gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Juni 25, 2012

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 5:03 am

Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017

 

Profil Faisal Basri-Biem Benyamin

 

Faisal Basri
Faisal Basri Batubara atau yang lebih dikenal dengan nama Faisal Basri lahir di Bandung, Jawa Barat, 6 November 1959, umur 52 tahun. Ia adalah seorang ekonom dan politikus, sejak mahasiswa Faisal aktif di berbagai organisasi. Masuk FEUI tahun 1978 tatkala kampus sedang bergejolak melawan NKK-BKK.
Gejolak politik membawanya kian larut dalam berbagai gerakan. Ia tercatat sebagai pendiri Majelis Amanat Rakyat (MARA) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di Partai ini ia menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama dan pasca Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu Ketua.
Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, ia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional.
Sebagai dosen pada FEUI, ia mengasuh matakuliah Ekonomi Politik sejak matakuliah ini diperkenalkan di FEUI pada akhir 1980-an. Ia juga mengajar matakuliah Perekonomian Indonesia, Analisis Lingkungan Bisnis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Kelembagaan.
Pada tahun 2000, Faisal menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI. Pada April 2006 ia diangkat sebagai Ketua Tim Ek sternal Monitoring Inpres No.3 Tahun 2006 oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI.
Sebelumnya, 2000-2006, ia berkiprah sebagai komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sempat juga bergabung dengan Kadin Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua LP3E pada tahun 2009.
Ia memulai karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI pada tahun 1981 dengan pangkat terendah hingga menjadi Kepala pada kurun waktu 1993-95. Selama bergelut sebagai peneliti inilah Faisal kerap terlibat dalam kajian daerah. Dalam urusan daerah ini pula, Faisal pernah menjadi salah seorang anggota dewan pakar APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).
Setelah menamatkan program strata I dengan gelar Sarjana Ekonomi dari FEUI (1985), Faisal melanjutkan studi strata-2 dan memperoleh gelar MA (Master of Atrs) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1988.
Faisal menjanjikan transportasi publik yang nyaman sekaligus mengurai kemacetan, tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH), meningkatkan efektivitas anggaran dan revitalisasi birokrasi serta menyebar pertumbuhan ke sekitar Jakarta.
Biem Benyamin
Lelaki kelahiran 13 Maret 1964 ini, memang dikenal sebagai budayawan yang mewarisi nilai-nilai budaya mendiang ayahnya. Benyamin Sueb, adalah tauladan yang menjadi sumber referensi Biem Benjamin dalam merawat dan memajukan budaya Betawi, ditengah gencarnya budaya asing yang terus-menerus menggerus budaya lokal.
Sebagai wakil rakyat di DPD, Biem berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta telah mengebiri hak konstitusional rakyat, dimana otonomi daerah hanya diletakkan di tingka provinsi, sehingga rakyat kehilangan hak pilih dan memilih sebagai Walikota/wakil walikota sebagaimana yang berlaku di provinsi lain.
Tahun 2005, Biem melakukan perjuangan juducial review agar calon perseorangan diberikan kesempatan melaju dalam pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ini ia maju mendampingi Faisal Basri sebagai calon wakil gubernur melalui jalur independen agar budaya Betawi dapat ‘berdaya bareng-bareng’, sekaligus dapat diproteksi melalui kebijakan.

Profil Alex Noerdin-Nono Sampono

 

Alex Noerdin
Alex Noerdin (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 9 September 1950; umur 61 tahun) adalah Gubernur Sumatera Selatan sejak 7 November 2008. Sebelumnya ia menjabat Bupati Musi Banyuasin selama 2 periode berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012). Pada tanggal 14 Juni 2008, dalam periode kedua masa jabatannya, ia mengundurkan diri terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumatera Sumatera Selatan dalam Pilkada Sumatera Selatan periode 2008-2013.
Berdasarkan riwayat pendidikannya, pria peraih dua gelar sarjana (S1) yakni masing-masing dari Universitas Triksakti (1980) dan Universitas Atmajaya (1981) ini, tergolong sebagai sosok yang sukses dalam mengenyam pendidikan. Bahkan memiliki motivasi belajar yang tinggi meski harus menimba ilmu hingga ke luar negeri.
Alex Noerdin dikenal masyarakat luas sebagai pemimpin yang memiliki kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Kesuksesan yang diraih meliputi bidang pendidikan, organisasi, dan kepemerintahan. Kesuksesan ini tercermin dari rekam jejak kehidupannya selama ini.
Di bidang organisasi, sejak dulu hingga sekarang, sosok yang kini tengah menjabat Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas / FKDPM (2006-2009) ini terkenal sebagai figur yang sangat aktif dan sukses dalam memimpin berbagai jenis organisasi. Baik organisasi kepemudaan / kemasyarakatan, organisasi keolahragaan, maupun organisasi politik.
Sementara dalam organisasi politik, sebelum diamanahi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan (2004-2009), Alex pernah menjadi Juru Kampanye dan Pengajar Karakterdes Golkar Kodya Palembang (1982) dan Wakil Sekretaris DPD Golkar Kodya Palembang (1988).
Bahkan, karena dinilai berhasil menjalankan amanah sebagai Bupati dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Musi Banyusin, melalui Pilkada Langsung tahun 2006, Beliau kembali terpilih sebagai Bupati untuk memimpin dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode tahun 2007-2012. Pada tahun 2008 Ia mengikuti pemilihan gubernur Sumatra Selatan dan meraih kemenangan.
Bukti kongkrit keberhasilan kepemimpinan sebagai Kepala Daerah terlihat dari banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang diterima dari pemerintah pusat, lembaga independen, dan masyarakat dalam sektor pemerintahan, organisasi, sosial dan budaya.
Nono Sampono
Letnan Jenderal (Marinir) Nono Sampono, S.Pi, M.Si lahir di Bangkalan, Madura 1 Maret 1953, umur 59 tahun. Mantan Danpaspampres di era Presiden Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri ini menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak semulus jalan tol. Pasti ada kerikil-kerikil cobaan yang datang silih berganti.
Dengan bijak dia menyikapi bahwa cobaan itu datang bukan hanya di kala merasakan kesulitan dan kesusahan semata, tetapi juga di saat bergelimang kesenangan. Dia pun menyadari kalau semua itu merupakan bagian dari skenario yang datang dari sang Khalik.
Sebagian besar kerirnya dihabiskan di dunia militer. Selain menjadi jenderal berbintang tiga, sejumlah jabatan penting pun pernah dijabat ayah dari Agustini Moerdiana, Taufik Bagus Moerdianto, dan Sheila Destaria Moerdianti ini. Di antaranya Komandan Korps Marinir, Komandan Paspampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Inspektur Jenderal TNI AL dan Komandan Jenderal Akademi TNI.

Visi dan misi Nono maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta adalah membangun Ibukota menjadi lebih baik: lebih maju, lebih tertib, lebih aman, dan damai. Untuk tujuan ini Nono fokus pada persoalan pokok Jakarta yakni macet banjir, penumpukan sampah, kemiskinan warga, keamanan, dan pertahanan Jakarta sebagai kota metropolitan, serta berbagai ancaman budaya asing.

Profil Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini

 

Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA
Hidayat Nur Wahid dilahirkan pada 8 April 1960 M, bertepatan dengan 9 Syawal 1379 Hijriyah. Ia lahir di Dusun Kadipaten Lor, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Anak sulung dari tujuh bersaudara ini berasal dari keluarga pemuka agama. Kakeknya dari pihak ibu adalah tokoh Muhammadiyah di Prambanan, sementara ayahnya H. Muhammad Syukri, meskipun berlatar Nahdhatul Ulama, juga merupakan pengurus Muhammadiyah. Ny. Siti Rahayu, ibunda Hidayat, adalah aktivis Aisyiyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah.
Ia (Hidayat Nur Wahid)politisi, ustad dan cendekiawan yang bergaya lembut serta menge-depankan moral dan dakwah. Lulusan IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta dan Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia ini mulai serius beraktivitas di Jakarta sebagai tenaga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Asy Syafiiyah. Rekan-rekan Hidayat yang semula membuat LSM, kemudian mendirikan partai. Tunduk pada keputusan musyawarah, Hidayat pun didaulat menjadi deklarator Partai Keadilan (PK).
Berawal di PK inilah Hidayat berkiprah di dunia politik yang terkenal kejam, penuh intrik dan secara salah kaprah dianggap sebagai dunia yang kotor dan menghalalkan segala cara. Namun, politik tidak mengubah prinsip hidup Hidayat yang dipegangnya sejak dari kecil. Hidayat bertekad menjadikan politik sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa. Bukan sebaliknya, menjadikan politik sebagai sumber masalah bagi bangsa.
Kiprah Hidayat di PK dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menanjak. Bahkan, Hidayat pernah dua kali menjadi “Presiden”. Yakni, Presiden PK dan PKS. Hidayat juga menunjukkan prestasi yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya PKS telah berhasil meraih suara 7,3 persen ada Pemilu 2004.
Hidayat seorang pembelajar yang cepat. Dia belajar dengan maksimal di mana saja saat mendapatkan amanah dan tugas. Termasuk ketika terpilih sebagai Ketua MPR periode 2004-2009. Hidayat mengaku, dahulu dia tak akrab dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi kini UUD 1945 dihafalnya luar kepalanya. Ini karena Hidayat selalu berprinsip bagaimanapun amanah yang didapat, akan dia kerjakan dengan maksimal.
Dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tidak pernah bercita-cita jadi politisi. Namun setelah memasuki kegiatan politik praktis namanya melejit, bahkan dalam berbagai poling sebelum Pemilu 2004 namanya berada di peringkat atas sebagai salah seorang calon Presiden atau Wakil Presiden. Namun dia mampu menahan diri, tidak bersedia dicalonkan dalam perebutan kursi presiden kendati PKS dengan perolehan suara 7 persen lebih dalam Pemilu Legislatif berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyatakan akan bersedia dicalonkan jika PKS memperoleh 20 persen suara Pemilu Legislatif.
Pada Pemilu Presiden putaran pertama PKS mendukung Capres-Cawapres Amien Rais-Siswono. Lalu karena Amien-Siswono tidak lolos ke putaran kedua, PKS mendukung Capres-Cawapres Susilo BY dan Jusuf Kalla dalam Pilpres putaran kedua. Dukungan PKS ini sangat signifikan menentukan kemenangan pasangan ini.
Kemudian partai-partai pendukung SBY-Kalla plus PPP (keluar dari Koalisi Kebangsaan) yang bergabung di legislatif dengan sebutan populer Koalisi Kerakyatan mencalonkannya menjadi Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid sebagai Calon Paket B (Koalisi Kerakyatan) ini terpilih menjadi Ketua MPR RI 2004-2009 dengan meraih 326 suara, unggul dua suara dari Sucipto Calon Paket A (Koalisi Kebangsaan) yang meraih 324 suara, dan 3 suara abstain serta 10 suara tidak sah. Pemilihan berlangsung demokratis dalam Sidang Paripurna V MPR di Gedung MPR, Senayan, Jakarta 6 Oktober 2004. Setelah terpilih menjadi Ketua MPR, dia pun mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PKS, 11 Oktober 2004. Majelis Surya DPP PKS memilih Tifatul Sembiring menggantikannya sampai akhir periode (2001-2005).
Saat ini Hidayat Nur Wahid diusung oleh PKS untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta bersama dengan Prof. Didik J Rachbini sebagai Wakilnya.
Prof. Didik J Rachbini
Didik Junaidi Rachbini adalah bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Hidayat Nurwahid yang diusung PKS sebagai calon gubernur DKI 2012. Kelahiran Pamekasan, Madura, 2 September 1960 ini digandeng PKS sebagai profesional, meski Didiek adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Saat ini dia menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN.
Didik bernama kecil Ahmad Junaidi, dengan panggilan Didik. Kemudian dalam ijazah SD, gurunya menulis nama Didik Junaidi Rachbini. Tidak tertulis nama Ahmad, diganti dengan panggilan Didik dan di belakang ditambah nama ayahnya, Rachbini.
Dia menikmati masa kecil dan remajanya di Pemekasan, Madura dan Jember. Selain aktif bermain, dia juga cerdas dan rajin belajar. Sehingga dia selalu juara kelas. Ketika di SMP-SMA dia senang matematika. Dia pun bercita-cita jadi insinyur teknik sipil atau pertambangan. Namun, akhirnya dia tidak memilih jurusan teknik sipil dan  pertambangan itu ketika masuk perguruan tinggi. Dia malah kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus S1 tahun 1983.
Didik kemudian melanjutkan program Studi Pembangunan, di Central Luzon State University, Filipina, pada 1988. Dia melanjutkan program S3-nya di Universitas yang sama dan lulus pada 1991.
Karirnya di kancah politik dimulai setelah Didik menjabat sebagai anggota Majelis Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berkat aktivitasnya di ICMI, Didik diangkat menjadi Anggota MPR Utusan Golongan pada 1998. Mantan aktivis HMI ini bergabung dengan Partai Amanat Nasional mulai 1999 sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP), sebelum menjadi Ketua DPP Partai Amanat Nasional (2000-2005).
Pada Pemilu 2004, Didik terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Batu dan Malang, Jawa Timur dan kembali terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Depok.
Sebelum terjun ke politik, Didik adalah akademisi. Dia tercatat sebagai Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Dosen IPB, dosen Universitas Nasional, pernah menjadi Pembantu Rektor I, Universitas Mercu Buana Jakarta, pendiri dan pengajar di Universitas Paramadina Mulya, dan dosen Program Magister Manajemen UI dan MPKP UI.
Selain mengajar di Universitas Indonesia, Prof. Rachbini mengajar di program Pasca Sarjana, Universitas Mercu Buana dan Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI (pasca sarjana).  Pengalamannya cukup banyak  dalam memimpin di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, seperti Direktur sekaligus pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) 1995-2000; Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana 1995-1997; Wakil Rektor Universitas Mercu Buana 1997-2004; anggota MPR RI 1998-1999; Tim Ahli MPR RI untuk Amandemen UUD 1945 bidang ekonomi 1999-2004; anggota KPPU 2000-2004; Anggota DPR RI 2004-2009; Wakil Ketua Yayasan Menara Bhakti (Universitas Mercu Buana) 2005-2010;  Ketua Komisi VI DPR RI 2005-2007 bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Penanaman Modal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI bidang Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Ketua Umum Yayasan Paramadina (Universitas) 2005-sekarang; Ketua Majelis Wali Amanat IPB 2007-sekarang; Dewan Penyantun Universitas Pancasila 2008-sekarang; Ketua LP3E (Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi) KADIN 2011-sekarang.

Profil Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama

Ir. Joko Widodo
Ir. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 50 tahun), lebih dikenal dengan nama julukan JokoWi, adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Ia dicalonkan oleh PDI-P.
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat.
Ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka dengan masyarakat.
Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.
Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008.
Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″. Ia pun akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan Basuki Tjahaja Purnama, mantan bupati Kabupaten Belitung Timur.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) adalah mantan Bupati Belitung Timur 2005-2010 yang maju sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Joko Widodo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, umur 45 tahun.
Sekarang ia adalah anggota komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Dia berhasil menjadi anggota legislatif setelah gagal dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada tahun 2007, saat itu putra pertama pasangan Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw) ini mundur sebagai Bupati Belitung Timur karena memutuskan maju di Pilkada Babel.
Ahok melewatkan pendidikan dasar dan menengah pertama di Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.
Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insinyur Geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung, menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV. Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.
Setelah dua tahun menjadi kontraktor, Ahok menyadari bahwa untuk menjadi pengelola mineral dia membutuhkan modal (investor) dan manajemen yang profesional.
Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) menyebabkan dia diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta.
Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Ia menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Ahok memutuskan berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.
Pada 1992 Ahok mendirikan PT. Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkannya dapat menjadi proyek percontohan untuk menyejahterakan (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT. Nurindra Ekapersada memikili visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.
Sukses menjadi pengusaha, tak membuat Ahok puas akan kariernya. Pada tahun 2004 ia tertarik terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai PIB sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur.
Pada Pemilu 2004 dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Masuknya Ahok ke dunia politik didasari oleh pesan sang ayah (Zhong Kim Nam) yang pernah berkata.
“Kamu cocoknya jadi pejabat. Karena pengusaha mau pikirkan rakyat banyak, itu tidak mungkin,” demikian pesan ayahnya. Ahok lalu mengikuti saran ayahnya, ia pun kemudian masuk DPRD melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). PPIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm Sjahrir.
Pada Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Ahok terpilih sebagai Bupati berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK). Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama.
Selama memimpin Belitung Timur, Ahok, dikenal memiliki keinginan kuat dan kepedulian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Semangat nasionalisme warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ini bertumbuh seiring didikan keluarga yang ditanamkan sejak kecil. Kejujuran dan ketulusannya dalam mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat dan Republik Indonesia juga menghantarkan Ahok menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia oleh Tempo.

Pada tahun 2007, Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara menobatkan Ahok sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara Negara. Ahok dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah. Ini ditandai dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ahok mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Profil Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo
Dr. Ing. H. Fauzi Bowo lahir di Jakarta, 10 April 1948, umur 64 tahun. Ia adalah Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012. Setelah lulus SMA, Fauzi pernah kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia 1966/1967.  Kemudian pada usia 19 tahun, Fauzi kuliah di Technische Universitat Braunschweig, Jerman. Saat lulus sarjana muda, Fauzi belajar ilmu politik di Berlin, lalu belajar sosiologi di Zurich. Setelah itu ia kembali melanjutkan kuliah arsitekturnya dan mendapat gelar master untuk Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah dari Universitat Braunschweig tahun 1976. Setelah mendapat gelar Master tersebut Fauzi Bowo kembali ke Indonesia, dan mulai berkarier di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1978.
Slogan Jakarta untuk Semua ternyata mampu menarik simpatik masyarakat ibu kota. “Untuk membangun Jakarta, serahkan kepada ahlinya dan kepada yang sudah berpengalaman. Jika tidak, kehancuran tinggal menunggu waktu.” Kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang oleh Fauzi saat kampanye dan terbukti mampu mendulang suara sekaligus memenangkan pilkada 8 Agustus 2007 lalu. Alhasil, Fauzi Bowo yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Sutiyoso pada periode 2002-2007 akhirnya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 bersama dengan pasangannya Prijanto dengan 57,87 persen suara.
Begitu ditetapkan sebagai pemenang pilkada, pria yang memiliki kegemaran mengoleksi motor gede ini berjanji akan membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Bahkan ia berjanji tidak akan melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik kepada seluruh warga ibu kota. Semua warga ibu kota berhak atas semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh karena itu, apabila terjadi perlakukan istimewa kepada salah satu golongan saja, maka sistem pemerintahan ke depan tidak akan berjalan dengan baik.
Fauzi Bowo juga berjanji akan merampingkan struktur Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintah daerah yang mandiri dan profesional. Hal tersebut tidak lain adalah amanat yang terkandung dalam PP 41/2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah disarankan untuk melakukan perampingan struktur di pemerintah daerah.
Tahun ini, Foke berniat maju kembali sebagai orang nomor 1 di DKI bersama Nachrowi Ramli sebagai Cawagubnya yang diusung oleh Partai Demokrat.
Visinya jika terpilih sebagai menjadi Gubernur Jakarta: ”Menata Jakarta”, yang lahir dari refleksi terhadap berbagai persoalan Jakarta yang harus ditata ulang.  Program utama yang akan dia lakukan adalah menata kembali kota Jakarta di seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, keamanan dan kebebasan berpendapat berserikat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.
Politik: penataan pada penumbuhan sikap dan tatanan yang mendukung berjalannya sistem demokrasi. Sikap tersebut adalah penghargaan terhadap kebebasan dan saling menghargai. Pemerintah bertugas untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang aspiratif sesuai prosedur demokrasi.
Ekonomi: mengatasi kesenjangan dengan meningkatkan kesejahteraan, terutama di kalangan bawah, dengan melakukan penataan sarana, pra sarana, dan relasi pasar.
Budaya: melakukan penataan etos kerja yang tinggi yang akan bersinegri dengan penataan ekonomi, dan merawat keragaman budaya dan mengantisipasi ekses negatif budaya global.
Penataan bidang agama yang diarahan pada upaya merawat kerukunan antar umat beragam dan perlindungan terhadpa minoritas (sangat vital dalam menjaga keharmonisan sosial).
Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli
Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli adalah salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta. Haji Nachrowi Ramli atau akrab kita panggil “Bang Nara” lahir dan besar di Jakarta, tepatnya di Gang Masjid Jalan Kramat Sentiong, pada 12 Juli 1951, umur 61 tahun.
Nara, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1973, teman satu angkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah lulus dari Akmil, sebagian besar kariernya dihabiskan di dunia militer dan intelijen. Puncaknya, dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara pada 2002 hingga 2008.
Beliau adalah satu dari sedikit putra Betawi yang berhasil menjadi Jenderal TNI AD dan perwira teknik elektro. Di Akademi Militer (Akmil), Nara teman satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lulus tahun 1973. Setelah itu, Nara berkarier di dunia intelijen sejak tahun 1974 hingga menjadi Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia tahun 2002 – 2008.
Komitmen Nara terhadap perkembangan masyarakat dan budaya Betawi ditunjukkan dengan kegemarannya mendalami silat Betawi serta kiprahnya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dan Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Selesai mengabdi di militer dan Lembaga Sandi Negara, Nara kemudian berkiprah di dunia politik sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah pada bulan November 2010. Nara berhasil melakukan konsolidasi dan menegakkan disiplin bagi para kader partai. Partai Demokrat adalah partai pemenang Pemilihan Umum 2009. Di DKI Jakarta, Partai Demokrat mendapatkan 32 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta

Kesuksesan dalam memimpin berbagai organisasi inilah yang membuat pria kelahiran 12 Juli 1951 ini memutuskan untuk maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, kunci kepemimpinannya adalah ‘TARIF’ yakni Transparan, Akuntabel, Rensponsif, Inovatif, dan Fairness. Filosofi hidupnya ialah “bekerja dan beribadah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat“

Profil Hendardji Soepandji-A Riza Patria

Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Supandji
Mayjen TNI (Purn.) Drs.Hendardji Soepandji, S.H. lahir di Semarang pada 10 Februari 1952, umur 60 tahun, beliau merupakan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan seperti pasangan Faisal-Biem. Lulusan AKABRI 1974 ini akan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria, putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan.Seperti halnya Nachrowi dan Nono Sampono, hampir seluruh karir Hendardji  dihabiskan di dunia militer.
Jabatan penting yang pernah dijabat adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji ini antara lain Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat periode 2006-2007 dan Asisten Pengamanan (Aspam) Kasad periode 2008-2010.
Jabatan lain di luar militer adalah Ketua Federasi Olahraga Karateka-do Indonesia (Forki), Presiden Karate Asia Tenggara (SEAKF), Komisaris Independen PT Cahaya Kalbar, Tbk (Wilmar International Grup), dan Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran.
Ia dikenal sebagai tentara yang lurus dan jujur. Pengabdian yang berdedikasi telah dibuktikan lulusan AKABRI 1974 ini, hingga dipercaya menjadi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) di tahun 2006 juga Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2008.
Hendardji yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) selama lebih dari setahun, membuat konsep akan menjadikan Kemayoran sebagai kawasan Green International Business District (GIBD) seluas 454 Ha, dengan RTH 40% dan akan membangun gedung Grand Kemayoran yang mampu menampung 25.000 penonton untuk berbagai event, baik olahraga, kesenian & budaya, maupun acara-acara lainnya. Kemayoran juga akan dikembangkan sebagai Cyber City. Semasa kepemimpinannya, PPKK mengalami kenaikan pemasukan 676% yaitu dari Rp 128 milyar menjadi Rp 1 triliun.
Sebagai Ketua Umum PB FORKI (Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Hendardji juga dipercaya oleh WKF (World Karate Federation/ Federasi Karate Dunia) untuk menyelenggarakan WKF Premier League tiap tahun, mulai Juni 2012 yang dihadiri 80 Negara dari 186 Negara Anggota WKF di Seluruh Dunia. Event ini juga merupakan event bergengsi karena hanya 10 Negara yang diberi kesempetan untuk menggelar event tersebut, antara lain: Prancis, Itali, Jerman, Turki, Austria, Spanyol, Cina dan Indonesia.
Hendardji Soepandji juga menerima penghargaan Anugerah Olah Raga Indonesia (AORI) 2011 sebagai Pembina Terbaik. Penghargaan itu diterima Hendardji selaku Ketua Umum PB Forki yang telah sukses membawa karateka Indonesia memperoleh 10 emas pada ajang Seagames tahun lalu. Seperti diketahui jumlah medali itu melampaui target yang dipatok KONI Pusat yaitu 5 emas dan dan Pengurus Besar Federasi Karate-do Indonesia (PB Forki) sebanyak 7 emas.
Tujuan Hendardji maju sebagai bakal calon gubernur DKI, antara lain berharap bisa membawa tiga nilai olahraga ke dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesempurnaan, persahabatan, dan saling menghargai.
A Riza Patria
Ir A Riza Patria, MBA, lahir di Banjarmasin, 17 Desember 1969, umur 43 tahun. Ia sangat aktif di berbagai organisasi. Di KNPI, Ariza pernah tercatat sebagai Ketua DPP KNPI 2002 – 2005 dan periode 1999 – 2002. Ia juga pernah menjabat Ketua DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, 2002 – 2005. Pada Kongres KNPI 2008 di Bali, Ariza bertarung melawan Aziz Syamsudin (Anggota Komisi III DPR RI) dalam memperebutkan posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebelumnya, pada Kongres KNPI di Bekasi 2002, Ariza juga sempat bertarung pada putaran kedua, melawan Idrus Marham yang kini menjabat sebagai Sekjend Golkar.
Selain KNPI, pria yang menamatkan S1 nya di ISTN ini, banyak berkecimpung di organisasi lain. Sampai saat ini, Ariza masih tercatat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (GMMP), dan Komandan Nasional Menwa Indonesia. Pria supel ini juga pernah tercatat sebagai pengurus DPP GEMA MKGR, Wasekjend KAHMI DKI Jakarta, Wakil Kepala Humas PBSI, Director IRInYI for Young MDGs (International Relationship of Indonesian Youth Institute for Young Millenium Development Goals), Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA), dan berbagai organisasi lainnya. Bakatnya di organisasi memang terlihat sejak sekolah. Mantan anggota KPU DKI Jakarta ini pernah menjadi Ketua OSIS SMA Islam Al-AZHAR Jakarta, tempatnya sekolah dulu.
Di sela kesibukannya sebagai aktifis, putra Ketua MUI, Drs. H. Amidhan ini ternyata juga menggeluti dunia bisnis. Background keilmuannya sebagai insinyur di kembangkannya dalam dunia bisnis. Direktur Utama PT. Gala Ariatama tersebut, saat ini juga tercatat sebagai pengurus KADIN Indonesia dan sempat menjadi pengurus BPD HIPMI Jaya 2001 – 2003.
Pria yang menamatkan studi magister nya di ITB Bandung ini tercatat sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat DKI Jakarta, dan kini aktif di Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai salah satu Ketua DPP dan anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra. Saat ini Riza masih menjabat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (GMMP), dan Komandan Nasional Menwa Indonesia.
Dia juga pernah tercatat sebagai pengurus DPP GEMA MKGR, Wasekjend KAHMI DKI Jakarta, Wakil Kepala Humas PBSI, Director IRInYI for Young MDGs (International Relationship of Indonesian Youth Institute for Young Millenium Development Goals), Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), dan Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA).
Berbekal pengalaman organisasi itulah, Riza sempat menjabat sebagai anggota KPU DKI Jakarta. Pria yang menamatkan studi magister nya di ITB Bandung ini tercatat juga sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat DKI Jakarta, dan kini aktif di Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai salah satu Ketua DPP dan anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra.
Kini Riza Patria berniat maju sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan (independen) mendampingi Mayjen TNI (Purn) Hendardji Supandji.

 

 

UU No.2/2011 Tentang Parpol

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 4:45 am

UU No.2/2011 Tentang Parpol “Diskriminatif dan Berpotensi Membunuh Kerlangsungan Parpol Non-Parlemen Sebagai Badan Hukum

Instrumen hukum formal yang mengatur tata cara politik di suatu negara harus dapat mendukung gerakan demokrasi dengan mengakomodasi upaya-upaya penguatan representasi publik dalam proses demokrasi yang sedang diupayakan dan kepentingan-kepentingan demokrasi yang belum terwadahi, sehingga terbentuk keterwakilan yang sesungguhnya (bukan keterwakilan yang semu).

Sudah seharusnya setiap lembaga demokrasi semestinya mampu merepresentasikan tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam pembuatan dan/ atau pembentukan Undang-Undang termasuk dalam pembuatan dan/ atau pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sudah seharusnya mampu merepresentasikan dan memujudkan keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness). Keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness) dimaksud menurut Pitkin (1967), sebagaimana disitir Arbi Sanit, adalah terwakilinya kepentingan rakyat oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga dan proses politik (Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hlm. 173 dalam M. Tohadi, Oase Kebangsaan, Jakarta: Lembaga Wacana Indonesia, November 2000, hlm. 71).

Menurut Hans Kelsen dengan stufen-teori-nya menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum positif disusun secara pyramidal (bertingkat-tingkat) dari atas, yaitu dari grundnorm secara bertingkat-tingkat ke bawah ke sesuatu yang melaksanakan norma-norma hukum tersebut secara konkrit (Mr. Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, 1991, hlm. 63-64). Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan, bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku, apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan I, 1991, hlm. 73).

Dalam gagasan yang sama seperti halnya Hans Kelsen, Lon Fuller dalam bukunya, The Morality of the Law (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain:

(1) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

(2) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

(Lihat Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan bahwa dalam menegakkan atau melaksanakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan atau kegunaan (zweeckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena sesungguhnya hukum itu adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum juga harus diperhatikan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 134-135).

Berdasarkan teori hukum maupun Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pasal 51 ayat (1) UU Parpol haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan satu sama lain dengan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bahkan lebih jauh lagi karena bertentangan dengan kaidah hukum di atasnya, dalam hal ini UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Mahkamah sendiri telah menyadari betul bahwa pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak konsisten dalam pembuatan dan/ atau pembentukan hukum khususnya Undang-Undang, termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

(Lihat Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, alinea [3.20], hlm. 130-131) “[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 alinea [3.18], hlm. 129-130

“[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan ET yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘Pemilu sebelumnya’ adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.”

Selain dari pada itu, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

Ketentuan Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 di atas telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif; Akan tetapi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan pasal-pasal terkait dengan ketentuan ini sangat merugikan, karena berpotensi menyebabkan Parpol Non-Parlemen tidak mendapatkan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”;

Ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945, dengan tegas menjamin kebebasan untuk berserikat, dalam kaitan ini kebebasan Parpol Non-Parlemen untuk tetap hidup sebagai badan hukum; Akan tetapi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, menimbulkan kerugian, karena berpotensi menghambat bahkan lebih jauh potensial membunuh keberlangsungan Parpol Non-Parlemen sebagai badan hukum;

sumber.Andi Najmi Fuaidi/Advokat/Ketua LPBHNU

 

Analisis Fenomena Partai Politik di Indonesia Maret 24, 2012

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 1:49 pm

Analisis Fenomena Partai Politik di Indonesia

Oleh : Dio Satrio Jati

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan, argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Dalam tema kali ini saya ingin menganalisa fenomena partai politik dalam kancah perpolitikan nasional antara yang seharusnya terjadi dan yang senyatanya terjadi.

Di Indonesia partai politik menjadi alat untuk menjembatani para elit politik untuk mencapai kekuasaan politik dalam negara. Biasanya partai politik ini adalah organisasi yang mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Menurut Mac Iver, partai politik adalah suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD agar menjadi penentu cara melakukan pemerintahan. Perkumpulan-perkumpulan itu diadakan karena adanya kepentingan bersama. Oleh karena itu, seringkali suatu perkumpulan atau ikatan diadakan untuk memenuhi atau mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Selain mempunyai kepentingan bersama, suatu perkumpulan khususnya partai politik, akan muncul karena anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Ada pula Roger F Saltou yang mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Mengacu pada dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “Political parties created democracy”. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.

Jadi secara gamblang partai politik bisa berarti organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dalam bahasa yang lain partai politik bisa berarti kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan;

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik (political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (poticial appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment).

Untuk menghindarkan terjadinya percampuradukan, perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada 1 jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. Sedangkan para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Jabatan dibedakan antara jabatan negara dan jabatan pegawai negeri. Yang menduduki jabatan negara disebut sebagai pejabat negara. Seharusnya, supaya sederhana, yang menduduki jabatan pegawai negeri disebut pejabat negeri. Dalam jabatan negeri atau jabatan pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, dikenal adanya dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jenjang jabatan itu masing-masing telah ditentukan dengan sangat jelas hirarkinya dalam rangka penjenjangan karir. Misalnya, jenjang jabatan struktural tersusun dalam mulai dari eselon 5, 4, 3, 2, sampai ke eselon 1. Untuk jabatan fungsional, jenjang jabatannya ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan di masing-masing unit kerja. Misalnya, untuk dosen di perguruan tinggi yang paling tinggi adalah guru besar. Jenjang di bawahnya adalah guru besar madya, lektor kepala, lektor kepala madya, lektor, lektor madya, lektor muda, dan asisten ahli, asisten ahli madya, asisten. Di bidang-bidang lain, baik jenjang maupun nomenklatur yang dipakai berbeda-beda tergantung bidang pekerjaannya.

Untuk pengisian jabatan atau rekruitmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal ini lah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen politik (political recruitment) dianggap penting. Sedangkan untuk pengisian jabatan negeri seperti tersebut di atas, partai sudah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melibatkan diri.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

Fenomena Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi

Di era reformasi dimana keran kebebasan kembali dibuka setelah lama dipasung ketika masa Orde Baru berlangsung membuat banyak partai politik menjadi meningkat dalam hal jumlah. Diakui atau tidak dalam era sekarang ini sistem yang menganut jumlah partai yang banyak (multipartai) membuat kinerja negara yang menganut sistem presidensil menjadi tidak efektif. Hal itu, terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan SBY jiilid 1 maupun jilid 2 dewasa ini. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan efektifitas pemerintahan, termasuk pemerintahan SBY-Boediono yang ada sekarang.

Partai baru banyak bermunculan dengan wajah-wajah lama dari era perpolitikan terdahulu atau bahkan merupakan sosok yang “dibuang” dari partai sebelumnya. Dalam hal ini saya mencontohkah Partai Hanura dan Gerindra, dimana partai ini juga termasuk partai baru yang cukup sukses didalam pemilu tahun 2009. Partai politik yang tergolong baru juga tergolong mempunyai kans yang kuat untuk meraih massa dengan pandangan baru yang mengatasnamakan kekecewaan publik terhadap kinerja parta politik yang ada saat ini, karena memang sulit dibantah keadaan partai politik yang ada saat ini semakin membuat publik kurang percaya dengan kredibilitas partai yang ada mengingat banyaknya kasus yang membelit satu per satu partai yang ada saat ini.

Selain itu ada semacam trend fenomena yang terjadi dalam era reformasi sekarang ini dimana banyak kita temukan antara lain :

  • · Politkus “Bajing Loncat” atau Kutu Loncat. Sering kita temukan beberapa politkus yang pindah-pindah partai menurut selera dan analisis mereka terhadap peluang yang dapat diraih untuk mencapai karier dalam dunia politik. Partai politik berganti-ganti nama. Beberapa partai politik harus mengganti namanya untuk membedakan ketua umum dan partai tersebut dengan rival politiknya dalam partai induk (sebelumnya).
  • · Partai politik mengusung nilai-nilai keagamaan. Apapun dilakukan untuk menjadi “kendaraan” politik agar tujuan mendominasi kekuasaan mencapai sasaran.
  • · Politikus yang indisipliner semakin merajalela dan tak terkendali lagi keberaniannya. Mereka kini berani terang-terangan membohongi rakyat yang mempercayainya dan memberi amanah untuk menyampaikan pesan dan aspirasi sebagaimana yang dijanjikan dalam sumpah jabatan dan selama pemilihan menuju karir politiknya.
  • · Konsentrasi politkus kita kebanyakan mengurusi obyek-obyek yang memberikan pemasukan ketimbang mengutamakan visi dan misi yang  dibebankan kepadanya sebelum  mereka mencapai posisi tersebut. Proses tercetaknya kader secara instan dan sistem rekrutmen calon politikus dan diplomat akhir-akhir ini ditengarai sebagai kontributor utama menghasilkan “rombongan”  politikus bermasalah di negeri ini.

Terjadinya perpindahan kader dari satu partai ke partai lainnya menunjukan pola penerimaaan kader partai di Indonesia masih sangat lemah. Boleh dikatakan bahwa partai belum memiliki sistem penerimaan kader partai yang baik. Pola penerimaan kader yang harus dimulai dari bawah dan dilanjutkan dengan pendidikan kepartaian yang berkesinambungan  sering terabaikan. Pada sisi lain masuknya orang kesatu partai tidak jarang karena ingin mendapat perlindungan baik itu bisnis ataupun jabatan. Akibatnya kader yang masuk dengan murni dan mengawali dari tingkat paling rendah serta memiliki kapabilitas yang tinggi sering terabaikan, karena kesempatan mereka telah direbut oleh kader “kutu loncat”.

Saya harap dengan adanya tahap-tahap konsolidasi sistem politik yang dilakukan sebagai respons atas banyaknya pengalaman pahit selama periode reformasi dan didukung keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak sebagai sistem yang dianggap paling sesuai dengan maksud UUD 1945 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum. Saya berharap memang benar jika pemilihan dengan sistem suara terbanyak peranan individu wakil rakyat akan berkembang menjadi semakin penting. Sementara itu, peranan partai politik sebagai organisasi dalam penentuan nomor urut menjadi semakin kurang penting, oleh karenanya siapapun yang akan menjadi wakil rakyat diharapkan dapat semakin dekat dengan rakyat dan partai politik juga bisa lebih bergerak kearah yang lebih profesional sesuai dengan fungsinya. Karena dengan paradigma ini akan menimbulkan kesan bahwa menjadi pengurus partai politik tidak lagi menarik, justru lebih penting adalah bagaimana membuat calon wakil rakyat dikenal oleh para calon pemilih sehingga pada saat pemilu nanti, calon wakil rakyat dapat memperoleh kemungkinan yang lebih besar untuk terpilih. Kedepannya partai politik akan lebih terurus dan diurus oleh pengurusnya, bukan saja pada saat menjelang pemilu tetapi sepanjang lima tahun masa kerja pengurus itu harus aktif menjadikan partai politik dekat kepada rakyat.

Sumber Bacaan

 

Nasdem Siap Jadi Partai Politik Januari 3, 2011

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 3:06 pm
Nasdem Siap Jadi Partai Politik
Headline

Wacana Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi kekuatan parpol baru di Indonesia makin menguat.

Banyak dorongan kuat dari arus bawah Nasdem di wilayah Jatim agar ormas yang digawangi Surya Paloh itu bisa bertarung di Pemilu 2014 mendatang.

Ketua Nasdem Jatim yang juga Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2010) menegaskan, keinginan Nasdem menjadi parpol merupakan aspirasi arus bawah.

“Saya telah berkeliling di 7 eks-karisidenan di Jatim (saat ini bernama 4 Bakorwil, red) dan mereka mayoritas menyuarakan keinginan Nasdem menjadi parpol,” tegasnya.

Hasan berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Jatim ini ke jajaran pengurus pusat Nasdem. Rencananya pada 5 Februari 2011 mendatang akan digelar konsolidasi nasional di Jakarta. Saat itulah, akan disampaikan apakah aspirasi untuk jadi parpol disetujui oleh pengurus pusat atau tidak.

Hasan juga mengatakan, Jika wacana untuk menjadi parpol kian menguat di Jatim, maka sejumlah daerah di Indonesia dapat mengikuti. Ia memandang, baik ormas maupun parpol apapun, jika di Jarim sukses maka daerah-daerah lain akan sukses pula.

“Kita tahu sendiri, kalau Jatim ini adalah barometer politik nasional,” tukasnya. Dia menambahkan, untuk berubah menjadi sebuah parpol, jaringan politik Nasdem di lapangan sangat siap.

Nasdem saat ini telah memiliki kepengurusan 100 persen di tingkatan provinsi seluruh Indonesia dan 75 persen di tingkatan Kabupaten. “Kami kira jumlah itu sudah cukup kuat untuk mengantar Nasdem sebagai parpol,” ucapnya

 

Inilah Ambang Batas Pemanas Setgab Koalisi Pro-SBY

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 2:58 pm
Inilah Ambang Batas Pemanas Setgab Koalisi Pro-SBY

Headline

 

Memasuki 2011, suhu politik Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi memanas terkait dengan wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold atau PT ) dari 2,5 persen menjadi 5 persen.

Angka 5 persen itu bisa menjadi ‘’bara dalam sekam’’ di kalangan anggota setgab koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden SBY.

Sejauh ini politisi PAN dan PKB mengajukan ambang batas sekitar 3%, Hanura 2,5%, Golkar, dan PDI Perjuangan 5%, sedangkan Demokrat 4 %. PPP lebih realistis 2,5-3%. Tarik ulur di parlemen soal PT itu berpotensi meretakkan Setgab koalisi.

Bima Arya Sugiarto, politisi PAN, secara terbuka mengatakan nasib partai-partai papan tengah dan kecil belum tentu lolos PT. Artinya, jika partai-partai besar mematok 5% PT, apalagi itu juga diberlakukan untuk parlemen DPR maupun DPRD, bakal runyamlah nasib partai tengah dan kecil seperti Gerindra, PKB PPP, PAN, PKS, dan Hanura. Bagi partai tengah dan kecil, idealnya, angka ambang batas parlemen sekitar 2,5-3%. Angka ini dinilai cukup moderat.

Sejauh ini, politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung berpendapat angka 5% merupakan angka moderat. “Limapersen cukup moderat dengan kondisi saat ini. Yang paling penting, proses penyederhanaan parpol harus jalan. Tetapi tidak boleh menghalangi partai yang baru muncul. Kalau itu dilakukan, maka menghalangi demokrasi,” kata Pramono yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Berbeda dengan Pramono, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfidz berpendapat usulan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5% itu menjadi syarat yang berat.

Melongok pada pengalaman Pemilu 1999 yang menerapkan PT 2,5 persen, hanya ada sembilan partai yang lolos ke Senayan. Usulan peningkatan PT dibahas di Komisi II DPR pada 2011 nanti dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Komplikasi relasi partai politik peserta Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi terus mengemuka ke ruang publik. Beragam pernyataan dari kader partai politik peserta Setgab koalisi meruncingkan ‘’ketegangan’’ di lingkaran dalam Setgab.

Jika tidak segera ditangani, bukan mustahil Setgab bubar di tengah jalan karena ada titik pecah soal ambang batas PT yang menjadi ‘’sumber ketegangan’ internal Setgab itu sendiri. Terkait isu Poros Tengah misalnya, pernyataan keras dari Partai Demokrat sudah memantik reaksi yang sama dari partai peserta koalisi. Malah, Partai Demokrat mempersilakan partai koalisi yang tidak lagi cocok di Setgab agar keluar. Pernyataan itu memunculkan respons keras dari parta-partai tengah koalisi.

Dengan tambahan isu pembatasan premium dan naiknya harga sembako pada 2011, titik pecah Setgab bisa kian membara. Belum lagi tegangan dari partai tengah dan kecil di luar Setgab seperti Hanura dan Gerindra yang pasti ‘tersedak” isu ambang batas PT. Tidak ayal lagi, bakal riuh-rendahlah parlemen dengan pertarungan kepentingan partai-partai politik.

”Karena itu, 2011 boleh jadi tahun penentuan stabilitas nasional: makin terkonsolidasi atau justru makin buyar kesana kemari,” kata Abdul Hamid, peneliti Reform Institute.

 

DPR Lumbung Kegaduhan Politik 2011

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 2:56 pm
DPR Lumbung Kegaduhan Politik 2011

Headline

Dinamika politik nasional sepanjang 2011 mendatang diprediksikan didominasi dari gedung parlemen. Sejumlah isu penting yang memantik reaksi publik dan menimbulkan polemik akan memanaskan suhu politik nasional. Mulai dari isu elit hingga isu populis.

Sejumlah isu penting yang akan memancing polemik tak lain soal pembahasan serangkaian paket undang-undang politik yang dituntaskan pada 2011 mendatang. seperti UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemilu Legislatif DPR, DPRD, dan DPD, UU Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPDRD (MD3).

Yang paling menyita perhatian diperediksikan di UU Pemilu legislatif DPR, DPRD, dan DPD terkait aturan parliemanteraty threshold (batas ambang keterwakilan). Perdebatan ini sejatinya telah dimulai sejak 2010. Namun, selisih pendapat soal PT akan mencapai puncaknya saat pembahasan besaran PT.

Jika melihat posisi partai politik di parlemen telah dapat terpetakan. Seperti Partai Demokrat 4%, Partai Golkar 7% dan PDIP 5%. Sedangkan partai politik menengah ke bawah, di kisaran 2,5-3%. Polarisasi inilah yang akan menjadikan kegaduhan partai politik di parlemen.

Hal ini pula menyeret di internal partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Di isu ini pula menjadi ujian terberat Setgab Koalisi. Kalangan partai politik tengah dipastikan menolak usulan rekan koalisi lainnya seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Isu panas lainnya yang akan muncul di DPR terkait dengan pembahasan RUUK DIY yang harus selesai Oktober 2011 atau seiring berakhirnya perpanjangan masa jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY. Isu ini akan berdimensi dua, isu elit sekaligus isu populis, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta.

Dalam pembahasan RUUK DIY terkait klausul posisi Sultan HB dan Paku Alam dalam gubernur menjadi isu yang panas. Isu ini pun sempat memanas di akhir 2010 di saat Presiden SBY mempertentangkan antara sistem demokrasi dengan monarkhi yang dilekatkan pada sistem kesultanan Yogyakarta.

Perdebatan di parlemen dipastikan akan tertransformasikan ke ruang publik, khususnya masyarakat Yogyakarta. Aksi demo dipastikan akan mewarnai di tengah-tengah pembahasan RUUK DIY.

Polemik yang muncul dari lembaga parlemen selain disebabkan karena tugas konstitusionalnya terkait legislasi, rencana realisasi pembangunan gedung baru DPR yang sempat tertunda pada Oktober 2010 lalu, dapat dipastikan akan dimulai pada 2011 ini juga akan menjadi isu panas. Reaksi publik jelas akan menolak keras rencana ini.

Jika tidak dikomunikasikan dengan baik terkait rencana ini, jelas akan semakin menurunkan citra DPR yang cenderung babak belur selama 2010 mulai soal kunjungan studi banding ke luar negeri hingga skandal seks yang diduga melibatkan anggota DPR.

Tim Pengawas Century yang telah disepakati diperpanjang selama 2011 juga akan tetap menjadi perhatian publik. Meski soal Century ini tidak seheboh di awal 2010 lalu, dengan diperpanjang kerja Timwas Century di DPR, bisa saja akan menghadirkan kejutan di 2011. Bagaimanapun, kasus Century yang masih menggantung ini, sewaktu-waktu bisa saja kembali meledak.

Selain persoalan tersebut di atas, hal-hal yang insedentil juga bisa saja akan muncul di DPR yang juga potensial memanaskan suasana politik. Seperti rencana pembatasan premium pada 2011 yang bisa menjadi amunisi politik di parlemen. Gerakan politik seperti hak interpelasi maupun hak angket juga potensial muncul.

Rencana Initial Public Offering (IPO) oleh pemerintah terhadap tujuh BUMN bisa saja memantik gerakan politik seperti hak interpelasi maupun hak angket dari parlemen. Langkah ini juga bagian dari kelanjutan dari upaya DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) DPR IPO PT Kratakau Steel.

Selain itu, krisis pangan yang potensial terjadi pada 2011 juga bisa saja menjadi ‘mainan’ parlemen untuk melakukan gerakan politik dari DPR.

Kegaduhan politik dari DPR akan berdampak positif jika mampu dikelola dengan baik dan menghasilkan out put yang positif. Kuncinya hanya satu, mendengar dan menyerap aspirasi publik.

Jika suara parlemen seiring dan seirama suara rakyat, kegaduhan yang muncul justru menjadi vitamin bagi proses demokrasi di parlemen. Namun sebaliknya, jika tidak seirama, kegaduhan justru akan berdampak negatif.


 

Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan SBY-Boediono 2009-2014 November 8, 2010

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 12:15 pm

Visi SBY Boediono2009-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR [Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17/2007].

Misi SBY Boediono 2009-2014: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.

Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010 sebagai berikut.

  1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
  2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
  3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono telah merancang 5 Strategi Pokok sebagai berikut:

  1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
  2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.
  3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
  4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
  5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, maka telah dirancang 13 Pokok-pokok Program Kerja sebagai berikut:

PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
  • Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
  • Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
  • Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
  • Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
  • Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
  • Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
  • Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
  • Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

     

PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN

Fokus utama program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  • Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.
  • Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir.
  • Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengolaan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.
  • Upaya untuk meningkatkan kapasitas generasi mendatang sudahharus dimulai sejak bayi dalam kandungan.
  • Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahanpenyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
  • Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.
  • Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.
  • Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai.
  • Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
  • Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban
  • Evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah bencana alam

     

PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Program aksi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut:

  • Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
  • Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung).
  • Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini efektif dalam mengatasi gejolak yang temporer akan selalu disiagakan untuk dipergunakan setiap waktu.
  • Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
  • Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif, antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin
  • Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.
PROGRAM AKSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Fokus dalam program aksi ketenagakerjaan ini akan menekankan pada:

  • Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda.
  • Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
  • Reformasi tingkat mikro-ekonomi,
  • Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan Perusahaan Global) untuk berinvestasi di Indonesia.
  • Memperluas permintaan domestik di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.
  • Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.
  • Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

Program aksi pemerintah mendatang di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

  • Melanjutkan pelaksanaan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur, yaitu memperluas kesempatan bagi masyarakat (baik swasta nasional maupun asing) untuk berpartisipasi secara transparan, adil, bebas dari kepentingan kelompok, bersih, dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur.
  • Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.
  • Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan criteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
  • Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Melakukan unbundling pembangunan infrastruktur dimana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.
  • Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
  • Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat Negara Indonesia adalah negara kepulauan.
  • Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir diberbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.

     

PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN

Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain:

  • Memperbaiki infrastruktur pertanian
  • Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
  • Memperbaiki kebijakan penyediaan dan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak
  • Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
  • Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
  • Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, Kayu manis, dll.
  • Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.
  • Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.

     

PROGRAM AKSI KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI

Program aksi dalam sektor energi adalah sebagai berikut:

  • Mendorong diversifikasi penggunaan energi domestik kepada gas alam dan batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.
  • Program aksi peningkatan kemandirian energi akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya.
  • Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.
  • Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi.
  • Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.
  • Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energy terbarukan (renewable energy) yang konsisten dan sesuai dengan partispasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (climate change) dan memperkuat ketahan energi nasional.
  • Meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian sektor energi untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.
  • Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningakatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
  • Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

     

PROGRAM AKSI PERBAIKAN DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Program aksi itu terdiri dari:

  • Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan lembaga serta pemerintah daerah) secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik.
  • Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil.
  • Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
  • Memperbaiki remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
  • Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
  • Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

     

PROGRAM AKSI PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI

Penegakan pilar demokrasi akan diimplementasi melalui program aksi penguatan sistem demokrasi yang meliputi:

  • Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu system yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
  • Memperbaiki peraturan dan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilanggan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
  • Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu agar terjadi kepastian dan efisiensi kerja insitusi penyelenggara pemilu tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
  • Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.

     

PROGRAM AKSI PENEGAKAN HUKUM

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua program aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum, dengan cara:

  • Memperbaiki law enforcement.
  • Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program quick win maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.
  • Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum.
  • Mendukung perbaikan adminsitrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
  • Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

     

PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi:

  • Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat.
  • Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana otonomi khusus (otsus).
  • Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
  • Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.

     

PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Progam di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.

  • Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
  • Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim globalkhususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon- baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian.
  • Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

     

PROGRAM AKSI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global.

  • Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan.
  • Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial
  • Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional

 

 

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.