gogoBengkulu

Hancurkan dan Bangun Kembali

UU No.2/2011 Tentang Parpol Juni 25, 2012

Filed under: Loker Info Politik dan Organisasi — gogo @ 4:45 am

UU No.2/2011 Tentang Parpol “Diskriminatif dan Berpotensi Membunuh Kerlangsungan Parpol Non-Parlemen Sebagai Badan Hukum

Instrumen hukum formal yang mengatur tata cara politik di suatu negara harus dapat mendukung gerakan demokrasi dengan mengakomodasi upaya-upaya penguatan representasi publik dalam proses demokrasi yang sedang diupayakan dan kepentingan-kepentingan demokrasi yang belum terwadahi, sehingga terbentuk keterwakilan yang sesungguhnya (bukan keterwakilan yang semu).

Sudah seharusnya setiap lembaga demokrasi semestinya mampu merepresentasikan tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dalam pembuatan dan/ atau pembentukan Undang-Undang termasuk dalam pembuatan dan/ atau pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sudah seharusnya mampu merepresentasikan dan memujudkan keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness). Keterwakilan (politik) rakyat (political representativeness) dimaksud menurut Pitkin (1967), sebagaimana disitir Arbi Sanit, adalah terwakilinya kepentingan rakyat oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga dan proses politik (Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hlm. 173 dalam M. Tohadi, Oase Kebangsaan, Jakarta: Lembaga Wacana Indonesia, November 2000, hlm. 71).

Menurut Hans Kelsen dengan stufen-teori-nya menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum positif disusun secara pyramidal (bertingkat-tingkat) dari atas, yaitu dari grundnorm secara bertingkat-tingkat ke bawah ke sesuatu yang melaksanakan norma-norma hukum tersebut secara konkrit (Mr. Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuh, 1991, hlm. 63-64). Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan, bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku, apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan I, 1991, hlm. 73).

Dalam gagasan yang sama seperti halnya Hans Kelsen, Lon Fuller dalam bukunya, The Morality of the Law (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain:

(1) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

(2) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

(Lihat Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan bahwa dalam menegakkan atau melaksanakan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan atau kegunaan (zweeckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh karena sesungguhnya hukum itu adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum juga harus diperhatikan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, 1991, hlm. 134-135).

Berdasarkan teori hukum maupun Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Pasal 51 ayat (1) UU Parpol haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan satu sama lain dengan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bahkan lebih jauh lagi karena bertentangan dengan kaidah hukum di atasnya, dalam hal ini UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Mahkamah sendiri telah menyadari betul bahwa pembuat atau pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak konsisten dalam pembuatan dan/ atau pembentukan hukum khususnya Undang-Undang, termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

(Lihat Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, alinea [3.20], hlm. 130-131) “[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

Putusan MK-RI No. 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 alinea [3.18], hlm. 129-130

“[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan ET yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘Pemilu sebelumnya’ adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.”

Selain dari pada itu, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dan Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyatakan, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

Ketentuan Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 di atas telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif; Akan tetapi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan pasal-pasal terkait dengan ketentuan ini sangat merugikan, karena berpotensi menyebabkan Parpol Non-Parlemen tidak mendapatkan jaminan kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”;

Ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945, dengan tegas menjamin kebebasan untuk berserikat, dalam kaitan ini kebebasan Parpol Non-Parlemen untuk tetap hidup sebagai badan hukum; Akan tetapi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol dan yang terkait dengan ketentuan ini, menimbulkan kerugian, karena berpotensi menghambat bahkan lebih jauh potensial membunuh keberlangsungan Parpol Non-Parlemen sebagai badan hukum;

sumber.Andi Najmi Fuaidi/Advokat/Ketua LPBHNU

About these ads
 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.