gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Juni 25, 2012

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 5:03 am

Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017

 

Profil Faisal Basri-Biem Benyamin

 

Faisal Basri
Faisal Basri Batubara atau yang lebih dikenal dengan nama Faisal Basri lahir di Bandung, Jawa Barat, 6 November 1959, umur 52 tahun. Ia adalah seorang ekonom dan politikus, sejak mahasiswa Faisal aktif di berbagai organisasi. Masuk FEUI tahun 1978 tatkala kampus sedang bergejolak melawan NKK-BKK.
Gejolak politik membawanya kian larut dalam berbagai gerakan. Ia tercatat sebagai pendiri Majelis Amanat Rakyat (MARA) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di Partai ini ia menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama dan pasca Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu Ketua.
Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, ia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional.
Sebagai dosen pada FEUI, ia mengasuh matakuliah Ekonomi Politik sejak matakuliah ini diperkenalkan di FEUI pada akhir 1980-an. Ia juga mengajar matakuliah Perekonomian Indonesia, Analisis Lingkungan Bisnis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Kelembagaan.
Pada tahun 2000, Faisal menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI. Pada April 2006 ia diangkat sebagai Ketua Tim Ek sternal Monitoring Inpres No.3 Tahun 2006 oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI.
Sebelumnya, 2000-2006, ia berkiprah sebagai komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sempat juga bergabung dengan Kadin Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua LP3E pada tahun 2009.
Ia memulai karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI pada tahun 1981 dengan pangkat terendah hingga menjadi Kepala pada kurun waktu 1993-95. Selama bergelut sebagai peneliti inilah Faisal kerap terlibat dalam kajian daerah. Dalam urusan daerah ini pula, Faisal pernah menjadi salah seorang anggota dewan pakar APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).
Setelah menamatkan program strata I dengan gelar Sarjana Ekonomi dari FEUI (1985), Faisal melanjutkan studi strata-2 dan memperoleh gelar MA (Master of Atrs) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1988.
Faisal menjanjikan transportasi publik yang nyaman sekaligus mengurai kemacetan, tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH), meningkatkan efektivitas anggaran dan revitalisasi birokrasi serta menyebar pertumbuhan ke sekitar Jakarta.
Biem Benyamin
Lelaki kelahiran 13 Maret 1964 ini, memang dikenal sebagai budayawan yang mewarisi nilai-nilai budaya mendiang ayahnya. Benyamin Sueb, adalah tauladan yang menjadi sumber referensi Biem Benjamin dalam merawat dan memajukan budaya Betawi, ditengah gencarnya budaya asing yang terus-menerus menggerus budaya lokal.
Sebagai wakil rakyat di DPD, Biem berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta telah mengebiri hak konstitusional rakyat, dimana otonomi daerah hanya diletakkan di tingka provinsi, sehingga rakyat kehilangan hak pilih dan memilih sebagai Walikota/wakil walikota sebagaimana yang berlaku di provinsi lain.
Tahun 2005, Biem melakukan perjuangan juducial review agar calon perseorangan diberikan kesempatan melaju dalam pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ini ia maju mendampingi Faisal Basri sebagai calon wakil gubernur melalui jalur independen agar budaya Betawi dapat ‘berdaya bareng-bareng’, sekaligus dapat diproteksi melalui kebijakan.

Profil Alex Noerdin-Nono Sampono

 

Alex Noerdin
Alex Noerdin (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 9 September 1950; umur 61 tahun) adalah Gubernur Sumatera Selatan sejak 7 November 2008. Sebelumnya ia menjabat Bupati Musi Banyuasin selama 2 periode berturut-turut (2001-2006 dan 2007-2012). Pada tanggal 14 Juni 2008, dalam periode kedua masa jabatannya, ia mengundurkan diri terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumatera Sumatera Selatan dalam Pilkada Sumatera Selatan periode 2008-2013.
Berdasarkan riwayat pendidikannya, pria peraih dua gelar sarjana (S1) yakni masing-masing dari Universitas Triksakti (1980) dan Universitas Atmajaya (1981) ini, tergolong sebagai sosok yang sukses dalam mengenyam pendidikan. Bahkan memiliki motivasi belajar yang tinggi meski harus menimba ilmu hingga ke luar negeri.
Alex Noerdin dikenal masyarakat luas sebagai pemimpin yang memiliki kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Kesuksesan yang diraih meliputi bidang pendidikan, organisasi, dan kepemerintahan. Kesuksesan ini tercermin dari rekam jejak kehidupannya selama ini.
Di bidang organisasi, sejak dulu hingga sekarang, sosok yang kini tengah menjabat Ketua Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas / FKDPM (2006-2009) ini terkenal sebagai figur yang sangat aktif dan sukses dalam memimpin berbagai jenis organisasi. Baik organisasi kepemudaan / kemasyarakatan, organisasi keolahragaan, maupun organisasi politik.
Sementara dalam organisasi politik, sebelum diamanahi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Selatan (2004-2009), Alex pernah menjadi Juru Kampanye dan Pengajar Karakterdes Golkar Kodya Palembang (1982) dan Wakil Sekretaris DPD Golkar Kodya Palembang (1988).
Bahkan, karena dinilai berhasil menjalankan amanah sebagai Bupati dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat Musi Banyusin, melalui Pilkada Langsung tahun 2006, Beliau kembali terpilih sebagai Bupati untuk memimpin dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode tahun 2007-2012. Pada tahun 2008 Ia mengikuti pemilihan gubernur Sumatra Selatan dan meraih kemenangan.
Bukti kongkrit keberhasilan kepemimpinan sebagai Kepala Daerah terlihat dari banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang diterima dari pemerintah pusat, lembaga independen, dan masyarakat dalam sektor pemerintahan, organisasi, sosial dan budaya.
Nono Sampono
Letnan Jenderal (Marinir) Nono Sampono, S.Pi, M.Si lahir di Bangkalan, Madura 1 Maret 1953, umur 59 tahun. Mantan Danpaspampres di era Presiden Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri ini menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak semulus jalan tol. Pasti ada kerikil-kerikil cobaan yang datang silih berganti.
Dengan bijak dia menyikapi bahwa cobaan itu datang bukan hanya di kala merasakan kesulitan dan kesusahan semata, tetapi juga di saat bergelimang kesenangan. Dia pun menyadari kalau semua itu merupakan bagian dari skenario yang datang dari sang Khalik.
Sebagian besar kerirnya dihabiskan di dunia militer. Selain menjadi jenderal berbintang tiga, sejumlah jabatan penting pun pernah dijabat ayah dari Agustini Moerdiana, Taufik Bagus Moerdianto, dan Sheila Destaria Moerdianti ini. Di antaranya Komandan Korps Marinir, Komandan Paspampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Inspektur Jenderal TNI AL dan Komandan Jenderal Akademi TNI.

Visi dan misi Nono maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta adalah membangun Ibukota menjadi lebih baik: lebih maju, lebih tertib, lebih aman, dan damai. Untuk tujuan ini Nono fokus pada persoalan pokok Jakarta yakni macet banjir, penumpukan sampah, kemiskinan warga, keamanan, dan pertahanan Jakarta sebagai kota metropolitan, serta berbagai ancaman budaya asing.

Profil Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini

 

Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA
Hidayat Nur Wahid dilahirkan pada 8 April 1960 M, bertepatan dengan 9 Syawal 1379 Hijriyah. Ia lahir di Dusun Kadipaten Lor, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Anak sulung dari tujuh bersaudara ini berasal dari keluarga pemuka agama. Kakeknya dari pihak ibu adalah tokoh Muhammadiyah di Prambanan, sementara ayahnya H. Muhammad Syukri, meskipun berlatar Nahdhatul Ulama, juga merupakan pengurus Muhammadiyah. Ny. Siti Rahayu, ibunda Hidayat, adalah aktivis Aisyiyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah.
Ia (Hidayat Nur Wahid)politisi, ustad dan cendekiawan yang bergaya lembut serta menge-depankan moral dan dakwah. Lulusan IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta dan Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia ini mulai serius beraktivitas di Jakarta sebagai tenaga pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Asy Syafiiyah. Rekan-rekan Hidayat yang semula membuat LSM, kemudian mendirikan partai. Tunduk pada keputusan musyawarah, Hidayat pun didaulat menjadi deklarator Partai Keadilan (PK).
Berawal di PK inilah Hidayat berkiprah di dunia politik yang terkenal kejam, penuh intrik dan secara salah kaprah dianggap sebagai dunia yang kotor dan menghalalkan segala cara. Namun, politik tidak mengubah prinsip hidup Hidayat yang dipegangnya sejak dari kecil. Hidayat bertekad menjadikan politik sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa. Bukan sebaliknya, menjadikan politik sebagai sumber masalah bagi bangsa.
Kiprah Hidayat di PK dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menanjak. Bahkan, Hidayat pernah dua kali menjadi “Presiden”. Yakni, Presiden PK dan PKS. Hidayat juga menunjukkan prestasi yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya PKS telah berhasil meraih suara 7,3 persen ada Pemilu 2004.
Hidayat seorang pembelajar yang cepat. Dia belajar dengan maksimal di mana saja saat mendapatkan amanah dan tugas. Termasuk ketika terpilih sebagai Ketua MPR periode 2004-2009. Hidayat mengaku, dahulu dia tak akrab dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi kini UUD 1945 dihafalnya luar kepalanya. Ini karena Hidayat selalu berprinsip bagaimanapun amanah yang didapat, akan dia kerjakan dengan maksimal.
Dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tidak pernah bercita-cita jadi politisi. Namun setelah memasuki kegiatan politik praktis namanya melejit, bahkan dalam berbagai poling sebelum Pemilu 2004 namanya berada di peringkat atas sebagai salah seorang calon Presiden atau Wakil Presiden. Namun dia mampu menahan diri, tidak bersedia dicalonkan dalam perebutan kursi presiden kendati PKS dengan perolehan suara 7 persen lebih dalam Pemilu Legislatif berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyatakan akan bersedia dicalonkan jika PKS memperoleh 20 persen suara Pemilu Legislatif.
Pada Pemilu Presiden putaran pertama PKS mendukung Capres-Cawapres Amien Rais-Siswono. Lalu karena Amien-Siswono tidak lolos ke putaran kedua, PKS mendukung Capres-Cawapres Susilo BY dan Jusuf Kalla dalam Pilpres putaran kedua. Dukungan PKS ini sangat signifikan menentukan kemenangan pasangan ini.
Kemudian partai-partai pendukung SBY-Kalla plus PPP (keluar dari Koalisi Kebangsaan) yang bergabung di legislatif dengan sebutan populer Koalisi Kerakyatan mencalonkannya menjadi Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid sebagai Calon Paket B (Koalisi Kerakyatan) ini terpilih menjadi Ketua MPR RI 2004-2009 dengan meraih 326 suara, unggul dua suara dari Sucipto Calon Paket A (Koalisi Kebangsaan) yang meraih 324 suara, dan 3 suara abstain serta 10 suara tidak sah. Pemilihan berlangsung demokratis dalam Sidang Paripurna V MPR di Gedung MPR, Senayan, Jakarta 6 Oktober 2004. Setelah terpilih menjadi Ketua MPR, dia pun mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PKS, 11 Oktober 2004. Majelis Surya DPP PKS memilih Tifatul Sembiring menggantikannya sampai akhir periode (2001-2005).
Saat ini Hidayat Nur Wahid diusung oleh PKS untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta bersama dengan Prof. Didik J Rachbini sebagai Wakilnya.
Prof. Didik J Rachbini
Didik Junaidi Rachbini adalah bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Hidayat Nurwahid yang diusung PKS sebagai calon gubernur DKI 2012. Kelahiran Pamekasan, Madura, 2 September 1960 ini digandeng PKS sebagai profesional, meski Didiek adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Saat ini dia menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN.
Didik bernama kecil Ahmad Junaidi, dengan panggilan Didik. Kemudian dalam ijazah SD, gurunya menulis nama Didik Junaidi Rachbini. Tidak tertulis nama Ahmad, diganti dengan panggilan Didik dan di belakang ditambah nama ayahnya, Rachbini.
Dia menikmati masa kecil dan remajanya di Pemekasan, Madura dan Jember. Selain aktif bermain, dia juga cerdas dan rajin belajar. Sehingga dia selalu juara kelas. Ketika di SMP-SMA dia senang matematika. Dia pun bercita-cita jadi insinyur teknik sipil atau pertambangan. Namun, akhirnya dia tidak memilih jurusan teknik sipil dan  pertambangan itu ketika masuk perguruan tinggi. Dia malah kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus S1 tahun 1983.
Didik kemudian melanjutkan program Studi Pembangunan, di Central Luzon State University, Filipina, pada 1988. Dia melanjutkan program S3-nya di Universitas yang sama dan lulus pada 1991.
Karirnya di kancah politik dimulai setelah Didik menjabat sebagai anggota Majelis Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berkat aktivitasnya di ICMI, Didik diangkat menjadi Anggota MPR Utusan Golongan pada 1998. Mantan aktivis HMI ini bergabung dengan Partai Amanat Nasional mulai 1999 sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP), sebelum menjadi Ketua DPP Partai Amanat Nasional (2000-2005).
Pada Pemilu 2004, Didik terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Batu dan Malang, Jawa Timur dan kembali terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Depok.
Sebelum terjun ke politik, Didik adalah akademisi. Dia tercatat sebagai Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Dosen IPB, dosen Universitas Nasional, pernah menjadi Pembantu Rektor I, Universitas Mercu Buana Jakarta, pendiri dan pengajar di Universitas Paramadina Mulya, dan dosen Program Magister Manajemen UI dan MPKP UI.
Selain mengajar di Universitas Indonesia, Prof. Rachbini mengajar di program Pasca Sarjana, Universitas Mercu Buana dan Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI (pasca sarjana).  Pengalamannya cukup banyak  dalam memimpin di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, seperti Direktur sekaligus pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) 1995-2000; Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana 1995-1997; Wakil Rektor Universitas Mercu Buana 1997-2004; anggota MPR RI 1998-1999; Tim Ahli MPR RI untuk Amandemen UUD 1945 bidang ekonomi 1999-2004; anggota KPPU 2000-2004; Anggota DPR RI 2004-2009; Wakil Ketua Yayasan Menara Bhakti (Universitas Mercu Buana) 2005-2010;  Ketua Komisi VI DPR RI 2005-2007 bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Penanaman Modal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI bidang Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Ketua Umum Yayasan Paramadina (Universitas) 2005-sekarang; Ketua Majelis Wali Amanat IPB 2007-sekarang; Dewan Penyantun Universitas Pancasila 2008-sekarang; Ketua LP3E (Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi) KADIN 2011-sekarang.

Profil Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama

Ir. Joko Widodo
Ir. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 50 tahun), lebih dikenal dengan nama julukan JokoWi, adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Ia dicalonkan oleh PDI-P.
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat.
Ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka dengan masyarakat.
Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.
Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008.
Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″. Ia pun akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan Basuki Tjahaja Purnama, mantan bupati Kabupaten Belitung Timur.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) adalah mantan Bupati Belitung Timur 2005-2010 yang maju sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Joko Widodo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, umur 45 tahun.
Sekarang ia adalah anggota komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Dia berhasil menjadi anggota legislatif setelah gagal dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada tahun 2007, saat itu putra pertama pasangan Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw) ini mundur sebagai Bupati Belitung Timur karena memutuskan maju di Pilkada Babel.
Ahok melewatkan pendidikan dasar dan menengah pertama di Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.
Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insinyur Geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung, menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV. Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.
Setelah dua tahun menjadi kontraktor, Ahok menyadari bahwa untuk menjadi pengelola mineral dia membutuhkan modal (investor) dan manajemen yang profesional.
Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) menyebabkan dia diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta.
Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Ia menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Ahok memutuskan berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.
Pada 1992 Ahok mendirikan PT. Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkannya dapat menjadi proyek percontohan untuk menyejahterakan (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT. Nurindra Ekapersada memikili visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.
Sukses menjadi pengusaha, tak membuat Ahok puas akan kariernya. Pada tahun 2004 ia tertarik terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai PIB sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur.
Pada Pemilu 2004 dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Masuknya Ahok ke dunia politik didasari oleh pesan sang ayah (Zhong Kim Nam) yang pernah berkata.
“Kamu cocoknya jadi pejabat. Karena pengusaha mau pikirkan rakyat banyak, itu tidak mungkin,” demikian pesan ayahnya. Ahok lalu mengikuti saran ayahnya, ia pun kemudian masuk DPRD melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). PPIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm Sjahrir.
Pada Pilkada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Ahok terpilih sebagai Bupati berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK). Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama.
Selama memimpin Belitung Timur, Ahok, dikenal memiliki keinginan kuat dan kepedulian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Semangat nasionalisme warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ini bertumbuh seiring didikan keluarga yang ditanamkan sejak kecil. Kejujuran dan ketulusannya dalam mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat dan Republik Indonesia juga menghantarkan Ahok menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia oleh Tempo.

Pada tahun 2007, Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara menobatkan Ahok sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara Negara. Ahok dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah. Ini ditandai dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ahok mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Profil Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo
Dr. Ing. H. Fauzi Bowo lahir di Jakarta, 10 April 1948, umur 64 tahun. Ia adalah Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012. Setelah lulus SMA, Fauzi pernah kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia 1966/1967.  Kemudian pada usia 19 tahun, Fauzi kuliah di Technische Universitat Braunschweig, Jerman. Saat lulus sarjana muda, Fauzi belajar ilmu politik di Berlin, lalu belajar sosiologi di Zurich. Setelah itu ia kembali melanjutkan kuliah arsitekturnya dan mendapat gelar master untuk Teknik Arsitektur Perencanaan Kota dan Wilayah dari Universitat Braunschweig tahun 1976. Setelah mendapat gelar Master tersebut Fauzi Bowo kembali ke Indonesia, dan mulai berkarier di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1978.
Slogan Jakarta untuk Semua ternyata mampu menarik simpatik masyarakat ibu kota. “Untuk membangun Jakarta, serahkan kepada ahlinya dan kepada yang sudah berpengalaman. Jika tidak, kehancuran tinggal menunggu waktu.” Kalimat tersebut diucapkan berulang-ulang oleh Fauzi saat kampanye dan terbukti mampu mendulang suara sekaligus memenangkan pilkada 8 Agustus 2007 lalu. Alhasil, Fauzi Bowo yang sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Sutiyoso pada periode 2002-2007 akhirnya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 bersama dengan pasangannya Prijanto dengan 57,87 persen suara.
Begitu ditetapkan sebagai pemenang pilkada, pria yang memiliki kegemaran mengoleksi motor gede ini berjanji akan membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Bahkan ia berjanji tidak akan melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik kepada seluruh warga ibu kota. Semua warga ibu kota berhak atas semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh karena itu, apabila terjadi perlakukan istimewa kepada salah satu golongan saja, maka sistem pemerintahan ke depan tidak akan berjalan dengan baik.
Fauzi Bowo juga berjanji akan merampingkan struktur Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintah daerah yang mandiri dan profesional. Hal tersebut tidak lain adalah amanat yang terkandung dalam PP 41/2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah disarankan untuk melakukan perampingan struktur di pemerintah daerah.
Tahun ini, Foke berniat maju kembali sebagai orang nomor 1 di DKI bersama Nachrowi Ramli sebagai Cawagubnya yang diusung oleh Partai Demokrat.
Visinya jika terpilih sebagai menjadi Gubernur Jakarta: ”Menata Jakarta”, yang lahir dari refleksi terhadap berbagai persoalan Jakarta yang harus ditata ulang.  Program utama yang akan dia lakukan adalah menata kembali kota Jakarta di seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, keamanan dan kebebasan berpendapat berserikat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.
Politik: penataan pada penumbuhan sikap dan tatanan yang mendukung berjalannya sistem demokrasi. Sikap tersebut adalah penghargaan terhadap kebebasan dan saling menghargai. Pemerintah bertugas untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang aspiratif sesuai prosedur demokrasi.
Ekonomi: mengatasi kesenjangan dengan meningkatkan kesejahteraan, terutama di kalangan bawah, dengan melakukan penataan sarana, pra sarana, dan relasi pasar.
Budaya: melakukan penataan etos kerja yang tinggi yang akan bersinegri dengan penataan ekonomi, dan merawat keragaman budaya dan mengantisipasi ekses negatif budaya global.
Penataan bidang agama yang diarahan pada upaya merawat kerukunan antar umat beragam dan perlindungan terhadpa minoritas (sangat vital dalam menjaga keharmonisan sosial).
Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli
Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli adalah salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta. Haji Nachrowi Ramli atau akrab kita panggil “Bang Nara” lahir dan besar di Jakarta, tepatnya di Gang Masjid Jalan Kramat Sentiong, pada 12 Juli 1951, umur 61 tahun.
Nara, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1973, teman satu angkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setelah lulus dari Akmil, sebagian besar kariernya dihabiskan di dunia militer dan intelijen. Puncaknya, dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara pada 2002 hingga 2008.
Beliau adalah satu dari sedikit putra Betawi yang berhasil menjadi Jenderal TNI AD dan perwira teknik elektro. Di Akademi Militer (Akmil), Nara teman satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lulus tahun 1973. Setelah itu, Nara berkarier di dunia intelijen sejak tahun 1974 hingga menjadi Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia tahun 2002 – 2008.
Komitmen Nara terhadap perkembangan masyarakat dan budaya Betawi ditunjukkan dengan kegemarannya mendalami silat Betawi serta kiprahnya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dan Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Selesai mengabdi di militer dan Lembaga Sandi Negara, Nara kemudian berkiprah di dunia politik sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah pada bulan November 2010. Nara berhasil melakukan konsolidasi dan menegakkan disiplin bagi para kader partai. Partai Demokrat adalah partai pemenang Pemilihan Umum 2009. Di DKI Jakarta, Partai Demokrat mendapatkan 32 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta

Kesuksesan dalam memimpin berbagai organisasi inilah yang membuat pria kelahiran 12 Juli 1951 ini memutuskan untuk maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, kunci kepemimpinannya adalah ‘TARIF’ yakni Transparan, Akuntabel, Rensponsif, Inovatif, dan Fairness. Filosofi hidupnya ialah “bekerja dan beribadah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat“

Profil Hendardji Soepandji-A Riza Patria

Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Supandji
Mayjen TNI (Purn.) Drs.Hendardji Soepandji, S.H. lahir di Semarang pada 10 Februari 1952, umur 60 tahun, beliau merupakan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan seperti pasangan Faisal-Biem. Lulusan AKABRI 1974 ini akan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria, putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan.Seperti halnya Nachrowi dan Nono Sampono, hampir seluruh karir Hendardji  dihabiskan di dunia militer.
Jabatan penting yang pernah dijabat adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji ini antara lain Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat periode 2006-2007 dan Asisten Pengamanan (Aspam) Kasad periode 2008-2010.
Jabatan lain di luar militer adalah Ketua Federasi Olahraga Karateka-do Indonesia (Forki), Presiden Karate Asia Tenggara (SEAKF), Komisaris Independen PT Cahaya Kalbar, Tbk (Wilmar International Grup), dan Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran.
Ia dikenal sebagai tentara yang lurus dan jujur. Pengabdian yang berdedikasi telah dibuktikan lulusan AKABRI 1974 ini, hingga dipercaya menjadi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) di tahun 2006 juga Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2008.
Hendardji yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) selama lebih dari setahun, membuat konsep akan menjadikan Kemayoran sebagai kawasan Green International Business District (GIBD) seluas 454 Ha, dengan RTH 40% dan akan membangun gedung Grand Kemayoran yang mampu menampung 25.000 penonton untuk berbagai event, baik olahraga, kesenian & budaya, maupun acara-acara lainnya. Kemayoran juga akan dikembangkan sebagai Cyber City. Semasa kepemimpinannya, PPKK mengalami kenaikan pemasukan 676% yaitu dari Rp 128 milyar menjadi Rp 1 triliun.
Sebagai Ketua Umum PB FORKI (Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Hendardji juga dipercaya oleh WKF (World Karate Federation/ Federasi Karate Dunia) untuk menyelenggarakan WKF Premier League tiap tahun, mulai Juni 2012 yang dihadiri 80 Negara dari 186 Negara Anggota WKF di Seluruh Dunia. Event ini juga merupakan event bergengsi karena hanya 10 Negara yang diberi kesempetan untuk menggelar event tersebut, antara lain: Prancis, Itali, Jerman, Turki, Austria, Spanyol, Cina dan Indonesia.
Hendardji Soepandji juga menerima penghargaan Anugerah Olah Raga Indonesia (AORI) 2011 sebagai Pembina Terbaik. Penghargaan itu diterima Hendardji selaku Ketua Umum PB Forki yang telah sukses membawa karateka Indonesia memperoleh 10 emas pada ajang Seagames tahun lalu. Seperti diketahui jumlah medali itu melampaui target yang dipatok KONI Pusat yaitu 5 emas dan dan Pengurus Besar Federasi Karate-do Indonesia (PB Forki) sebanyak 7 emas.
Tujuan Hendardji maju sebagai bakal calon gubernur DKI, antara lain berharap bisa membawa tiga nilai olahraga ke dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesempurnaan, persahabatan, dan saling menghargai.
A Riza Patria
Ir A Riza Patria, MBA, lahir di Banjarmasin, 17 Desember 1969, umur 43 tahun. Ia sangat aktif di berbagai organisasi. Di KNPI, Ariza pernah tercatat sebagai Ketua DPP KNPI 2002 – 2005 dan periode 1999 – 2002. Ia juga pernah menjabat Ketua DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, 2002 – 2005. Pada Kongres KNPI 2008 di Bali, Ariza bertarung melawan Aziz Syamsudin (Anggota Komisi III DPR RI) dalam memperebutkan posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebelumnya, pada Kongres KNPI di Bekasi 2002, Ariza juga sempat bertarung pada putaran kedua, melawan Idrus Marham yang kini menjabat sebagai Sekjend Golkar.
Selain KNPI, pria yang menamatkan S1 nya di ISTN ini, banyak berkecimpung di organisasi lain. Sampai saat ini, Ariza masih tercatat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (GMMP), dan Komandan Nasional Menwa Indonesia. Pria supel ini juga pernah tercatat sebagai pengurus DPP GEMA MKGR, Wasekjend KAHMI DKI Jakarta, Wakil Kepala Humas PBSI, Director IRInYI for Young MDGs (International Relationship of Indonesian Youth Institute for Young Millenium Development Goals), Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA), dan berbagai organisasi lainnya. Bakatnya di organisasi memang terlihat sejak sekolah. Mantan anggota KPU DKI Jakarta ini pernah menjadi Ketua OSIS SMA Islam Al-AZHAR Jakarta, tempatnya sekolah dulu.
Di sela kesibukannya sebagai aktifis, putra Ketua MUI, Drs. H. Amidhan ini ternyata juga menggeluti dunia bisnis. Background keilmuannya sebagai insinyur di kembangkannya dalam dunia bisnis. Direktur Utama PT. Gala Ariatama tersebut, saat ini juga tercatat sebagai pengurus KADIN Indonesia dan sempat menjadi pengurus BPD HIPMI Jaya 2001 – 2003.
Pria yang menamatkan studi magister nya di ITB Bandung ini tercatat sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat DKI Jakarta, dan kini aktif di Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai salah satu Ketua DPP dan anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra. Saat ini Riza masih menjabat sebagai Ketua Umum DPN Garda Muda Merah Putih (GMMP), dan Komandan Nasional Menwa Indonesia.
Dia juga pernah tercatat sebagai pengurus DPP GEMA MKGR, Wasekjend KAHMI DKI Jakarta, Wakil Kepala Humas PBSI, Director IRInYI for Young MDGs (International Relationship of Indonesian Youth Institute for Young Millenium Development Goals), Sekjend DPP Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI), dan Anggota Indonesian Council of World Affair (ICWA).
Berbekal pengalaman organisasi itulah, Riza sempat menjabat sebagai anggota KPU DKI Jakarta. Pria yang menamatkan studi magister nya di ITB Bandung ini tercatat juga sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat DKI Jakarta, dan kini aktif di Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai salah satu Ketua DPP dan anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra.
Kini Riza Patria berniat maju sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan (independen) mendampingi Mayjen TNI (Purn) Hendardji Supandji.

 

 

UU No.2/2011 Tentang Parpol

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 4:45 am

UU No.2/2011 Tentang Parpol “Diskriminatif dan Berpotensi Membunuh Kerlangsungan Parpol Non-Parlemen Sebagai Badan Hukum

Instrumen hukum formal yang mengatur tata cara politik di suatu negara harus dapat mendukung gerakan demokrasi dengan mengakomodasi upaya-upaya penguatan representasi publik dalam proses demokrasi yang sedang diupayakan dan kepentingan-kepentingan demokrasi yang belum terwadahi, sehingga terbentuk keterwakilan yang sesungguhnya (bukan keterwakilan yang semu).

Sudah seharusnya setiap lembaga demokrasi semestinya mampu merepresentasikan tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam pembuatan dan/ atau pembentukan Undang-Undang termasuk dalam pembuatan dan/ atau pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sudah seharusnya mampu merepresentasikan dan memujudkan keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness). Keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness) dimaksud menurut Pitkin (1967), sebagaimana disitir Arbi Sanit, adalah terwakilinya kepentingan rakyat oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga dan proses politik (Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hlm. 173 dalam M. Tohadi, Oase Kebangsaan, Jakarta: Lembaga Wacana Indonesia, November 2000, hlm. 71).

Menurut Hans Kelsen dengan stufen-teori-nya menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum positif disusun secara pyramidal (bertingkat-tingkat) dari atas, yaitu dari grundnorm secara bertingkat-tingkat ke bawah ke sesuatu yang melaksanakan norma-norma hukum tersebut secara konkrit (Mr. Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, 1991, hlm. 63-64). Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan, bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku, apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan I, 1991, hlm. 73).

Dalam gagasan yang sama seperti halnya Hans Kelsen, Lon Fuller dalam bukunya, The Morality of the Law (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain:

(1) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

(2) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

(Lihat Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan bahwa dalam menegakkan atau melaksanakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan atau kegunaan (zweeckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena sesungguhnya hukum itu adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum juga harus diperhatikan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 134-135).

Berdasarkan teori hukum maupun Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pasal 51 ayat (1) UU Parpol haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan satu sama lain dengan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bahkan lebih jauh lagi karena bertentangan dengan kaidah hukum di atasnya, dalam hal ini UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Mahkamah sendiri telah menyadari betul bahwa pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak konsisten dalam pembuatan dan/ atau pembentukan hukum khususnya Undang-Undang, termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

(Lihat Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, alinea [3.20], hlm. 130-131) “[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 alinea [3.18], hlm. 129-130

“[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan ET yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘Pemilu sebelumnya’ adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.”

Selain dari pada itu, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

Ketentuan Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 di atas telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif; Akan tetapi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan pasal-pasal terkait dengan ketentuan ini sangat merugikan, karena berpotensi menyebabkan Parpol Non-Parlemen tidak mendapatkan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”;

Ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945, dengan tegas menjamin kebebasan untuk berserikat, dalam kaitan ini kebebasan Parpol Non-Parlemen untuk tetap hidup sebagai badan hukum; Akan tetapi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, menimbulkan kerugian, karena berpotensi menghambat bahkan lebih jauh potensial membunuh keberlangsungan Parpol Non-Parlemen sebagai badan hukum;

sumber.Andi Najmi Fuaidi/Advokat/Ketua LPBHNU

 

Analisis Fenomena Partai Politik di Indonesia Maret 24, 2012

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 1:49 pm

Analisis Fenomena Partai Politik di Indonesia

Oleh : Dio Satrio Jati

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan, argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Dalam tema kali ini saya ingin menganalisa fenomena partai politik dalam kancah perpolitikan nasional antara yang seharusnya terjadi dan yang senyatanya terjadi.

Di Indonesia partai politik menjadi alat untuk menjembatani para elit politik untuk mencapai kekuasaan politik dalam negara. Biasanya partai politik ini adalah organisasi yang mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Menurut Mac Iver, partai politik adalah suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD agar menjadi penentu cara melakukan pemerintahan. Perkumpulan-perkumpulan itu diadakan karena adanya kepentingan bersama. Oleh karena itu, seringkali suatu perkumpulan atau ikatan diadakan untuk memenuhi atau mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Selain mempunyai kepentingan bersama, suatu perkumpulan khususnya partai politik, akan muncul karena anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Ada pula Roger F Saltou yang mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Mengacu pada dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “Political parties created democracy”. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.

Jadi secara gamblang partai politik bisa berarti organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dalam bahasa yang lain partai politik bisa berarti kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan;

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik (political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (poticial appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment).

Untuk menghindarkan terjadinya percampuradukan, perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada 1 jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. Sedangkan para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Jabatan dibedakan antara jabatan negara dan jabatan pegawai negeri. Yang menduduki jabatan negara disebut sebagai pejabat negara. Seharusnya, supaya sederhana, yang menduduki jabatan pegawai negeri disebut pejabat negeri. Dalam jabatan negeri atau jabatan pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, dikenal adanya dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jenjang jabatan itu masing-masing telah ditentukan dengan sangat jelas hirarkinya dalam rangka penjenjangan karir. Misalnya, jenjang jabatan struktural tersusun dalam mulai dari eselon 5, 4, 3, 2, sampai ke eselon 1. Untuk jabatan fungsional, jenjang jabatannya ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan di masing-masing unit kerja. Misalnya, untuk dosen di perguruan tinggi yang paling tinggi adalah guru besar. Jenjang di bawahnya adalah guru besar madya, lektor kepala, lektor kepala madya, lektor, lektor madya, lektor muda, dan asisten ahli, asisten ahli madya, asisten. Di bidang-bidang lain, baik jenjang maupun nomenklatur yang dipakai berbeda-beda tergantung bidang pekerjaannya.

Untuk pengisian jabatan atau rekruitmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal ini lah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen politik (political recruitment) dianggap penting. Sedangkan untuk pengisian jabatan negeri seperti tersebut di atas, partai sudah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melibatkan diri.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.

Fenomena Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi

Di era reformasi dimana keran kebebasan kembali dibuka setelah lama dipasung ketika masa Orde Baru berlangsung membuat banyak partai politik menjadi meningkat dalam hal jumlah. Diakui atau tidak dalam era sekarang ini sistem yang menganut jumlah partai yang banyak (multipartai) membuat kinerja negara yang menganut sistem presidensil menjadi tidak efektif. Hal itu, terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan SBY jiilid 1 maupun jilid 2 dewasa ini. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan efektifitas pemerintahan, termasuk pemerintahan SBY-Boediono yang ada sekarang.

Partai baru banyak bermunculan dengan wajah-wajah lama dari era perpolitikan terdahulu atau bahkan merupakan sosok yang “dibuang” dari partai sebelumnya. Dalam hal ini saya mencontohkah Partai Hanura dan Gerindra, dimana partai ini juga termasuk partai baru yang cukup sukses didalam pemilu tahun 2009. Partai politik yang tergolong baru juga tergolong mempunyai kans yang kuat untuk meraih massa dengan pandangan baru yang mengatasnamakan kekecewaan publik terhadap kinerja parta politik yang ada saat ini, karena memang sulit dibantah keadaan partai politik yang ada saat ini semakin membuat publik kurang percaya dengan kredibilitas partai yang ada mengingat banyaknya kasus yang membelit satu per satu partai yang ada saat ini.

Selain itu ada semacam trend fenomena yang terjadi dalam era reformasi sekarang ini dimana banyak kita temukan antara lain :

  • · Politkus “Bajing Loncat” atau Kutu Loncat. Sering kita temukan beberapa politkus yang pindah-pindah partai menurut selera dan analisis mereka terhadap peluang yang dapat diraih untuk mencapai karier dalam dunia politik. Partai politik berganti-ganti nama. Beberapa partai politik harus mengganti namanya untuk membedakan ketua umum dan partai tersebut dengan rival politiknya dalam partai induk (sebelumnya).
  • · Partai politik mengusung nilai-nilai keagamaan. Apapun dilakukan untuk menjadi “kendaraan” politik agar tujuan mendominasi kekuasaan mencapai sasaran.
  • · Politikus yang indisipliner semakin merajalela dan tak terkendali lagi keberaniannya. Mereka kini berani terang-terangan membohongi rakyat yang mempercayainya dan memberi amanah untuk menyampaikan pesan dan aspirasi sebagaimana yang dijanjikan dalam sumpah jabatan dan selama pemilihan menuju karir politiknya.
  • · Konsentrasi politkus kita kebanyakan mengurusi obyek-obyek yang memberikan pemasukan ketimbang mengutamakan visi dan misi yang  dibebankan kepadanya sebelum  mereka mencapai posisi tersebut. Proses tercetaknya kader secara instan dan sistem rekrutmen calon politikus dan diplomat akhir-akhir ini ditengarai sebagai kontributor utama menghasilkan “rombongan”  politikus bermasalah di negeri ini.

Terjadinya perpindahan kader dari satu partai ke partai lainnya menunjukan pola penerimaaan kader partai di Indonesia masih sangat lemah. Boleh dikatakan bahwa partai belum memiliki sistem penerimaan kader partai yang baik. Pola penerimaan kader yang harus dimulai dari bawah dan dilanjutkan dengan pendidikan kepartaian yang berkesinambungan  sering terabaikan. Pada sisi lain masuknya orang kesatu partai tidak jarang karena ingin mendapat perlindungan baik itu bisnis ataupun jabatan. Akibatnya kader yang masuk dengan murni dan mengawali dari tingkat paling rendah serta memiliki kapabilitas yang tinggi sering terabaikan, karena kesempatan mereka telah direbut oleh kader “kutu loncat”.

Saya harap dengan adanya tahap-tahap konsolidasi sistem politik yang dilakukan sebagai respons atas banyaknya pengalaman pahit selama periode reformasi dan didukung keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak sebagai sistem yang dianggap paling sesuai dengan maksud UUD 1945 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum. Saya berharap memang benar jika pemilihan dengan sistem suara terbanyak peranan individu wakil rakyat akan berkembang menjadi semakin penting. Sementara itu, peranan partai politik sebagai organisasi dalam penentuan nomor urut menjadi semakin kurang penting, oleh karenanya siapapun yang akan menjadi wakil rakyat diharapkan dapat semakin dekat dengan rakyat dan partai politik juga bisa lebih bergerak kearah yang lebih profesional sesuai dengan fungsinya. Karena dengan paradigma ini akan menimbulkan kesan bahwa menjadi pengurus partai politik tidak lagi menarik, justru lebih penting adalah bagaimana membuat calon wakil rakyat dikenal oleh para calon pemilih sehingga pada saat pemilu nanti, calon wakil rakyat dapat memperoleh kemungkinan yang lebih besar untuk terpilih. Kedepannya partai politik akan lebih terurus dan diurus oleh pengurusnya, bukan saja pada saat menjelang pemilu tetapi sepanjang lima tahun masa kerja pengurus itu harus aktif menjadikan partai politik dekat kepada rakyat.

Sumber Bacaan

 

Nasdem Siap Jadi Partai Politik Januari 3, 2011

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 3:06 pm
Nasdem Siap Jadi Partai Politik
Headline

Wacana Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) menjadi kekuatan parpol baru di Indonesia makin menguat.

Banyak dorongan kuat dari arus bawah Nasdem di wilayah Jatim agar ormas yang digawangi Surya Paloh itu bisa bertarung di Pemilu 2014 mendatang.

Ketua Nasdem Jatim yang juga Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2010) menegaskan, keinginan Nasdem menjadi parpol merupakan aspirasi arus bawah.

“Saya telah berkeliling di 7 eks-karisidenan di Jatim (saat ini bernama 4 Bakorwil, red) dan mereka mayoritas menyuarakan keinginan Nasdem menjadi parpol,” tegasnya.

Hasan berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Jatim ini ke jajaran pengurus pusat Nasdem. Rencananya pada 5 Februari 2011 mendatang akan digelar konsolidasi nasional di Jakarta. Saat itulah, akan disampaikan apakah aspirasi untuk jadi parpol disetujui oleh pengurus pusat atau tidak.

Hasan juga mengatakan, Jika wacana untuk menjadi parpol kian menguat di Jatim, maka sejumlah daerah di Indonesia dapat mengikuti. Ia memandang, baik ormas maupun parpol apapun, jika di Jarim sukses maka daerah-daerah lain akan sukses pula.

“Kita tahu sendiri, kalau Jatim ini adalah barometer politik nasional,” tukasnya. Dia menambahkan, untuk berubah menjadi sebuah parpol, jaringan politik Nasdem di lapangan sangat siap.

Nasdem saat ini telah memiliki kepengurusan 100 persen di tingkatan provinsi seluruh Indonesia dan 75 persen di tingkatan Kabupaten. “Kami kira jumlah itu sudah cukup kuat untuk mengantar Nasdem sebagai parpol,” ucapnya

 

Inilah Ambang Batas Pemanas Setgab Koalisi Pro-SBY

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 2:58 pm
Inilah Ambang Batas Pemanas Setgab Koalisi Pro-SBY

Headline

 

Memasuki 2011, suhu politik Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi memanas terkait dengan wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold atau PT ) dari 2,5 persen menjadi 5 persen.

Angka 5 persen itu bisa menjadi ‘’bara dalam sekam’’ di kalangan anggota setgab koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden SBY.

Sejauh ini politisi PAN dan PKB mengajukan ambang batas sekitar 3%, Hanura 2,5%, Golkar, dan PDI Perjuangan 5%, sedangkan Demokrat 4 %. PPP lebih realistis 2,5-3%. Tarik ulur di parlemen soal PT itu berpotensi meretakkan Setgab koalisi.

Bima Arya Sugiarto, politisi PAN, secara terbuka mengatakan nasib partai-partai papan tengah dan kecil belum tentu lolos PT. Artinya, jika partai-partai besar mematok 5% PT, apalagi itu juga diberlakukan untuk parlemen DPR maupun DPRD, bakal runyamlah nasib partai tengah dan kecil seperti Gerindra, PKB PPP, PAN, PKS, dan Hanura. Bagi partai tengah dan kecil, idealnya, angka ambang batas parlemen sekitar 2,5-3%. Angka ini dinilai cukup moderat.

Sejauh ini, politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung berpendapat angka 5% merupakan angka moderat. “Limapersen cukup moderat dengan kondisi saat ini. Yang paling penting, proses penyederhanaan parpol harus jalan. Tetapi tidak boleh menghalangi partai yang baru muncul. Kalau itu dilakukan, maka menghalangi demokrasi,” kata Pramono yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Berbeda dengan Pramono, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfidz berpendapat usulan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5% itu menjadi syarat yang berat.

Melongok pada pengalaman Pemilu 1999 yang menerapkan PT 2,5 persen, hanya ada sembilan partai yang lolos ke Senayan. Usulan peningkatan PT dibahas di Komisi II DPR pada 2011 nanti dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Komplikasi relasi partai politik peserta Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi terus mengemuka ke ruang publik. Beragam pernyataan dari kader partai politik peserta Setgab koalisi meruncingkan ‘’ketegangan’’ di lingkaran dalam Setgab.

Jika tidak segera ditangani, bukan mustahil Setgab bubar di tengah jalan karena ada titik pecah soal ambang batas PT yang menjadi ‘’sumber ketegangan’ internal Setgab itu sendiri. Terkait isu Poros Tengah misalnya, pernyataan keras dari Partai Demokrat sudah memantik reaksi yang sama dari partai peserta koalisi. Malah, Partai Demokrat mempersilakan partai koalisi yang tidak lagi cocok di Setgab agar keluar. Pernyataan itu memunculkan respons keras dari parta-partai tengah koalisi.

Dengan tambahan isu pembatasan premium dan naiknya harga sembako pada 2011, titik pecah Setgab bisa kian membara. Belum lagi tegangan dari partai tengah dan kecil di luar Setgab seperti Hanura dan Gerindra yang pasti ‘tersedak” isu ambang batas PT. Tidak ayal lagi, bakal riuh-rendahlah parlemen dengan pertarungan kepentingan partai-partai politik.

”Karena itu, 2011 boleh jadi tahun penentuan stabilitas nasional: makin terkonsolidasi atau justru makin buyar kesana kemari,” kata Abdul Hamid, peneliti Reform Institute.

 

DPR Lumbung Kegaduhan Politik 2011

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 2:56 pm
DPR Lumbung Kegaduhan Politik 2011

Headline

Dinamika politik nasional sepanjang 2011 mendatang diprediksikan didominasi dari gedung parlemen. Sejumlah isu penting yang memantik reaksi publik dan menimbulkan polemik akan memanaskan suhu politik nasional. Mulai dari isu elit hingga isu populis.

Sejumlah isu penting yang akan memancing polemik tak lain soal pembahasan serangkaian paket undang-undang politik yang dituntaskan pada 2011 mendatang. seperti UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemilu Legislatif DPR, DPRD, dan DPD, UU Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPDRD (MD3).

Yang paling menyita perhatian diperediksikan di UU Pemilu legislatif DPR, DPRD, dan DPD terkait aturan parliemanteraty threshold (batas ambang keterwakilan). Perdebatan ini sejatinya telah dimulai sejak 2010. Namun, selisih pendapat soal PT akan mencapai puncaknya saat pembahasan besaran PT.

Jika melihat posisi partai politik di parlemen telah dapat terpetakan. Seperti Partai Demokrat 4%, Partai Golkar 7% dan PDIP 5%. Sedangkan partai politik menengah ke bawah, di kisaran 2,5-3%. Polarisasi inilah yang akan menjadikan kegaduhan partai politik di parlemen.

Hal ini pula menyeret di internal partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Di isu ini pula menjadi ujian terberat Setgab Koalisi. Kalangan partai politik tengah dipastikan menolak usulan rekan koalisi lainnya seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Isu panas lainnya yang akan muncul di DPR terkait dengan pembahasan RUUK DIY yang harus selesai Oktober 2011 atau seiring berakhirnya perpanjangan masa jabatan Sultan HB X sebagai Gubernur DIY. Isu ini akan berdimensi dua, isu elit sekaligus isu populis, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta.

Dalam pembahasan RUUK DIY terkait klausul posisi Sultan HB dan Paku Alam dalam gubernur menjadi isu yang panas. Isu ini pun sempat memanas di akhir 2010 di saat Presiden SBY mempertentangkan antara sistem demokrasi dengan monarkhi yang dilekatkan pada sistem kesultanan Yogyakarta.

Perdebatan di parlemen dipastikan akan tertransformasikan ke ruang publik, khususnya masyarakat Yogyakarta. Aksi demo dipastikan akan mewarnai di tengah-tengah pembahasan RUUK DIY.

Polemik yang muncul dari lembaga parlemen selain disebabkan karena tugas konstitusionalnya terkait legislasi, rencana realisasi pembangunan gedung baru DPR yang sempat tertunda pada Oktober 2010 lalu, dapat dipastikan akan dimulai pada 2011 ini juga akan menjadi isu panas. Reaksi publik jelas akan menolak keras rencana ini.

Jika tidak dikomunikasikan dengan baik terkait rencana ini, jelas akan semakin menurunkan citra DPR yang cenderung babak belur selama 2010 mulai soal kunjungan studi banding ke luar negeri hingga skandal seks yang diduga melibatkan anggota DPR.

Tim Pengawas Century yang telah disepakati diperpanjang selama 2011 juga akan tetap menjadi perhatian publik. Meski soal Century ini tidak seheboh di awal 2010 lalu, dengan diperpanjang kerja Timwas Century di DPR, bisa saja akan menghadirkan kejutan di 2011. Bagaimanapun, kasus Century yang masih menggantung ini, sewaktu-waktu bisa saja kembali meledak.

Selain persoalan tersebut di atas, hal-hal yang insedentil juga bisa saja akan muncul di DPR yang juga potensial memanaskan suasana politik. Seperti rencana pembatasan premium pada 2011 yang bisa menjadi amunisi politik di parlemen. Gerakan politik seperti hak interpelasi maupun hak angket juga potensial muncul.

Rencana Initial Public Offering (IPO) oleh pemerintah terhadap tujuh BUMN bisa saja memantik gerakan politik seperti hak interpelasi maupun hak angket dari parlemen. Langkah ini juga bagian dari kelanjutan dari upaya DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) DPR IPO PT Kratakau Steel.

Selain itu, krisis pangan yang potensial terjadi pada 2011 juga bisa saja menjadi ‘mainan’ parlemen untuk melakukan gerakan politik dari DPR.

Kegaduhan politik dari DPR akan berdampak positif jika mampu dikelola dengan baik dan menghasilkan out put yang positif. Kuncinya hanya satu, mendengar dan menyerap aspirasi publik.

Jika suara parlemen seiring dan seirama suara rakyat, kegaduhan yang muncul justru menjadi vitamin bagi proses demokrasi di parlemen. Namun sebaliknya, jika tidak seirama, kegaduhan justru akan berdampak negatif.


 

Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan SBY-Boediono 2009-2014 November 8, 2010

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 12:15 pm

Visi SBY Boediono2009-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR [Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17/2007].

Misi SBY Boediono 2009-2014: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.

Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010 sebagai berikut.

  1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
  2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
  3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono telah merancang 5 Strategi Pokok sebagai berikut:

  1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
  2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.
  3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
  4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
  5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, maka telah dirancang 13 Pokok-pokok Program Kerja sebagai berikut:

PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
  • Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
  • Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
  • Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
  • Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
  • Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
  • Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
  • Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
  • Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

     

PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN

Fokus utama program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  • Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.
  • Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir.
  • Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengolaan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.
  • Upaya untuk meningkatkan kapasitas generasi mendatang sudahharus dimulai sejak bayi dalam kandungan.
  • Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahanpenyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
  • Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.
  • Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.
  • Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai.
  • Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
  • Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban
  • Evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah bencana alam

     

PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Program aksi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut:

  • Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
  • Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung).
  • Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini efektif dalam mengatasi gejolak yang temporer akan selalu disiagakan untuk dipergunakan setiap waktu.
  • Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
  • Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif, antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin
  • Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.
PROGRAM AKSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Fokus dalam program aksi ketenagakerjaan ini akan menekankan pada:

  • Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda.
  • Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
  • Reformasi tingkat mikro-ekonomi,
  • Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan Perusahaan Global) untuk berinvestasi di Indonesia.
  • Memperluas permintaan domestik di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.
  • Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.
  • Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

Program aksi pemerintah mendatang di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

  • Melanjutkan pelaksanaan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur, yaitu memperluas kesempatan bagi masyarakat (baik swasta nasional maupun asing) untuk berpartisipasi secara transparan, adil, bebas dari kepentingan kelompok, bersih, dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur.
  • Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.
  • Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan criteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
  • Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Melakukan unbundling pembangunan infrastruktur dimana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.
  • Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
  • Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat Negara Indonesia adalah negara kepulauan.
  • Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir diberbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.

     

PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN

Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain:

  • Memperbaiki infrastruktur pertanian
  • Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
  • Memperbaiki kebijakan penyediaan dan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak
  • Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
  • Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
  • Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, Kayu manis, dll.
  • Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.
  • Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.

     

PROGRAM AKSI KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI

Program aksi dalam sektor energi adalah sebagai berikut:

  • Mendorong diversifikasi penggunaan energi domestik kepada gas alam dan batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.
  • Program aksi peningkatan kemandirian energi akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya.
  • Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.
  • Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi.
  • Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.
  • Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energy terbarukan (renewable energy) yang konsisten dan sesuai dengan partispasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (climate change) dan memperkuat ketahan energi nasional.
  • Meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian sektor energi untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.
  • Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningakatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
  • Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.

     

PROGRAM AKSI PERBAIKAN DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Program aksi itu terdiri dari:

  • Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan lembaga serta pemerintah daerah) secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik.
  • Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil.
  • Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
  • Memperbaiki remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
  • Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
  • Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

     

PROGRAM AKSI PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI

Penegakan pilar demokrasi akan diimplementasi melalui program aksi penguatan sistem demokrasi yang meliputi:

  • Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu system yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
  • Memperbaiki peraturan dan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilanggan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
  • Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu agar terjadi kepastian dan efisiensi kerja insitusi penyelenggara pemilu tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
  • Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.

     

PROGRAM AKSI PENEGAKAN HUKUM

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua program aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum, dengan cara:

  • Memperbaiki law enforcement.
  • Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program quick win maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.
  • Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum.
  • Mendukung perbaikan adminsitrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
  • Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

     

PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi:

  • Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat.
  • Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana otonomi khusus (otsus).
  • Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
  • Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.

     

PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Progam di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.

  • Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
  • Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim globalkhususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon- baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian.
  • Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

     

PROGRAM AKSI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global.

  • Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan.
  • Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial
  • Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional

 

 

 

Pengorganisiran dan Mobilisasi Massa Juli 20, 2010

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 1:06 am

Pengorganisiran dan Mobilisasi Massa

Berdasarkan Situasi Nasional

  • Mengorganisir, memobilisasi, menggerakan dan memimpin perlawanan mereka (baik dalam satu isu khusus/lokal :kampung, pabrik, desa, kampus hingga isu umum sektoral bahkan isu umum yang lintas sektor).
  • Membentuk wadah-wadah perlawanan massa permanent.Wadah-wadah permanen ini bila berhasil dijaga dan terus diperbesar akan menjadi kekuatan pelopor kita untuk menggerakan massa secara lebih besar lagi.
  • Mempercepat pengkaderan (rekruitment).

Ketiga proses diatas dilakukan secara bersamaan. Sambil kita mengagitasi dan membuat struktur perlawanan.

Prinsip pengorganisiran :

I. Agitasi/Propaganda/Kampanye.

Keberhasilan sebuah aksi yang besar dan direncanakan akan sangat tergantung (apalagi bagi organisasi yang masih kecil) dari keberhasilan kerja-kerja agitasi/propaganda/kampanye yang didasarkan pada tuntutan umum massa yang tidak mau dipenuhi oleh pemerintah (lain halnya dengan aksi massa besar yang spontan akibat ledakan, yang tidak mungkin diperkirakan). Keberhasilan dari kerja-kerja ini terlihat dari:

  • Terbangunya atmosfir isu-isu atau tuntutan-tuntutan yang dipropagandakan.
  • Kesiapan (dukungan) massa secara luas untuk terlibat dalam rencana aksi (termasuk menarik aliansi/sekutu/kelompok).
  • Kesiapan subjektif organisasi memimpin aksi ini.
  • Reaksi pemerintah.
  • (Bila aksinya terbuka) maka tanggal aksi (serta tempat aksi) juga menjadi popular di massa.

Semua alat-alat propaganda harus selalu dihubungkan dengan perluasaan propaganda isu yang kita pergunakan untuk aksi. Jadi setelah disepakati isunya, maka semua terbitan, poster, statement, diskusi, seminar, selebaran, grafity action (corat-coret) harus dihubungkan dengan hal diatas.

II. Pengorganisiran

Kerja-kerja propaganda dan agitasi harus juga sejalan dengan pengorganisiran massa guna persiapan aksi tersebut. Artinya seluruh pengorganisiran massa harus dipergunakan “nantinya” untuk kekuatan aksi yang kita selenggarakan.

Secara umum “organiser”aksi ini harus terwujud secara massal. Dari mulai mengkonsolidasikan basis kita yang sudah terorganiser hingga perluasaanya. Ini harus menjadi tugas pekerjaan/pengorganisiran bukan saja bagi kader melainkan setiap massa yang terlibat aktif dalam rencana aksi. Sejak awal pengorganisiran harus terbangun jaringan agen/koordinator pengorganisiran (yang akan diperbaiki dalam setiap perkembangan pengorganisiran). Secara ekstrem dapat dikatakan “setiap hari” harus ada tambahan jumlah massa yang bisa diajak aktif untuk acara ini (menjadi organiser). “Setiap hari” harus ada tambahan kontak baru yang mau mengkonsolidasikan tempatnya (tempat tinggal/kerja) untuk diajak ikut rencana aksi ini. “Setiap hari” harus ada kontak perluasaan daerah basis yang bisa diajak dan aktif membangun kekuatan dibasis daerahnya.

  • Jumlah basis (yang diorganisir dan perluasan/kontak), semua laporan perkota dan basis diatas)dilaporkan kembali.
  • Laporan kekuatan massa pelopor untuk memimpin/mendorong massa dalam kota/basis terlibat dalam aksi.
  • Laporan distribusi selebaran, poster dan corat-coret dan distribusinya.
  • Kesimpulan dari respon/tanggapan/usulan massa di seluruh basis yang diorganisir dan massa umum kaum buruh maupun non buruh.
  • Respon penguasa, penduduk setempat, aparat dan pemerintah.
  • Evaluasi pengorganisiran
  • Evaluasi struktur koordinator/agen/mobilisasi hingga perubahannya.
  • Rencana kedepan (hingga pertemuan wilayah).

Rapat Umum (semua koordinator dari seluruh tingkatan)

Menjelang hari H akan ada pertemuan besar (seluruh koordinator hingga koordinator terkecil untuk mencek kesiapan massa).

Taktik Strategi Atas :

Pada saat ini sangat mungkin untuk mempergunakan strategi atas untuk mendukung dan memaksimalkan kerja-kerja dibawah. Yang dimaksud strategi atas disini bukan saja persoalan kampanye (seperti dalam bentuk seminar terbuka) melainkan melakukan seruan aksi nasional terbuka jauh-jauh hari. Kita tidak akan melakukan ini jika tidak terlihat kesiapan hasil kerja kawan-kawan di pengorganisiran. Setelah dilihat kesiapan untuk melakukan mobilisasi umum nasional/wilayah, maka pimpinan pusat/wilayah akan mengeluarkan seruan terbuka tentang aksi itu. Ini dilakukan juga paling cepat satu bulan sebelum aksi dilakukan. Setelah ini harus dilakukan dukungan dari daerah-daerah baik berupa konferensi pers maupun aksi agar terlihat kebesaran dari rencana aksi nasional. Dukungan juga harus datang dari organisasi lain : Mahasiswa, LBH, LSM hingga partai-partai dan tokoh-tokoh. Adanya tanggapan dari pemerintah biasanya akan justru mendorong kampanye kita (memperluas atmosfir agitasi propaganda kita). Kerja-kerja pengorganisiran di bawah dapat lebih terdorong lagi. Walaupun kemungkinan represif dan kontra aksi akan dilakukan aparat keamanan, pengusaha dan pemerintah.

Lain-Lain : Seminar, talk show dll.

Aliansi/Front

Kesiapan kita untuk melakukan mobilisasi massa umum harus dilakukan sesuai dengan target kita. Cara-cara yang dipergunakan dalam aliansi/front harus diusahakan semua tuntutan, program dan taktik kita dapat diterima. Melihat watak kelompok-kelompok massa yang ada. Aliansi/front akan sangat mungkin terbentuk/terdorong jika kita berhasil melakukan pra kondisi. Dengan cara mempelopori pra kondisi kita juga dapat memimpin.

Aksi Pra Kondisi :

Aksi pra kondisi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat tingkat konsolidasi dan persiapan massa sebelum aksi. Aksi yang terpenting adalah aksi rally, demo, rapat akbar di satu kawasan/kota. Jadi aksinya di basis massa. Ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kerja propaganda dan mencek tingkat dukungan massa dan latihan bagi mobilisasi pada hari H nantinya. Sebelum aksi ini dilakukan terlebih dahulu dilakukan kampanye baik dalam strategi bawah (pengorganisiran, selebaran) maupun strategi atas : Konferensi pers atau kalau perlu ada aksi awal dengan mengadakan aksi mendatangi DPR, Depnaker dll.

Catatan tentang front : Bila front berhasil terbentuk maka kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan atas nama front termasuk siapa yang menyerukan aksi (nasional) dan dukungan daerah. Tetapi yang harus diingat kita tetap harus menjalankan program kita dan independen terhadap taktik kita bila front tidak menyetujui ini menjadi keputusan mengikat.

Seluruh kerja diatas harus dapat dikontrol secara penuh oleh partai. Kontrol disini bukan saja dimaksudkan untuk menerima laporan kerja kawan-kawan melainkan juga memberikan arahan secara regular dan konsisten dan membantu pekerjaan ini secara sistematis. Semua kerja-kerja di pengorganisiran (pabrik, kota, wilayah) harus dilaporkan secara rutin hingga kepusat. Hingga jauh-jauh hari sebelum hari H sudah bisa dilihat kesiapan dan kemungkinan keberhasilan aksi tersebut.

Semua tindakan kerja-kerja pengorganisiran (dalam setiap pertemuan dan diskusi massa) dilakukan dalam satu gerak yang sama yaitu:

  • Agitasi dan propaganda : agitasi isu, propaganda untuk bersatu, tuntut ke pemerintah.
  • Kondisi basis (tempat kerja/tinggal) dan massa (untuk menetapkan taktik pengorganisiran) : jumlah massa, geopolitik basis, isu/tuntutan/persoalan basis.
  • Pertemuan berikut di basis-basis yang lebih kecil.
  • Pemilihan koordinator sementara.
  • Ada absensi.
  • Seruan untuk mengajak kontak dalam pertemuan massa berikut.
  • Kerjaan ini terus dilakukan berulang-ulang di setiap basis baru hingga menjelang hari H.

Catatan : Bila satu basis telah terkonsolidasi maka pertemuan-pertemuan massa di basis dapat dihentikan dan digantikan hanya dengan tugas penyebaran bacaan dan mencari kontak di tempat lain. Tetapi pertemuan seluruh koordinator dalam satu basis tetap dilakukan.

A. Pertemuan koordinator dibasis yang paling kecil: pabrik/kampung/desa/kampus :

Laporan (ditulis) :

  • Jumlah kumpulan (sesuai dengan struktur mobilisasi), berapa massa yang hadir dalam kumpulan (dari absensi). Dari kumpulan yang ada berapa % kemampuan untuk memobilisasi massa di basis tersebut.
  • Jumlah selebaran/poster yang didistribusikan dan corat-coret yang dilakukan.
  • Respon/tanggapan/usulan massa dan respon penguasa
  • Kontak massa lain yang ikut kumpulan.
  • Rencana pengorganisiran berikut/perluasan.
  • Evaluasi pengorganisran
  • Evaluasi struktur koordinator/agen/mobilisasi hingga perubahannya
  • Rencana ke depan (hingga pertemuan kota/wilayah terdekat).
  • Lain-lain

B. Pertemuan kota/wilayah (pertemuan koordinator-koordinator basis terkecil) :

Laporan Per kota (ditulis) :

  • Geo-politik : jumlah massa, pengalaman revolusioner massa kota , peta geo-politik kota, lokasi kekuatan massa yang telah terorganisir, lokasi-lokasi basis strategi (sasaran pengorganisiran), kondisi masyarakat setempat, aparat, rute-rute jalan, transportasi dll.
  • Jumlah basis (yang diorganisir dan perluasan/kontak): semua laporan basis terkecil dilaporkan kembali.
  • Laporan kekuatan massa kepeloporan untuk memimpin/mendorong seluruh massa dalam satu “kota/lokasi” terlibat.
    • Laporan distribusi selebaran, poster dan corat-coret dan distribusinya.
  • Kesimpulan dari respon/tanggapan/usulan massa di seluruh basis yang diorganisir dan massa umum.
    • Respon massa setempat dan aparat.
    • Evaluasi pengorganisiran.
  • Evaluasi struktur koordinator/agen/mobilisasi hingga perubahannya.
    • Rencana ke depan (hingga pertemuan wilayah)

C. Pertemuan wilayah (pertemuan koordinator kota yang bisa diperluas melibatkan   koordintor basis).

Laporan wilayah (ditulis) :

  • Geo politik wilayah : jumlah massa, pengalaman revolusioner massa wilyah, peta geo-politik wilayah, lokasi kekuatan kota-kota yang di organisir, lokasi-lokasi kota strategis (sasaran pengorganisiran), kondisi masyarakat setempat, penguasa, aparat, rute-rute jalan, transportasi, dll.
    • Jumlah kota yang menjadi basis.

I. Bentuk Agitasi

1. Agitasi-Propaganda tertulis

A. Agitasi dan propaganda terbuka/umum/massal.

Untuk aksi wilayah maka agitasi lewat poster biasanya sangat efektif untuk mensosialisasikan tuntutan-tuntutan kita, untuk membangkitkan atmosfir perlawanan disana. Apalagi ketika basis kita di wilayah tersebut masih lemah. Penempelan poster harus ditempelkan di tempat-tempat strategis yaitu tempat berkumpul massa.

B.  Agitasi lewat selebaran.

Tanpa selebaran tidak mungkin ribuan, puluhan ribu massa dapat kita organisir. Karena tidak mungkin kita mengumpulkan ribuan massa dan membicarakan hal ini, disamping tidak aman juga tidak ada tempat. Selebaran ini sifatnya bukan saja sebagai alat untuk agitasi dan propaganda melainkan lewat selebaran ini struktur agen-agen mobilisasi dibentuk/dibangun. Lewat selebaran ini massa dapat digerakan secara TERORGANISIR, patuh dan disiplin terhadap seluruh keputusan taktik-taktik yang kita buat. Massa akhirnya bisa dipimpin lewat selebaran. Biasanya setelah selebaran kedua maka massa akan mengerti bahwa ia akan dipimpin oleh selebaran. Jadi pada dasarnya agen selebaran adalah juga agen mobilisasi sama dengan struktur mobilisasi kita. Selebaran juga berfungsi untuk keamanan rencana aksi. Lewat selebaran maka pertemuan-pertemuan massa dapat diperkecil. Hanya agen-agen misalnya.

Catatan : Selebaran tidak hanya dipergunakan pada pra aksi melainkan juga pada pasca aksi hari pertama atau untuk menggerakan aksi kembali, memperluas aksi dll.

Di tempat-tempat didistribusikannya selebaran atau poster penting untuk dikirimkan kawan ke lokasi ini. Tujuannya untuk menagitasi dan selanjutnya mendapatkan kontak untuk diorganisir.

2. Agitasi-Propaganda Oral

A. Agitasi dan Propaganda lewat pertemuan/kumpulan

Ini suatu tindakan yang penting adalah untuk meyakinkan massa dan   mengaktifkan mereka dalam rencana kita. Karena biasanya ada persoalan-persoalan ataupun pertanyaan dari massa akan suatu hal yang tidak ia dimengerti. Artinya agitasi dan propaganda kita lewat selebaran harus juga dibarengi dengan agitasi-propaganda lewat pertemuan. Lewat pertemuan kita bisa menjelaskan tuntutan kita lebih panjang dan bisa diterima massa.

B. Agitasi dari rumah ke rumah

Agitasi –propaganda ini berfungsi untuk mengajak kontak untuk diyakinkan dan dapat ikut serta dalam pertemuan yang kita lakukan. Biasanya ini dipergunakan pada tahap awal pengorganisiran atau ketika ada perluasan ke basis lain dan sifatnya masih kontak.

II. Pembangunan Struktur Agen Mobilisasi

Struktur agen yang kita bentuk disesuaikan dengan struktur basis massa yang menjadi sasaran aksi . Karena ini aksi yang sifatnya mobilisasi umum maka struktur yang dibentuk juga bukan hanya struktur agen di basis lokal melainkan struktur agen berapa basisi/kota/wilayah. Misalnya dalam satu wilayah maka harus ada struktur antar kota satu dengan struktur kota lainnya. Sementara di kota tersebut juga ada struktur antar basis.

Pembangunan agen mobilisasi aksi wilayah sama dengan pembangunan agen dalam pengorganisiran aksi di satu basis (pabrik/kampung/desa). Bedanya adalah dalam setiap pertemuam basis, jika kita punya kontak massa basis lain, maka akan sangat baik kontak kita ini dapat diikut-sertakan, karena tuntutan kita adalah tuntutan umum seluruh massa. Ini dilakukan untuk mempercepat perluasan basis-basis massa yang akan menjadi pelopor untuk menggerakan satu wilayah. Bahkan pada prinsipnya seluruh massa di satu basis HARUS selalu diingatkan bila punya kontak di basis lain dapat diajak ikut. Setelah itu kontak ini ditugaskan untuk mengajak kawan-kawannya dan membuat kumpulan di basisnya sendiri dan mulai membangun struktur di basis tersebut. Untuk pemilihan terhadap siapa-siapa yang menjadi koordinator maka pemilihan harus diusahakan dipilih oleh massa sendiri. Karena masalah yang mengerti siapa yang terbaik dan paling berani, paling militan dan untuk melakukan ini. Dengan pemilihan ini maka koordinator ini akan menjadi pimpinan yang akan diakui/dipatuhi oleh mereka. Sambil membangun struktur di satu basis, juga harus dilakukan pembangunan/pertemuan antar basis dan antar titik-titik/konsentrasi basis kota yang menjadi sasaran. Walaupun struktur ini bisa saja bersifat sementara karena mungkin ada pergantian.

Catatan : Setiap koordinator harus mengetahui bagaimana menghubungi jajaran di bawahnya (koordinator dibawahnya). Artinya ia harus mengetahui tempat tinggalnya.

III. Peta Lokasi Aksi

Sebelum beregrak harus ada pemetaan (peta) wilayah. Dimana titik-titik sasaran yang menjadi sasaran aksi kita. Dimana basis-basis kita, dimana massa basis-basis lain yang tidak kita organisir akan dapat diseret dalam aksi kita. Dimana letak tujuan aksi kiat, DPRD, DPR. Depnaker, Istana, dll. Dimana letak markas tentara/polisi yang akan di mobilisir untuk menghentikan aksi kita. Dimana titik yang akan menjadi tempat pertemuan utama dari titik-titik pertemuan seluruh massa. Dimana kemungkinan kita akan dihadang, kemana kita harus mundur, kemana bila kita harus tetap sampai ke lokasi aksi.

IV. Waktu Aksi

Waktu aksi yang tepat adalah pada saat massa berkumpul dijalan. Misalnya jam 6.30-7.00 WIB pada saat masuk kerja. Jam berapa pelopor harus sudah berkumpul dll. Berapa waktu yang  dibutuhkan untuk mengkonsolidasikan massa di titik-titik kumpul, kapan harus titik-titik tersebut ketemu dan kapan harus segera bergerak keluar.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

  1. Semua pekerjaan harus bersifat massal, artinya pekerjaan pengorganisiran, agitasi-propaganda, penempelan poster, pembagian selebaran harus bersifat massal, termasuk dana. Semua orang harus menjadi organisator, agitator-propagandis. Bila proses ini tidak menjadi massal bisa dipastikan sebelum aksi, bahwa kita telah gagal.
  2. Harus ada dua tempat : tertutup dan terbuka.

https://gogoleak.wordpress.com

 

SOSIALISME DAN AGAMA Juli 16, 2010

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 1:26 pm

Masyarakat yang ada saat ini sepenuhnya didasarkan atas eksploitasi yang dilakukan oleh sebuah minoritas kecil penduduk, yaitu kelas tuan tanah dan kaum kapitalis, terhadap masyarakat luas yang terdiri atas kelas pekerja. Ini adalah sebuah masyarakat perbudakan, karena para pekerja yang “bebas”, yang sepanjang hidupnya bekerja untuk kaum kapitalis, hanya “diberi hak” sebatas sarana subsistensinya. Hal ini dilakukan kaum kapitalis guna keamanan dan keberlangsungan perbudakan kapitalis.

Tanpa dapat dielakkan, penindasan ekonomi terhadap para pekerja membangkitkan dan mendorong setiap bentuk penindasan politik dan penistaan terhadap masyarakat, menggelapkan dan mempersuram kehidupan spiritual dan moral massa. Para pekerja bisa mengamankan lebih banyak atau lebih sedikit kemerdekaan politik untuk memperjuangkan emansipasi ekonomi mereka, namun tak secuil pun kemerdekaan yang akan bisa membebaskan mereka dari kemiskinan, pengangguran, dan penindasan sampai kekuasaan dari kapital ditumbangkan. Agama merupakan salah satu bentuk penindasan spiritual yang dimanapun ia berada, teramat membebani masyarakat, teramat membebani dengan kebiasaan mengabdi kepada orang lain, dengan keinginan dan isolasi. Impotensi kelas tertindas melawan eksploitatornya membangkitkan keyakinan kepada Tuhan, jin-jin, keajaiban serta jang sedjenisnya, sebagaimana ia dengan tak dapat disangkal membangkitkan kepercayaan atas adanya kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Mereka yang hidup dan bekerja keras dalam keinginan, seluruh hidup mereka diajari oleh agama untuk menjadi patuh dan sopan ketika di sini di atas bumi dan menikmati harapan akan ganjaran-ganjaran surgawi. Tapi bagi mereka yang mengabdikan dirinya pada orang lain diajarkan oleh agama untuk mempraktekkan karitas selama ada di dunia, sehingga menawarkan jalan yang mudah bagi mereka untuk membenarkan seluruh keberadaannya sebagai penghisap dan menjual diri mereka sendiri dengaan tiket murah untuk menuju surga. Agama merupakan candu bagi masyarakat. Agama merupakan suatu minuman keras spiritual, di mana budak-budak kapital menenggelamkan bayangan manusianya dan tuntutan mereka untuk hidup yang sedikit banyak berguna untuk manusia.

Tetapi seorang budak yang menjadi sadar akan perbudakannya dan bangkit untuk memperjuangkan emansipasinya ternyata sudah setengah berhenti sebagai budak. Para buruh modern yang berkesadaran-kelas, digunakan oleh industri pabrik skala besar dan diperjelas oleh kehidupan perkotaan yang merendahkan kedudukan di samping prasangka-prasangka religius, meninggalkan surga kepada parra pastur dan borjuis fanatik, dan mencoba meraih kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri di atas bumi ini. Proletariat sekarang ini berpihak pada sosialisme, yang mencatat pengetahuan dalam perang melawan kabut agama, dan membebaskan para pekerja dari keyakinan terhadap kehidupan sesudah mati dengan mempersatukan mereka bersama guna memperjuangkan masa sekarang untuk kehidupan yang lebih baik di atas bumi ini.

Agama harus dinyatakan sebagai urusan pribadi. Dalam kata-kata inilah kaum sosialis biasa menyatakan sikapnya terhadap agama. Tetapi makna dari kata-kata ini harus dijelaskan secara akurat untuk mencegah adanya kesalahpahaman apapun. Kita minta agar agama dipahami sebagai sebuah persoalan pribadi, sepanjang seperti yang diperhatikan oleh negara. Namun sama sekali bukan berarti kita bisa memikirkan agama sepanjang seperti yang diperhatikan oleh Partai. Sudah seharusnya agama tidak menjadi perhatian negara, dan masyarakat religius seharusnya tidak berhubungan dengan otoritas pemerintahan. Setiap orang sudah seharusnya bebas mutlak menentukan agama apa yang dianutnya, atau bahkan tanpa agama sekalipun, yaitu, menjadi seorang atheis, dimana bagi kaum sosialis, sebagai sebuah aturan. Diskriminasi diantara para warga sehubungan dengan keyakinan agamanya sama sekali tidak dapat ditolerir. Bahkan untuk sekedar penyebutan agama seseorang di dalam dokumen resmi tanpa ragu lagi mesti dibatasi. Tak ada subsidi yang harus diberikan untuk memapankan gereja, negara juga tidak diperbolehkan didirikan untuk masyarakat religius dan gerejawi. Hal-hal ini harus secara absolut menjadi perkumpulan bebas orang-orang yang berpikiran begitu, asosiasi yang independen dari negara. Hanya pemenuhan seutuhnya dari tuntutan ini yang dapat mengakhiri masa lalu yang memalukan dan keparat, saat gereja hidup dalam ketergantungan feodal pada negara, dan rakyat Rusia hidup dalam ketergantungan feodal pada gereja yang mapan, ketika di jaman pertengahan, hkum-hukum inquisisi (yang hingga hari ini masih mendekam dalam hukum-hukum pidana dan pada kitab undang-undang kita) ada dan diterapkan, menyiksa banyak orang untuk keyakinan maupun ketidakyakinannya, memperkosa hati nurani orang-orang, dan menggabungkan pemerintah yang enak dan pendapatan dari pemerintah, dengan dispensasi ini dan itu yang membiuskan, oleh lembaga gereja. Pemisahan yang tegas antara lembaga Negara dan Gereja adalah apa yang dituntut proletariat sosialis mengenai negara modern dan gereja modern.

Revolusi Rusia harus memberlakukan tuntutan ini sebagai sebuah komponen yang diperlukann untuk kemerdekaan politik. Dalam hal ini, revolusi Rusia berada dalam sebuah posisi yang menyenangkan, karena ofisialisme yang menjijikkan dari otokrasi feodal polisi berkuda telah menimbulkan ketidakpuasan, keresahan, dan kemarahann bahkan di antara para pendeta. Serendah-rendahnya dan sedungu-dungunya pendeta Orthodoks Rusia, mereka pun sekarang telah dibangunkan oleh guntur keruntuhan tatanan abad pertengahan yang kuno di Rusia. Bahkan mereka yang bergabung dalam tuntutan untuk kebebasan, memprotes praktek-praktek birokratik dan ofisialisme, hal memata-matai polisiyang sudah ditetapkan sebagai “pelayan Tuhan”. Kita kaum sosialis harus memberikan dukungan kita pada gerakan ini, mendukung tuntutan para pendeta yang jujur dan tulus hati menuju ke tujuan mereka, membuat mereka meyakini kata-kata mereka tentang kebebasan, menuntut bahwa mereka harus memutuskan semua hubungan antara lembaga keagamaan dan kepolisian. Seperti juga bagi Anda yang tulus hati, di tiap kasus Anda harus mempertahankan pemisahan antara Gereja dengan Negara dan sekolah dengan Agama, sepanjang agama sudah dinyatakan secara tuntas dan menyeluruh sebagai urusan pribadi. Atau Anda tidak menerima tuntutan-tuntutan konsisten tentang kebebasan ini, dalam kasus dimana Anda tetap terpikat dengan tradisi inkuisisi, dalam kasus dimana Anda tetap berpegang teguh dengan kerja pemerintahan yang enak dan pendapatan dari pemerintah, dalam kasus dimana Anda tidak percaya terhadap kekuatan spiritual dari senjatamu dan melanjutkan untuk mengambil suap dari negara. Dan dalam kasus itulah para pekerja berkesadaran-kelas di seluruh Rusia menyatakan perang tanpa ampun terhadap Anda.

Sepanjang yang diperhatikan kaum sosialis proletariat, agama bukanlah sebuah persoalan pribadi. Partai kita adalah sebuah asosiasi dari para pejuang maju yang berkesadaran kelas, yang bertujuan untuk emansipasi kelas pekerja. Sebuah asosiasi seperti itu tidak dapat dan tidak seharusnya mengabaikan adanya kekurangan kesadaran- kelas, ketidaktahuan atau obscurantisme (isme kekaburan, ketidakjelasan) dalam bentuk keyakinan-keyakinan agama. Kita menuntut pembinasaan sepenuhnya terhadap Gereja dan dengannya mampu menerangi kabut religius yang begitu ideologis dan dengan sendirinya senjata ideologis, dengan sarana pers kita dan melalui kata dari mulut. Namun kita mendirikan asosiasi kita, Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia, tepatnya untuk sebuah perjuangan melawan setiap agama yang menina bobokan para pekerja. Dan bagi kita perjuangan ideologi bukan sebuah urusan pribadi, namun persoalan seluruh Partai, seluruh proletariat.

Jika memang demikian, mengapa kita tidak menyatakan dalam Program kita bahwa kita adalah atheis? Mengapa kita tidak melarang orang-orang Kristen dan para penganut agama Tuhan lainnya untuk bergabung dalam partai kita?

Jawaban terhadap pertanyaan ini akan memberikan penjelasan tentang perbedaan yang cukup penting dalah hal persoalan agama yang ditampilkan oleh para demokrat borjuis dan kaum Sosial-Demokrat.

Program kita keseluruhannya berdasar pada cara pandang yang ilmiah, dan lebih jauh materialistik. Oleh karenanya, sebuah penjelasan mengenai program kita secara amat perlu haruslah memasukkan sebuah penjelasan tentang akar-akar historis dan ekonomis yang sesungguhnya dari kabut agama. Propaganda kita perlu memasukkan propaganda tentang atheisme; publikasi literatur ilmiah yang sesuai – dimana pemerintah feodal otokratis hingga saat ini telah melarang dan menyiksa – yang pada saat ini harus membentuk satu bidang dari kerja partai kita. Kita sekarang mungkin harus mengikuti nasehat yang diberikan Engels kepada kaum Sosialis Jerman: menterjemahkan dan menyebarkan literatur intelektual Pencerahan Perancis abad ke-18 dan kaum atheis. [36]

Namun bagaimanapun juga kita tidak boleh dan tidak patut untuk jatuh dalam kesalahan menempatkan persoalan agama ke dalam sebuah abstrak, kebiasaan jang idealistik, sebagai sebuah masalah “intelektual” yang tak berhubungan dengan perjuangan kelas, seperti yang tidak jarang dilakukan oleh kaum demokrat-radikal yang ada di antara kaum borjuis. Tentulah bodoh untuk berpikir bahwa, dalam sebuah masyarakat yang berdasar pada penindasan tanpa akhir dan merendahkan massa pekerja, prasangka-prasangka agama bisa disingkirkan hanya melalui metode propaganda melulu. Inilah kesempitan cara berpikir borjuis yang lupa bahwa beban agama yanng memberati kehidupann manusia sebenarnya tak lebih adalah sebuah produk dan refleksi beban ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Tak satupun dari famplet khotbah, berabapun jumlahnya, dapat memberi pencerahan pada kaum proletariat, jika ia tidak dicerahkan dengan perjuangannya sendiri melawan kekuatan gelap dari kapitalisme. Persatuan dalam perjuangan revolusioner yang sesungguhnya dari kelas kaum tertindas untuk menciptakan sebuah sorgaloka di bumi, lebih penting bagi kita ketimbang kesatuan opini proletariat di taman firdaus surga.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita tidak dan tidak akan menyatakan atheisme dalam program kita, itulah mengapa kita tidak akan dan tidak akan melarang kaum proletariat yang tetap memelihara sisa-sisa prasangka lama untuk menggabungkan diri mereka dengan Partai kita. Kita akan selalu mengkhotbahkan cara pandang ilmiah, dan hal itu essensial bagi kita untuk memerangi ketidakkonsistenan dari berbagai aliran “Nasrani”. Namun bukan berarti bahwa pada akhirnya persoalan agama akan dikembangkan menjadi persoalan utama, sementara hal itu sudah tidak dipersoalkan lagi, atau bukan pula berarti bahwa kita akan membiarkan semua kekuatan dari perjuangan ekonomi dan politik revolusioner yang sesungguhnya untuk dipilah-pilah mengikuti opini tingkat ketiga ataupun ide-ide yang tidak masuk akal. Karena hal ini akan segera kehilangan semua arti penting politisnya, segera akan disapubersih sebagai sampah oleh perkembangan ekonomi.

Dimanapun kaum borjuis reaksioner hanya memperhatikan dirinya sendiri, dan sekarang sudah mulai memperhatikan dirinya di Rusia, dengan menggerakkan perselisihan agama – karenanya dalam rangka membelokkan perhatian massa dari problem-problem ekonomi dan politik yang demikian penting dan fundamental, pada saat ini diselesaikan dalam praktek oleh semua proletariat Rusia yang bersatu dalam perjuangan revolusioner. Kebijaksanaan revolusioner yang memecahbelahkan kekuatan kaum proletariat, dimana pada saat ini manifestasinya muncul dalam program Black-Hundred, mungkin besok akan menyusun bentuk-bentuk yang lebih subtil. Kita, pada setiap tingkat, akan melawannya dengan tenang, secara konsisten dan sabar berkhotbah tentang solidaritas proletarian dan cara pandang ilmiah – seorang pengkhotbah yang asing pada apapun hasutan-hasutan perbedaan sekunder.

Kaum proletariat reevolusioner akan berhasil dalam membentuk agama menjadi benar-benar urusan pribadi, sejauh yang diperhatikan oleh negara. Dan dalam sistem politik ini, bersih dari lumut-lumut abad pertengahan, kaum proletariat akan keluar dan membuka pertarungan untuk mengeliminasi perbudakan ekonomi, sumber yang murni dari segala omong kosong relijius manusia.

http://gogoleak.wordpress.com

 

GERAKAN MAHASISWA INDONESIA Juli 14, 2010

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 5:43 am

membaca koran hari ini di harian rakyat bengkulu…ironis mahasiswa yang berdemo hanya 5 orang…pertanyaannya kemana yang lainnya??????????????

untuk jadi bahan renungan untuk kawan2 mahasiswa..

S ejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia tidak banyak berbeda dengan sejarah Gerakan Mahasiswa pada umumnya dibelahan dunia manapun. Gerakan Mahasiswa yang didominasi oleh para pemuda yang memiliki watak orang muda yaitu menginginkan perubahan. Dan lahirnya Gerakan Mahasiswa itu tidak dengan perencanaan sebelumnya yang matang, melainkan banyak dikarenakan adanya momentum politik di Indonesia. Pembuktian sejarah gerakan mahasiswa Indonesia sesuai dengan konteks  zamannya, haruslah memberikan kesimpulan apakah  gerakan tersebut, dalam orientasi dan tindakan politiknya,  benar-benar mengarah dan bersandar pada problem-problem dan kebutuhan  struk­tural rakyat Indonesia. Orientasi dan tindakan politik  merupakan cermin dari bagaimana mahasiswa Indonesia memahami masyarakatnya, menentukan pemihakan pada rakyatnya serta kecakapan merealisasi nilai-nilai tujuan atau ideologinya.

Nilai  lebih  organisasi dalam  gerakan  mahasiswa hanyalah bermakna  bahwa  di dalam  organisasi,  mahasiswa ditempa   dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.  Pemahaman terhadap masyarakat dan persoalan-persoalannya.

2.  Pemihakan pada rakyat.

3.  Kecakapan-kecakapan dalam mengolah massa.

Ketiga syarat tersebut mencerminkan:

1.  Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.

2.  Metodologi gerakan mahasiswa.

3.  Strukturalisasi  sumber daya manusia, logistik  dan keuangan

gerakan mahasiswa, dan

4.  Program-program  gerakan mahasiswa yang  bermakna

strategis-taktis.

ILUSTRASI TENTANG PERKEMBANGAN GERAKAN MAHASISWA

Murid-murid STOVIA mencoba memulai gerakan dengan mendirikan Trikoro  Dharmo pada tahun 1915. Organisasi-organisasi  yang  tumbuh  kemudian adalah   juga organisasi  pemuda kedaerahan (Jong Sumatera, Jong Celebes,  Jong Minahasa,  dsb.) dan  belum tercipta  konsolidasi.  Baru  dengan prakarsa  Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI),  beberapa organisasi kedaerahan dilebur menjadi Indonesia Muda  (IM)  pada tahun 1930.

Tahun 1915-1930 merupakan waktu yang cukup panjang bagi pemuda dan pelajar  untuk  memilki penjelasan  yang  lebih  jernih  tentang nasionalisme yang melekat pada organisasi  Indonesia Muda dan melepaskan dirinya  dari  keorganisasian  sektarian  pemuda  dan mahasiswa  guna mempertajam orientasi anti-kolonial. Selain  itu juga  gerakan  ini  telah melewati  masa-masa sulit:  kelumpuhan pergerakan  nasional  akibat pemerintahan kolonial  yang  semakin represif,   setelah pemberontakan  PKI  1926  dan   1927   serta pemogokan-pemogokan buruh.

Di dalam kondisi kelumpuhan pergerakan nasional seperti  itu muncullah  alternatif  Kelompok Studi (Studie-studie Club)  yang politis dilihat   dari  orientasi dan tindakan   politiknya. Analisa  terhadap  Studie Club jelas  memberikan kesimpulan bahwa  kondisi obyektif ekonomi politik pada saat  itu politik kolonial yang semakin represif, yang kemudian  berubah  menjadi liberal  karena  perubahan status  ekonomi Belanda  dan  Hindia Belanda dapat direspon dan distimulasi oleh kondisi  subyektif studie club yang bertransformasi menjadi sebuah partai.

Pada masa penjajahan Jepang organisasi pemuda yang ada dibubarkan  dan  pemuda dimasukkan ke dalam;   Seinen dan Keibodan(Barisan Pelopor)  dan PETA (Pembela Tanah Air) untuk  dididik politik untuk kepentingan fasisme. Yang  menjadi topik menarik pada jaman ini adalah  ramainya bermunculan  Gerakan Bawah Tanah (GBT) dengan rapat-rapat  gelap, dan  penyebaran  pamflet. GBT ini dikombinasikan  dengan gerakan  legal Sukarno; merupakan jalan keluar yang  logis  bagi perlawanan anti fasis. Suatu jalan keluar yang mencekam dan tidak memassa. Tingkat kesadaran massa untuk mengambil jalan keluar ini belum mencapai tingkat yang revolusioner.

Masa 1945-1950 merupakan momentum yang penting dalam gerakan pemuda   dan  pelajar:  selain melucuti  senjata Jepang,   juga memunculkan   organisasi-organisasi  seperti:   Angkatan   Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Gerakan  Pemuda Republik  Indonesia  (GERPRI),  Ikatan  Pelajar Indonesia (IPI), Pemuda Putri Indoensia (PPI) dan banyak lagi. Pada  saat  belum ada organisasi pemuda  dan pelajar,  yang berbentuk   federasi,  diselenggarakan  Kongres  Pemuda seluruh Indonesia  I (1945) dan II (1946). Dan Gerakan Pemudalah yang berhasil mendesak Soekarno-Hatta melalui penculikan untuk segera memproklamirkan Kemerdekaan RI.

Periode   Demokrasi   Liberal   1950-1959 ternyata   tidak memberikan   pendidikan  politik  yang berarti  bagi mahasiwa. Pertemuan  Majelis Permusyawaratan  Mahasiswa (MPM)  dalam  bulan Desember   1955   di  Bogor PPMI memutuskan   untuk menarik keanggotaannya   dari FPI. Dengan  demikian jelaslah   bahwa keanggotaan PPMI dan FPI yang secara sosiologis dapat  memberikan dimensi lingkungan sosial yang lebih luas, dihindari oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa justru  melumpuhkan  akstivitas   politik mereka.  Kemudian  membius diri dengan slogan-slogan “Kebebasan Akademik”  dan “Kembali ke Kampus”. Mahasiswa lebih  aktiv  dalam kegitan rekreatif, perploncoan, dan mencari dana.

Persiapan  Pemilu  1955 gerakan mahasiswa kembali mendapat  momentumnnya. Pada saat  itu  berdiri organisasi mahasiswa   yang berafiliasi ke  partai,  seperti  Gerakan  Mahasiswa   Nasional Indonesia (GMNI) yang berafilsi dibawah PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/GERMASOS) dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Islam   (HMI)  dengan Masyumi,  Concentrasi  Gerakan   Mahasiawa Indonesia (CGMI) dengan PKI.

Pada  tanggal  28 Februari 1957,  aktivis-aktivis mahasiswa yang berbasis di UI berprakarsa menggalang senat-senat mahasiswa dari   berbagai  universitas  dan berhasil  membentuk   federasi mahasiswa yang bernama Majelis Mahasiswa Idonesia (MMI). Sementara  itu  peran militer dalam negara  terus mengalami perluasan  sejak akhir 1950-an.

Depolitisasi gerakan pemuda dan mahasiswa bermula  dari penandatanga‑nan  kerja sama antara pemuda dan Angkatan  Darat  17 Juni  1957.  Eskponen  gerakan  sosialis dan HMI  diikut sertakan  dalam aktivitas-ak‑stivitas di luar kampus. Sejak awal 1959 mereka telah mengukuhkan  hubungan dengan administratur-administratur  militer yang  berkaitan  dengan urusan pemuda  dan mahasiswa. Jadi bukan hal yang aneh bila pada  tahun 1966 mahasiswa-mahasiswa Bandung adalah  yang  paling militan berdemonstrasi mengulingkan Soekarno.  Sementara   itu  Gerakan  Pemuda  Islam Indonesia   (GPII) dibubarkan   dengan tuduhan  terlibat usaha pembunuhan   atas Soekarno.

GMNI,  CGMI  dan  GERMINDO  kemudian membentuk  Biro   Aksi Mahasiwa dan menyelengarakan Kongres kelima PPMI di Jakarta  Juli 1961. Pada saat yang sama GERMASOS dan HMI  berhasil  masuk  ke dalam organisasi-organisasi lokal di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dalam  tahun  1961,  organisasi-organisasi lokal tersebut   membentuk  Sekretariat  Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL). Dalam banyak kesempatan SOMAL selalu menegur PPMI  agar jangan  terlalu  terlibat  dalam isu politik.  Orang  akan dapat membaca  dalam pernyataan-pernyataan SOMAL, ada semacam hubungan antara aspirasi SOMAL dengan aspirasi senat-senat mahasiswa  yang tergabung dengan MMI.

Sehubungan  dengan  insiden  rasial di  Bandung, Mei  1963, konsulat   PPMI  Bandung  mengeluarkan pernyataan: Bahwa   yang sebenarnya  terjadi  bukanlah bermotifkan  rasial,  akan  tetapi merupakan  isu sosial yang diakibatkan gap antara si kaya dan  si miskin  yang semakin dalam. Keadaan  ini dimanfaatkan oleh MMI, mereka bergabung dengan organisasi pecahan PPMI  Bandung  dan medirikan  Majelis  Permusywaratan  Mahasiswa Indonesia (Mapemi)  pada bulan Agustus  1965.  Haruslah  dicatat dalam  eksekutif  MMI  terdapat  perwakilan  dari  Akademi  Hukum Militer  (AHM)  dan  Perguruan  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  (PTIK), sehingga  tidak mengherankan bila kepemimpinannya dipegang  oleh perwira tingkat menengah AD dan kepolisian.

Dalam masa ini orientasi gerakan mahasiswa yang sudah  mulai membaik  dalam  mengugat hubungan  sosial kapitalisme, fasisme, imperialisme,  dan sisa-sisa feodalisme dikalahkah oleh  kesiapan militer  (yang masuk dalam gerakan pemuda mahasiswa dan  partai-partai sayap kanan). Jadi Gerakan Mahasiswa periode 66 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Sebelum  tahun  1970-an aktivis yang  mula-mula sadar  akan kekeliruan  ini adalah Soe Hok Gie dan Ahmad Wahib  (HMI).

Namun seperti  juga generasi baru aktivis-aktivis mahasiswa dan  pemuda tahun  70-an  lainnya yang mulai  menyadari  kekeliruan  strategi mereka  kembali membuat kesalahan strategi lainnya:  terpisah dari potensi kekuatan rakyat, atau tanpa basis kekuatan  massa yang  luas,  demostrasi TMII; anti-korupsi; Golput; Malari;  dan gerakan   ’78  dengan  Buku  Putihnya merupakan   contoh-contoh keterasingan dan frustasi. Jadi pada periode 74-78 dapat dikatakan Gerakan Mahasiswa mengalami kegagalan karena gerakan tersebut kurang berinteraksi dengan massa rakyat.

Pada  tahun 1980-an, tawaran LSM, literatur populis dan  ada juga  sedikit  yang  struktural terutama yang  di  Barat, serta belajar  keluar  negeri  merupakan suatu  kondisi  objektif  yang ditawarkan  oleh kapitalisme yang  sedang  berada  pada titik kontradiski ekonomi, politik, dan budayanya produktivitas  yang rendah  (terutama produk yang  mempunyai  watak nasionalistis), kemiskinan, gap   antara   kaya   dan   miskin, pengangguran, konsumerisme,   kesenjangan   harga   dan pendapatan, krisis kepemimpinan,   rendahnya kuantitas  dan   kualitas pendidikan politik,  kosongnya  dunia pendidikan, keilmuan dan  budaya  yang nasionalistis  dan  pro-rakyat, perusakan lingkungan,  dekadensi moral,  dan  sebagainya,  yang belum  pernah terjadi  sedemikian membahayakan dalam sejarah bangsa Indonesia.

Kondisi  popularitas LSM, gelar-gelar akademis, teori-teori dan  kesimpu‑lan-kesimpulan ilmu-ilmu sosial (tentang masyarakat Indonesia)  yang dipasok dari luar negeri (terutama  dari  Barat) menyuburkan  budaya diskusi, penelitian masyarakat dan  aksi-aksi sosial  kedermawanan dan  peningkatan  pendapatan.  BRAVO! buat menjamurnya kelompok studi (1983) dan LSM, yang direspon mahasis­wa-mahasiswa moderat. Mereka yang tadinya berkeras menolak jalan aksi-aksi pengalangan massa, dalam waktu relatif cepat berbalik beramai-ramai ikut mendukung apa yang disebut sebagai gerakan “arus bawah”. Yang lebih parah lagi adalah LSM, yang walaupun tidak pernah memberikan  picu  bagi tindakan  politik, proses pembusukkannya lebih  lamban ketimbang kelompok studi. Sokongan  keuangan  yang besar, yang terus-menerus mendemoralisasi aktivis-aktivis  sosial (bahkan  mahasiswa)  yang  diserap  kedalamnya, menyebabkan  LSM bertahan dalam wataknya semula.

Tahun 1985 dan seterusnya kebekuan   respon  masyarakat  terhadap   kondisi   objektif ekonomi, politik, dan budaya yang sangat negatif, berhasil oleh  gerakan-gerakan  mahasiswa,  yang  para  pelakuknya banyak berasal  dari  kelas menengah ke bawah dan masih sektarian bila dibandingkan  dengan  Filipina dan Korea  Selatan.  Bila  dilihat konsolidasi dan isunya, gerakan mahasiswa periode ini  relatif  lebih merakyat, berhasil  dalam membentuk opini dan lebih  kuat  dalam bargain politiknya.

Aksi  mahasiswa Ujung Pandang (1987) adalah aksi  yang  baru pertama  kalinya  dengan turun ke jalan (rally),  dengan jumlah massa  yang  relatif besar, dengan mengambil  isu  kebijaksanaan pemerintah  dalam  peraturan  lalu  lintas,  judi,  dan ekspresi kesulitan ekonomi. Aksi ini dihentikan dengan  memakan  beberapa korban.  Tradisi turun ke jalan ini telah menjadi trend pada saat ini, Pengerahan massa yang relatif besar pada saat ini belum konsisten pada tujuan politiknya. .

Celah-celah kegiatan pers dan tersebarnya mass media kampus, kegiatan-kegiatan diskusi, aksi-aksi yang dipikirkan masak-masak, benar-benar  memberikan pengalaman yang berharga, baik dari  segi pematangan, pemahaman,  penyatuan pikiran maupun  rekonsolidasi bagi proses selanjutnya gerakan mahasiswa tahun 80-an.

Kontinum gerakan mahasiswa tahun 80-an tampaknya kini  lebih menggembirakan.   Hingga  sekarang mereka  bisa merebut   opini nasional  dan  internasional, isunya  lebih  merakyat,   bargain politiknya lebih kuat, dapat menarik simpati rakyat serta tingkat kolaborasi  dengan unsur-unsur administrator  militer,  birokrat, partai, ex-partai,  ormas, LSM, kelompok studi, maupun  lainnya boleh  dikatakan  sangat rendah. Namun  kontinum tersebut  belumlah sampai  pada tingkat seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Tahun 1990, pada periode ini Gerakan Mahasiswa kembali mencoba membangun gerakan massa dengan hidupnya kembali aktivitas kampus. Gerakan Mahasiswa turun mengadvokasi kasus-kasus kerakyatan. Tahun 1992 terbentuk Solidaritas Mahasiswa Inndonesia untuk Demokrasi (SMID). Dan kader-kader banyak yang turun kesektor-sektor rakyat, seperti buruh, petani. Kader-kader SMID juga aktif mengadvokasi kasus-kasus kerakyatan, seperti kasus tanah Kedung Ombo, kasus buruh di Surabaya dan Jabotabek. Sampai-sampai kader-kader SMID banyak yang diculik dan dibunuh oleh Rejim diktator Orba. Puncaknya adalah Tragedi 27 Juli 1996 yang sempat membuat perlawanan Gerakan Mahasiswa kembali tiarap. Dan kembali melakukan gerakan bawah tanah. Tapi akibat dari tragedi 27 Juli perlawanan rakyat terhadap rejim penindas orba semakin besar, sentimen anti Soeharto sangat tinggi.

Gerakan Mahasiswa Tahun 1998

Gerakan Mahasiswa 98 munculnya bersifat momentum. Di akhir tahun 1997 Indonesia mengalami resesi ekonomi sebagai nakibat dari kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang sudah mengalami jatuh tempo. Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan ini adalah naiknya harga-harga sembako. Bulan-bulan berikutnya ditahun 1998 adalah malapetaka bagi rejim Orba. Tidak seperti yang banyak dibayangkan oleh pakar-pakar politik, perlawanan massa berkembang sedemikian cepat dan masif di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Posko-posko perlawanan sebagai simbol perlawanan terhadap rejim muncul diberbagai kampus dan dalam kesehariannya posko ini sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang politis sifatnya seperti rapat-rapat koordinasi, pemutaran film-filim politik, dll. Tak nampak lagi kultur mahasiswa yang sebelumnya apatis, hedon, cuek, dll. Hampir di setiap sudut kita dapat menemukan mahasiswa yang berbicara tentang politik, benar-benar sesuatu yang baru!

Intensitas gerakan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi obyektif yang semakin tak menentu seperti krisis yang tak kunjung usai, tingkat represi yang semakin meningkat mulai dari penculikan aktivis sampai pada pemukulan dan penembakan mahasiswa yang mencoba turun ke jalan. Puncak dari tindakan represi ini adalah dengan ditembaknya 4 mahasiswa Univ. Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini memicu kemarahan massa rakyat, yang representasinya dilakukan dalam bentuk pengrusakan, penjarahan ataupun pemerkosaan di beberapa tempat di Indonesia. Praktis dalam 2 hari pasca penembakan, Jakarta berada dalam kondisi yanag tidak terkontrol. Mahasiswa kemudian secara serempak menduduki simbol-simbol pemerintahan lembaga legislatif beberapa hari kemudian (18 Mei), yang dilakukan hingga Soeharto mundur.

Bentuk-bentuk perlawanan Organisasi mahasiswa pada saat itu adalah membentuk komite-komite aksi ditingkatan kampus dan juga mengajak elemen massa rakyat untuk menuntaskan Rejim Orba. Propaganda-propaganda yang dibangun pada awalnya mengangkat isu-isu ekonomis tentang turunkan harga sembako. Dan meningkat menjadi isu politis yaitu turunkan Soeharto dan cabut Dwifungsi ABRI (untuk isu ini hanya di beberapa kota yang tergolong lebih relatif radikal). Slogan aksi pada saat itu adalah Reformasi. Tapi pada saat itu terjadi perdebatan-perdebatan dikalangan Gerakan Mahasiswa. Perdebatan itu adalah apakah Gerakan Mahasiswa ini Gerakan Moral atau Gerakan Politik.

Tanggal 21 Mei 1998 Gerakan Mahasiswa yang di dukung oleh rakyat mampu melengserkan Soeharto. Tetapi setelah itu GM seperti kehilangan  arah dan merasa puas. Padahal yang justru menjadi problema rakyat Indonesia pada saat itu belum tersentuh. Di tingkat Gerakan Mahasiswa yang terjadi justru polarisasi dalam gerakan dan bukannya tuntasnya agenda-agenda Reformasi atau Revolusi Demokratik.

Membangun Kembali Gerakan Mahasiswa

Setelah Soeharto dilengserkan yang naik menggantikannya ialah Habibie yang notabene anak didik Soeharto. Dan masa pemerintahan Habibie ini jelas hanya pucuk pimpinan saja yang berubah, tetapi sistim ynag dipakai tetap mempertahankan sistim pemerintahan Orde Baru, Karena Habibie juga bagian dari produk Orba. Sehingga pada tanggal 13 November 1998 pecah peristiwa Semanggi I. Dimana terjadi pembantaian yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa dan massa rakyat yang menolak di adakannya Sidang Istimewa MPR. Banyak jatuh korban dari pihak mahasiswa dan massa rakyat, sampai jatuh korban jiwa karena tindakan kekerasan yang diakibatkan pemukulan dan penembakan yang dilakukan Pasukan PHH pada saat itu.

Untuk membangun kembali Gerakan mahasiswa yang teridiolgis dan jelas keberpihakannya terhadap kelas kaum pekerja diupayakan oleh beberapa kawan mahasiswa pelopor. Beberapa organisasi mahasiswa dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Solo dan Purwokerto membentuk organisasi tingkat Nasional yang diberi nama FONDASI (Front Nasional Untuk Demokrasi) pada tanggal 5 Februari 1999 di Bandung. FONDASI kemudian melibatkan diri melalui anggota-anggotanya pada tanggal 28 Februari – 5 Maret 1999 diadakan RMNI I di Bali yang dihadiri oleh 53 organisasi dari seluruh Indonesia. Hasilnya adalah aksi serentak tanggal 13 April di kota-kota besar Indonesia. Lalu dilanjutkan pada pertemuan RMNI II di Surabaya yang mengalami jumlah penurunan peserta menjadi 32 organisasi. Namun RMNI I &II tersebut tidak menghasilkan kepemimpinan nasional gerakan mahasiswa. Perdebatan yang terjadi di RMNI I dan II adalah mengenai pemerintahan transisi dan cabut dwifungsi ABRI, dan terutama tentang pengambilan momentum pemilu 7 Juni 1999. Apakah momentum Pemilu 7 Juni ini di ambil atau tidak. Ada ketakutan jika mengangkat isu boikot pemilu, massa rakyat pendukung fanatik partai-partai politik akan memukul gerakan mahasiswa. Namun kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi.

Akhirnya Fondasi ditambah kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki kesamaan isu yaitu cabut dwifungsi ABRI, Pemerintahan Transisi, dan kesamaan taktik menghadapi Pemilu membentuk LIGA MAHASISWA NASIONAL Untuk DEMOKRASI (LMND) dalam Kongres Mahasiswa Nasional Pertama di Bogor tanggal 9-13 Juli 1999.

Pasca Pemilu Rejim Habibie ingin mensahkan RUU PKB yang dibuat oleh DPR. Dan kebijakan ini pun ditolak oleh mahasiswa dan massa rakyat dengan melakukan pelawanan hingga meletuslah peristiwa Semanggi II, Peristiwa ini kembali menimbulkan jatuh korban dipihak mahasiswa dan massa rakyat. Dan akhirnya Rejim Habibie menunda UU Drakula tersebut.

Tanggal 20 Oktober GusDur naik menjadi Presiden dan Megawati menjadi wakilnya. Dan Gerakan Mahasiswa menghadapi Rejim yang jelas berbeda dengan Rejim sebelumnya. Ruang-ruang demokrasi memang sedikit terbuka dimasa pemerintahan Abdurahman Wahid ini, tapi disatu sisi masih banyak terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para demonstran. Rejim GusDur-Mega pun terbukti ternyata tidak berpihak pada rakyat karena kebijakan-kebijakan neoliberalnya. Dan yang membuat kecewa lagi Rejim ini pun ikut mendukung dan mencoba menggolkan kembali RUU PKB yang jelas-jelas sudah memakan korban jiwa tersebut. Ini dikarenakan Rejim GusDur-Mega terlalu banyak kompromi dan tidak berani bertindak tegas terhadap sisa-sisa kekuatan lama yaitu sisa Orba dan militer.

Namun disatu sisi ternyata rejim GusDur yang masih bersifat setengah hati dalam menegakkan demokratisasi di Indonesia, mencoba untuk menarik simpati massa dengan menyingkirkan elit-elit politik gadungan dan militer yang pada saat Pemilu telah mendukungnya. Tentu saja hal ini berakibat pada munculnya konflik diinternal kabinet rejim GusDur. Elit-elit politik gadungan yang disingkirkan oleh GusDur-pun menggunakan berbagai macam cara baik itu intra maupun ekstra parlementer dalam rangka mendelegitimasi rejim GusDur. Gerakan mahasiswa yang ada pada saat itupun tidak luput dari intervensi kepentingan para elit politik gadungan tersebut. Akibatnya terjadi polarisasi antara gerakan yang pro GusDur dengan gerakan yang anti terhadap GusDur, sebagian besar dari mahasiswa yang terjebak dalam polemik ini adalah kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM]. Diantaranya yang cukup dominan dalam melakukan aksi-aksi massa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau biasa disingkat BEM-sI yang melakukan penolakan terhadap GusDur lewat isu seperti Buloggate dan mengusulkan segera dilakukannya Sidang Istimewa MPR/DPR. Golongan Kedua adalah yang menamakan diri mereka Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia [BEMI] dengan aksi-aksi pendukungan GusDur mereka. Saat inilah mahasiswa mengalami ketidakfokusan isu.

Namun demikian ada golongan diluar itu yang melihat bahwa ada usaha permainan politik oleh sisa-sisa Orde Baru yang manifes dalam partai Golkar serta Militer dibalik ini semua. Analisa ini datang dari golongan gerakan ekstra parlementer seperti LMND, FORKOT, FAMRED, PMII serta beberapa organ sektoral lainnya seperti dari buruh ada FNPBI yang cukup dominan serta dari partai politik PRD, PKB dan komunitas NU-nya. Golongan yang terakhir ini mencoba untuk melakukan aksi-aksi propaganda bahwa permasalahan sebenarnya bukanlah pro-kontra GusDur melainkan adanya bahaya kekuatan ORBA yang mulai bangkit kembali. Isu yang dibawa adalah seperti Bubarkan Golkar, Bubarkan Parlemen.  Namun lewat upaya-upaya licik dari elit politik gadungan –GusDur termasuk didalamnya- maka permasalahan yang lebih esensial ini menjadi kabur dan berakhir dengan kejatuhan GusDur.

Lewat mekanisme undang-undang politik yang ada dipilihlah Wakil Presiden pada saat itu, Megawati untuk menggantikan GusDur. Rejim yang baru ini segera melakukan reshuffle kabinet dalam rangka melakukan power sharing dengan elit-elit politik gadungan seperti PAN, PPP, PBB, GOLKAR, serta militer. Format baru ini telah membentuk sebuah rejim baru Mega-Hamzah –sebagai wakilnya- yang ternyata masih juga melanjutkan kebijakan GusDur yang tidak berpihak pada massa rakyat.

Gerakan Mahasiswa Kini

Sudah menjadi watak alami dari borjuasi di Indonesia yang pengecut dan selalu menghambakan diri kepada kekuatan modal asing. Hal ini tercermin lewat kebijakan Mega-Hamzah yang sejak awal menitikberatkan pada pembangunan situasi yang kondusif di dalam negeri untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Solusi kebijakan ini ternyata pada perkembangannya hanya menambah hutang-hutang baru yang dilimpahkan ke rakyat dan yang terjadi malah krisis berkepanjangan. Salah satu kebijakan dari rejim Mega-Hamzah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat adalah pencabutan subsidi sehingga menibulkan efek domino yang memicu tingkat kenaikan harga bahan pokok. Selain itu di sektor industri terjadi “pengefesiensian” akibat melambungnya harga BBM, konsekuensinya terjadi rasionalisasi besar-besaran terhadap buruh pabrik. Akibat dari itu adalah meningkatnya jumlah pengangguran dimana-mana hingga nominal 37 Juta. Belum lagi kebijakan fiskal ekspor dan impor yang memicu tingkat inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga 3%. Kebijakan Mega-Hamzah yang paling fatal adalah memberikan konsesi yang begitu besar terhadap pihak militer dengan memberikan kedudukan sentral terhadap para pejabat militer yang bertanggungjawab pada kasus-kasus pelanggaran HAM dan demokrasi. Hal inilah yang menjawab mengapa terjadi represifitas yang begitu besar terhadap gerakan saat ini oleh aparat.

Melihat hal ini justru gerakan mahasiswa mengalami kemunduran dan menjadi terpisah dengan basis massa rakyat lainnya. Gerakan mahasiswa malah sibuk dengan isu-isu yang elitis dan cenderung tidak fokus. Hanya beberapa saja dari organ gerakan ekstra kampus yang masih mampu mengkonsolidasikan diri dan terus menerus secara konsisten melakukan tuntutan terhadap rejim. Namun yang terjadi sekali lagi adalah pengulangan sejarah, rejim Mega-Hamzah yang awalnya diharapkan mampu bertindak lebih demokratis dan populis ternyata malah mempraktekkan kebijakan yang sama dengan jaman Orde Baru berkuasa. Terjadi pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi di gerakan lewat penangkapan aktivis-aktivis demokrasi, terjadi pengilusian terhadap gerakan mahasiswa oleh rejim dengan mengkampanyekan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral semata. Artinya gerakan mahasiswa cukup mengkritisi saja problema yang ada bukannya menjadi kelas transisional terhadap kelas yang lain untuk memberikan transformasi kesadaran ke hal yang lebih progresif dan menjelaskan kepada massa akan perlunya rakyat mengambil alih pemerintahan sebagaimana selalu dikampanyekan oleh organ-organ pro demokrasi –termasuk LMND.

Gerakan mahasiswa menjadi gagap dalam merespon keadaan krisis ini berbeda dengan sektor massa yang lain; Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota yang tanpa dukungan dari mahasiswa-pun ternyata mampu melakukan aksi dalam skala besar. Disinilah peran pelopor gerakan mahasiswa untuk menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut menjadi hal yang urgen.

Rakyat yang sedang resah membutuhkan sebuah kepeloporan dalam hal kesadaran disini. Memajukan kesadaran ekonomis massa hingga menuju tataran politis adalah konkretisasi kepeloporan yang dimaksud.

http://gogoleak.wordpress.com

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.