru, pedagang, pemuka agama, hingga kelompok professional.

Karena konturnya begitu, maka pertarungan politik lokal pun didominasi oleh elit yang sekedar haus kekuasaan, tanpa keberpihakan kepada rakyat. Mereka begitu mudah disuap oleh klik kepentingan, terutama kepentingan bisnis. Inilah, menurut hemat saya, yang menyebabkan lahirnya perlawanan atau amuk di beberapa daerah, termasuk di Buol, Buton, dan Banggai.

Secara garis besar, kita dapat menjelaskan beberapa hal yang memungkinkan perlawanan itu hadir; Pertama, kelahiran pemerintahan lokal yang tidak peka dengan persoalan rakyat, sibuk mengejar pemuasan pribadi dan golongannya, dan begitu mudah disuap oleh kekuatan uang (pemodal). Ini sangat kontras dengan kehidupan rakyat secara luas, yang mengalami kesulitan ekonomi, terdiskriminasi, dan lain sebagainya.

Kedua, absennya kontrol publik atau mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan politik di lokal. Paska pemberangusan organisasi massa di bawah rejim Soeharto, saluran kontrol publik seperti dihapuskan. Memang ada LSM/ornop yang berusaha mengisi ruang-ruang itu, namun terkadang menghindar dari mobilisasi politik ataupun menjembatani massa dalam medan politik. Karena kekosongan itulah, maka perlawanan spontan atau amuk merupakan ekspresi paling mungkin bagi massa untuk mengoreksi kesalahan pemerintah.

Ketiga, medan electoral seperti pilkades dan pilkada, sebagai mekanisme demokratis bagi massa untuk menyeleksi pemimpin, masih diwarnai kesan-kesan tidak demokratis. Ini sangat nampak dalam hal berkembangnya politik uang, politik patron-klien, dsb.

https://gogoleak.wordpress.com/

 

Mohon Dukungannya

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 3:10 pm

Dengan Hormat

Kepada seluruh lapisan masyarakat bengkulu untuk benar-benar memahami bagaimana peristiwa ini bisa terjadi……dan mohon dukungannya kepada rekan kita Kepala Departemen Kampanye dan Advokasi Firmansyah dan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Dwi Nanto, bersama 18 orang warga Desa Pring Baru kecamatan Alas Maras agar apa yang telah dilakukan rekan-rekan kita sampai detik ini membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita semua harapakan……..

Bersama ini saya selaku bagian dari masyarakat bengkulu yang peduli pada masalah sumber-sumber kehidupan dan penegakan hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam, menyampaikan beberapa hal kepada pihak-pihak Yang Terhormat baik itu dari Pengelola Perkebunan, Kepolisian dan Pemerintah daerah setempat:

Bahwa dalam pengamatan saya keterlibatan kawan-kawan WALHI dan Masyarakat Desa Pring Baru kecamatan Alas Maras yang dianggap telah melanggar pasal 47 jo pasal 21UU RI No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan adalah tidak terlepas dari akar permasalahan yang terjadi di  tengah-tengah masyarakat yang telah terjadi semenjak belasan tahun yang lalu, yaitu sengketa lahan antara pihak PT Perkebunan Nasional (PTPN) VII. dengan masyarakat ketika perusahaan masuk pertama kali untuk melakukan proses penanaman,  perusahaan dengan semena-mena telah mengambil tanah masyarakat.Meski masalah ini sudah lama terjadi dan masyarakat sudah berkali-kali menyampaikan aspirasinya, namun Tak kunjung ada satu pun solusi yang berpihak
kepada masyarakat, baik itu dari pihak yang berwenang dalam hal kebijakan mau pun dari pihak PT Perkebunan Nasional (PTPN) VII.sendiri.

Sementara itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat terpuruk dengan terbatasnya
lahan untuk bertani dan perkembangan pemukiman, karena sebagian besar warga
telah kehilangan tanah yang sekarang menjadi bagian dari areal Hak Guna Usaha
(HGU) perkebunan milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) VII. Hingga terjadi aksi
masyarakat petani yang berusaha mengambil alih kembali (reklaiming) lahan di
areal perkebunan PT Perkebunan Nasional (PTPN) VII. yang dahulunya lahan tersebut adalah milik masyarakat yang telah diambil oleh pihak Perusahaan dengan semena-mena..

Penyelesaian proses peradilan perkara ini tidak bisa tidak melihat akar permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu masalah sengketa lahan yang hingga saat ini belum tuntas, karena dengan demikian proses penegakan hukum bisa dijamin dilakukan secara tepat pada sumber perkara. sebagai tindakan penegakan hukum yang adil. Kemudian jika kasus sengketa lahan ini tidak diselesaikan secara serius, dikhawatirkan akan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah disamping krisis sosial dan ekonomi.Mempertimbangkan hal tersebut sudilah kiranya pihak-pihak yang berkompeten Yang Terhormat untuk membebaskan yang bersangkutan dari segala tuntutan dan segera mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas….

salam

GOGO
https://gogoleak.wordpress.com

 

Dwi Fungsi ABRI Juli 21, 2010

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 8:49 am

Perjalanan Historis dan Prospeknya Dalam Masyarakat Indonesia

Berbicara tentang Indonesia Baru adalah berbicara bagaimana demokrasi sebagai satu fase peradaban modern dalam sejarah umat manusia dapat ditegakkan dengan konsisten. Hal ini diyakini karena transisi masyarakat Indonesia, seperti umumnya negara-negara lain, dalam menghadapi tantangan masa kini membutuhkan demokrasi sebagai jalan/muara bagi keberagaman yang dimiliki masyarakat. Ada banyak pendapat yang diberikan oleh para ahli ataupun negarawan mengenai demokrasi itu sendiri, tetapi secara umum : kebebasan, supremasi sipil dan kedaulatan rakyat adalah unsur-unsur yang merupakan tulang punggung dari mekanisme demokrasi itu sendiri. Sehingga, apabila unsur-unsur tersebut tidak ada atau terancam maka demokrasi juga mengalami ancaman.

Dalam perjalanan berikutnya, masyarakat Indonesia mengalami dinamikanya sendiri dalam membangun demokrasi. Pergolakan kekuasaan, pergolakan di daerah dan perubahan-perubahan menjadi bukti bahwa dinamika demokrasi telah menjadi matrial dalam masyarakat Indonesia. Dan yang perlu ditekankan adalah bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah dan sehat dalam pembangunan demokrasi. Yang penting adalah pertanggungjawaban secara hukum dan politik dari para penggiat demokrasi di Indonesia. Sehingga, menjadi satu blunder atau penumpulan terhadap kekuatan-kekuatan demokrasi rakyat apabila hal itu coba dibungkam oleh satu kekuatan dengan pembenaran apapun!

Inilah yang menjadi basis analisa dari penolakan terhadap Dwi Fungsi TNI/Polri. Bukan berkubang di rawa-rawa kebencian dan kesumat dendam atas pelanggaran HAM yang dilakukan TNI selama lebih dari 30 tahun di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Akan tetapi, lebih terutama karena pemahaman bahwa yang akan kita bangun adalah sebuah kekuatan sipil yang akan membangun sebuh masyarakat demokratis, dimana peran sosial, politik, ekonomi dan budaya sepenuhnya dikendalikan oleh kaum sipil. Artinya, Supremasi Sipil tidak bisa tidak adalah keniscayaan sejarah yang harus direalisasikan dalam perjuangan kita, demi penciptaan prasyarat minimum bagi tegaknya demorasi.

Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Dwi Fungsi TNI diberlakukan di bumi pertiwi ini. Bahkan  dapat dikatakan bahwa Dwi Fungsi TNI/Polri telah menancap kukuh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Ia menjadi sebuah sistem atau mesin yang secara perlahan dan sistematis mematikan semua muara dan saluran demokrasi rakyat Indonesia. Secara ekstrim dapat disimpulkan bahwa tidak ada dimensi kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak bercampur (baca terintervensi) oleh militer sebagai institusi dan person.

Secara historis militer Indonesia adalah militer profesional yang dididik oleh penjajah Belanda dan Jepang, bukan militer yang muncul dari gerakan kemerdekaan rakyat. Secara otomatis, para pendahulu militer Indonesia adalah orang-orang yang dilatih untuk menghadapi rakyat dan selalu berpihak kepada kekuasaan. Pada awal kemerdekaan memang ada milisi-milisi yang tumbuh dari rakyat dan kemudian mengkonsolidasikan diri membangun organisasi militer yang baku, akan tetapi mereka telah berhasil disingkirkan oleh militer yang berasal dari PETA, HEIHO, dan KNIL. Kita tentu pernah mendengar program restrukturisasi dan rasionalisasi TNI dahulu.

Penguasaan ekonomilah yang membuat militer Indonesia berbeda dengan militer di negara lain dan penguasaan ekonomilah yang membuat militer Indonesia memiliki kepentingan terhadap kekuasaan negara dan mempertahankannya untuk tetap berada di tangan mereka. Selama gerilya melawan kolonial Belanda, militer lebih mandiri dengan sumber-sumber pendanaan yang mereka ciptakan sendiri (penyelundupan, perdagangan candu, dsb). Rentetan sejarah inilah yang membuat militer Indonesia, terutama jendral-jendralnya menjadi mandiri. Bahkan mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan asing selama gelombang nasionalisasi yang dimotori buruh secara spontan.

Kini, bentuk-bentuk penguasaan ekonomi oleh militer dapat kita lihat melalui yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi militer yang memiliki perusahaan-perusahaan yang keuntungannya bahkan tidak kena pajak. Penguasaan ekonomi diperoleh dari kemenangan militer dalam mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda, yang tadinya dikuasai oleh buruh, mengandung dua aspek penting. Pertama, menciptakan ketergantungan politik sipil kepada militer, yang setuju dengan keterlibatan militer dalam menghadapi gerakan radikal. Dengan demikian memberikan peluang bagi Angkatan Bersenjata untuk melakukan serangan politik yang luas. Kedua, melapangkan jalan bagi fraksi kapitalis bersenjata dalam bekerja sama dengan borjuis pribumi yang telah ada, yang lemah secara politik dan tidak bersenjata. Dengan kata lain, lebih mempercepat proses keterlibatan komersial perwira-perwira militer.

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa tindakan pengambilalihan perusahaan-perusahaaan Belanda oleh militer sesungguhnya mewakili kepentingan umum kaum yang berpunya di Indonesia. Bayangkan bila kaum buruh dan tanilah yang menguasai seluruh sektor perekonomian modern Indonesia. Pertentangan akhirnya dapat diselesaikan, dengan kemenangan mereka yang paling dominan dalam kontra-revolusi 1965-1966, walaupun pertentangan di antara kaum penguasa Indonesia untuk selanjutnya berputar di sekitar sumbu itu-itu juga: misalnya Malari atau Petisi 50. Akan tetapi, karena pertentangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh militer. Penghancuran fisik gerakan rakyat hanyalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keunggulan politik oleh karena mereka tidak mampu mengalahkannya di bidang ideologi. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk selalu mengintip setiap kebangkitan gerakan yang berbau kerakyatan atau kiri).

Perlawanan rakyat terhadap kehadiran Dwi Fungsi TNI/Polri yang memuncak di November 1999 dapat menjadi bukti penolakan umum masyarakat terhadap sistem Dwi fungsi ini. Perlawanan ini harus diakui bangkit dari benak terdalam rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun ditindas, dianiaya bahkan dibunuh dengan pembenaran stabilitas keamanan. Rentetan kasus mulai dari Aceh hingga Papua adalah noktah hitam sejarah perlawanan demokrasi melawan Dwi Fungsi TNI/Polri. Kondisi masa transisi dari kejatuhan rejim Soeharto ke rejim Habibie lalu ke Rejim Gus Dur ternyata belum berhasil menuntaskan persoalan Dwi Fungsi TNI/Polri ini. Hal ini adalah hal yang wajar karena Dwi Fungsi TNI/Polri adalah Sistem yang telah berurat berakar selama puluhan tahun di Indonesia.

Di sinilah terlihat bahwa perubahan Indonesia ke arah demokrasi tidak akan pernah terjadi tanpa mengubah posisi militer Indonesia. Apakah Pemilu 7 Juni 1999 telah menghancurkan struktur kekuasaan militer? Apakah SU MPR 1999 dapat melenyapkan dasar dari kepentingan politik militer? Pemilu dan SU MPR tidak melenyapkan penguasaan ekonomi militer, tidak menghancurkan struktur penjajahan militer, masih mengizinkan militer terlibat dalam birokrasi dan parlemen, dan karenanya Pemilu dan SU MPR tidak akan pernah berhasil menghancurkan kekuatan anti-demokrasi di Indonesia karena dalam proses Pemilu itu sendiri TNI amat berkepentingan untuk turut serta di dalamnya. Meskipun sekarang ABRI sudah diminimalisasi ke turut sertaannya dalam pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, namun keturut sertaannya secara informal masih kuat. Ini ditandai dengan keberpihakan birokrasi yang berpijak pada pada struktur oligarkhis sipil militer yang terwujud dalam Bakorstanas, Muspida dan Muspika, dan struktur koordinasi pararel seperti kantor SOSPOL yang masih kuat bertahan, yang mana justru mengikutsertakan TNI di dalam proses Pemilu. Atau dengan kata lain, Bakorstanas, Muspida dan Muspika yang berjajar dengan birokrasi sipil seperti kantor Sospol, ataupun militer dari Pangdam hingga Babinsa, merupakan penghalang bagi terciptanya Pemilu yang Jujur, Adil dan Demokratis.

Pemerintahan yang terbentuk di SU MPR sendiri sebenarnya hanyalah pergantian orang saja, tapi secara sistem pemerintahan tidak ada yang berubah. Rejim hasil pemilu ini tetap saja akan melakukan kompromi dan kerja sama dengan militer. Bahkan rejim baru ini tidak akan lebih baik daripada Golkar, tetap saja secara politik tergantung kepada militer. Akibatnya, penindasan terhadap rakyat yang terjadi semasa Orde Baru akan tetap saja terjadi. Dan elit politik yang akan membentuk pemerintahan baru ini, sebenarnya adalah orang-orang yang juga menikmati fasilitas-fasilitas Orde Baru. Belakangan mereka muncul sebagai oposisi karena kursi mereka dalam parpol maupun ormas yang mereka pimpin diganggu oleh “kejahilan” rejim Orde Baru. Megawati misalnya, baru melawan Rejim ORBA setelah kursinya dikudeta oleh Soerjadi yang dibekingi militer (kasus 27 Juli 1996). Jadi sebenarnya, tidak akan ada satupun perubahan yang mendasar di Indonesia.

Terakhir, dengan pergantian Rejim Gus Dur-Mega kepada Rejim Mega-Haz posisi militer semakin menunjukkan kekuatannya dalam kancah kekuasaan di Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa kejatuhan Gus Dur dan kebangkitan Mega sedikit banyak dipengaruhi oleh keberpihakan militer pada parlemen. Artinya, secara riil politik, militer Indonesia tetap merupakan satu faksi kekuatan yang dominan dan signifikan dengan kecenderungan anti demokrasi yang begitu kuat seperti yang dipaparkan di atas.

Apakah Pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri itu ???

Yang harus kita pahami ketika berbicara Dwifungsi TNI/Polri adalah ia tidak hanya sebatas 10% kursi DPRD dan 38 kursi DPR/MPR untuk militer. Ia adalah perwujudan dari sebuah sistem penghisapan, dominasi, hegemoni, dan represi dari militer terhadap rakyat Indonesia. Dwifungsi TNI/Polri sebenarnya membuat sebuah negara di dalam negara, dengan mendirikan struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Struktur ini membuat militer dapat mengontrol kegiatan politik rakyat. Sebagai contoh, aksi buruh dipastikan akan diintimidasi dengan aparat kodim terdekat. Aksi petani pastilah akan diteror oleh koramil dan babinsa di wilayah tersebut. Begitu juga dengan kaum miskin kota serta elemen-elemen rakyat lainnya.

Bahkan dalam UU Darurat/UU PKB terlihat jelas sebenarnya peranan dari struktur ini. Struktur ini akan menjalankan fungsi-fungsi negara selama keadaan darurat mulai dari fungsi hukum sampai fungsi administrasi masyarakat. Dan dalam kenyataannya sehari-hari, tanpa harus menyatakan keadaan darurat, militer sudah mengatur segala fungsi-fungsi negara. Struktur birokrasi pemerintahan sampai struktur organisasi masyarakat RT/RW sudah disusupi oleh perwira-perwira militer. Mulai dari Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Lurah, Camat, sampai ketua RT/RW bahkan juga direktur-direktur BUMN. Bahkan masuknya militer ke kekuasaan legislatif (DPRD/DPR/MPR) sebenarnya tidak terlepas dari pola mereka masuk ke struktur birokrasi tadi. Untuk mengontrol rakyat Indonesia. Kontrol inilah yang kemudian menghambat proses demokratisasi. Rakyat menjadi hidup didalam satu nuansa represi dan intimidasi.

Oleh karenanya, dimensi pertama dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri adalah pembubaran struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Dimensi ini bertujuan untuk membebaskan rakyat dari satu represi dan intimidasi yang kemudian akan memacu partisipasi dan kesadaran demokratik rakyat. Argumentasi yang diberikan oleh militer bahwa strukturt ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan teritori jelas lemah karena secara riil pembentukkan struktur ini justru untuk menyempurnakan alat-alat kekuasaan mereka. Apa yang harus dilakukan untuk mengamankan teritori negara adalah pembentukan milisi-milisi bela negara yang berbasis pada pengorganisasian perlawanan massa-rakyat. Apabila TNI tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan tetap mempertahankan Dwi Fungsi TNI, maka keniscayaan pendelegitimasian TNI adalah hukum sejarah. Akan tetapi, bila TNI menyerahkan fungsi dan peran sosial politiknya kepada sipil sepenuh-penuhnya, dan berfungsi sebagai alat pertahanan semata, maka pembentukan milisi bela negara adalah jalan yang terbaik

Selain itu, militer juga membuat lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti BIA, BAKIN atau BAIS dsb. Lembaga yang berada di luar jangkauan kekuasaan kehakiman dan peradilan. Lembaga tersebut memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Ia dapat menangkap seseorang tanpa ada kejelasan hukum. Bahkan tindakan-tindakan lembaga tersebut sering kali berbau kriminal seperti penculikan dan pembunuhan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Lembaga ini berfungsi melakukan teror dan penginterogasian terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat. Oleh karenanya, pembubaran lembaga-lembaga ekstrajudisial menjadi dimensi kedua dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri. Hal ini penting untuk mengembalikan prinsip trias politika yang tegas dan penegakkan hukum yang konsisten.

Dimensi Ketiga adalah pembersihan militer dari politik. Harus dipahami bahawa TNI/Polri adalah fungsi keamanan (TNI) dan ketertiban (polisi) sehingga ia tidak perlu untuk masuk dalam percaturan politik. Pentingnya Militer dibersihkan dari lapangan politik adalah untuk tetap menjaga netralitas militer agar tidak kemudian berpihak pada kekuatan politik lain selain kekuatan politik rakyat. Posisi militer yang menjadi tiang penyangga pada masa Rejim Orde Baru yang berlumuran darah tampaknya cukup menjadi contoh tentang pentingnya militer keluar dari gelanggang politik.

Dimensi Keeempat adalah penghentian dan penyitaan aset-aset ekonomi militer. Seperti dijelaskan diatas, penguasaan militer atas aset-aset ekonomi (dalam bahasa kasarnya :militer berbisnis) akhirnya mendorong miter untuk masuk dalam kekuasaan karena penguasaan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Penyitaan aset-aset ekonomi ini kemudian diserahkan pada negara untuk dikelola. Penyitaan dan penghentian praktek bisnis militer ini tentunya harus dengan prasyarat bahwa ada jaminan kesejahteraan minimum bagi para prajurit (yang kemudian menahan keinginan militer untuk berbisnis) dan anggaran militer yang cukup oleh negara.

Dimensi terakhir adalah Penegakan hukum dan HAM bagi para perwira militer pelanggarnya. Seperti diungkapkan dimuka bahwa demokrasi memiliki aturan-aturan prinsipil dalam pembangunannya yang salah satunya adalah penegakkan Hak Asasi Manusia, maka penegakkan hukum merupakan unsur penting bagi pembangunan demokrasi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia memiliki peran yang cukup besar atas penindasan yang diterima oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Pertanggungjawaban secara hukum, politik dan sejarah adalah satu-satunya jalan bagi militer untuk dapat diterima kembali di masyarakat.

Prinsip dari pencabutan Dwi fungsi TNI/Polri adalah menempatkan posisi militer sebagai militer yang profesional dan sekaligus sebagai militer rakyat yang artinya militer yang patuh pada prinsip-prinsip demokarsi kerakyatan.


 

Mumia Abu-Jamal (1998)

Filed under: Loker Tulisan Terbaru — gogo @ 8:30 am

Mumia Abu-Jamal (1998)

Apa Yang Telah Diperbuat Sosialisme Untuk Rakyat Kuba?

“Fundamen dari setiap negara adalah pendidikan bagi kaum mudanya”—Diogenes (412-323 SM)

Kunjungan Paus pada akhir Januari 1998 ke daratan Kuba menyeret pers-pers barat pada lingkaran histeria, dimana secara implisit berita-beritanya umumnya penuh dengan harapan bahwa kunjungan Paus Johannes Paulus II akan menjadi tanda keruntuhan penguasa Kuba.

Di saat orang-orang tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan, harapan bahwa  kerakusan pasar yang penuh konsumerisme material akan menjadi bahan bakar yang mengembalikan Kuba pada kemurahan-kemurahan yang ditawarkan pada masa-masa sebelum revolusi, dimana saat itu pulau ini menjadi lokasi pelacuran di Karibia, dan gudang yang murah, yaitu buruh-buruh bisa dihisap.

Selama 35 tahun, pulau yang relatif kecil ini secara gigih berjuang untuk bergerak pada jalannya sendiri, menentang kekuasaan besar utara, Amerika Serikat. Karena ketakutan akan upaya menentukan nasib sendiri inilah yang menyebabkan Amerika Serikat selama lebih dari seperempat abad terus mencoba mencekik Kuba.

Pada pidato luar biasa untuk menyambut Paus yang dibuat oleh Fidel Castro, Sang Revolusioner berusia 71 tahun ini mengutuk blokade sebagai “pembantai manusia (genocide) perlahan”. Dia berbicara tentang masa mudanya di sekolah Yesuit dimana dia diajarkan kebencian dan penentangan atas kaum non-katholik, seperti orang Hindu, Budha dan Islam. Dia mengingat bagaimana dia masuk kuliah (dimana hanya orang-orang kaya dan berpunya yang boleh masuk) dan bertanya-tanya dengan heran, “dimana kaum kulit hitamnya?”

Gereja pada masa mudanya tidak bisa merubah keadaan memalukan itu, tapi revolusi telah melakukannya. Sekarang, meskipun harus menghadapi penindasan dan blokade yang terus-menerus dari Amerika Serikat, pendidikan adalah gratis bagi semua rakyat Kuba. Bahkan, tingkat melek huruf di Kuba (96%) merupakan yang tertinggi di dunia.

Pelayanan kesehatan, juga gratis di Kuba, atau bagi yang hanya bisa membayar dengan biaya yang sangat murah.

Gereja tidak bisa melakukan ini; revolusilah yang bisa. sesungguhnya, jika “demokrasi” merupakan semacam berkah suci, kita tidak perlu mempertimbangkan Kuba, tapi marilah kita melirik ke Amerika Serikat.

Dengan kebijakan publik yang disetir oleh kepentingan pengusaha-pengusaha besar, yang secara konsisten mengurangi program-program sosial bagi kaum miskin, apakah pendidikan yang lebih tinggi bisa dirasakan oleh mayoritas oleh rakyat Amerika? Juga dengan pelayanan kesehatannya? Di Amerika Serikat, hal-hal tersebut hanya tersedia bagi yang mampu membayar, sangat berbeda dengan Kuba, yang selalu dicaci-maki oleh pers-pers barat karena pelanggaran hak azasi manusianya. HAM semacam apa yang kita pelajari dari hal semacam ini? HAM macam apa yang mereka terapkan untuk pelayanan kesehatan?

Di sini (Amerika Serikat, pent), dollar-lah yang mengatur manusia. Di Kuba, manusia merupakan pusat organisasi sosial dan politik.

Sangat gampang bicara soal permasalahan-permasalahan sosial, tapi adalah suatu hal yang berbeda jika mampu melakukan sesuatu tentang itu.

Kuba, dibawah Castro, walau di blokade yang secara de facto dalam situasi perang, mampu menggunakan sumber dayanya yang sangat minim yang tidak hanya bicara di tingkatan permasalahan-permasalah sosialnya sendiri, tapi juga di tingkat internasional. Pada tahun 1976, Kuba mengirimkan tentaranya ke Angola, dimana di Coito Carnivale, kekuatan ini mengalahkan tentara Afrika Selatan, yang membuka jalan bagi berakhirnya rejim Apartheid dan mengukuhkan ANC sebagai satu kekuatan politik di wilayah tersebut. Castro dengan bangga berseru, “Kami bukan hanya bangsa Amerika Latin; tapi juga bangsa Afro-Amerika”.

Presiden Kuba Fidel Castro Ruz pantas dijuluki sebagai pendeta sekuler yang telah bertindak menurut kekuasaan negaranya untuk menghancurkan penghinaan dan ketimpangan terhadap orang miskin. Bangsa tersebut boleh saja diacak-acak (ragged), tapi belum terkalahkan. Dia tidak hanya bicara, tapi telah mempraktekkan keyakinannya akan revolusi sosialis dan restorasi terhadap hak mendasar manusia yang tidak terbayangkan di ruang besi kemakmuran Barat. Siapa lagi yang telah melakukan ini bagi kaum miskin? (selesai)

* * *

APAKAH KUBA NEGARA DEMOKRATIS?

Revolusi Kuba dimulai dengan perjuangan demokrasi melawan kediktatoran Fulgencio Batista. Revolusi ini juga merupakan suatu perjuangan demokrasi yang dalam cakupan luas untuk memenangkan hak-hak rakyat Kuba atas kedaulatannya dan berhak menentukan masa depannya sendiri.

Pada masa revolusi tumbuh berbagai organisasi massa rakyat yang pada saat sekarang ini berpengaruh pada keseluruhan masyarakat Kuba. Organisasi-organisasi ini meliputi serikat-serikat buruh, Federasi Perempuan Kuba, Perhimpunan Nasional Petani Kecil, dan yang terpenting Komite Pertahanan Revolusi. Keseluruhan organisasi-organisasi ini mempunyai jumlah keanggotaan yang luar biasa yaitu kira-kira 95% dari jumlah pemilih potensial mereka.

Organisasi-organisasi rakyat ini merupakan tulang punggung rakyat Kuba untuk berpartisipasi dalam level tinggi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Tapi Kuba juga didukung sebuah sistem pemilihan demokrasi langsung yang unik yang sangat dibanggakan oleh pemerintah Kuba, yang dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, merupakan negara paling demokratik di dunia.

Sistem di Kuba ini berbasis pada hak pilih umum bagi orang dewasa yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Tidak seorangpun yang dilarang terkecuali narapidana dan orang-orang yang telah meninggalkan Kuba. Jumlah pemilih yang datang pada keseluruhan wilayah selalu berkisar 95% dari keseluruhan yang memenuhi syarat.

Pemilihan langsung diadakan juga untuk dewan Kotapraja, Propinsi dan Dewan Nasional, yang merupakan wujud dari parlemen Kuba.

Kandidat yang ikut pemilihan bukan dipilih oleh komite-mite kecil maupun partai-partai politik. Tidak satupun partai politik, termasuk Partai Komunis Kuba, yang diijinkan untuk mencalonkan atau berkampanye atas calon yang sudah ada. Kandidat-kandidat tersebut dicalonkan oleh perhimpunan-perhinmpunan/dewan arus bawah (grass root) dan oleh komisi pemilihan yang merupakan representasi seluruh organisasi-organisasi massa yang ada.

Pemilu kotapraja merupakan landasan bagi struktur politik Kuba. Mereka merupakan wakil-wakil yang berwibawa di daerahnya dan yang terpilih karena dilatarbelakangi oleh integritasnya, kepandaiannya, kerja keras dan kejujurannya.

Pemilihan untuk dewan propinsi dan nasional (parlemen regional maupun nasional Kuba) menerapkan prosedur yang berbeda. Proses pengusulan untuk menjadi anggota Majelis Nasional melibatkan usulan dari dewan kotapraja.

Sebagai tambahan untuk penerimaan nominasi dari berbagai organisasi dan lembaga-lembaga yang berbeda, Komisi Pencalonan mengadakan proses konsultasi yang mendalam sebelum melakukan pencatatan akhir. Pada pemilu Februari 1993, mereka berkonsultasi dengan 1,5 juta orang dan menetapkan antara 60-70 ribu orang kandidat yang potensial sebelum merampingkannya menjadi 589 orang.

Proses pencalonan dan partisipasi yang besar dari rakyat pada pemilu yang terakhir secara nyata menunjukkan bahwa wakil-wakil yang masuk dalam parlemen Kuba adalah orang yang memperoleh dukungan publik yang massif. (selesai)

APAKAH CASTRO SEORANG DIKTATOR?

Setiap orang yang menjadi wakil di parlemen Kuba, termasuk Fidel Castro, sewaktu-waktu harus siap ditarik kembali (recall) dan secara hukum harus memberi laporan pada massa pemilihnya sekali dalam 6 bulan. Jika Castro seorang diktator, mengapa dia memperoleh dukungan besar dalam pemilihan? Dan mengapa posisinya sebagai presiden negeri tersebut diputuskan oleh parlemen dan anggota-anggota kabinetnya juga dipilih oleh parlemen?

Di bawah ini ada beberapa fakta tentang pemilu 1993 untuk Dewan Nasional:

Pemilu di Kuba merupakan momentum pertunjukan massif perlawanan dan persatuan rakyat Kuba dalam menghadapi blokade Amerika Serikat.

99% dari jumlah pemilih menggunakan haknya.

7% suara rusak.

Dari 589 wakil, 80% dari mereka terpilih untuk pertama kalinya. Mereka rata-rata berusia 43 tahun.

77% mereka adalah pria dan 23% lainnya wanita.

59 orang wakil berasal dari petani atau buruh pertanian.

46 orang buruh manual atau industri.

23 orang merupakan pimpinan-pimpinan serikat buruh.

23 orang intelektual, seniman dan journalis.

29 orang guru dan spesialis, 10 orang pimpinan-pimpinan mahasiswa dan pelajar.

https://gogoleak.wordpress.com

 

API YANG TAK KUNJUNG PADAM

Filed under: Loker Kumpulan Tulisan — gogo @ 8:24 am

API YANG TAK KUNJUNG PADAM

OLEH : MICHAEL LOWY

Tahun berjalan, mode berganti, post-modernisme menggantikan modernisme, kepemimpinan demokratis menggantikan kediktatoran, dan tembok berlin jatuh ke bawah tembok kapital. Tapi tiga puluh tiga tahun kemudian,  pesan Che Guevara tetap menjadi suluh bagi mereka yang percaya bahwa dunia yang lebih baik itu mungkin.

Ada sesuatu dalam hidup dari peninggalan dokter Argentina/gerilyawan/revolusioner Cuba yang masih di bicarakan oleh generasi penerus di tahun 1997. Siapa yang dapat menjelaskan menggunungnya jumlah artikel, buku, film, debat tentang che ? Peringatan 30 tahun kematiannya dilakukan dengan berbagai macam acara, Siapa yang tertarik pada 30 tahun kematian Joseph Stalin ?

Seperti Jose Marti, Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Farabundo Marti, Camilo Tores, Che adalah salah satu pejuang yang tewas disaat pertempuran, saat senjata masih dalam genggaman, dan seorang yang menjadi, selamanya, benih yang di taburkan di tanah Amerika Latin, menjadi malaikat dalam surga harapan dan keinginan, menjadi bara yang menyala dibawah abu ketidakpuasan dan keresahan.

Di dalam setiap kebangkitan gerakan revolusioner di Amerika Latin selama 30 tahun ini, mulai dari Argentina sampai Chili, dari Nicaragua sampai El Savador, dari Guatemala sampai Mexico dan Chiapas, selalu ada jejak dari “Guevarismo”, kadang jelas, kadang tidak. Tidak hanya dalam pandangan kolektif mereka yang berjuang saja, tapi juga dalam perdebatan mereka tentang metode, strategi, dan di setiap bibit-bibit perlawanan.

Bibit-bibit Guevarismo telah di semaikan selama 30 tahun terakhir, di tanah yang dipupuk oleh budaya politik kaum kiri Amerika Latin. Sekarang bibit itu telah menjadi ranting, daun-daun, dan buah. Jejak-jejak Che adalah satu benang merah dari mereka yang ada di Pantagonia sampai Rio Grand, yang menenun mimpi-mimpinya.

Apakah ide-ide Che ketinggalan jaman ? Apakah mungkin mentransformasikan atau merubah  Amerika Latin tanpa Revolusi ? Ini adalah teori dari beberapa teoritikus kiri Amerika Latin ( yang menyebut dirinya ”realis”) berdasarkan pengalaman selama beberapa tahun terakhir, yang dimulai oleh jurnalis dan penulis berbakat, Jorge Castaneda dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Melucuti Utopia (1993)

Hanya beberapa bulan setelah peluncuran bukunya, negeri Castaneda, Mexico, terlihat uprising yang spektakular yang terjadi pada penduduk asli, Chiapas, di bawah sebuah kepemimpinan sebuah organisasi utopis bersenjata, EZLN, yang prinsip-prinsip pengorganisirannya berasal dari tradisi Guevarist. Benar, sangat kontras dengan grup gerilyawan tradisional, Zapatista atau EZLN, mengatakan bahwa kebutuhan obyektif mereka bukan mengambil alih kekuasaan, tapi menyediakan inspirasi dan support untuk suatu organisasi dari Mexican civil society, dengan tujuan utama perubahan besar dalam sistem politik dan sosial negeri.

Namun, tanpa  uprising di Januari 1994, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN)-masih bersenjata dalam empat tahun kemudian-tidak akan menjadi poin referensi dari neo-liberalisme, tidak hanya di Meksiko tapi juga di Amerika Latin dan seluruh penjuru dunia. Zapatismo adalah campuran dari beberapa tradisi subversif, tapi guevarismo adalah bumbu kunci di rebusan  masakan dalam  kebudayaan revolusioner yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam sebuah artikel di Newsweek, Castaneda mulai bertanya apakah benar-benar mungkin untuk menggunakan metode non-revolusioner untuk merebut kekuasaan dan kemakmuran dari tangan elit politik yang berkuasa dan orang-orang kaya, dan merubah sturktur sosial yang sudah mengakar di Amerika Latin. Jika bukti ini sangat susah untuk di temukan di akhir abad ke-21 ini, dia berkata nantinya dunia akan menyadari bahwa, “ Bagaimanpun, Che Guevara memiliki sebuah poin”[2]

Politisi adalah Personal

Che bukan hanya seorang pejuang yang heroik, tapi juga seorang pemikir revolusioner, dengan sebuah proyek politis dan moral dan  sebuah sistem dan nilai yang kerena itu dia perjuangkan dan dia berikan hidupnya. Filosofi yang memberi dia pilihan ideologi dan politik yang koheren, berwarna, bercita rasa, adalah sebuah humanisme revolusioner yang sangat dalam. Untuk Che, Komunis sejati, revolusioner sejati adalah seseorang yang merasa bahwa problem terbesar umat manusia adalah problem dia juga, seseorang yang mampu merasakan kesedihan ketika ada orang lain yang terbunuh, nggak peduli dia berada di belahan dunia yang mana, dan merasakan kegembiraan ketika bendera kebebasan berkibar di manapun.[3]

Internasionalisme-nya Che-sebuah jalan hidup, sebuah kepercayaan sekuler, sebuah kategori imperatif, dan sebuah semangat nasionalitas-adalah sesuatu ekspresi yang hidup dan nyata  dari humanisme marxis revolusioner ini.

Che selalu mengutip perkataan Jose Marti bahwa “setiap manusia seharusnya merasakan sakit diwajahnya ketika ada orang lain yang mukanya di tampar”. Perjuangan untuk martabat ini adalah salah satu prinsip etis yang menimbulkan inspirasi untuk semua tindakannya, mulai dari pertempuran Santa Clara sampai perlawanan terakhir di pegunungan Bolivia. Apa yang disebut Che, “bendera dari martabat manusia” masih menjadi term yang penting dalam kebudayaan Amerika Latin. Itu semua pertamakali berasal bersumber dari Don Quixote, sebuah karya yang dibaca Che di Sierra Maestra, yang di gumanakan sebagai “literatur kelas” yang memberi dia rekruitmen gerilyawan petani, dan sebuah kepahlawanan yang dengan itu dia identifikasikan melalui sebuah surat kepada orang tuanya.

Nilai ini tidak asing bagi marxisme. Marx sendiri menulis bahwa “proleteriat membutuhkan martabat sebagaimana kebutuhannya atas roti”. (“Communism and the Rhine Observer” – September 1847).

Pertimbangan pemikiran strategis-nya sering terbatasi dengan ide gerilya foco (memperluas nucleus). Tapi ide-ide dia dalam revolusi di Amerika Latin sangat mendalam. Di tahun 1967 dia mengatakan bahwa “Tidak ada perubahan yang bisa di buat : baik itu revolusi soaial maupun revolusi yang bersifat karikatif”. Akibatnya, Che membantu seluruh generasi revolusioner untuk membebaskan dirinya dari penjara “Stagisme” yang berasal dari dogmanya Stalinis. (Pesan untuk Konferensi Tricontinental, 1967).

Tentu, kia dapat menemukan dalam tulisannya-apakah dalam pengalaman di Kuba atau di Amerika Latin-dan terlebih dalam episode tragis di Bolivia, sebuah tendensi unutk meredusi revolusi ke perjuangan bersentaja, perjuangan bersenjata ke perjuangan gerilya di pedesaan, perjuangan gerilya itu sendiri yang dibentuk dalam Foco. Tendensi inilah yang mendominasi secara subasequen tradisi guevarist di Amerika Latin.

Tapi kamu juga bisa menemukan bagian-bagian dalam karyanya yang memberikan nuansa pada konsepsi gerilya-sebagai contoh dalam bagaimana pentingnya kerja politik massa, atau dalam kekurangan dari perjuangan bersenjata di negara yang ber-rezim demokratik.Tidak berarti penolakannya terhadap pembunuhan atau terorisme buta.[4]

Peninggalan guevarist, yang ada dalam strategi grup revolusioner Amerika Latin di 60-an sampai 80-an., masih bersama kita, sebagai sebuah perasaan revolusioner dan perlawanan yang membaja dalam rangka unutk mencapai bagian yang penting dari ideology kiri, dari gerakan sosialis seperti Gerakan Buruh Tani di Brazil, unutk menyebut dirinya sendiri sebagai sosialis.

Sosialisme di Ameriak, tulis Jose Carlos Mariategui di 1929, bukannlah sebuah jiplakan, tapi sebuh kreasi yang heroik. Inilah yang dilakukan oleh Che Guevara, yang menolak menjiplak model-model yang “sudah ada” dan mencari jalan baru unutk sosialisme, secara lebih radikal, lebih egaliter, lebih bersifat persaudaraan, lebih humanis yang cocok dengan etika komunis sejati.

Salam Persaudaraan untuk umat manusia

Ide Che tentang sosialisme dan demokrasi masih berkembang sampai akhir hidupnya, tapi dalam pidatonya dan tulisannya, tiap orang bisa melihat dengan jelas ketika ia mengkritisi para pengikut Stalinis. Dalam pidatonya yang terkenal “pidato Algeria” di bulan Februari 1965 ia mengajak negara-negara yang mengaku dirinya sosialis untuk ”menarik diri dalam keterlibatannya dengan negara-negara barat yang eksploitatif”. Ia menambahkan “Sosialisme takkan dapat terwujud jika tak ada tranformasi kesadaran kita yang membimbing pada persaudaraan sesama umat manusia”.

Dalam essay bualan Maret 1965, “Sosialisme dan penduduk Kuba”, Che menganalisa model-model pembangunan struktur sosialisme di Eropa Timur. Dengan persepsi humanis revolusionernya, ia menolak konsepsi yang mengklaim “untuk menaklukan kapitalisme dengan jimat-jimatnya dalam mencapai ilusi pembangunan sosialisme lewat senjata warisan kapitalisme (komoditi-komoditi ekonomi, keuntungan, tingkat peningkatan yang signifikan dan sebagainya), kita akan menemui jalan buntu.

Menurut Che, salah satu bahaya utama dari model yang diimport dari Uni Soviet adalah ketidaksamaan pertumbuhan sosial dan bentuk-bentuk hak istimewa dari para teknokrat dan birokrat, dalam sistem redistribusi ini,”managerlah yang untung, kamu hanya butuh melihat proyek terakhir dari Republik Demokratik Jerman, hal yang penting adalah, manajemen sang direktur, atau penghargaan yang diterimanya dalam mengurus manajemen”.

Pemikiran ekonomi Che, terutama dalam hal transisi sosialisme, sangat menarik dan problematik. Menarik karena sifat egalitarian dan anti-birokrasinya, dan dalam kritiknya tentang pemujaan komoditi-atau pasar-,termasuk pemujaan yang dilakukan negara-negara yang mengaku “sosialis”.

Seorang marxis Belgia dan pemimpin Internasional IV, Ernest Mandel sependapat dengan Che dalam melawan pandangan para pengikut pemikiran ekonomi Stalin (spt Charles Bettelheim) dan orang-orang Kuba yang meniru model ekonomi Soviet tahun 1963-64.

Tapi pemikiran-pemikiran Che juga sangat problematis dalam beberapa hal. Tidak seperti yang mereka katakan maupun sebaliknya. Khususnya diamnya Che tentang  sosial demokrasi. Argumentasi Che tentang perencanaan ekonomi dan penolakan pasar tidaklah salah: sebaliknya akan muncul kekuatan baru untuk melawan neo-liberalisme yang sekarang mendominasi. Tapi pemikirannya tak meninggalkan jawaban terhadap pertanyaan inti yaitu: Siapa yang merencanakan? Siapa yang mengambil keputusan penting dalam semua perencanaan ekonomi? Siapa yang menentukan prioritas dalam produksi dan konsumsi?

Perencanaan, yang dalam hal ini tak terhindarkan, menjadi suatu bentuk otoritarian dan sistem birokrasi yang tak efisien dari sebuah kediktatoran, kecuali disertai dengan plurallisme politik, diskusi terbuka dan kebebasan untuk memilih kebijakan ekonomi mana yang akan dipakai.

Sejarah Uni Soviet membuktikan, dengan kata lain, problem-problem ekonomi pada masa transisi menuju sosialisme tak dapat dipisahkan dan sangat bergantung pada sistem politik

Pengalaman Kuba 20 tahun lalu juga memperlihatkan pada kita tentang konsekwensi negatif kurangnya lembaga-lembaga yang demokratis dan sosialis. Walaupun Kuba juga dapat menghindari totalitarianisme dan perubahan bentuk-bentuk birokrasi seperti yang ada di negara-negara yang mengaku sosialis sejati.

Polemik Che terhadap pemujaan pasar memang benar, tapi argumen-argumennya akan lebih meyakinkan jika dihadapkan pada konteks demokrasi oleh para pekerja dalam hal mekanisme perencanaan. Seperti yang Ernest Mandel tekankan, ada jalan tengah antara kebuntuan pasar di satu sisi dan perencanaan birokrasi ekonomi di sisi lain: manajemen oleh pekerja sendiri, secara sentralis dan demokratis, dan perencanan manajemen oleh himpunan para produsen.

Walaupun Ia tak percaya dengan model dari Soviet dan komitmennya yang anti birokrasi, dalam hal ini, ide-ide Che masih jauh dari kejelasan.

Che mati pada tanggal 8 Oktober 1967: hari yang akan selalu diingat pada milenium tentang penindasan terhadap kemanusiaan. Peluru-peluru membunuh lagi seorang pejuang kemerdekaan, tapi takkan bisa membunuh semangat, harapan dan impiannya. Mereka yang membunuh Che Guevara, Rosa Luxemburg, Emiliano Zapata, dan Leon Trotsky sangat marah dan kecewa setelah melihat bahwa semangat juang para pahlawan itu masih hidup dari generasi ke generasi yang memperjuangkan kemerdekaan.

Setelah runtuhnya tembok Berlin, dan berakhirnya rejim otoriter di Eropa Timur, kemenangan ekspansi para kapitalis global, dan hegemoni dari ideologi neo-liberalis,   dunia sekarang terlihat sangat jauh dari kehidupan dan perjuangan Che. Tapi bagi mereka yang tak percaya pada teori Hegel “akhir sebuah zaman”, atau keabadian ekonomi liberal/kapitalis dan bagi mereka yang selalu melawan ketidakadilan sosial dalam suatu sistem, pesan-pesan dan semangat humanis revolusioner Che masih bisa dijadikan jalan menuju masa depan yang lebih baik.

 

Desentralisasi Juli 20, 2010

Filed under: Loker Sosiologi — gogo @ 1:20 am

PEMBAHARUAN KEMBALI PEMERINTAHAN LOKAL

DAN INISIATIF  ” E – GOVERNMENT ”

Pengantar

Saat ini  paradigma dalam Birokrasi telah bergeser dari ‘ tradisional ‘ yang menekankan pada standarisasi, departemenisasi dan efisiensi biaya menuju paradigma baru ‘ E – Government “ yang menekankan pada pembangunan jaringan koordinasi, Kolaborasi Eksternal dan orientasi pelayanan pelanggan.  Prinsip  paradigma ini adalah orientasi terhadap pelanggan  melalui  “ One Stop Shopping “  ( pelayanan satu atap   ).  Untu itu pemanfaatan tehnologi Internet melalui pembuatan Web Site sangat ditekankan.

Ketika Departemen Pertahanan menemukan Internet tahun 1960 an sebagai jaringan komunikasi untuk tujuan penelitian pertahanan, tak seorangpun meramalkan bagaimana hal itu dapat merubah masyarakat dalam tiga dekade kemudian. Sekarang Internet telah menjadi bagian hidup sehari-hari orang Amerika. Antara tahun 1990- 1998 jumlah pengguna komputer dalam berinternet tumubuh sangat menakjubka, dari kurang 1 juta menjadi kira-kira 30 juta. Antara 1989- 1997, penggunaan pelayanan jaringan Internet di rumah dan tempat kerja secara individu meningkat dari 6 persen menjadi 23 persen. Sampai tahun 2000  pengguna Internet diperkirakan lebih dari 110 juta orang.

Pertumbuhan yang menakjubkan dalam pemanfaatan Internet dan cepatnya perkembangan perdagangan via Internet dalam sektor privat telah mendorong pada sektor publik dalam pelayanan pada warga negara secara elektronik, yang mana ini sering dikenal dengan ”  e – government  ”.  Inisiatif ini diarahkan pada pemberian pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat melalui tehnologi informasi, khususnya melalui internet. Pada awal tahun 1990 an, Pemerintahan Kota mulai menggunakan surat secara elektronik (  e – mail ), dan Web Site untuk mengirimkan informasi dan memberikan pelayanan. Hingga akhir tahun 1990 an pelayan yang didasarkan pada penggunaan Web Site telah menjadi hal yang integral dan penting dari bagian pemerintahan baru ”  e –  Government ” .

Bagaimanapun, Internet tidak sekedar terobosan tehknologi dalam pemberian pelayanan, tetapi telah mendorong perubahan filsafat dan organisasi pemerintahan.

Sebuah Perubahan Paradigma

dalam Pemberian Pelayanan di Era Internet

Tantangan Model Birokrasi Tradisional

Orang biasanya berfikir tentang pemerintahan sebagai hierarkhi birokrasi. Model ini umumnya dikenal sebagai model organisasi Weberian. Pusat perhatian model ini adalah dalam  manajemen internal dimana tekanannya pada departemenisasi, spesialisasi, standarisasi dan rutinitas dari proses produksi. Pegawai melakukan fungsi yang sama dalam  kelompok dan organisasi pada unit  administrasi yang sama dari suatu departemen. Tiap unit bertanggungjawab untuk kepuasan kliennya, menilai permintaan pelayanannya, memberikan pelayanan dan menentukan sasaran-sasaran administrasi  untuk tujuan perencanaan dan  evaluasi. Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan-perencanaan  departemen   satu sama lain dengan keuangan yang layak sebagai pusat kontrol dan koordinasi.

Salah satu kelebihan Birokrasi Weberian adalah bahwa transaksi biaya dari komunikasi dan kordinasi pegawai dapat dikurangi melalui departemenisasi dan rutinitas. Pendekatan ini menganjurkan spesialisasi -profesioanl dan memaksimalkan efisiensi dan skala potensi ekonomi. Lebih jauh melalui aturan, ketertiban, dan hierarkhi pengawasan, model birokrasi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, penipuan, kebohongan dan perilaku yang oportunis dari pegawainya.  Dan menjamin keadilan palayanan pada klien.

Bagaimanapun, model Birokrasi Weberian ini sering dikritik terlalu kaku, prosedural, inefisiensi, dan ketidak mampuan dalam melayani ” klien yang humanistik ”  yang penuh dengan kepekaan dan perasaan.

Gerakan ”  Reinventing government ”    yang dimulai pada akhir tahun 1980 an adalah suatu usaha meorientasikan kembali fokus operasi pemerintahan dari pendekatan melihat kedalam menjadi melihat keluar, yang mana penekannya pada kebutuhan dan tujuan pengguna. Meminjam istilah Osborne dan Gabler, warga negara disebut sebagai  ” pelanggan ” yang menjadi pusat perhatian dalam rancangan pemberian pelayanan dari pemerintah. Model ini juga menekankan pada ” catalyctic government ”  ( pemerintah – perantara ) dan ” community – ownership ”  ( pemerintah – milik rakyat ). Petugas-petugas publik ditantang berfikir  bagaimana memberdayakan warga negara akan kesadaran masalah-masalah yang mereka hadapi. Pendekatan ini mendorong petugas menjadi parner dengan kelompok-kelompok warga dan organisasi- organisasi  non profit untuk mengidentifikasi solusi-solusi dan pemberian pelayanan publik yang efektif.

Bagaimanapun,  masalah  utama ” Reenventing government ” adalah menentukan beban biaya transaksi pada petugas dan warga negara. Pegawai pemerintah harus mengadakan perjanjian dengan warga tentang waktu dan biaya yang diperlukan. Pemberian tekanan waktu pada mereka didalam kegiatan sehari-hari pemerintah, jaringan kerja dengan warga negara dan proaktif meminta masukan publik  kelihatannya hal ini merupakan beban yang tak diinginkan. Warga negara juga mungkin enggan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dari pemerintah. Kehadiran dalam pertemuan, penulisan umpan balik secara formal dan menjadi responden dalam survey tentang pelayanan publik mungkin membutuhkan waktu  dan banyak warga negara tidak menghendaki pengaturan tentang hal tersebut. Menurut Schacher ( 1995 ) yang lebih penting, banyak individu tidak mengerti mengapa jika  mereka ingin mengetahui masalah itu harus  mencari informasi  keluar  misalnya tentang kinerja pemerintah,  jika kita mengimpikan warga negara sebagai ” pemilik ”  masalahnya adalah adanya kesenjangan psikologis dan sumber informasi.

Peran  Internet dalam Reinventing Government

Adalah tantangan bahwa tehnologi informasi akan memainkan peran yang semakin meningkat didalam administrasi publik. Sebelum internet muncul pada akhir tahun 1980 an, pemerintah telah aktif mencari tehnologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasi   dan      komunikasi   internal. Bagaimanapun fokus    ”  e  – government  ”  saat ini yang  utama adalah  internal dan manajemen.

Datangnya internet dan Web  Site Dunia di pasaran adalah titik awal  dalam pemanfaatan tehnologi informasi  yang telah menggeser fokus pemerintahan ke hubungan-hubungan eksternal dengan warga negara. Tehnologi memang memainkan peran penting dalam membantu perkembangan sebuah perubahan. Dari kelompok berita dan  surat komersial.  Tehnologi ini dimulai pada pertengahan tahun 1980 an, ke pembangunan  Web dunia dan pengguna  tehnologi web pada  awal tahun1990 an. Internet secara bertahap telah tumbuh menjadi  sebuah  efektifitas biaya dan  pengguna  terbiasa dengan platform tersebut, bagi aparatur untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga negara dan menyebarkan secara besara-besaran informasi kepada publik.

Munculnya  ” e –  commerce ” dalam sektor privat kemudian mendorong kembali pergeseran fokus  ”  e – goverment ” , dimana tidak hanya menyediakan bagi  perusahaan-perusahaan tetapi juga individu-individu warga negara dalam pertukaran informasi dan membantu efisiensi biaya suatu transaksi bisnis. Fleksibilitas internet merupakan jalan dalam  menyediakan  barang-barang, pelayanan dan munculnya informasi dari warga negara, harapan-harapan pelayanan dari pelanggan  didalam sebuah jarak hubungan,  termasuk interaksi dengan pemerintah. Sekarang,  banyak keinginan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk mengetahui tentang pemerintah melalui Web site setiap saat, tujuh hari dalam seminggu.

Sebagai hasil dari kemajuan tehnologi dan perubahan ekonomi, lebih lanjut pembuat kebijakan telah memberikan dorongan  untuk menggeser fokus kemanfaatan tehnologi informasi untuk kebutuhan menejemen internal ke hubungan eksternal dengan publik. The National Performance Review Report ( Gore  1993 ) menyarankan bahwa ”  e – government ”  harus memungkinkan  warga negara secara luas dan sepanjang waktu untuk mengakses informasi dan pelayanan secara lebih efisien, lebih bertanggung jawab pada pelanggan, dengan cara demikian  adalah fundamental  membuat revisi  didalam hubungan antara pemerinrah federal dengan setiap orang yang dilayani. Hal ini merupakan tanda yang jelas mereflesikan cara baru dalam pemikiran tentang pemberian pelayanan publik.

Pemunculan Kembali  ”  One – Stop  Service Centers  ”

Secara garis besar perubahan filosofi diatas merupakan peremajaan kembali ide ”  pusat pelayanan satu atap ” .  Sebenarnya  ide organisasi  ”  dasar  – klien  ”  bukanlah hal baru.  Pada tahun 1970 an dan 1980 an, petugas-petugas dilibatkan dalam pelayanan sosial telah melakukan eksperimen dengan model organisasi alternatif ini sebagai cara untuk mengintegrasikan pelayanan-pelayanan dan kegiatan- kegiatan pemerintah. Bagaimanapun usaha  seperti ini  sering dihadapkan pada penolakan birokrasi dan hambatan kekurangan sumberdaya. Sebagai hasilnya sistem birokrasi  tetap didasarkan pada  fungsi-fungsi operasi dalam banyak pelayanan-pelayanannya.

Di era Internet, ide  ”  One – stop  shopping ”   telah disertai  dengan alternatif-alternatif pada fungsi-fungsi departemennya. Reschenthaler dan Thompson  ( 1996 ) menyarankan komputer untuk mengurangi  skala ekonomi  didalam hierarkhi organisasi dan menawarkan kebenaran baru untuk pendirian  ” pusat tanggung jawab – pengaturan  ”   yang sama pada pusat pelayanan satu atap.  Dalam sektor privat pelanggan mengharapkan  ” belanja satu atap ”  diartikan sebagai  kemampuan untuk menghasilkan bermacam-macam pelayanan dalam satu waktu, tepat dan keramahan dalam cara melayani pengguna  dari satu sumber  dan faktor lainnya. Hal yang sama pada pelayanan satu atap tas dasar permintaan warganegara untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah.

Pusat pelayanan satu atap adalah payung organisasi yang mengoperasikan keberadaan atas keberadaan fungsi-fungsi departemen dengan maksud memaksimalkan ketepatan dan kepuasan pengguna melalui pengintegrasian pelayanan. Sebagai pintu gerbang khususnya bagi kelompok klien  seperti pengusaha, penduduk, atau wisatawan, pusat kumpulan informasi dimaksudkan  untuk menjawab  permintaan dan pertanyaan pengguna dan membantu melayani mereka Hal itu kemudian dikordinasikan dengan fungsi-fungsi departemen seperti polisi daerah, perencanaan kota dan transportasi dalam memberikan pelayanan publik dan pembuatan perencanaan secara menyeluruh. ( see figure 1 ).

Tidak seperti pada awalnya, reformasi yang didasarkan pada klien dalam pelayanan sosial selama tahun 1980 an, munculnya pusat pelayanan satu atap hari ini, tidak mempersyaratkan perombakan organisasi secara total  dalam konsolidasi dan personil. Dengan bantuan tehnologi informasi, sepeti area jaringan kerja lokal dan proyek manajemen software, manajer-manajer publik dalam pusat pelayanan dengan mudah dapat mengkordinasikan dengan fungsi-fungsi departemen untuk memimpin pusat perencanaan dan menyediakan pelayanan-pelayanan yang terpadu.  Menghindari perombakan organisasi secara total, dapat mengurangi penolakan birokrasi dalam pelaksanaannya.

Munculnya Web Dunia kemudian diikuti  tumbuhnya fasilitas lain, tumbuhnya model  ” one-  stop  service  centers ”   karena Web site pemerintah dapat dengan sendirinya  melayani secara tepat dan platform efektifitas biaya dalam penyediaan pusat pelayanan. Pengusaha, penduduk, wisatawan dan hubungan antar pemerintah dan informasi publik  dengan mudah dapat diakses dan menghubungkan pelayanan dengan kebutuhan spesifik mereka melalui hubungan web yang berbeda didalam web site kota. Mereka juga dapat menghubungi pejabat-pejabat pemerintah secara langsung melalui email  atau  bentuk permintaan langsung  untuk memberikan umpan balik tentang isu-isu yang spesifik.

Sebagai hasilnya, tehnologi informasi dan Internet merubah administrasi publik didalam era digital  ( lihat  tabel  1 ).

Tabel. 1.  Pergeseran Paradigma dalam Pemberian Pelayanan Publik
Paradigma Birokratik Paradigma ” e – Government ”
Orientasi Efisiensi – biaya  dalam produksi Kepuasan pengguna, pengawasan , fleksibilitas
Proses organisasi Rasionalitas – fungsi, departemenisasi, hierarkhi vertikal dalam pengawasan Hierarkhi harizontal, jaringan kerja organisasi, pembagian informasi
Prinsip manajemen Manajemen didasarkan pada aturan dan mandat Fleksibilitas manajemen, tim kerja antar departemen dengan kordinasi  pengawasan
Gaya kepemimpinan Komanda dan pengawasan Fasilitator dan kordinasi, inovasi kewirausahaan
Komunikasi internal Top – down , hierarhis Jaringan kerja multi demensi,  dengan kordinasi pengawasan, komuniasi langsung
Komunikasi eksternal Sentarlisasi, formal dan sarana yang terbatas Formal dan informal, langsung, kecepatan umpan balik, banyak sarana
Model pemberian pelayanan Model dokumentasi, interaksi interpersonal Elektronik – pertukaran, interaksi tidak bersifat tatap muka
Prinsip dalam pemberian pelayanan Standarisasi, tidak memihak, keadilan Pengguna yang terbiasa,  sangat pribadi

Didalam paradigma birokratik manajer-manajer publik mengfukuskan pada efisiensi produktivitas internal, rasionalitas fungsi, departemenisasi, hierarkhi pengawasan  dan nanajemen yang didasarkan pada aturan. Hal ini sangat berbeda dengan  paradigma  ” e – government ”  seperti paradigma tehnologi informasi,  organisasi didasarkan pada dunia bisnis. Manajer publik menggeser dari  penekanan pada aspek produksi, seperti efisiensi biaya ke fokus kepuasaan pengguna  dan fleksibilitas pengawasan didalam pemberian  melayani  serta manajemen jaringan kerja dengan intenal dan eksternal partai. Paradigma baru menekankan inovasi, pembelajaran organisasi dan kewirausahaan sehingga pemerintah dapat melanjutkan pembaharuan sendiri.  Tambahan, pelayanan publik dalam paradigma baru tidak membatasi standar.  Dengan bantuan tehnologi informasi, ” e – government ” dapat terbiasa melayani atas dasar kepentingan dan kebutuhan individu.

Paradigma baru merubah prinsip-prinsip organisasi didalam pemerintahan. Sementara model birokratik menekankan manajemen  top – down dan hierarkhi komunikasi, dalam model baru menekanan tim kerja, jaringan kerja multi  demensi, kounikasi langsung antara partai dan kecepatan umpan balik. Warganegara kebutuhannya tidak dibatasi untuk mengetahui dimana tanggungjawab departemen didalam menghasilkan pelayanan. Struktur fungsi departemen dan proses produksi dalam pelayanan publik dibelakang pelaksanaan ” one – stop service centre ” menjadi tidak diketahui  pengguna. Hal ini bukanlah berarti pusat kepemimpinan  tidak penting dalam ” e – government ”.  Bagaimanapun kepemimpinan dalam paradigma baru mendorong fasilitasi dan kordinasi diantara partai-partai daripada hierarkhi komando dan pengawasan.

Pergeseran Paradigma dicerminkan dalam Web Site Kota

Orientasi pembuatan web site  kota menjadi bukti bahwa pergeseran paradigma sedang terjadi didalam pemerintahan kota. Jika kota mengadopsi paradigma Birokrasi tradisional ,  organisasi web sitenya  cenderung administratif  oriented.  Informasi diorganisasikan terutama menurut struktur administrasi dari pemerintah dan tidak mencerminkan pemikiran yang subtansial dalam proses Birokrasi dan organisasi dalam pemberian pelayanan publik. Pemerintah kota umumnya mengadopsi pendekatan ini ketika mereka mulai membuat internet pertama kali muncul tahun 1990 an.

Kota yang  telah menggeser paradigma dari Birokratik ke ” E- government ”  mendesain Web site nya secara berbeda. Mereka cenderung menggunakan  dua pendekatan, yaitu  pertama, ” Portal Design ”  yang lebih didasarkan pada  ” Information – oriented  ” design,   dan kedua ” User – oriented ” design. Kedua pendekatan tersebut kemudian dijabarkan dalam pemikiran departemen dan perubahan pengorganisasian informasi menurut persepsektif pengguna dan kepentingan.

Pendekatan yang berorientasi pada informasi diterapkan dalam konsep ” one – stop shopping service ”  yang menawarkan  kehebatan sejumlah isi dalam home page, seperti anggaran kota, demografi, kalender aktivitas daerah atraksi wisata, kontak pejabat, press release dan kesempatan kerja. Pendekatan ini menekankan secara langsung dan luas dalam kehadiran informasi dan memberikan pengguna kesempatan  lebih luas dalam mencari  informasi tanpa pemotongan isi oleh pemerintah atau pengguna lain.

Desain portal yang berorientasi pengguna merupakan satu tahap lebih maju, pengkategorian informasi dan pelayanan dalam web menurut perbedaan kebutuhan dari kelompok pengguna. Sebagai comtoh  Web page untuk pengguna ( penduduk ) biasanya isinya tentang kegiatan-kegiatan masyarakat, pembangunan, kesempatan kerja, pajak daerah, ketersediaan pelayanan publik dan kontak dengan pemrintahan kota. Sedangkan Web page bisnis biasanya informasinya tentang struktur ekonomi lokal pekerjaan –pekerjaan yang penting, fasilitas-fasilitas, pajak perdagangan dorongan-dorongan pembangunan dan lisensi. Sementara web page wisatawan mungkin menyediakan informsi tentang sejarah kota, lokasi hiburan wisata, festival-festival daerah serta even-even budaya. Informasi-informasi tersebut biasanya diintegrasikan dalam web lokasi yang sama. Design  ” oreintasi pengguna ” menyajikan ketepatan pengguna dan efisiensi dalam akses kebutuhan informasi dan pelayanan. Bahkan pemikiran informasi dalam web site datang dari departemen yang berbeda atau sumber eksternal  sepeti organisasi masyarakat atau kelompok bisnis. Pengguna kadang tidak menyadari keterbatasan organisasi dalam menyediakan hal itu dalam dunia cyber.

Dari analisis web sitei 55 kota,  yang dilaksanakan pada pertengahan             tahun 2000, menunjukkan  banyak pemerintahn kota telah merubah pemikiran mereka dari paradigma tradisional Birokkratik ke paradigma  ” E – government ”. Dlam waktu yang sama, hanya sedikit kota seperti New Orleans, Columbus dan Miami masih mengadopsi orientasi administrasi dalam web site nya. Beberapa kota seperti Fort Worth, Minnepolis dan St. Louis, mengadopsi orientasi informasi. Bagaimanapun ada perbedaan tingkat pengguna dalam menerapkan fokus. Philedelpia, Setle dan Washinton Dc, lebih condong  menggunakan orientasi pengguna dalam web sitenya, tetapi Chicago, New York, Denver  membuat keseimbangan antara orientasi pengguna dan informasi.

Sebagai tambahan perubahan orientasi dalam rancangan  web, pergeserannya kearah  paradigma ” E – government ”  juga tercermin dalam saluran komunikasi antara pejabat-pejabat dengan warganegara yang ada dalam web sitenya. Hanya sedikit kota yang masih mempersyaratkan pengguna untuk memandu individu ke web page departemen untuk mendapatkan kontak informsi tentang  pelayanan publik yang spesifik. Banyak kota yang telah meninggalkan batasan –batasan departemental secara total dan mengadopsi   pendekatan ” One – stop shopping ”  dalam pemusatan komunikasi.  Bebarapa kota seperti Las vegas, telah mendorong warganya berkomunikasi melaui Web Master. Kota lain seperti, NEW York, Indiana Polis, Oklahoma, menggunakan manajemen terpusat dalam sistem permintaan pelaayan secara langsung.  Dalam Web site menawarkan bayak pilihan untuk pelayanan angsung termasuk untuk mendapatkan formulir permohonan kerja, berhubungan  dengan pemilihan  pejabat . lembaga  pembuat kebijakan dan keluhan-keluhan masyarakat, masalah-masalah lingkungan, perkembangan kejahatan, pengaturan lalu lintas.

Pergeseran Paradigma Tercermin dalam Survay Pendapat dalam Web Master

Pergeseran dari paradigma Birokrasi tradional tercermin pada survay Web Master kota dalam pertengahan tahun 2000 an, antara bulan April sampai bulan Juni 2000 an. Survay meneliti tentang tanggung jawab pejabat pada 55 kota  di Amerika Serikat. Survay menanyakan pada pejabat-pejabat tentang karakteristik dalam proses pengembangan web dan mengapa kotanya tertarik menggunakan pelayanan berdasar web.

Hasilnya menunjukkan banyak pejabat- pejabat kota meninggalkan mental departemental didalam manajemen web nya. Diantara 46 kota yang merespon survay, 31 ( 67 persen ) telah membentuk komite interdepartemental yang terdiri dari aparat dari tehnologi informasi dan Departemen pengguna  untuk menyediakan dana bagi pengembangan web. Kolaborasi antar departemen khususnya dimaknai oleh pejabat manajemen web   didalam kota dengan orientasi web site nya   bersifat     administratif  ( lihat tabel  2 ).  Hasil ini mungkin mengejutkan tetapi dapat dimengerti, karena pejabat-pejabat kota telah membangun web site mengikuti struktur departemen tradisional, mereka memiliki ketergantungan yang tinggi atas input departemen didalam mensuplai keperluan informasi dan titik perhatian departemen. Tanpa kolaborasi antar departemen pekerjaan itu akan sangat sulit.

Tabel. 2. Karakteristik manajemen web kota , Orientasi desain web site
pendekatan   Administratif

( n = 13)

Pendekatan          non         Administratif
Pendekatan informasi

( n = 20 )

Pendekatan pengguna

(  n  = 18 )

Kerjasama antar departemen adalah penting dalam desaian web dan manajmen 4.64

( 0.50 )

4.55

( 0.94 )

4.33

( 1.14 )

Manajemen tehnologi informasi adalah pekerjaan teknik 3.50

( 0.85 )

3.15

( 1.31 )

2.94

( 1.14 )

Pandangan administrator kota terhadap web site sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan pada warganegara 3.92

( 0.76 )

4.20

( 1.06 )

4.22

( 1.17 )

Umpan balik warga adalah pentuing guna membuat desain web site kota 3.64

( 1.15 )

4.10

( 0.72 )

4.11

( 0.68 )

Kolaborasi dengan warga, pengusaha atau organisasi masyarakat adalah sangat essensial untuk mendesain dan memelihara web site kota 3.21

( 0.97 )

3.40

( 1.14 )

3.78

( 1.11 )

Tabel 2 menunjukkan bahwa banyak kota terbuka atas masukan dari luar dan kolaborasi dan sangat sedikti menekankan pada teknokrasi dalam pembangunan web nya. Kecenderungan ini sebagai bukti di kota telah diadopsi desain non administratif. Walaupun ada perbedaan-perbedaan tapi secara statitik tidak bermakna. Kota-kota tersebut sedikit banyak membuka kerjasama dan jaringan kerja dengan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menekankan pentingnya masukan dari warga negaradan kolaborasi dengan organisasi non pemerintah. Pejabat-pejabat didalam kota-kota tersebut lebih berorientasi pengguna dan sangat percaya bahwa web adalah alat untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan  ( warga negara ). Ditambahkan, mereka cenderung menyimpang dari pemikiran-pemikiran tehnokrat tradisional. Mereka juga tidak setuju bahwa manajemen tehnologi informasi adalah sebuah pekerjaan tehnik semata.

Mengapa Kota-Kota Menyetujui Perubahan Paradigma  ?

Pertanyaan yang tak dapat dielakkan adalah, mengapa beberapa kota yang lebih maju menyetujui perubahan paradigma ?. Secara teori perubahan organisasi dan inovasi menyarankan beberapa hipotesa, beberapa studi menemukan bahwa kota-kota yang lebih besar cenderung lebih inovatif, karena mungkin mereka menghadapi keaneka ragaman lingkungan yang selalu menuntut solusi yang inovatif, atau karena mereka mungkin mempunyai organisasi yang lebih bebas untuk mencoba ide-ide baru. Waktu dan pengalaman juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kota-kota tersebut telah mempunyai  garis belajar didalam pembangunan webnya kebutuhan waktu untuk berubah secara bertahap  dari paradigma Birokrasi tradisonal ke paradigma ” E – government ” . Dukungan pejabat-pejabat senior melalui kritikkan-kritikannya dan sebagai pelopor perubahan teknologi didalam organisasi. Dukungannya bagi pelayanan yang didasarkan web mungkin tidak hanya akan mempertinggi kesadaran organisasional dalam memberikan pelayanan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk memfasilitasi perubahan organisasi.

Dalam literatur dunia Digital  diketemukan bahwa latar belakang sosial  ekonomi mempengaruhi jangkauan warga negara  didalam menggunakan internet dan komputer. Keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih menyukai menggunakan kompter dan interne, sementara itu keluarga  miskin tidak begitu menyukai dunia digital . Berdasarkan penemuan ini, maka hipotesa bahwa kota-kota dengan  penduduk yang berpendapatan rendah cenderung kurang menyukai untuk mengadopsi kemajuan  desain web  karena hal itu tidak bermakna bagi permintaan warga negara atas pelayanan dengan dasar web.

Tabel.3.   Karakteristik latar belakang warga kota dan Orientasi Web sitenya
Pendekatan administratif

( n = 14 )

Pendekatan non Administratif
Pendekatan informasi

( n = 24 )

Pendekatan pengguna

( n = 18 )

Tingkat kepadatan    penduduk 583,587

( 246,824 )

1.054,250

( 1,570,774 )

642,304

( 530,399 )

Prosentase penduduk yang berkulit putih 74,9

( 10,9)

82,1

( 12,8 0)

81,0

( 7,8 )

Prosentase penduduk yang berumur lebih dari 65 tahun 11,3

( 2,3 )

10,9

( 1,8 )

11,7

( 1,9 )

Pendapatan perkapita $ 23,629

( 3,757 )

$ 21,855

( 3,444 )

$ 23,105

( 2,556 )

Rata-rata lamanya tinggal di kota yang ada web site nya ( tahun ) 4,5

( 1,7 )

5,4

( 1,1 )

5,9

( 2,7 )

Tabel 3 menunjukkan bahwa tiga kelompok kota yang tidak  berbeda jauh secara siginifikan dalam hal jumlah penduduk, tingkat pendapatan dan kelompok umur penduduk. Bgai kota-kota dengan orientasi administratif dalam web sitenya cenderung lebih tinggi  dari penduduk minoritasnya. Hasilnya mereka lebih konsisten dengan dunia digital. Sedang perbedaan ras akan mempengaruhi  dalam pemanfaatan secara individu pada komputer dan internet. Mereka juga memperhatikan  kemajuan pemerintahan kota  dalam pembangunan web.

Hasil ini juga mendukung hipotesa model pembelajaran, kota dengan perhatian pada administratif pada desain web nya, rata-rata hanya diperhatikan  pejabat    Web site tersebut untuk 4,5 tahun, dibanding untuk 5,4 tahun bagi kota-kota yang menggunakan pendekatan informasional dan hampir 6 tahun bagi kota yang menggunakan pendekatan pengguna.  Bagi  kota yang mempunyai pengalaman lebih dalam pembangunan webnya, akan lebih mengadopsi desain yang lengkap yang mencerminkan paradigma baru ” e – government ”.

Tabel 4. Karakteristik Organisasi Internal dari Kota dan Orientasi desain Web Site
Pendekatan Administratif

( n = 13 )

Pendekatan Non Administratif
Pedndekatan Informasi

( n=20 )

Pendekatan

( n=18 )

Pejabat yang terpilih mendukung penggunaan web dalam pemberian informai dan pelayanan 3.46

( 1.20 )

4.00

( 1,38 0

3,94

( 1.21 )

Staf Departemen non IT telah mendukung penggunaan Web untuk memberikan dan pelayanan publik 3.38

( 0,96 )

4.10

( 0.91 )

3.89

( 0.90)

Kecukupan staff dalam pembangunan web kota 1.62

( 0,87 0

2.65

( 1,27 )

2.06

( 1,11 )

Pembangunan web dan pemeliharaannya mempunyai prioritas dana yang tinggi 2.08

( 0,86 )

3.00

( 1,20  )

2.72

( 1,49)

Untuk 5 th yg akan datang  kota ini akan selalu mendukung pengembangan tehnologi informasi 3.46

( 0,88 )

3.60

( 1,31 )

3.06

( 1,43 )

Kota dibawah  tekanan untuk menggunakan web dlm pemberian informasi dan pelayanan karena munculnya ” e – commerce ” dlm sektor privat 3.54

( 1,27 )

3.95

(1,00 )

4.06

( 1.11 )

Table 4 membandingkan beberapa faktor internal organisasi dari kota. Walaupun kota-kota yang mengadopsi pendekatan non administratif cenderung lebih menerima dukungan untuk pembangunan web dari pejabat-pejabat yang  terpilih daripada kota yang mengunakan pendekatan administratif, perbedaan itu secara statitistik tidak berarti. Dengan  demikian dukungan departemen adalah berhubungan dengan kemajuan pembangunan web. Kota yang mengadopsi dengan fokus admnistratif merasa kurang dukungan dari staf departemen. Ketidak cukupan kolaborasi departemen mungkin menjadi faktor motivasi yangmenjelaskan mengapa kota-kota mengikuti perubahan dari model Birokratik  tradisional ke paradigma ” e – government ”, yang menekankan pada dorongan pelanggan,  kolaborasi dan kordinasi antar  organisasi.

Keterbatasan sumberdaya adalah faktor lain yang mungkin menghambat beberapa kota membuat perubahan yang berarti didalam desain webnya. Hasil survay tersebut menunjukkan bahwa kota-kota yang mengadopsi pendekatan administratif merasakan hambatan-hambatan yang lebih serius dalam staff dan prioritas dana untuk pembangunan web dan pemeliharaannya, dibandingkan dengan kota- kota yang fokusnya pada non administratif dalam web sitenya. Perbedan ini lebih bermakna ketika membandingkan kota-kota yang mengadopsi pendekatan informasi. Ketidak cukupan dana dan staff ini sangatlah berarti khususnya dalam hubungannya dengan pembangunan web dan pemeliharaannya, karena semua kota-kota dalam tiga kelompok tersebut menunjukkan dukungan yang moderatuntuk pembangunan teknologi informasi pada umumnya dalam lima tahun yang lalu.

Survay itu juga diperluas dengan menanyakan tentang munculnya ” e  –  commerce ” didalam sektor privat yang mendorong kota untuk mengembangkan pelayanan yang didasrkan pada web.  Hasilnya menunjukkan bahwa kota-kota dengan desain non administratif lebih mendapatkan tekanan daripada kota dengan pendekatan administratif. Hal ini adalah benar, khususnya bagi kota yang menggunakan pendekatan ” pengguna ”.

Kesimpulan

Paradigma baru ” e – government ” , yang menekankan pembangunan jaringan koordinasi,  kolaborasi eksternal  dan ”   Pelayanan pelanggan satu atap, sangat berlawanan dengan paradigma Birokrasi tradisional yang menekankan standarisasi, departemenisasi, dan pembagian kerja. Berdasarkan analisa isi dari web – site  kota dan survay  dari  pembangunan web pejabat, dalam artikel ini menunjukkan bahwa banyak kota telah memulai bergerak kearah paradigma baru di dalam pelayanan atas dasar Web  dan manajemen tehnologi informasi.

Bagaimanapun, sosial ekonomi dan organisasi tetap menjadi hambatan dalam tarnaformasi. Ketidak cukupan staff, kekurangan dana dan masalah-masalah dalam digital perbedaan keompok  ras adalah faktor-faktor penghambat utama. Pada masa datang usaha-usaha untuk pembaharuan pemerintahan melalui pemanfaatan internet akhirnya bukan merupakan kebutuhan dalam tehnologi semata  tetapi juga dalam  bentuk manajemen   tehnologi informasi. Agaknya manajemen tehnologi informasi memerlukan visi baru dan keputusan dari pemimpin pemerintahan untuk memprioritaskan sumberdaya dalam perubahan tehnologi, pendekatan baru kearah operasi organisasi departemen yang dapat mencapai efektifitas biaya lebih tinggi, dan per perhatian yang lebih besar pada  sosial  ekonomi  dan perbedaan ras dalam masyarakat digital.

Akhirnya beberapa mimpi bahwa tehnologi internet akan mempertinggi demokrasi lokal dengan memperbolehkan warganegara secara langsung memberikan masukan dalam pembuatan keputusan, perluasan cakupan dari pengurangan kebebasan dan pengurangan hambatan-hambatan dalam penyebaran informasi.  Tehnologi baru akan memberikan akses baru warganegara untuk mengungkap kekuasan dalam pemerintahan. Seperti warga negara dapat menjangkau informasi yang lebih,  potensi yang lebih besar untuk mempengaruhi dan penghargaan dalam  pembuatan pilihan- pilihan informasi adalah bagaimana pemerintah menyentuh kehidupan mereka.  Potensi ini memberikan arti baru  bahwa  pemerintah dari  rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Disayangkan, analisa Web site dalam artikel itu menunjukkan banyak pemerintah-pemerintah kota belum mengaktualisasikan potensi  tersebut.  Namun demikian , inisiatif internet   telah mengfokuskan utama pada pelayanan pelanggan. Walaupun banyak aktivitas kota meminta input warga  tentang bagaimana mereka akan mendesain web site kota.  Hanya sedikit kota yang mengikutsertakan warganya dalam dialog  secara langsung  atau berparner dengan organisasi masyarakatuntuk memperkuat partisipasi warga dalam setiap tingkat lingkungan. Beberapa gambaran utama  dari akuntabilitas publik dan pemberdayaan warga, sperti pengukuran kinerja dari pelayanan publik, kelompok diskusi langsung atau aktivitas dari organisasi akar rumput adalah  jarang diketemukan. Banyak web site hanya menekankan bagaimana memindahkan  fokus  pada pelayanan publik. Hal ini merupakan usaha untuk memperbaharui pemerintahan melalui tehnologi informasi. Pejabat-pejabat harus menyadari bahaya dari mengfokuskan terlalu besar pada kepentingan-kepentingan elit ekonomi dan adat. Bahakan persekutuan keluar  dengan kepentingan sosial yang berbeda dan organisasi masyarakat adalah diperlukan pada orientasi inisiatif internet guna pemberdayaan masyarakat.