gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Rekomendasi Dewan Kota Minus PAN dan Demokrat Agustus 17, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 7:24 am

Rekomendasi Dewan Kota Minus PAN dan Demokrat

RB.Minggu, 15 Agustus 2010

Sekretaris Fraksi Demokrat Hendrik Hutagalung menegaskan, Demokrat tidak include dalam rekomendasi yang dikirimkan tersebut. Menurutnya keputusan tersebut diambil secara profesional, bukan karena Demokrat merupakan partai yang diketuai Wakil Walikota H. Edison Simbolon, S. Sos.

“Ini merupakan keputusan fraksi yang tidak menolak penyelenggaraan CPNS 2010. Kita sudah melakukan pembahasan terkait persoalan ini. Meskipun posisi Sawaludin sebagai Ketua DPRD, namun sebagai anggota fraksi dia harus ikut. Keputusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Wawali,” terang Hendrik.

Dikatakan Hendrik, dalam penyampaian pandang fraksi beberapa waktu lalu, pihaknya tidak pernah mengatakan penolakan. Namun pihaknya meminta Pemda untuk mendahulukan honorer. Dimana dalam prosesnya dapat dilakukan sambil berjalan

“Kita tidak akan menolak rekruitmen CPNS selama itu masih mengikuti aturan, cuma kita minta perhatikan honorer. Silakan kalau memang teman-teman yang lain menilai kita sebagai pengkhianat ataupun apa terkait sikap kita. Yang pasti Demokrat mendukung pemerintahan selama berada di jalur yang benar,” imbuh Hendrik.

Senada pernyataan Ketua Fraksi PAN Ahmad Badawi Saluy, SE,MM. Bahwa pihaknya tidak termasuk dalam surat yang dilayangkan ke Men PAN tersebut. Lantaran pembahasan CPNS yang dilakukan di internal dewan tidak sesuai dengan mekanisme. Dalam undangan yang disebarkan ke anggota tidak dilakukan penjelasan akan membahas soal CPNS.

“Kami professional saja undangannya kan jelas internal tentang raperda APBD tahun 2009, tidak ada pembahasan CPNS apalagi penyusunan rekomendasi. Makanya kami tidak mau dimasukan dalam rekomendasi tersebut. Pun dalam pandangan fraksi kita tidak pernah membahas CPNS,” tegas Badawi.

Di lain pihak, srikandi Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), dr Anarulita Muchtar, S.Akp mengatakan secara pribadi dirinya pun tidak mau ikut-ikutan dengan keputusan lembaga tersebut. Selain dirinya sendiri tak datang saat paripurna internal, dirinya melihat persoalan CPNS adalah permasalahan yang memerlukan pembicaraan khusus.

Menurut Ana, saat ini mau tidak mau CPNS harus tetap dilaksanakan, namun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apalagi, harus diakui untuk Kota Bengkulu CPNS merupakan sektor yang handal untuk mengurangi angka pengangguran yang setiap tahun selalu meningkat.

“Harus diakui, kita masih kurang dokter saat ini. Seperti di pustu masih banyak yang minus dokter. Pun guru-guru, idealnya saat ini Pemda Kota sudah saatnya melakukan penambahan SMP dan SMA ditiap kecamatan, sehingga kasus penambahan kelas tidak akan terjadi. Siswa yang keluar dari tiap SD dapat terakomodir dengan baik. Selain itu tidak dibutuhkan cost yang terlalu besar bagi siswa jika sekolahnya sudah ada di kecamatan sendiri. Makanya kita masih tetap butuh guru lagi, bukan malah menghilangkan CPNS,” tegas politisi PNBK tersebut.

Kirim Rekomendasi

Sementara itu kemarin DPRD Kota memenuhi janjinya menyerahkan surat rekomendasi pembatalan seleksi formasi CPNS Kota Bengkulu tahun 2010. Dalam surat bersifat penting bernomo : 170/535/B.XV/2010 dengan perihal rekomendasi penundaan penerimaan CPNS tahun 2010 tersebut berisi 5 klausul pertimbangan pembatalan yakni minimnya kemampuan keuangan daerah, tidak ada jaminan dari Pemda

Kota Bengkulu pelaksanaan CPNS bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak ada pemerataan tenaga PNS di Pemda Kota, masih banyaknya tenaga honorer yang belum masuk dalam data base dan memperioritaskan honorer jadi PNS serta tidak ada penambahan anggaran APBN untuk menambah CPNS. Surat tersebut dilayangkan ke Men PAN dan RB, dan ditembuskan ke BKN regional Palembang, Menteri Keuangan dan Walikota Bengkulu.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Patriana Sosialinda mengatakan pengiriman surat rekomendasi pembatalan secara kelembagaan itu dilakukan sebagai bentuk kekuatan sikap dewan, untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan Kota Bengkulu yang memiliki legitimasi yang dapat dijadikan pegangan dewan pada masa yang akan datang.

Sehingga sekalipun pihak eksekutif telah memberikan surat pemberitahuan pembatalan seleksi formasi CPNS Kota Bengkulu tahun 2010 ke DPRD Kota Bengkulu bernomor 800/772/BKD yang ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara, hal itu tidak merubah keputusan DPRD Kota Bengkulu untuk tetap melayangkan surat rekomendasi secara tertulis.

“Kita akan tetap konsisten tidak akan menyetujui penerimaan formasi CPNS tahun 2010 karena kondisi keuangan daerah yang minim dan mengalami defisit anggaran cukup besar, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bila penerimaan CPNS akan dilakukan Pemda Kota di awal tahun 2011,” tegas Linda.

Terkait dengan indikasi surat tersebut tidak ditanda tangani Ketua DPRD Kota, Sawaludin Simbolon, Wakil Ketua II, DPRD Kota, Irman Sawiran tidak terlalu mempermasalahan hal tersebut. “Kalau memang Sawaludin tidak mau tanda tangan ya silakan, yang penting dua unsur pimpinan sudah tanda tangan. Dan surat kami layangkan,” pungkas Irman Sawiran.

 

Lagi, Demo Warga Teluk Sepang Juli 13, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 4:42 am

RB, Rabu, 9 Agustus 2006
Perjuangan warga Teluk Sepang agar terbebas dari ancaman abrasi pantai akibat penggalian pasir, terus berlanjut, kemarin, warga yang tergabung dalam aliansi 371 {Gabungan LSM Walhi dan Mahasiswa} menggelar aksi simpatik di tugu kapal simpang lima, Kantor Walikota dan DPRD Kota, DPRD Propinsi dan Pemprop Bengkulu.
Aksi ini tujuannya meminta dukungan dari masyarakat, pejabat dan Wakil Rakyat agar Walikota Bengkulu H.A. Chalik Effendi, SE segera mencabut SK No 371 tentang perizinan pengambilan pasir hasil sedimentasi di tanjung ketaping Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.
Aksi ini menggunakan 2 unit mobil dan sejumlah motor dimulai dari Unib depan pukul 11.00 WIB. Seterusnya mengusung spanduk hijau bertuliskan “Selamatkan 1.800 Jiwa Masyarakat Teluk Sepang Dari Penambangan Pasir Yang Merusak Lingkungan”, pendemo tiba di tugu simpang lima. Sekitar 20-an anggota aliansi yang di komandoi Gogo menggelar orasi.
Kami mohon dukungan masyarakat agar Walikota mencabut SK No 371 tahun 2005. warga Teluk Sepang kini merasa terancam, kata orator melalui pengeras suara ditangannya. Beberapa anggota aliansi menyebarkan selebaran kepada pengguna jalan. Inti dari selebaran tersebut meminta agar Walikota mencabut SK No 371. ini amanat dari warga,” kata Gogo.
Warga sendiri sudah menyamapaikan somasi ke Prasiden dan Mendagri agar merekomendasikan ke Walikota Bengkulu mencabut SK No 371 tersebut. “somasi ke Presiden dan Mendagri sudah dikirim 17 Juli lalu,” demikian kata Gogo.
Menariknya setelah 10 menit berorasi di tugu simpang lima. Aliansi 371 melanjutkan aksi ke halaman Pemkot kota. Mereka bermaksud menemui Walikota Bengkulu H.A Chalik Effendi, SE namun Walikota tak berada di tempat, pejabat kota tak satupun yang menemui pendemo. Massa akhirnya ngluruk ke DPRD kota.
Sekkot Bengkulu Drs. H Arifin Daud, SH yang diwawancarai terpisah mengatakan, penutupan lokasi tambang pasir di Teluk Sepang sedang dibahas di Pemkot Bengkulu dengan Beppedalda Propinsi Bengkulu.
Minta dukungan Pemprop.
Dari Pemkot, 20 aktivis peduli lingkungan ini mendatangi Kantor Gubernur terhadap penutupan tambang pasir di Teluk Sepang. Rombongan diterima Kakan Satpol PP Propinsi, Helmi Iskandar dan Kasubbid Kesbang Linmas Propinsi, Redo Azhari.

 

Tambang Pasir Teluk Sepang Pasti Ditutup

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 4:38 am

Bengkulu Ekspres, Rabo, 9 Agustus 2006

Aliansi 371 Demo Ke Pemkot, DPRD Kota dan Pemprop
Ratu Samban, BE-Tuntutan warga teluk sepang dan pencinta lingkungan agar tambang pasir yang ada diteluk sepang ditutup, terkabul. Meskipun dalam aksi demo yang dilakukan massa aliansi 371 terdiri dari masyarakat teluk sepang, palasostik, mahupala, kelopak, pafe, FKMB, Kanopi, Gemini, Karti, KPA SMAN 4 dan Walhi Bengkulu, mereka tidak bertemu dengan pejabat Pemkot, namun penutupan tambang pasir teluk sepang ini akan segera dilakukan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kota Bengkulu Drs. H. Arifin Daud, SH usai rapat Panggar ketika dikonfirmasi BE, kemarin. Tuntutan warga teluk sepang tersebut telah ditindak lanjuti. Secara intern antara pemda kota dan Bapedalda Propinsi telah melakukan rapat membahas masalah ini, katanya.
Menurut sekkot, pemda kota sendiri pada bulan april lalu telah melakukan rapat merencanakan penutupan tambang pasir ini. Hal ini segaja tidak serta merta direalisasikan untuk memberikan waktu pada warga yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh pasir ditambang pasir tersebut untuk mencari pekerjaan baru. Sebab dengan ditutupnya tambang pasir ini otomatis buruh sekop kehilangan mata pencahariannya.
Kita tak mau ada gejolak dengan adanya penutupan tambang pasir. Warga kita yang bekerja sebagai buruh pasir harus diberi kesempatan untuk mengubah pekerjaannya, katanya.
Sementara sebelumnya, sekitar pukul 10.00 WIB, massa aliansi 371 yang berjumlah 10 orang melakukan aksi di tugu kapal simpang lima. Mereka mengajukan tuntutan yang berbunyi”stop penambangan pasir di pantai teluk sepang dan cabut SK Walikota No 371 tahun 2005 tentang izin pengambilan dan penjualan pasir di tanjung ketaping kelurahan teluk sepangkecamatan kampung melayu kota bengkulu.
Menurut para demonstran ini keberadaan tambang pasir ini sangat membahayakan warga setempat. Dengan tingkat abrasi yang tinggi akibat kegiatan penambangan pasir, rumah-rumah warga terancam terserang air laut karena jarak rumah dengan bibir pantai sangat dekat.
Selamatkan 1800 jiwa warga teluk sepang dari penambangan pasir yang merusak lingkungan. Demikian tulisan di spanduk berwarna hijau yang mereka bawa.
Setelah cukup puas berorasi di tugu kapal simpang lima, massa kemudian menuju kantor pemda kota bengkulu. Karena tidak ada pejabat pemkot yang dapat mereka temui, tak lama kemudian para demonstran ini bergerak menuju kantor DPRD Kota.
Di gedung dewan ini mereka kembali berorasi. “bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, kami menuntut realisasi hasil kesepakatan saat rapat tanggal 3 agustus lalu bahwa tambang pasir teluk sepang ditutup. Kami beri deadline hingga tanggal 10 agustus mendatang. Bila tak juga ditutup, kami kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi. Dan mungkin bisa brutal,” ujar Koordinator aksi yang juga selaku manajer devisi tambang Walhi Bengkulu, Gogo saat berdemo kemarin.
Para demonstran ini hanya ditemui oleh seorang anggota dewan kota, Irman Sawira. Menurutnya, tuntutan warga telah ditindak lanjuti.
Minta dukungan Gubernur
Usai aksi DPRD Kota, massa kemudian melanjutkan aksinya menuju Pemprop. Mereka meminta dukungan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin ST terkait penutupan penambangan pasir di pantai Teluk Sepang dan pencabutan SK Walikota No 371 tahun 2005.

 

SK Dicabut, Demo 1000 Warga Batal

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 4:33 am

Rakyat Bengkulu. Selasa, 15 Agustus 2006

Perjuangan warga Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, kota Bengkulu agar lokasi tambang pasir di kelurahan setempat ditutup, membuahkan hasil. Walikota Bengkulu H.A Chalik Effendi SE secara resmi mencabut SK No 371 tentang izin penambangan pasir di Teluk Sepang. Perihal pencabutan itu disampaikan Walikota pada warga Teluk Sepang melalui surat resmi, kemarin (14/8).
“Alhamdulillah, tuntutan masyarakat Teluk Sepang telah dipenuhi Walikota. Walikota telah menandatangani surat No 199 tahun 2006 tentang penabutan Keputusan Walikota No 371 tahun 2005 tentang izin pengambilan pasir hasil sedimentasi di Tanjung Ketaping Kelurahan Teluk Sepang. Surat tanpa tanggal yang ditandatangani Walikota H.A Chalik Effendi, SE diantar ke Walhi Bengkulu Pukul 17.00 WIB tadi (kemarin,Red),”kata Supin, pengurus Walhi Bengkulu.
Dikatakan Supin, surat itu juga dikirim ke warga melalui Lurah atau RT setempat. Dengan keluarnya surat tersebut maka Walhi besok (hari ini, Red) akan datang ke Teluk Sepang untuk mensosialisasikan surat itu kepada warga. Ini juga berarti, rencana demo 1000 warga Teluk Sepang ke Pemkot, hari ini batal. “kata akan mengadakan pertemuan dengan warga Teluk Sepang besok (hari ini, Red). Kita tidak jadi ke Pemkot. Kita sosialisasikan pencabutan SK No 371 ini,” kata Supin di redaksi RB pukul 17.30 WIB kemarin.
Sebelumnya, Walikota menegaskan SK No. 371 ini akan dicabut jika memang mengakibatkan abrasi pantai di kelurahan setempat. Hal ini tentu, Walikota ingin agar rakatnya di Teluk Sepang aman. Disamping itu, warga Teluk Sepang dapat hidup tenang tanpa ancaman abrasi.

 

Jika Mengganggu, Teluk Sepang Kita Tutup

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 4:29 am

Bengkulen Pos, Jumat, 11 Agustus 2006
Walikota Soal Galian C
Penambangan pasir di Tajung Ketaping, Teluk Sepang, belakangan ini menuai protes dari warga setempat. Karena, selain mengganggu kenyamanan warga, juga mengancam kelastaraian pantai dikawasan itu. Menanggapi protes warga tersebut, Walikota Bengkulu, Chalik Effendi, bersedia menutupnya.
“Kalau memang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan warga, penambangan pasir oleh koperasi karyawan PT. Pelindo II, Suaka Bahari dan mitra kerjanya CV Dua Putrid dan PD Bahari Jaya itu, akan segera kita tutup,” kata Chalik Effendi, disela-sela membuka acara festival sahraval anam dan tari adat di taman budaya, kamis {10/8} kemarin.
Hanya saja, Chalik Effendi, tidak berani memastikan kapan kepastian penutupan tambang pasir tersebut. Dia hanya mengharapkan warga setempat untuk bersabar. Pokoknya dalam waktu dekat ini akan kita tutup, tetapi yang menjadi masalah ini siap orang yang dibalik itu.”ujarnya.
Ketika disinggung soal ancaman warga, yang mengultimatum sampai tanggal 10 Agustus, jika tidak ditutup warga akan mengerahkan massa?. Walikota hanya kembali meminta warga untuk bersabar, dengan alasan bahwa persoalan ini masih dikaji dan apakah benar benar ditutup atau dipindahkan ke lokasi lain.
Sebagaimana pernah ditulis Koran ini, edisi 04 agustus lalu, sedikitnya 10 orang warga Teluk Sepang dengan didampingi oleh pengurus Walhi Bengkulu, kamis {3/8} mendatangi DPRD kota Bengkulu. Mereka menuntut SK Walikota No. 371 tahun 2005 tentang izin pengambilan dan penjualan pasir hasil sedimentasi di Tanjung Ketaping, segera dicabut.
Tuntutan warga ini, karena akibat dari penambangan pasir tersebut, terjadi ilustrasi air laut kelahan pertanian, pencemaran air sumur, abrasi pantai serta hilanggnya biota laut yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

 

Tidak Pernah Sosialisasi, Kinerja KPU Dipertanyakan Juli 8, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 6:18 am

Ketua DPRD DPRD Benteng, Feri Ramli kepada RB mengatakan, ia menyayangkan sikap anggota KPU yang selalu mengeluhkan keterbatasan dana. Padahal, dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) 2010, SKPD KPU menyebutkan belanja sosialisasi hingga Rp 80 juta. ‘’Untuk apa disediakan anggaran itu, kalau peruntukkannya tidak terarah,’’ kritik Feri.

Ditegaskannya, DPRD perlu mengetahui kejelasan penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak menimbulkan polemik. Selain itu kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tidak dapat digabungkan dengan kegiatan sosialisasi.

‘’KPU tidak bisa membuat multi program. Dana Bimtek dan sosialisasi harus ada pemisahan. Kalau nanti peruntukan dana tersebut tidak sesuai, maka KPU akan kami panggil untuk memberi penjelasan. Nanti habis pemilukada laporan anggaran RKA harus diserahkan kepada kami,’’ ucap Feri.

Terpisah, Divisi Sosialisasi KPU Benteng, Dodi Herwansyah, S.Pd membantah anggapan yang dilontarkan anggota DPRD tersebut. Menurutnya, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan Rabu (23/6) lalu. ‘’Sosialisasi sudah digelar yang diikuti ratusan undangan terdiri, KPPS, PPS dan PPK,’’ sanggah Dodi.

Terkait penggunaan anggaran RKA tahun 2010, lanjut Dodi, sudah dilaksanakan secara maksimal tanpa adanya penyimpangan. Peruntukkan anggaran tersebut diarahkan untuk belanja sosialisasi media cetak dan elektronik.

‘’Sudah kami lakukan penerangan sosialisasi melalui media cetak koran dan televisi lokal yang ada di Bengkulu. Sebagai mitra, kami siap dipanggil DPRD. Kami juga butuh koreksi kinerja kami,’’ tegas Dodi. (Rakyat Bengkulu.,..Sabtu, 03 Juli 2010 23:44:52)

 

Rejang Lebong Bergolak

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 6:15 am

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebanyak dua pleton pasukan dari Dalmas dan Brimob berjaga-jaga di halaman DPRD RL. Kapolres RL, AKBP. Umar Sahid bersama Dandim 0409/RL, Letkol. Inf Bedali Harefa dan dan Danyon 144/JY, Letkol M.Andi pun turun langsung memantau keadaan.

Kronologis demo? Awalnya massa berkumpul di Sekretariat kediaman HJ di Jalan Gajah Mada. Setelah itu massa berbondong-bondong menuju halaman gedung DPRD. Pengamanan dilakukan ketat dan berlapis.

Sesampai di halaman gedung DPRD, Koordinator massa pun secara bergantian berorasi di atas mobil yang telah disiapkan. Berbagai kertas karton yang berisikan tulisan-tulisan pun tampak dibawa massa.

Sambil berorasi, beberapa kali massa yang meminta agar tahapan Pilkada ditunda, meminta agar anggota dewan turun menemui mereka. Akhirnya dengan dikawal ketat petugas kepolisian, belasan perwakilan massa dipersilakan bertemu anggota dewan di lantai dua gedung DPRD. Tampak hadir Ketua KPU RL Halid Saifullah, SH, Ketua Panwaslu RL, Almaini, S.Kep, M.Kes serta utusan pihak kepolisian. Pertemuan dipimpin pimpinan dewan, Suhardie, DS,SH.

Tak berapa lama kemudian, Kapolda Bengkulu, Kombes Pol Burhanudin pun menyempatkan diri berkunjung ke gedung dewan, sekaligus memantau langsung jalannya unjukrasa. Setelah sempat berbincang-bincang dengan Kapolres, Dandim dan Danyon akhirnya Kapolda kembali pulang.

Massa – Aparat Saling Dorong

Sementara itu, meski sempat berjalan alot, namun pertemuan antara dewan dan perwakilan demonstran tetap membahas tuntutan massa. Lamanya keputusan yang tak kunjung keluar dari pertemuan itu, membuat massa semakin memanas. Hingga akhirnya sekitar pukul 16.00 WIB, massa pun mulai merangsek maju ke barisan petugas Dalmas yang sudah siap siaga. Di saat terjadi dorong-dorongan, sempat ada beberapa benda yang melayang, yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Saat aksi dorong-dorongan terjadi, petugas lantas mengamankan seorang warga dari tengah kerumunan, dan membawanya ke dalam gedung dewan. Namun untuk mencegah amuk massa, tak berapa lama kemudian oknum yang diamankan akhirnya dilepaskan. Sebelumnya, petugas sempat mengamankan seorang pria yang diduga penyusup, hingga sore kemarin pria tersebut masih diamankan di Mapolres.

Saat hari menjelang sore, kondisi semakin memanas. Sekitar pukul 16.05 WIB massa yang tak sabar semakin terpancing karena anggota dewan yang tak kunjung menemui mereka. Akhirnya tak berapa lama kemudian, anggota dewan H.Buyar, S.Ag, MM langsung berorasi di atas mobil. Kepada massa Buyar pun mengatakan, bahwa apa yang dituntut oleh massa sudah disetujui dewan.

“Semua yang kalian tuntut sudah kita setujui. Kita tidak akan merekomendasikan ke Mendagri dan juga ke Gubernur, Cabup yang menang, sebelum putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) turun. Dan juga kita setujui agar tahapan Pilkada ditunda, sampai adanya keputusan hukum dari MK,” ujar Buyar disambut tepuk tangan massa.

Ditambahkan anggota dewan lainnya, Yurizal, MBE bahwa dewan telah merekomendasikan pelanggaran Pilkada untuk diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Tahapan Pilkada tetap dilanjutkan, serta merekomendasikan penundaan pelantikan sampai ada keputusan di MK. Rekomendasi ini akan di tembuskan ke Mendagri dan Gubernur,” ujar Yurizal.

Kurang puas, Ketua Panwaslu, Almaini, S.Kep, M.Kep pun ikut berbicara di depan massa. Ditegaskan Almaini, pihaknya akan menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu. “Termasuk laporan VCD yang terindikasi ada dugaan money politics yang saat in sudah ada di penyidik,” ujar Almaini.

Tak berapa lama kemudian, Cabup Ahmad Hijazi, SH, M.Si pun tiba di lokasi. Massa yang melihat itu tampak bertepuk tangan. Tak berapa lama kemudian, Hijazi berorasi untuk menenangkan massanya. Hijazi pun mengajak agar seluruh penndukungnya untuk kembali ke Gajah Mada. “Saudara-saudaraku semua apa yang kita tuntut sudah dipenuhi anggota dewan, sekarang kalau kalian sayang sama aku mari kita ke Gajah Mada kita santai-santai dulu,” ajak Hijazi. Tak berapa lama kemudian, massa perlahan-lahan bubar. (Rakyat Bengkulu..Kamis, 08 Juli 2010 05:25:30)

 

DPRD Khawatir Pilgub Diulang Juli 7, 2010

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 11:41 am

Mungkin bisa saja MK menolak menjawab pertanyaan atau tidak merespon kita terkait jadwal Pemilukada, karena kita tidak punya hak untuk memaksa. Namun demikian jika berdasarkan hasil konsultasi secara lisan bersama Sekjend MK, jadwal Pemilukada di Provinsi Bengkulu diminta untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kesimpulan yang bisa diambil sementara, artinya KPUD diminta berpegang pada PP dan undang-undang,” jelas politisi PAN ini.

Jika MK tidak bersedia memberikan surat tanggapan atas jadwal Pemilukada, menurut Helmi DPRD akan tetap berpegang pada keputusan awal yakni tidak akan mengikuti jadwal Pemilukada yang ditetapkan KPUD saat ini. Karena dewan masih berpegang pada PP No 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Serta UU No 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Kenapa DPRD ngotot tak mengakui tahapan Pemilukada? “Kami tidak ingin kejadian Pilkada BS yang diperintahkan diulang oleh MK, terulang lagi pada Pilgub nanti. Kasihan, anggaran yang sudah dihabiskan mencapai Rp 60 miliar. Makanya dewan ingin Pemilukada Gubernur ini tetap berjalan pada rambu-rambu hukum,” begitu argument Helmi.

Menurut Helmi, DPRD menemui MK adalah upaya untuk mendapatkan kepastian hukum jadwal Pemilukada. “Jika MK tidak berkenan memberikan surat ke DPRD, maka kami tetap akan berpegang dengan aturan awal yakni PP No 6 tahun 2005 dan UU No 12 tahun 2008. Karena DPRD tidak mau terlibat dalam pelanggaran hukum jadwal Pemilukada,” imbuh Helmi.

Sementara itu Staf ahli hukum DPRD Provinsi, Prof. Dr. Juanda, SH, MH menjelaskan surat MK akan tetap ditunggu. Karena surat MK memang merupakan upaya DPRD untuk mencari kejelasan jadwal Pemilukada Bengkulu. Hanya saja DPRD tidak memiliki hak untuk memberikan deadline untuk MK, maka sampai kapanpun surat MK akan ditunggu.

“Surat MK inikan merupakan kesepakatan bersama saat memutuskan paripurna jadwal Pemilukada 15 Juni lalu. Sekarang kesepakatan itu sudah dijalankan, tinggal menunggu hasilnya. Kalapun MK menolak memberikan surat tanggapan artinya DPRD berpegang saja pada perundang-undangan yang berlaku. Memang lebih baiknya surat MK itu ada, inikan untuk menghindari polemik Pemilukada dikemudian hari nanti. Lebih baik mencegahnya dari sekarang,” kata Juanda.

Di sisi lain, sebagian anggota dewan pesimis, MK benar-benar akan mengirim surat tertulis. Sebab, tradisi di MK, lembaga tersebut baru akan merespon apabila ada laporan atau gugatan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi, Diana Komena, SH, MH.

“Saat Komisi I ke MK jawaban mereka yakni, MK tidak akan menanggapi apapun di luar sidang. Karena MK bukanlah lembaga pengaduan. Nah, bukan tidak mungkinkan jawaban MK akan tetap sama,” ujar Diana.

KPU Jalan Terus

Sementara itu meskipun disomasi oleh tim Rosihan Arsyad – Rudy Irawan, serta tahapan Pemilukada tidak diakui oleh DPRD Provinsi, tetapi KPUD Provinsi tetap jalan terus.

Dikatakan anggota KPU Provinsi, Okti Fitriani, S.Pd, saat ini pihaknya tetap menjalankan jadwal tahapan Pemilukada. Karena dasar pegangan mereka adalah surat KPU Pusat tanggal 5 Mei 2010 tentang persetujuan atas jadwal Pemilukada Provinsi Bengkulu. “Kalau DPRD dan tim Rosihan-Rudy tidak mau mengikuti jadwal Pemilukada, ya silahkan saja. Kami (KPUD Provinsi-red) akan tetap melaksakan jadwal tersebut. Karena Pemilukada sudah diambang pintu, lagipula KPU memiliki hak atas Pemilukada,” demikian Okti.

Imron – Rosian Gebrak Seluma

Di lokasi terpisah, pasangan cagub-cawagub Imron Rosyadi-Rosian YT kemarin berkampanye di lapangan Masmambang Kecamatan Talo. Dalam kampanye itu, Imron berbicara di atas panggung terbuka paling lama 15 menit. Selebihnya, juru kampanye (jurkam) yang melakukan orasi politik.

Di hadapan ribuan massa Imron memperkenalkan diri dan istrinya Bunda Jenita serta cawagubnya Rosian YT dan istrinya. Imron menyampaikan orasi politiknya berupa program kerjanya untuk membangun Provinsi Bengkulu.

Kampanye Imron – Rosian juga dimeriahkan kehadiran artis KDI dan artis local. Meski Seluma diguyur hujan, tampak tidak mempengaruhi massa pendukung Iman yang datang dari berbagai pelosok desa.

Kampanye sendiri berlangsung hanya sekitar satu jam pukul 14.00-15.00 WIB. Di lokasi kampanye, masih terlihat anak-anak. Sebagian ikut orang tuanya dan sebagian lagi datang sendiri ingin menyaksikan hiburan rakyat yang ditampilkan duet Imron-Rosian.

Anggota Panwaslu Seluma Divisi Penindakan Pelanggaran Rosdi Efendi, SP yang mengaku langsung memantau jalannya kampanye mengakui melihat ada anak-anak yang memakai kaos Iman. Namun, sampai sekarang, belum ada laporan dari Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Talo.

‘’Untuk urusan di lapangan langsung, diserahkan ke Panwascam langsung. Kecuali memang dugaan pelanggaran tersebut sudah kasat mata. Kita akan tagih dengan Panwascam,’’ ujarnya.

Terpisah Ketua Panwascam Talo Murni ZA mengatakan hal serupa. Sejauh ini mereka tidak ada menemukan dugaan pelanggaran saat kampanye Iman di lapangan Masmambang, kemarin. Murni ZA bersama anggotanya mengaku dari awal sampai berakhir, memantau jalannya kampanye.

Mandan Dialog Terbatas di Kepahiang

Sementara itu, jadwal kampanye pasangan Sudirman Ail-Dani Hamdani di Kabupaten Kepahiang, kemarin dimanfaatkan dengan menggelar dialog terbatas. Pasangan dengan jargon politik Mandan itu, sengaja tidak mengambil rapat terbuka untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita tidak mengambil opsi rapat terbuka, hal ini dilakukan agar Cagub dan Cawagub kita lebih mengetahui apa yang diinginkan masyarakat khususnya di Kepahiang ini, ujar tim pemenangan Mandan Iip Arifin.

Selama di Kepahiang, duet Mandan membagi kampanye menjadi empat titik. Di pagi hari, Dani Hamdani sendiri memimpin dialog terbatas bersama warga di Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan. Sementara Sudirman Ail, melakukan aksi simpatik di Pasar Kepahiang. Baru siang harinya, kedua pasangan bergabung memimpin jalannya dialog terbatas bersama warga di kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang. Titik terakhir, dilakukan keduanya di Desa Kutorejo Kecamatan Kabawetan.

Dari dialog terbatas yang dilakukan ini, banyak masukan dan keluhan masyarakat khususnya persoalan infrastruktur bagi warga desa yang minim. Termasuk persoalan perekrutan CPNS, yang dari tahun ke tahun selalu bernuansa menggunakan uang mengemuka dalam dialog terbatas Mandan. Kita berusaha untuk memenuhi segala yang menjadi keluhan dari tahun ke tahun, masyarakat Bengkulu khususnya warga Kepahiang. Dengan dukungan semua pihak, mari kita ciptakan Bengkulu untuk menjadi lebih baik bersama Mandan, tambah Dani Hamdani.

Sama seperti aksi Mandan sebelumnya, di setiap kampanye nya selalu menyertakan tokoh kartun Upin dan Ipin yang sedang booming di kalangan anak-anak dan orang dewasa saat ini.

Rosihan – Rudy Masih Silaturahmi

Pasangan Rosihan Arsyad – Rudy Irawan kemarin memanfaatkan jadwal kampanye di Kabupaten Kaur dengan melakukan silaturahmi di tiga titik yakni Kecamatan Luas, Muara Sahung dan Kaur Selatan. Dukungan masyarakat Kaur terhadap pasangan ini cukup kuat.

Ketua Tim Pemenangan Lintas Partai Ersan Mulup menegaskan pasangan Rosihan – Rudy selain melakukan silaturahmi serta meminta dukungan juga pamitan ikut Pemilukada. Dalam kesempatan silaturahmi itu, Rosihan – Rudy dan tim juga menyampaikan visi dan misinya untuk membangun Provinsi Bengkulu lima tahun ke depannya.

Program yang diusung pasangan ini antara lain memberantas korupsi, serta menciptakan lapangan pekerjaan, lalu menarik investor ke Provinsi Bengkulu dalam hal mengelola SDA yang ada. Disisi lain untuk pembangunan infrastruktur, jika dipercaya rakyat pasangan ini berjanji hanya membutuhkan waktu setahun jalan-jalan tidak berlubang alias mulus untuk seluruh jalan Negara di Bengkulu.

Rosihan – Rudy juga akan membangun jalan tembus dari Kabupaten Kaur ke Sumatera Selatan. ‘’Kami selaku tim pemenangan sudah bersyukur ribuan masyarakat Kaur sudah menyatukan tekat dengan hadir dalam sirahturami bertatap muka langsung dengan calon Gubernur/wakil Gubernur yang didukung oleh 10 parpol besar. Sambutan masyarakat juga sangat antusias,’’ ujar Ersan kepada RB kemarin.

Ditambahkan, pasangan Rosihan-Rudy juga memprogramkan anggaran dana desa (ADD) masing-masing desa sebesar Rp 1 M dari dana APBD Provinsi. Dana itu nantinya untuk membangun desa seperti jalan atau kegiatan lainnya.

‘’Jadi massa yang datang dalam silaturahmi di Kecamatan Luas itu mencapai 1500 orang, serta di Kecamatan Muara Sahung itu lebih banyak mencapai 3500 orang. Disisi lain di Kecamatan Kaur Selatan juga mencapai 4000 massa . Itu datang dari kecamatan Nasal dan Maje serta Kecamatan Kaur Tengah,Kinal,’’ pungkas Ersan.

Agusrin Bawa Rhoma ke Lebong

Di sisi lain, pasangan Agusrin – Junaidi akan memanfaatkan masa kampanye di Kabupaten Lebong dengan membawa Rhoma Irama sekitar pukul 13.00 WIB. Kampanye pasangan ini dipusatkan di Lapangan Hatta, Kecamatan Lebong Utara. Sebenarnya, jadwal kampanye Agusrin – Junaidi di Lebong dimulai kemarin, tapi tidak ada aktifitas kampanye. Pasangan ini hanya focus kampanye rapat akbar hari ini.

Pantauan RB kemarin, sejumlah persiapan sudah dilakukan di Lapangan Hatta. Pembangunan  tenda dan panggung juga sudah dipersiapkan oleh pihak panitia. Begitu juga dengan sosialisasi oleh tim kampanye pasangan incumbent ini ke seluruh pelosok Lebong. Begitu juga dengan pihak aparat kepolisian, Polres Lebong.

Kapolres Lebong AKBP. Harries Budiharto, S.Ik, M.Si melalui Kabag OPS. Kompol A. K. Jauhar menyampaikan, sejak pagi pihaknya akan melakukan sterilisasi di Lapangan Hatta dengan menutup 2 akses jalan menuju lapangan Hatta. Sedangkan pukul 10.00 WIB, pihak Polres akan menutup beberapa akses jalan lagi menuju Pasar Muara Aman.

Diantaranya di dekat Terminal Muara Aman 2 titik untuk menutup akses jalan dari arah Tes/Curup dan Lebong Atas/Arga Makmur. Lalu di Pasar Muara Aman ada 2 titik akses jalan dari arah Kampung Jawa dan Desa Lokasari serta Kecamatan Pinang Belapis. Sedangkan 1 lagi yang ditutup adalah akses jalan Dari arah Kecamatan Uram Jaya, yakni di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen.

Sementara itu, Cawagub Ustad Junaidi tadi malam menyempatkan diri mengisi ceramah di masjid AL-Hijjaz di Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning. Kedatangan Ustad Junaidi ini cukup menarik perhatian dan antusias warga setempat. Terbukti, ratusan masyarakat dari desa setempat memadati masjid tersebut.

Bahkan, selain majelis taklim desa setempat, juga dihadiri jemaah masjid desa tetangga Desa Talang kerinci. Termasuk ratusan masyarakat dari beberapa desa terdekat lainnya. Diantaranya warga Desa Karang Dapoh, Pungguk Bedaro dan Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning. Semua warga yang datang ingin mendengarkan ceramah dan bertemu langsung dengan sutad Junaidi yang menjadi pasangan calon gubernur Agusrin Najamuddin.

Sudoto-Ibrahim di Benteng

Sedangkan pasangan Sudoto – Ibrahim Saragih kemarin tetap melakukan kampanye dengan pola door to door di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Pasangan ini secara continue menemui ratusan warga yang ada di Benteng guna menarik simpati dan menyampaikan program serta visi dan misi.

Pantauan RB, kampanye yang digelar Sudoto-Ibarahim dimulai pukul 09.00 Wib. Sebanyak sembilan titik utama didatangi kedua kandidat ini yakni kecamatan Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Bang Haji, Karang Tinggi, Talang Empat, Pagar Jati, Taba Penanjung, Merigi Kelindang dan Merigi Sakti .

‘’Kita tidak melakukan kampanye terbuka dengan mengumpulkan massa di satu titik. Kampanye yang kita lakukan bersifat menarik simpatik massa secara langsung,’’ terang Sudoto melalui tim kemenangannya Didik Prawoko.

Menurut Didik cara tersebut dipandang paling efektif karena Cagub/Cawagub bisa mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat.

‘’Kita bisa menyampaikan dan meminta aspirasi yang diinginkan masyarakat. Dan masyarakatpun tidak segan berkenalan dengan Cagub/Cawagub,’’ terang Didik Prawoko. (Rakyat Bengkulu…Rabu, 23 Juni 2010 17:14:13)

 

DPRD Prov Bakal PTUN-kan KPU

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 11:39 am

Langkah DPRD mem-PTUN-kan KPU Provinsi berdasarkan masukan dari Mahkamah Agung (MA) saat DPRD Provinsi Bengkulu kunker ke Jakarta pada 28 Mei 2010 lalu. Adapun anggota dewan yang mendatangi MA yakni Koordinator Wakil Ketua II H. Ahmad Zarkasi, SP, Ketua Komisi I Edhi Ismawan, R, SP, MM, Anggota Komisi I Junaidi Albab Setiawan, SH, MCL. Ketika itu, anggota dewan bertemu dengan Ketua Muda bidang Tata Usaha Negara Prof. Paulus Efendy, SH, LLM

Dikatakan Junaidi Albab Setiawan, masalah jadwal Pemilukada bukan hanya sekedar perdebatan saja. Keputusan KPU Provinsi menetapkan jadwal harus diluruskan. Atas dasar itulah, hasil dari pertemuan DPRD Provinsi dengan MA menyimpulkan SK KPU No 2 tahun 2009 tentang jadwal Pilkada bisa di PTUNkan.

Upaya mem-PTUN-kan KPU Provinsi ini tidak main-main. Sebab, Komisi I sudah mendapat restu dari Ketua DPRD Provinsi, Kurnia Utama, M.Si. “Perdebatan terkait jadwal Pemilukada oleh KPUD tidak akan ada hentinya. Sekarang ini ingin membuktikan mana yang benar dan sesuai aturan. Karena DPRD Provinsi ini memiliki kewajiban pengawasan dalam Pemilukada. Jadi untuk meluruskan jadwal Pemilukada agar tidak berpotensi menjadi permasalahan dikemudian hari, jalur hukumlah yang tepat untuk menyelesaikannya, karena ini menyangkut pelanggaran perundang-undangan,” ujar Junaidi albab usai melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi H. Kurnia Utama, S.Sos, M.Si kemarin (31/5).

Kapan gugatan diajukan ke PUTN? Saat ini kata Junaidi pihaknya tengah melakukan penyusunan dan persiapan, termasuk menginventarisi UU dan aturan yang dilanggar oleh KPU Provinsi dalam membuat SK No 2 tahun 2009 tentang jadwal Pemilukada. Paling lambat gugatan akan diajukan pada 11 Juni 2010.

“Kami (DPRD Provinsi-red) secara internal akan menyusun dulu persiapan untuk ke PTUN. Baik UU dan aturan yang dilanggar, karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita buktikan saja nanti pas sidang praperadilan di PTUN nanti. Karena ini untuk menyelematkan Pemilukada. Soal ada perbedaan pendapat antara KPUD dengan dewan itu hal yang biasa,” ujar politisi PKPI ini.

Adapun materi gugatan yang akan diajukan ke PTUN oleh DPRD Provinsi. Diantaranya Jadwal Pemilukada oleh KPUD Provinsi dinilai prematur. Karena keputusan KPU No 62 tahun 2008 pasal 1, 2, 3 menegaskan bahwa peraturan KPU adalah keputusan KPU Pusat, sedangkan peraturan KPU Pusat mengikuti perundang-undangan dan PP No 6 tahun 2005 pasal 2 dan 3 tentang tata cara pemilihan, pengesahan pengangkatan kepala daerah termasuk perundang-undangan.

Selain itu, SK KPU No 2 tahun 2009, tentang jadwal Pemilukada dinilai menabrak peraturannya sendiri yang lebih tinggi yakni Peraturan KPU No 62 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang pedoman pembuatan jadwal Pilkada. Serta menabrak UU no 22 tahun 2007 pasal 235 tentang penyelenggara pemilihan umum.

“Tentu saja kita puunya kewajiban untuk mengingatkan karena peraturan tersebut itu mengikat dan wajib ditatati. Karena peraturan yang bersifat mengatur (regeling) dan tertulis yg dibentuk oleh lembaga / pejabat yang berwenang yakni KPU dan mengikat publik, tidaklah boleh bertentangan dangan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya. Kita tidak perlu berdebat berkepanjangan soal ini, yudicial review yakni PTUN akan menyelesaikannya,” demikian Junaidi.

Kampanye Ikut Terganjal

Perbedaan pendapat terkait jadwal Pemilukada antara DPRD Provinsi dengan KPUD Provinsi, ini akan berdampak pada tahap awal kampanye 16 Juni pasangan calon Pilgub. Pasalnya untuk pembukaan kampanye, penyampaian visi dan misi pasangan calon secara perdana harus dilakukan melalui paripurna DPRD Provinsi. Jika DPRD masih memboikot tahapan Pilkada, bagaimana mungkin DPRD menggelar rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian visi dan misi kelima pasangan calon.

Terkait hal ini Junaidi Albab mengatakan kalau jadwal tidak sesuai dengan aturan, artinya dengan jadwal yang ditetapkan KPUD tidak sesuai aturan, maka tidak akan diikuti oleh DPRD Provinsi.

“Dewan bukan memboikot, tapi hanya menegakkan aturan. Kalau KPUD tetap keras dengan jadwal yang mereka pegang silahkan saja, tapi bagaimana mau kampanye nanti, apakah akan tanpa dewan. Karena pembukaan kampanye penyampaian visi dan misi lebih dulu harus melalui Paripurna. Apa mungkin tanpa DPRD Provinsi, ya, kalau KPUD tetap ngotot silahkan saja lakukan jadwal sesuai dengan SK mereka,” tegas Junaidi.

KPU Prov Tak Gentar

Apa tanggapan KPU? Ketika dikonfirmasi, Divisi Sosilisasi KPU Provinsi Okti Fitriani menyatakan pihaknya tidak takut dengan ancaman DPRD yang akan mem- PTUN-kan Keputusan KPU Provinsi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tahapan Pemulikada. Pasalnya berdasarkan peraturan yang berlaku setelah 3 hari KPU Provinsi menetapkan jadwal Pemilukada maka sebenarnya tidak dapat di PTUN kan.

“Namun silakan saja kalau mau mem-PTUN-kan, karena itu merupakan hak dari warga negara. Namun DPRD harus ingat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU yang berhak menyelenggarakan Pemilukada. Apabila alasan mereka karena hanya PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilukada maka sesungguhya itu tidak belaku karena UU Nomor 22 Tahun 2007 lebih tinggi,” terang Okti.

Selain itu Okti juga mengungkapkan bahwa ancaman dan tekanan yang selama ini merupakan ancaman dan tekanan dari individu yang berada dalam intitusi DPRD. Okti berpendapat ancaman mem PTUN kan juga merupakan langkah yang ditempuh oleh individu dan bukan merupakan keputusan dari kelembagaan DPRD Provinsi.

“ Komisi II DPR RI saja merestui langkah dan jadwal Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Termasuk Panwaslu juga tidak pernah mempersalahkannya,” sentil Okti.

Ketua Panwaslu Provinsi Bengkulu, Drs, Sakroni, M.Pd ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa DPRD tidak bisa mem PTUN kan penyelengagraan Pilkada. Karena tidak ada ketentuan untuk mem PTUN kan penyelenggaraan Pemilukada termasuk juga penetapan jadwal Pemilukada.

“Oleh sebab itu, sebaiknya jalan yang ditempuh oleh DPRD Provinsi yakni mengundang KPU Provinsi serta mengajak menyelesaikan permasalahan ini. Karena sesungguhnya pelomik yang terjadi selama ini karena selama ini terjadi miskomunikasi antara dua lembaga tersebut,” tegas Sakroni. (Rakyat Bengkulu…Rabu, 02 Juni 2010 23:13:10)

 

Rosihan Tetap Maju, Tapi Belum Mau Berkampanye

Filed under: Loker Keliping Koran — gogo @ 11:36 am

Ditegaskan Rosihan Arsyad, ia tetap maju, hanya saja untuk saat ini belum mau melakukan kampanye sebelum adanya kepastian hukum penyelenggaraan Pemilukada. Pihaknya memang mempertanyakan kejelasan payung hukum terkait penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.‘’Namun bukan berarti mundur dari Pemilukada dan tak ada kata mundur untuk kemajuan Bengkulu. Karena mundur dari perjuangan sangatlah mustahil,’’ tegas mantan Gubernur Sumatera Selatan ini.

Ditambahkan Rosihan, perlu diketahui jika saat ini penyelenggaraan Pemilukada masih menjadi polemik antara KPU Provinsi dan DPRD Provinsi. Itu terkait dasar hukum penyelenggaraan tahapan Pemilukada Provinsi yang kini tengah berlangsung.

“Pemilukada ini bicara masa depan Bengkulu, jadi harus ada kejelasan hukum, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi bukan berarti dengan mempertanyakan aturan hukum berarti kami mundur. Kami ini hanya ingin taat aturan agar semua berjalan sesuai aturan yang benar,” Jelas Rosihan.

Dilain sisi, kejadian ini membawa hikmah tersendiri bagi pasangan Rosihan- Rudy. Pendukungnya justru semakin solid. ”Alhamdulliah adanya peristiwa ini malah membuat pendukung kami semakin solid. Konsolidasi di tingkat pendukung semakin terbangun. Mereka tidak terima dengan adanya upaya-upaya yang bisa melemahkan. Untuk itu mereka tambah semangat dan kompak,’’ Tandas Rosihan.

Selain itu dirinya mengimbau kepada masyarakat dan pendukung untuk tetap merapatkan barisan, agar halangan dan upaya-upaya yang melemahkan bisa lalui dalam memenangkan pertarungan.

Tak jauh beda dengan pernyataan Ketua Tim Advokasi Rosihan – Rudy, Ir Filusi Ardiansyah, pihaknya hanya menginginkan kepastian hukum. Saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara DPRD Provinsi dengan Mahkamah Konstitusi yang diperkirakan akan diketahui besok (21/6).

Surat KPU pusat tanggal 5 Mei yang dijadikan KPU Provinsi sebagai payung hukum, menurut Ardiansyah keliru. Pasalnya surat KPU tidak termasuk dalam hierarki peraturan per Undang-Undangan. Dasar hukum Pemilukada yang benar seharusnya tetap mengacu pada Undang – Undang No 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang 12 Tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah,” ucap Ardiansyah.

Sementara itu, Divisi Sosilisasi KPU Provinsi, Okti Fitrinai, S.Pd menegaskan akan tetap menyelenggarakan tahapan Pemilukada hingga selesai. Karena KPU Provinsi telah menetapkan tahapan Pemilukada.

“Tanggal 3 Juli tetap melangsungkan pemungutan suara. Tidak ada perubahan. Kalaupun ada pasangan yang mau mengundurkan diri maka harus menyiapkan uang sebesar Rp 20 miliar sebagai sanksi. Akan lebih baik calon bertarung dulu baru memecahkan papan catur,” ucap Okti

KPU Gandeng Prof UGM

Dibagian lain, Okti Fitiriani mengatakan, dari banyaknya masukan serta rapat internal KPU Provinsi, persiapan penyelenggaraan debat kandidat Pemilukada pada 29 Juni, sudah semakin mengerucut. KPU Provinsi telah menetapkan beberapa persiapan penting dalam debat kandidat. Salah satunya menyiapakan 2 panelis, yakni Guru Besar Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah UGM Prof Sutikno dan Rektor Unib Prof. Ir Zainal Muktamar, Ph.D. “Kalau untuk dari UGM, kami telah menghubunginya dan dirinya menyatakan bersedia. Namun pak Zainal belum kami tanyakan tesediaannya,” ucap Okti.

Selain itu, persiapan penting lainnya, tempat penyelengaraan dan media elektronik yang akan bekerja sama dalam menyiarkan . Untuk tempat, lanjut Okti KPU Provinsi telah menetapkan Gedung STQ sebagai tempat berlangsungnya penyelenggaraan debat kandidat. Penetapan itu dilihat dengan mempertimbangkan akan banyaknya massa pendukung calon yang akan hadir.

“Memang sebelumnya KPU Provinsi berencana menyelenggarakan debat kandidat di Hotel Horizon, namun karena telah dipesan terlebih dahulu oleh pihak lain. Untuk itu alternatif lain yakni gedung STQ,” papar Okti.

Sedangkan untuk media elektronik KPU Provinsi telah menetapkan 3 media yang bekerjasama dalam menyiarkan proses penyelenggaraan debat kandidat secara langsung (live) dari pukul 19.00 – 21.00 WIB. Yakni RBTV, MetroTV, serta Radio Republik Indonesia (RRI). “Sedangkan TVRI belum diputuskan, apakah akan bergabung atau tidak. Karena masih dalam tahap pembahasan,” jelas Okti.

Disisi lain Okti mengatakan, untuk tamu, selain mengundang tim pemenangan pasangan calon dan unsur Muspida KPU Provinsi akan mengundang unsur-unsur masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, mahasiswa, dan lain-lain.

“KPU Provinsi mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menyaksikan melalaui televisi. Selain itu kami berharap agar masyarakat dapat menilai semua pasangan agar menentukan pilihan berdasarkan visi dan misi dan indikator lainnya,” ucap Okti.(Rakyat Bengkulu..Senin, 21 Juni 2010 01:18:05)

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.